- Koalisi Orang Muda untuk Keadilan Iklim terdiri dari organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa, protes soal ketergantungan penggunaan energi kotor yang kian memperparah krisis iklim, akhir Oktober lalu.
- Kebijakan pemerintah mengatasi krisis iklim antara lain dengan label ‘transisi energi’ cenderung menjadi solusi palsu. Proyek seperti B50, bioetanol, co-firing biomassa hingga hilirisasi nikel justru menciptakan kerusakan ekologi, perampasan lahan hingga kemiskinan struktural di lapangan.
- Data pemerintah, hingga semester I 2026, realisasi energi terbarukan Indonesia baru 17,3% atau 16,37 gigawatt, kurang dari satu persen dari potensi yang melebihi 3.700 gigawatt. Sedang energi kotor yang bersumber dari fosil, terutama batubara masih mendominasi pada sistem kelistrikan yang mencapai 82%.
- Kerusakan hutan, kerusakan lingkungan juga mendatangkan bencana. Ketika hutan terbabat, gambut rusak, saat musim hujan datang banjir dan musim kemarau alami kekeringan sampai kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Riezcy Cecilia Dewi, Juru Kampanye Satya Bumi mengatakan, karhutla sampai banjir kerap kali terjadi menjadi bukti pemerintah mengabaikan komitmen mengatasi krisis iklim.
“Stop Danai Proyek Energi Kotor.” “Bayar Pajak Dibalas Asap Beracun.” “Bersatu, Marah, Lawan.” Begitu antara lain pesan poster maupun spanduk massa aksi gabungan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa di Jakarta, penghujung Oktober lalu.
Terik matahari tak menyurutkan langkah puluhan aktivis dari Koalisi Orang Muda untuk Keadilan Iklim, protes soal ketergantungan penggunaan energi kotor yang kian memperparah krisis iklim.
Sembari membawa instalasi Monster Godzilla sepanjang lima meter sebagai bentuk perumpamaan fenomena El-Nino, massa bergerak dari Kedutaan besar Amerika Serikat (Kedubes AS) menuju Patung Kuda Arjuna Wijaya.
Seruan tuntutan hingga sindiran terhadap Pemerintah Indonesia yang masih terbelenggu energi kotor terus mengaum sepanjang aksi.
“Krisis iklim makin mendesak. Kita tidak bisa lagi diam, kita tidak bisa hanya bicara di media sosial, kita harus turun ke jalan mendesak pemerintah untuk segera bertransaksi menggunakan energi bersih. Kita punya sumber daya melimpah,” pekik Alfa Arifia Setiawan, Peneliti Trend Asia dalam orasinya di atas mobil komando depan Kantor Kedubes AS.
Pasukan polisi menghadang aksi damai ini saat massa bergerak menuju kawasan Patung Kuda. Akses jalan diberi pengamanan berlapis, mulai dari barikade personel polisi hingga blokade baja. Kendaraan taktis dan water cannon juga siaga.
Data pemerintah, hingga semester I 2026, realisasi energi terbarukan Indonesia baru 17,3% atau 16,37 gigawatt, kurang dari satu persen dari potensi yang melebihi 3.700 gigawatt. Sedang energi kotor yang bersumber dari fosil, terutama batubara masih mendominasi pada sistem kelistrikan yang mencapai 82%.
Satu sisi, transisi energi ini pun mengalami penundaan. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, dari total rencana penambahan 69,5 gigawatt, pembangunan periode 2025–2029 masih dominan pembangkit fosil 12,7 gigawatt (45%) daripada energi terbarukan 12,2 gigawatt (44%).
Namun, alih-alih memperbaiki kegagalan pencapaian bauran energi terbarukan 23% pada 2025, pemerintah justru menurunkan target lalu energi terbarukan 30,4 gigawatt target terealisasi 2030–2034.
“Kami minta pemerintah untuk menghentikan semua investasi proyek energi fosil dan mengutamakan aspek keadilan dalam pembangunan proyek transisi energi,” ucap Alfa.
Masyarakat jadi korban
Kebijakan pemerintah mengatasi krisis iklim antara lain dengan label ‘transisi energi’ cenderung menjadi solusi palsu. Proyek seperti B50, bioetanol, co-firing biomassa hingga hilirisasi nikel justru menciptakan kerusakan ekologi, perampasan lahan hingga kemiskinan struktural di lapangan.
“Pemerintah seharusnya benar-benar memprioritaskan kami dan komunitas terdampak lainnya dengan memberikan ruang partisipasi bermakna dan memasukkan keresahan kami atas beban krisis iklim dalam setiap kebijakan iklim,” kata Muhammad Abihul Fajar dari Climate Rangers.
Di Papua Selatan, misal, pengembangan B50 dan bioetanol dalam proyek kawasan sentra produksi pangan (KSPP) seluas 2,7 juta hektar, mengakibatkan penggundulan hutan serta merampas hak-hak masyarakat adat.
Begitu juga di pusat-pusat hilirisasi nikel seperti di Sulawesi dan Maluku Utara yang mengalami deforestasi masif serta pencemaran lingkungan.
“Kami bukan sekadar pewaris masa depan, melainkan pihak yang juga berhak menentukan arah perubahan.”
Data CREA, kapasitas PLTU captive di wilayah ekstraktif itu mencapai 15,4 gigawatt pada 2025 atau 79,79% dari PLTU captive nasional, sebesar 19,3 Gigawatt.
Pada 2026, kapasitas PLTU mandiri untuk industri nikel ini bakal meningkat hingga 19,9 Gigawatt dari proyeksi nasional 22 Gigawatt.
Transisi energi pemerintah gabungkan juga lewat proyek co-firing biomassa.
Begitu pula proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) atau geothermal, memunculkan berbagai persoalan dari ancaman terhadap ruang hidup, keamanan dan kesehatan masyarakat sampai masalah seperti hak asasi manusia (HAM).
Panen bencana
Kerusakan hutan, kerusakan lingkungan juga mendatangkan bencana. Ketika hutan terbabat, gambut rusak, saat musim hujan datang banjir dan musim kemarau alami kekeringan sampai kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Riezcy Cecilia Dewi, Juru Kampanye Satya Bumi mengatakan, karhutla sampai banjir kerap kali terjadi menjadi bukti pemerintah mengabaikan komitmen mengatasi krisis iklim.
Bencana ini terjadi akibat deforestasi sistematis yang dilegalkan melalui kebijakan pro investasi.
Analisis Satya Bumi, seluas 3,68 juta hektar konsesi berada di dalam key biodiversity area (KBA) dominan penebangan kayu (2,7 juta hektar), pertambangan (944.000) dan perkebunan sawit (67.000). Lalu, 157.700 hektar hutan alam tercatat hilang di area KBA kurun lima tahun (2021-2025).
“Kami mendesak pemerintah menghentikan deforestasi di kawasan penting bagi biodiversitas, meninjau izin yang tumpang tindih, menindak tegas korporasi perusak lingkungan, serta menjamin pemulihan ekosistem dan perlindungan hak masyarakat terdampak.”
Hingga Oktober 2026, Atlas Nusantara mendeteksi luas area terbakar mencapai lebih dari 2,8 juta hektar, termasuk kawasan lindung. Kalimantan Tengah (504.090 hektar), Papua Selatan (426.961), Kalimantan Barat (380.956), Sumatera Selatan (278.966) dan Nusa Tenggara Timur (243.059).
Lebih dari 260.000 hektar lahan gambut yang seharusnya menjadi lumbung penyimpan emisi karbon ludes terbakar. Pelepasan emisi akibat karhutla berdasarkan Global Fire Assimilation System (GFAS) mencapai 196,26 metrik ton per 10 November 2026.
Dari Kementerian Kesehatan mencatat, 401.586 orang dominan balita dan lansia mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Siapa nikmati keuntungan?
Dalam bencana ini, pemerintah dan koalisi masyarakat sipil sudah mendeteksi titik kebakaran dalam ratusan konsesi perusahaan, termasuk pada sektor yang mereka klaim mendukung transisi energi, seperti perkebunan sawit dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH). Begitu juga banjir bandang di Sumatera akhir tahun lalu yang terpicu eksploitasi alam.
Riezcy bilang, setiap kerusakan lingkungan dan bencana ekologis dampak pembiaran izin korporasi pencemar selalu menempatkan kelompok perempuan dan masyarakat miskin di posisi paling rentan dalam menanggung beban sosial.
Ketika sumber penghidupan hancur akibat krisis iklim, beban domestik dan ekonomi keluarga melonjak drastis tanpa adanya jaminan perlindungan atau pemulihan hak yang adil dari negara.
“Kebijakan pembangunan berwatak ekstraktif ini harus segera dirombak total untuk mengakui kedaulatan perempuan atas tanah, air, serta jaminan akses pangan yang berkeadilan gender.”
Suriadi Darmoko, Field Organizer 350 Indonesia mengatakan, saat masyarakat menderita karena krisis iklim dan polusi asap beracun, ada perusahaan yang menikmati keuntungan fantastis.
Sebagai langkah konkret, Koalisi Orang Muda menuntut penerapan windfall profit tax (pajak keuntungan berlebih) berdasarkan prinsip polluter pays (pencemar membayar).
“Keuntungan fantastis dari korporasi perusak alam ini wajib ditarik paksa untuk mendanai pemulihan atas bencana dan perlindungan sosial bagi rakyat, bukan dibiarkan mengalir tanpa batas ke kantong para pemegang saham.”
Koalisi Orang Muda juga menuntut perombakan total pada sistem keuangan negara yang mereka nilai lebih memilih membiayai kehancuran daripada keselamatan generasi mendatang.
Mereka menilai, lembaga pengelola aset Danantara dan laporan resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) membuktikan dominasi mutlak komoditas kotor.
Catatan mereka, dari investasi ESDM US$30,3 miliar, sektor minyak dan gas bumi (migas) meraup porsi singa hingga US$15,6 miliar.
Sebaliknya, realisasi investasi energi terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) sekarat, hanya menyentuh angka US$0,8 miliar pada semester I-2025.
Riyas dari Front Perjuangan Pemuda Indonesia mengatakan, pemborosan ruang fiskal ini makin ugal-ugalan ketika APBN 2026 sebesar Rp223 triliun untuk program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah-Putih (KDMP).
“Anggaran negara wajib dikembalikan untuk membiayai kebutuhan mendasar rakyat dan mitigasi bencana krisis iklim, bukan untuk mensubsidi syahwat politik para elit.”
*****
Kredit
