Industri baja berjuluk “mother of industries” atau induk dari segala industri, kini sedang berdiri di persimpangan jalan. Di balik peran penting sebagai tulang punggung pembangunan infrastruktur, otomotif, hingga pertahanan nasional, sektor ini menyimpan sisi kelam sebagai salah satu penyumbang emisi karbon tertinggi di dunia. Industri ini pun perlu perlu bertransisi agar bisa memproduksi ‘baja hijau.’ Meski begitu bukan pekerjaan mudah, dengan berbagai tantangan yang ada.

Pius Ginting, Koordinator Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) mengatakan, dekarbonisasi industri baja satu keharusan, mengingat kondisi atmosfer yang kian suram.

Konsentrasi CO2 di atmosfer saat ini menyentuh angka 400 ppm (parts per million), jauh melampaui ambang aman 350-360 ppm.

“Fenomena ini sudah kita rasakan. Banjir yang kian parah, bencana di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, bahkan munculnya fenomena cuaca yang sebelumnya hampir tidak pernah terjadi di Indonesia,” katanya dalam diskusi “Tinjauan Industri Baja Indonesia 2026: Tekanan Geopolitik Global dan Kebutuhan Industri Hijau beberapa waktu lalu di Jakarta.

Satu sisi, industri baja adalah sektor paling sulit dekarbonisasi (hard-to-abate), namun perubahan tidak bisa ditunda lagi.

Sektor baja menjadi sorotan utama karena karakteristiknya yang hard to abate atau sulit dikurangi emisinya.

Investasi di sektor ini bersifat jangka panjang, bisa mencapai 30-40 tahun. Padahal, Indonesia sudah menetapkan target net zero emission pada 2050, dengan puncak emisi diprediksi terjadi pada 2030.

Gempuran baja impor, pemerintah harus ambil peran

Widodo Setiadharmaji, ahli industri baja dan pertambangan mengatakan, betapa tidak adilnya pasar baja dunia saat ini.

Dia bilang, dalam industri baja global, tidak ada kawan. Yang ada hanyalah kepentingan nasional masing-masing negara.

Satu sisi, jalan menuju “baja hijau” tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada realitas pahit di lantai pasar.

“Hari ini harga baja di pasar sekitar Rp9.000 per kilogram. Jika kita adopsi teknologi hijau, harganya bisa naik menjadi Rp14.000 atau Rp16.000. Pertanyaannya: siapa yang mau beli?”

Kenaikan biaya produksi 30%-50% menjadi tembok tebal bagi transisi industri.

Menurut Aji, industri baja dunia saat ini tidak baik-baik saja. Ada kelebihan kapasitas produksi global mencapai 630 juta ton, sedang kebutuhan dunia hanya 1,8 miliar ton.

China, sebagai pemain terbesar, dituding melakukan praktik dumping menjual baja di bawah harga produksi demi menjaga pabrik-pabrik mereka tetap beroperasi.

“Persaingan industri baja saat ini bukan lagi antar-korporasi, tapi antar-negara. Seberapa besar dukungan pemerintah di negara itu?”

Di China, katanya, industri baja dapat subsidi listrik, tax rebate ekspor, hingga bunga bank yang murah. “Kita tidak bisa menang jika hanya mengandalkan efisiensi perusahaan semata.”

Mantan Direktur PT Krakatau Steel ini menyoroti ketimpangan instrumen perlindungan perdagangan.

Sedang Amerika Serikat memiliki 253 instrumen proteksi dan Uni Eropa memiliki 48 instrumen, Indonesia pasar domestiknya kena gempur impor hingga 40% hanya memiliki lima instrumen perlindungan.

“Negara maju memproteksi industrinya dengan ketat. Kita yang sedang berkembang justru membiarkan pasar kita terbuka lebar bagi baja murah yang tidak ramah lingkungan. Jika ini terus dibiarkan, industri nasional akan mati sebelum sempat berubah menjadi hijau.”

Kondisi ini, katanya,  membuat industri nasional bak “hidup segan mati tak mau.”

Utilisasi kapasitas pabrik dalam negeri hanya berkisar di angka 60%. Tanpa perlindungan perdagangan yang kuat, katanya, mustahil mengharapkan industri nasional bisa melakukan transisi ke teknologi hijau dengan biaya jauh lebih mahal.

Dekarbonisasi mahal?

Zulfiadi Zulhan, pakar metalurgi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) mengatakan, teknologi untuk menghasilkan baja rendah karbon sebenarnya sudah tersedia, namun terkendala oleh skala ekonomi dan infrastruktur energi.

Dia menjelaskan perbedaan mencolok antara rute konvensional blast furnace (BF) yang menggunakan batubara, dengan rute electric arc furnace (EAF) dan direct reduced iron (DRI).

“Rute batubara menghasilkan sekitar 2,3 ton CO2 untuk setiap satu ton baja. Jika kita beralih ke hidrogen hijau, emisi itu bisa ditekan hingga mendekati nol (0,05 ton CO2). Masalahnya adalah biaya.”

Hidrogen hijau saat ini masih sangat mahal, di atas US$2,2 per kilogram. “Agar kompetitif, harga harus turun di bawah US$1.”

Dia menekankan,  dekarbonisasi bukan sekadar mengganti bahan bakar, tetapi mengubah seluruh arsitektur industri.

Di Eropa, produsen baja mulai mengganti BF lama mereka dengan DRI dengan gas alam sebagai jembatan sebelum sepenuhnya beralih ke hidrogen.

Namun, tantangan di Indonesia lebih kompleks, karena 80%  industri di Indonesia masih menggunakan BF (tanur tiup) yang sangat bergantung pada batubara.

“Penyebab utama emisi adalah penggunaan kokas sebagai reduktor. Jika kita ingin benar-benar hijau, kita harus beralih ke hidrogen atau elektrifikasi total.”

Namun, katanya, transisi ini menemui tembok besar bernama biaya.

Hasil survei yang dia paparkan menunjukkan, hanya sekitar 5%-6% konsumen bersedia membayar premi harga hingga 10% untuk produk hijau. Selebihnya, harga tetap menjadi panglima.

“Investasi industri baja itu berumur 30-40 tahun. Jika hari ini kita membangun pabrik batubara, maka kita akan terkunci dengan emisi tersebut selama puluhan tahun ke depan. Ini yang disebut sebagai carbon lock-in.”

Dia bilang, teknologi yang paling realistis untuk jangka menengah adalah mengganti BF dengan DRP berbasis gas alam, kemudian secara bertahap bertransisi menggunakan hidrogen hijau.

Masalahnya, untuk memproduksi 10 juta ton baja hijau menggunakan hidrogen, perlu energi listrik sekitar 3 Gigawatt (GW) secara kontinu. Sebagai perbandingan, kapasitas satu unit PLTU besar biasa hanya 1 GW.

“Jika kita menghasilkan listriknya tetap dari batubara untuk membuat hidrogen, ya sama saja bohong. Emisinya hanya berpindah dari pabrik baja ke pembangkit listrik.”

Dia bilang, perlu energi terbarukan yang melimpah dan murah. Saat ini,  harga hidrogen hijau masih jauh di atas harga keekonomian.

Dia juga mengingatkan, banyak investasi baja yang masuk ke Indonesia belakangan justru menggunakan teknologi yang sudah ditinggalkan di negara asalnya karena tingginya emisi.

“Kita harus hati-hati agar tidak menjadi tempat pembuangan teknologi kotor dari negara lain.”

Thomas, konsultan industri mengatakan untuk menjaga operasional pabrik untuk tetap sehat di tengah gempuran impor pun sangat sulit. Ia menceritakan pengalaman pribadinya melihat sinergi BUMN yang sering kali gagal di lapangan karena aturan hukum yang kaku.

“Dulu kita ingin ada sinergi antar BUMN, menggunakan baja produksi dalam negeri. Tapi di lapangan, kontraktor tetap memilih baja impor yang harganya jauh lebih murah. Jika direktur BUMN memilih baja dalam negeri yang lebih mahal, mereka takut dituduh merugikan keuangan negara. Inilah aturan yang harus kita sinkronkan.”

Thomas menekankan,  perlu sinergi antara akademisi, industrialis, dan pemerintah. Menurut dia, kelebihan Indonesia memiliki riset dan industrialis yang bagus tetapi itu tak didukung dengan kehadiran pemerintah.

Di Eropa, misal, transisi baja hijau didanai negara. Ada subsidi miliaran Euro untuk membantu pabrik beralih teknologi.

“Kita tidak bisa menyuruh industri yang sedang rugi karena dihantam impor untuk melakukan investasi hijau yang mahal tanpa bantuan negara.”

Dia juga mengusulkan agar pemerintah menerapkan green procurement atau pengadaan hijau. Proyek strategis nasional, seperti Ibukota Negara Nusantara (IKN) atau pembangunan infrastruktur lain, wajib menggunakan baja rendah karbon produksi dalam negeri.

“Ini akan menciptakan pasar awal bagi industri hijau kita.”

Keharusan

Timotius Rafael, peneliti AEER, mengatakan,  sektor baja global bertanggung jawab atas sekitar 7%-9% emisi gas rumah kaca dunia.

Data mencemaskan, sampai 2060, produksi baja mentah (crude steel) Indonesia diproyeksikan melonjak dari 16 juta ton jadi 207 juta ton.

Kalau tidak ada intervensi teknologi atau beralih ke baja hijau, sektor ini akan menyumbang lebih 500 juta ton CO2.

Timotius bilang, saat ini 80% industri baja di Indonesia masih bergantung pada teknologi BF yang menggunakan batubara sebagai energi utama.

Teknologi ini menghasilkan intensitas emisi sekitar 2,32 ton CO2 untuk setiap satu ton baja yang dihasilkan. Angka ini jauh di atas teknologi berbasis listrik atau hidrogen hijau yang menghasilkan emisi di bawah 0,05 ton CO2.

“Perlu ada aksi yang lebih cepat dan ambisius untuk mengurangi emisi agar krisis iklim tidak semakin parah.”

Dia bilang, pada 2026,  Uni Eropa mulai memberlakukan penuh carbon border adjustment mechanism (CBAM). Produk baja yang masuk ke Eropa akan kena “pajak karbon” jika proses produksi tidak memenuhi standar emisi mereka.

Meski ekspor Indonesia ke Eropa saat ini kecil, CBAM akan memicu efek domino. Satu sisi, jika pasar Eropa tertutup bagi baja berkarbon tinggi, maka produk-produk dari Tiongkok atau India yang ditolak Eropa akan dumping ke negara-negara dengan regulasi longgar seperti Indonesia.

Indonesia juga menghadapi tantangan internal dalam hal pengawasan kualitas. Munculnya laporan kontaminasi radioaktif pada baja impor di kawasan Cikande baru-baru ini menjadi alarm bahwa pengawasan terhadap rantai pasok baja bekas (scrap) internasional masih sangat lemah.

“Ini ancaman ganda bagi kita.”

*****

Kala Sektor Nikel dan Baja Tak Masuk dalam Komitmen Penurunan Emisi Indonesia

Kredit

Sapariah Saturi Editor

Topik

bencanakomunitas lokalpencemaranpolitik dan hukumtranssi energiJakartajawa

Lihat Topik