- Navicula merilis lagu berjudul Papua pada 11 Agustus 2025 di semua platform digital. Pada hari yang sama, untuk pertama kalinya, mereka nyanyikan lagu itu ketika Greenpeace Indonesia luncurkan buku foto “Surga yang Dibisukan”.
- Gede Robi, vokalis Navicula bilang, lagu itu merupakan respons Navicula sebagai musisi untuk suarakan masalah Papua lewat ranah seni. Mereka tidak ingin hanya berdiam diri ketika saksikan praktik-praktik eksploitatif mengancam keberlanjutan ekosistem jantung segitiga terumbu karang dunia.
- Kiki Taufik, Kepala Kampanye Global Greenpeace untuk Hutan Indonesia berharap, buku foto “Surga yang Dibisukan” dapat menjadi sumber pengetahuan dan informasi tentang upaya masyarakat adat di Papua pertahankan wilayah, hutan, termasuk kearifan lokal di sana. Serta, timbulkan kepedulian yang lebih luas.
- Widhi Handyo, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Kementerian Lingkungan Hidup, mengatakan pentingnya kolaborasi untuk lindungi lingkungan hidup dan kembangkan potensi Papua.
Lengkingan melodi Dadang Pranoto (Dankie) begitu mendominasi. Sementara, distorsi gitar yang berpadu dengan hentakan bass dan drum, bikin suasana terasa hingar. Begitulah Navicula, band dengan julukan green grunge gentlemen, membangun pondasi lagu baru mereka: Papua.
Memasuki bait pembuka, nuansa musik beralih. Tak ada suara drum dan bass. Tidak juga distorsi. Hanya penggal-penggal gitar yang temani suara Gede Robi, sang vokalis. Di antara ruang-ruang hening itu, dia dengan lugas mengabarkan keindahan Papua.
“Kubayangkan hijau rimba nan agung ….dan mahkota salju hiasi kepala gunung… suara satwa merdu bersenandung…. dan lautan kaya kitari kepala burung.”
Selepas pembukaan estetik itu, cerita segera berganti ke babak-babak yang dilematis. Deforestasi, bencana ekologis, perampasan hutan adat, hingga konflik dan kriminalisasi masyarakat adat. Emosi makin terasa ketika Navicula menegaskan sikap mereka dalam refrain yang empatik “Papua, Papua, kurasakan dukamu.”
Robi membuat sketsa lagu itu antara tahun 2006-2007, ketika dia bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di Biak. Liriknya beranjak dari perasaan cinta pada Papua, setelah mengunjungi beberapa daerah di pulau itu.
Baginya, Papua adalah ‘surga terakhir’ karena kekayaan ekosistem laut dan hutan, serta kearifan masyarakat lokal. Namun, sejak lama, praktik-praktik eksploitatif jadi ancaman besar hingga menyebabkan ekosistem rusak, penggusuran dan perampasan hak-hak masyarakat adat.
“Isu eksploitasi di situ kan sudah lama. Kalau kita bergerak di bidang akademis, pemerintahan, NGO, pasti sudah tahu. Cuma sekarang lebih vulgar dan massif. Tambah brutal,” katanya pada Mongabay di Jakarta, medio Agustus 2025.
Hampir 20 tahun mengendap, niat menghidupkan “Papua” kembali muncul ketika tagar Save Raja Ampat viral. Serta, dia mendapat informasi Greenpeace Indonesia rencanakan peluncuran buku foto untuk peringati 20 tahun kampanye dan advokasi di Bumi Cendrawasih.
Sejak itu, lahirlah keinginan berkolaborasi. Jika Greenpeace bikin buku foto, katanya, Navicula harus bikin lagu agar topik itu terintegrasi. Akhirnya, mereka langsung memulai proses rekaman, hingga bikin video klip yang footage-nya hasil dokumentasi Greenpeace maupun Watchdoc.
Langkah itu merupakan respons Navicula sebagai musisi untuk suarakan masalah Papua lewat ranah seni. Mereka tidak ingin hanya berdiam diri ketika saksikan praktik-praktik eksploitatif mengancam keberlanjutan ekosistem jantung segitiga terumbu karang dunia.
“Kalau ada sesuatu yang dipaksakan, ada keadilan yang dirampas, ada kualitas hidup yang layak tapi terancam, menjadi diam adalah bagian dari ketidakadilan. Sebagai musisi, kami ingin ikut menyuarakan dengan cara seni.”
Navicula merilis lagu Papua pada 11 Agustus 2025 di semua platform digital. Pada hari yang sama, untuk pertama kalinya, mereka nyanyikan lagu itu ketika Greenpeace Indonesia luncurkan buku foto “Surga yang Dibisukan”.
Cerita di balik foto
Potongan dari buku foto Greenpeace Indonesia terlihat di galeri yang mereka buat hari itu. Mulai dari foto keindahan alam papua seperti hijaunya rimbunan pohon, es abadi di Puncak Jaya, laut biru yang mengelilingi kepulauan, hingga asrinya permukiman penduduk.
Mereka juga memajang dokumentasi puing-puing pohon, ekosistem yang hancur dan masyarakat adat yang hutan adatnya jadi kebun sawit. Di tiap-tiap foto, ada keterangan yang ceritakan konteks lingkungan, budaya dan konflik.
Foto-foto ini merupakan dokumentasi selama 20 tahun mereka advokasi dan kampanye di Papua. Buku yang mereka bikin, menampilkan sejumlah segmen, antara lain, kisah budaya dan keseharian masyarakat adat, potret kekayaan biodiversitas, ancaman kerusakan lingkungan, dan dokumentasi praktik baik untuk masa depan Papua.
Jurnasyanto Sukarno, kontributor sebagian besar foto, bilang, foto-foto yang tampil rata-rata punya benang merah yang sama, yakni, perjuangan masyarakat untuk pertahankan hutan adat dan lingkungan hidup mereka.
“Mereka hanya ingin pertahankan hutan mereka yang tiba-tiba hilang, bukan punya mereka lagi,” katanya.
Jurnas menyumbang dokumentasi dalam rentang sembilan tahun, antara 2015-2024. Periode itu, dia tidak hanya saksikan keindahan alam dan keberagaman budaya, tetapi juga deforestasi dan perampasan ruang hidup masyarakat setempat.
Dia bilang, ada kisah pilu ketika mendokumentasikan perjuangan Suku Awyu di Papua Selatan, satu lokasi yang sering dia kunjungi. Perlu perjalanan sekitar tiga hari untuk tiba di pemukiman penduduk. Ketika Ekspedisi Sungai Digoel pun, dia sempat datangi perkampungan itu.
Kala itu, katanya, Masyarakat Adat Awyu sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung (MA) untuk pertahankan hutan adatnya dari ekspansi korporasi sawit. Namun, ketika turun dari kapal, dia dan warga dengar kabar MA menolak kasasi Suku Awyu.
“Makanya begitu emosional. Mereka sudah berusaha ikut aturan hukum di Indonesia, tapi apa yang sudah kita lakukan sampai mendunia (tagar All Eyes on Papua) pun, tidak bisa apa-apa kalau segelintir kepentingan lakukan intervensi.”
Padahal, katanya, rusaknya ekosistem akan memberi dampak pada masyarakat adat. Bergantinya hutan jadi perkebunan, katanya, tidak hanya hilangkan sumber pangan, tetapi juga merusak hutan Papua sebagai paru-paru bumi, dan salah satu yang terbesar di dunia saat ini.
Karena itu, pameran dan publikasi buku foto adalah cara untuk suarakan permasalahan di Papua. Masyarakat harus cepat-cepat ambil langkah untuk selamatkan ‘surga yang dibisukan’ dari kehancuran. Sebagai fotografer, dia sudah lakukan dengan dokumentasikan banyak hal penting di Papua.
“Mungkin dengan adanya dokumentasi seperti ini bisa menggugah atau abadikan bahwa Papua itu seharusnya lestari, bukan yang hancur. Kita sudah kehilangan hutan Kalimantan yang luas, kita tidak ingin itu terjadi di Papua, yang merupakan paru-paru dunia terbesar, selain Amazon dan Kongo.”
Cerita 20 tahun
Kiki Taufik, Kepala Kampanye Global Greenpeace untuk Hutan Indonesia bilang, sejak 20 tahun bekerja di Papua, mereka saksikan kekayaan biodiversitas dan keragaman budaya yang sangat unik. Saat bersamaan, mereka hadapi kerentanan karena ancaman besar terhadap ruang hidup.
Ancaman itu, katanya, meliputi perusahaan ekstraktif sawit, hutan tanaman industri (HTI) hingga pertambangan yang berlangsung sejak dekade 1960. Kini, katanya, ancaman juga hadir karena pertambangan nikel, serta proyek strategis nasional (PSN) di selatan Papua.
Dia menilai, program-program pembangunan itu akan jadikan masyarakat adat sebagai penonton, kehilangan ruang hidup dan mengganggu kemandirian pangan lokal. Soalnya, masyarakat adat di Papua umumnya masih lakukan aktivitas berburu dan meramu, belum kenal budaya menanam dan mengolah lahan.
“Mereka biasa cari hewan buruan, hutannya sudah tidak ada. Itu yang bikin mereka semakin terpinggirkan. Kembali lagi masyarakat Papua jadi provinsi termiskin, padahal kaya.”
Sisi lain, katanya, keberadaan masyarakat adat tidak kunjung dapat pengakuan kuat. Ssejak awal periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, koalisi masyarakat sipil telah dorong RUU Masyarakat Adat. Namun, tak ada kemajuan hingga tampuk kekuasaan berganti.
Kondisi itu, katanya, memperlihatkan, minimnya niat politik pemerintah maupun lembaga legislatif. Padahal, RUU itu kunci pengakuan komunitas, wilayah yang meliputi hutan dan perairan adat. Apalagi, katanya, keragaman suku dan budaya di Papua butuh pendekatan yang berbeda.
“Sampai saat ini pembangunan di Papua sifatnya top-down, sehingga mereka (pemerintah) tidak lihat unsur budaya, lebih ke pembangunan fisik. Itu sebabkan konflik di lapangan.”
Kiki berharap, buku foto “Surga yang Dibisukan” dapat menjadi sumber pengetahuan dan informasi tentang upaya masyarakat adat di Papua pertahankan wilayah, hutan, termasuk kearifan lokal di sana. Serta, timbulkan kepedulian yang lebih luas.
“Artinya, ketika kami lakukan kampanye penyelamatan hutan Papua, food estate, dan kasus-kasus lain, kami harap bisa sama seperti mereka dukung Save Raja Ampat. Karena kita masih ada di situasi di mana no viral, no justice.”
Maria Amote, perempuan adat muda dari suku Wambon, bilang, alih-alih hadirkan perusahaan yang hancurkan hutan, pemerintah harusnya dukung pengembangan pangan lokal dan sumber daya manusia Papua. Sebab, masyarakat adat punya hubungan yang sangat erat dengan hutan, mulai dari sisi budaya hingga kebutuhan penuhi pangan. Rusaknya hutan akan lemahkan kebudayaan dan kemandirian pangan mereka.
Sebagai generasi muda, dia rasa penting jaga hutan, tidak ingin tinggal diam dan menempatkan generasi selanjutnya dalam situasi sulit. Sebab, kata Maria, orang tuanya tidak wariskan harta berupa uang. Hanya hutan adat.
“Bagi kami hutan adat itu mama, apotek dan super market alami kami. Kalau hutan hilang, ya sudah, manusia Papua hilang. Kalau saya tidak bersuara apa yang terjadi pada anak dan cucu saya?”
Widhi Handyo, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Kementerian Lingkungan Hidup, mengatakan, kolaborasi penting untuk lindungi lingkungan hidup dan kembangkan potensi Papua.
KLH pun, katanya, kumpulkan 41 rektor dari tujuh region di Indonesia, yakni region Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusra, Sulawesi, Maluku dan Papua. Dari Papua, katanya, ada empat perguruan tinggi hadir. Mereka tindaklanjuti dengan pembuatan nota kesepahaman.
“Lalu kami bikin MoU (memorandum of understanding) dengan perguruan tinggi, nanti ditindaklanjuti dengan kegiatan, yang libatkan sumber daya yang ada di Papua.”
Menurut dia, status kondisi lingkungan menunjukkan Papua merupakan wilayah yang punya banyak kekhususan. Sebab, dari 117 ekoregion darat di Indonesia, 25 teridentifikasi di Papua. Angka ini lebih tinggi dibanding kawasan lain, yakni, Jawa 24 ekoregion, Sumatera (21), Kepulauan Maluku (13), Sulawesi (19), Bali-Nusra (6), dan Kalimantan (6).
Sektor laut, katanya, 70% kawasan perairan Raja Ampat memiliki fungsi lindung. Dengan kondisi ini, pengembangan wilayah seharusnya memperkuat potensi wisata dan perikanan.
“Yang lainnya pelengkap, mendukung dua fungsi utama atau potensi utama (pariwisata dan perikanan) itu.”
Karena itu, dia minta berbagai elemen masyarakat untuk berkolaborasi, dan mencari solusi dari kondisi yang ada. Pemerintah, katanya, tidak bisa kerja sendiri dan butuh informasi, termasuk kritikan dari masyarakat.
“Kalau kita hanya saling salahkan, yang ada berkutat di situ saja. Masalah, eskalasinya semakin bertambah. Sekarang sumber daya yang ada, masyarakat sipil, masyarakat adat, ayo kita optimalkan bersama,” katanya.
*****
Kredit
