- Indonesia Timur merupakan benteng terakhir wilayah Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati. Saat yang sama, kawasan ini kian hadapi berbagai tekanan dampak perubahan iklim dan industri ekstraktif seperti tambang nikel yang kian masif. Kehidupan masyarakat adat, maupun komunitas lokal makin terjepit di tengah pengakuan dan perlindungan minim. Dalam momen pertemuan iklim negara-negara di dunia (COP31) yang berlangsung di Turki, Koalisi Indonesia Timur untuk Transisi Energi Berkeadilan dan Berkelanjutan ingatkan desak Pemerintah Indonesia lindungi wilayah dan hutan adat serta hentikan ekspansi industri ekstraktif.
- Selama ini, kebijakan pembangunan pemerintah hanya menempatkan Indonesia Timur sebagai objek pembangunan dan eksploitasi. Salah satu ekspansi masif nikel yang di tataran global muncul sebagain bagian dari transisi energi. Di lapangan, banyak menghancurkan bentang alam Indonesia Timur.
- Hilirisasi nikel memicu peningkatan PLTU captive dan berdampak pada lingkungan serta kesehatan warga. Di Sulawesi Tengah, kapasitas PLTU captive terpasang meningkat 2,5 kali dalam lima tahun, dari 2,96 GW pada Juli 2023 menjadi 7,33 GW pada Juli 2025. Koalisi juga menyoroti tingginya kasus ISPA di Morowali, pencemaran, kerusakan pesisir, serta hilangnya sumber penghidupan masyarakat.
- Pembiayaan industri nikel turut memperbesar ancaman terhadap biodiversitas. Analisis terhadap 411 konsesi nikel menemukan 99 konsesi beririsan dengan 28 Kawasan Keanekaragaman Hayati Kunci (KBA). Koalisi juga menyoroti peningkatan pinjaman untuk industri nikel dan smelter di Indonesia dari sekitar US$8,4 miliar menjadi US$16,3 miliar, serta kriminalisasi terhadap warga dan pembela lingkungan yang menolak ekspansi industri.
Indonesia Timur merupakan benteng terakhir wilayah Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati. Saat yang sama, kawasan ini kian hadapi berbagai tekanan dampak perubahan iklim dan industri ekstraktif seperti tambang nikel yang kian masif. Kehidupan masyarakat adat, maupun komunitas lokal makin terjepit di tengah pengakuan dan perlindungan minim. Dalam momen pertemuan iklim negara-negara di dunia (COP31) yang berlangsung di Turki, Koalisi Indonesia Timur untuk Transisi Energi Berkeadilan dan Berkelanjutan ingatkan desak Pemerintah Indonesia lindungi wilayah dan hutan adat serta hentikan ekspansi industri ekstraktif.
Koalisi ini terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dan sejumlah elemen lain, seperti komunitas lokal, masyarakat adat, perempuan, orang muda, akademisi, dan jurnalis dari Sulawesi, Maluku, Maluku Utara (Malut), Nusa Tenggara, dan Papua.
Ancaman serius
Dalam pernyataan tertulis, koalisi menyebut, krisis iklim yang terjadi menjadi ancaman serius bagi keanekaragaman hayati di Indonesia timur. Tak terkecuali Wallacea, kawasan yang menjadi bagian dari Segitiga Terumbu Karang Dunia.
Keterlibatan lembaga keuangan global dalam mendukung ekspansi industri ekstraktif makin menambah tekanan kawasan ini. Padahal, menurut koalisi, wilayah ini merupakan satu dari 36 hotspot penting bagi keanekaragaman hayati dunia.
“Namun hari ini wilayah kami justru menjadi garis depan ekspansi tambang nikel, smelter, PLTU batubara captive, perkebunan skala besar, dan proyek strategis nasional,” kata Maikel Primus Peuki, Direktur Eksekutif Walhi Papua, bagian dari koalisi.
Selama ini, katanya, kebijakan pembangunan pemerintah hanya menempatkan Indonesia Timur sebagai objek pembangunan dan eksploitasi. Salah satu ekspansi masif nikel yang di tataran global muncul sebagain bagian dari transisi energi. Di lapangan, banyak menghancurkan bentang alam Indonesia Timur.
“Di wilayah kami, produksi nikel juga sangat bergantung pada batubara, merusak ekosistem, dan menimbulkan biaya yang ditanggung warga,” sebut Maikel.
Data yang koalisi sodorkan memperlihatkan PLTU captive terus bertambah. Di Sulawesi Tengah (Sulteng) misal, kapasitas PLTU captive terpasang naik 2,5 kali hanya dalam lima tahun, dari 2, 96 GW pada Juli 2023 menjadi 7, 33 GW Juli 2025.
Secara nasional, sekitar 19, 3 GW PLTU captive beroperasi dengan pertumbuhan terpusat di kawasan industri nikel Sulteng dan Maluku Utara.
Peraturan Presiden Nomor 112/2022, katanya, memberi ruang PLTU batubara untuk industri berpotensi menambah kapasitas itu. Permasalahannya, warga membayar mahal dengan kesehatannya.
Koalisi contohkan, di Kabupaten Morowali tercatat sekitar 81.000 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada 2025, dengan 64.000 berasal dari Kecamatan Bahodopi, lokasi ada kawasan industri nikel.
“Di Bungku Barat, kasus ISPA melonjak dari sekitar 1.200 kasus per tahun pada 2023 sampai 2024 menjadi sekitar 12.450 kasus pada 2025 hingga 2026,” kata Maikel.
Begitu juga di Morosi dan Pomalaa, Sulawesi Tenggara (Sultra), warga kehilangan air bersih, petani dan nelayan tambak kehilangan mata pencaharian. Selain itu, masifnya sedimentasi mematikan sumber penghidupan warga pesisir.
Di Maluku Utara, perempuan di sekitar kawasan industri menghadapi pencemaran air, pemutihan karang, dan korosi atap rumah. Perempuan menanggung beban ganda, harus berjalan lebih jauh untuk air bersih dan merawat keluarga yang sakit. Selain itu, tambang merambah kawasan keanekaragaman hayati kunci.
Dari analisis Katadata (jadikan hyperlink sumber Katadata soal itu di sini) terhadap 411 konsesi nikel mendapati 99 konsesi beririsan dengan 28 Kawasan Keanekaragaman Hayati Kunci (KBA)
Pinjaman terkait industri nikel dan smelter di Indonesia naik dari sekitar US8,4 miliar menjadi sekitar US$16,3 miliar. Sebagian besar pembiayaan masuk lewat kredit korporasi umum, bukan pembiayaan proyek PLTU, hingga lolos dari kebijakan penghentian pembiayaan batubara di banyak bank.
Koalisi juga soroti maraknya kriminalisasi terhadap mereka yang menyuarakan penolakan. Pejuang lingkungan dan HAM di wilayah tambang menghadapi intimidasi dan kriminalisasi oleh korporasi dan aparat keamanan.
“Transisi energi yang mengabaikan hak asasi manusia bukan transisi. Itu ekstraktivisme dengan wajah baru.”
Setop ekspansi izin tambang
Mengacu pada beberapa data-data itu, dan komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris, Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming–Montreal, koalisi mendesak pemerintah dan delegasi COP-31 lebih serius memperjuangkan perlindungan wilayah adat dan hutan adat di Indonesia Timur.
Koalisi meminta, pemerintah menghentikan izin tambang nikel dan industri ekstraktif lainnya di kawasan yang kaya dengan keanekaragaman hayati termasuk yang berada di wilayah/hutan adat.
“Evaluasi dan cabut izin yang mengancam keduanya, dan keluarkan seluruh konsesi tambang dari kawasan keanekaragaman hayati kunci.”
Mereka juga mendesak perlindungan pulau-pulau kecil dan pesisir, serta mencabut Perpres Nomor 112/2022 (tambah keterangan perpres ini soal apa?). “Tetapkan peta jalan pensiun dini PLTU captive yang tenggatnya terbuka untuk dipantau publik.”
Tuntutan lain, memulihkan lingkungan yang rusak, audit lingkungan independen di kawasan industri nikel, dan memberikan kompensasi kepada warga terdampak.
Koalisi juga menyerukan penegakan hukum terhadap perusahaan yang merusak lingkungan dan melanggar HAM. Termasuk sanksi pidana, pencabutan izin, dan penutupan akses pasar. Mereka juga mendesak perlindungan penuh terhadap para pembela lingkungan.
Pada sektor energi, koalisi juga meminta insentif dan dukungan peta jalan energi terbarukan berbasis komunitas. “Libatkan orang muda dan perempuan secara bermakna dalam perencanaan aksi iklim, terutama adaptasi krisis iklim di Indonesia Timur.”
Evaluasi RUKN
Dony Setiawan, Senior CMM Analyst, dalam publikasinya menyebut, Indonesia berencana meningkatkan kapasitas PLTU sebesar 26,8 GW dalam tujuh tahun menurut Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024-2060. PLTU captive menjadi pendorong utama ekspansi ini, dengan lebih dari 20 GW.
Dengan asumsi itu, produksi listrik dari PLTU akan melonjak dan mencapai puncaknya pada 2037, dengan produksi 62,7% lebih tinggi dari produksi saat ini.
Dony menyoroti meningkatnya produksi listrik PLTU setelah 2030 tidak sesuai dengan target Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Perjanjian Paris.
Menurut dia, pemerintah harus secara aktif mengevaluasi kembali rencana pengembangan PLTU ini, memberlakukan pengawasan emisi yang lebih ketat, dan mempercepat investasi energi terbarukan.
Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), merupakan dokumen kebijakan utama yang menguraikan skenario pasokan listrik untuk sistem yang terhubung dengan jaringan (on-grid) dan pembangkit listrik swasta antara tahun 2024 dan 2060.
Dokumen ini menjadi dasar bagi PLN dan perusahaan listrik swasta (PPU) untuk mengembangkan rencana bisnis ketenagalistrikan.
Meski RUKN juga memproyeksikan pertumbuhan energi terbarukan yang signifikan, peningkatan produksi listrik PLTU batubara bertentangan dengan skenario rendah karbon.
“Hal ini bertentangan dengan janji Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) untuk menghentikan PLTU batubara dalam waktu 15 tahun, yang baru-baru ini diklarifikasi oleh Utusan Khusus untuk Lingkungan Hidup dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.”
Indonesia, masih dapat mencapai target iklim dengan menyempurnakan strategi pembangkitan listrik dan menerapkan pengawasan emisi ketat. Sebagai negara dengan cadangan nikel yang melimpah, Indonesia memiliki peran strategis dalam siklus rantai pasok nikel global.
Aliansi Sulawesi Terbarukan terdiri dari Walhi Sulteng, Sultra dan Sulsel menilai, hilirisasi memicu booming PLTU captive di Sulawesi. Berdasarkan data mereka, total kapasitas PLTU captive terpasang di Sulawesi saat ini mencapai 5.665 MW.
Angka itu setara 52% dari total kapasitas pembangkit PLTU captive di Indonesia. Rinciannya, 3.665 MW (21 unit) di Sulteng, 2.000 MW (14 unit) di Sultra.
“Bahkan,untuk Sulawesi Tengah, sedang dibangun sekitar 13 PLTU captive dengan kapasitas 4.315 MW,” kata Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Walhi Sulteng, mengutip data Global Energi Monitor.
Menurut dia, booming PLTU captive tidak hanya menandai era baru pengolahan nikel di Sulawesi, juga membawa daya rusak serius terhadap lingkungan, mengganggu kesehatan, hingga memiskinkan warga.
Karena itu, koalisi menilai, apapun komitmen Indonesia di ajang COP31, hanya berarti jika pemerintah mengubah kebijakan pembangunannya. Dari watak ekstraktivisme, pada pendekatan yang lebih pro lingkungan dan keberlanjutan.
“Transisi energi tidak boleh menjadi alasan baru untuk memperluas ekstraktivisme. Hentikan pembiayaan PLTU captive, lindungi kawasan keanekaragaman hayati kunci, dan pulihkan hak masyarakat.”
*****
Kredit
