- Para nelayan tradisional di Ternate kini dirundung nestapa. Betapa tidak, belakangan cuaca laut kerap berubah-ubah di luar perkiraan akibat dampak perubahan iklim. Mereka pun terpaksa tak melaut ketimbang nyawa terancam.
- Berhenti melaut, berarti kehilangan peluang pendapatan. Pasalnya, mencari ikan menjadi satu-satunya tumpuan untuk mendapat penghasilan.
- Gafur Kaboli, ungkapkan, iklim yang berubah -yang tertandai dengan cuaca ekstrem- menjadikan beban nelayan bertambah. Sebab, selain ancaman badan yang meningkat, mereka juga harus semakin jauh demi mengejar ikan. Tentu, bagi nelayan pencari tuna seperti dirinya, situasi itu makin menyusahkan.
- Susan Herawati, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menjelaskan, kelautan dan pesisir menjadi salah sektor paling terdampak perubahan iklim. Karena itu, sudah selayaknya sektor ini mendapat perhatian lebih dalam upaya mitigasi dan adaptasi.
Gafur Kaboli sudah dua hari tidak melaut. Saat Mongabay temui di rumahnya di Kota Ternate, November lalu nelayan 59 tahun itu memilih berdiam diri di rumah ketimbang berhadapan dengan cuaca laut yang tak menentu.
Puluhan tahun menjadi nelayan, kini Gafur merasa kebingungan dengan cuaca yang kerap berubah-ubah. Berangkat dari rumah saat cuaca baik, tiba-tiba berubah drastis ketika berada di atas perahu.
“Sekarang lebih berisiko. Keluar rumah teduh, eh tiba-tiba berubah ketika sudah di tengah laut,” katanya.
Sekretaris Kesatuan Nelayan Tradisional (KNTI) Maluku Utara (Malut) itu bilang, nelayan di tempatnya didominasi nelayan kecil dengan armada tangkap 1,5-2 gross tonnage (GT). Sebab itu, memburuknya kondisi cuaca akan meningkatkan kerentanan bagi mereka.
Dia banyak mendengar cerita nelayan kecil di tempat lain jadi korban bagaimana ganasnya cuaca di tengah laut itu. Dari kapal karam, hingga nelayan hilang.
Pada Februari 2025 misal, perahu yang dua nelayan tumpangi, Sudarwin Hasrat dan Udin Rope, warga Mangga Dua, Kota Ternate hancur akibat terjangan ombak. Beruntung, meski sempat hilang, tim basarnas berhasil menemukannya dengan selamat.
Pada 5 Agustus 2025, Rustam Abas, nelayan asal Tidore meninggal dunia usai terjatuh saat gelombang tinggi menerjang perahunya. Terbaru awal Desember 2025 ini, dua pemancing, Wahab Samad dan Bobi terhempas setelah perahu mereka terbalik akibat cuaca buruk.
Gelombang tinggi beserta angin kencang tidak hanya mengancam nelayan di tengah laut, tetapi juga di pesisir.
Di Kota Ternate, puluhan perahu nelayan di Kelurahan Jambula rusak parah karena terjangan ombak. Begitu juga dengan bangunan penahan ombak, berantakan.
Merespons kejadian itu, Sherly Tjoanda, Gubernur Malut menjanjikan untuk segera membangun talud penahan ombak.
“Untuk fasilitas alat tangkap berupa perahu dan mesin yang rusak akibat akibat bencana gelombang pasang, kita ganti segera.”
Ekonomi terganggu
Akhirnya, cuaca buruk yang terjadi tidak hanya meningkatkan ancaman pada nelayan. Lebih lanjut, ekonomi mereka juga terganggu karena tak bisa melaut.
“Kalau melaut bisa hidup, jika tidak melaut tidak bisa makan,” kata Ico Djiko, nelayan Kelurahan Sangaji, Ternate Utara.
Gafur Kaboli, ungkapkan, iklim yang berubah -yang tertandai dengan cuaca ekstrem- menjadikan beban nelayan bertambah. Sebab, selain ancaman badan yang meningkat, mereka juga harus semakin jauh demi mengejar ikan. Tentu, bagi nelayan pencari tuna seperti dirinya, situasi itu makin menyusahkan.
Dia bilang, dulu, cuaca begitu mudah terprediksi. Misalnya, enam bulan berlaku musim angin selatan. Enam bulan berikutnya angin utara. Tetapi, kebiasaan itu tak lagi berlaku karena cuaca yang gampang berubah. Para nelayan kian merasakan hasil tangkapan yang makin menurun.
Di bawah 2017, masih bisa memancing tuna di sekitar pulau Ternate dan Maitara. Sekarang sudah tidak lagi, karena ikan makin menjauh.
“Saya memancing sudah di atas 60 mil laut, dengan sekali memancing ongkos seperti BBM dan es untuk mengawetkan ikan sudah Rp1,5 juta bahkan sampai Rp2 juta. Dulu sehari memancing sudah bisa balik. Sekarang kadang sampai 3 hari di laut, jika hasil tangkapan belum bisa menutupi ongkos yang kita keluarkan,” keluhnya.
Tak hanya di lautan. Di daratan, dampak perubahan iklim juga kian terasa. Warga di Kelurahan Rua dan Jambula kian merasakan bagaimana intensitas banjir yang kerap terjadi dalam satu dekade belakangan.
Dokumen Rencana Aksi dan Mitigasi Perubahan Iklim Kota Ternate 2025 menyebutkan, ada sembilan jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kota Ternate. Yakni, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, gelombang ekstrem dan abrasi, serta konflik sosial. Banjir dan tanah longsor mendominasi dalam kurun 2020-2023.
Pada 2021, 46 rumah di pesisir Kelurahan Sangaji hancur usai tersepu gelombang. Sementara pada Agustus 2024, banjir bandang landa Kelurahan Rua hingga sebabkan 19 warga tewas.
Puluhan meter haris pantai pesisir Ternate juga hilang terkena abrasi. Di Pantai Masirete, Kelurahan Sulamadaha misal, garis pantai yang hilang capai 25 meter.
Abrasi makin parah
Riset Abdul Muthalin Angkotasan Dkk., dari Universitas Khairun Ternate pada 2016 menunjukan pengikisan akibat abrasi cukup serius. Dalam 30 tahun terakhir, kawasan pantai di Ternate mengalami pengikisan hingga 15 meter di pantai barat daya pulau.
Menurut Angkotasan, abrasi yang terjadi terpicu beberapa faktor. Pertama, energi gelombang, kedua, kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim, ketiga, penambangan pasir pantai oleh masyarakat yang menyebabkan fungsi alami pantai menurun. Keempat, eksploitasi vegetasi pelindung pantai seperti mangrove, kelima, kerusakan ekosistem terumbu karang dan lamun yang sebabkan fungsi peredam energi gelombang dari kedua ekosistem itu melemah.
Abrasi, meningkatnya permukaan air laut, memicu intrusi air laut ke daratan. Dampaknya, sumur-sumur warga tak layak konsumsi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Ternate 2021-2026 mengidentifikasi kawasan rawan bencana, terutama longsor di hampir seluruh wilayah. Kawasan dengan kemiringan lereng di atas 40% memiliki kerawanan tinggi.
Sedangkan kawasan rawan banjir terdapat di Kota Ternate terdiri dari banjir genangan, banjir rob dan banjir bandang/kiriman.
Untuk banjir genangan terjadi di beberapa kelurahan, antara lain: Kelurahan Mangga Dua, Mangga Dua Utara, Bastiong Talangame, Bastiong Karance, Gamalama, Jati, Santiong, Salero dan Kelurahan Akehuda. Untuk banjir rob, kerawanan terjadi pada daerah pesisir.
Data BPBD Kota Ternate tahun 2020-2023 menunjukan kejadian bencana hidrometeorologi sebanyak 40 kejadian dengan uraian banjir sembilan kali, tanah longsor (7), abrasi (80 dan puting beliung enam kali.
Ternate sebagai kota pulau turut terancam banjir rob. Ancaman ini meliputi 54 kelurahan dari 78 kelurahan di Kota Ternate.
“Dari identifikasi dokumen RPJMD dan data kejadian bencana, Ternate merupakan kota rentan bencana hidrometeorologi. Karena itu, perlu tindakan kesiapsiagaan bencana baik kesiapan pemerintah kota, masyarakat, maupun sistem peringatan dini,” demikian isi salah satu poin dokumen itu.
Solusi palsu
Susan Herawati, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menjelaskan, kelautan dan pesisir menjadi salah sektor paling terdampak perubahan iklim. Karena itu, sudah selayaknya sektor ini mendapat perhatian lebih dalam upaya mitigasi dan adaptasi.
“Ada satu fenomena yang diabaikan pemerintah seperti bencana banjir rob. Tidak pernah ditetapkan sebagai sebuah kasus bencana nasional. Tidak menganggapnya sebagai sebuah dampak perubahan iklim, pemerintah tidak mau bicara perubahan iklim,” katanya.
Dia bilang, melihat krisis iklim ini tidak dalam konteks hanya seperti pemadam kebakaran. Mengatasi dampak dampak kenaikan muka air laut misalnya, tidak sekadar dengan membangun tanggul atau menanam mangrove. Lebih dari itu, harus ada upaya mitigasi secara holistik.
“Misalnya, bagaimana negara dan pemerintah membagi pengelolaan ruang darat dan laut di Indonesia. Bagaimana memstikan ruang terbuka hijau tetap ada, tidak malah membiarkan hutan termasuk hutan mangrovenya semakin hilang.”
Susan mengaku membicarakan mitigasi iklim saat ini begitu sulit. Pasalnya, semua sudah terlanjut rusak akibat investasi yang minim perspektif ekologis. Alih-alih, pemerintah hanya sibuk mengejar Pendapatan Negara bukan Pajak (PNBP).
Menurut Susan, mitigasi tidak bisa hanya parsial. Misal, memperkuat marine protected area dengan menanam mangrove dan lain-lain, tetapi di sisi lain izin-izin dan praktik industri ekstraktif tetap berlangsung massif. Maka, menurut Susan, pemerintah tak ubahnya memberi solusi palsu atas dampak perubahan iklim yang terjadi.
“Padahal, dampak perubahan iklim itu sudah begitu terasa. Coba dicek berapa banyak masyarakat di pulau-pulau kecil alih profesi karena dampak perubahan iklim yang dirasakan. Belum lagi bicara dampaknya bagi anak-anak maupun perempuan bisa hidup sehat. Semua sudah tercerabut.”
*****
*Tulisan ini didukung oleh SIEJ dalam fellowship Road to COP 30. Liputan ini fokus pada dampak perubahan iklim yang terjadi di tingkat tapak.
Banjir Bandang Ternate: Puluhan Korban Jiwa, Pencarian Masih Berlangsung
Kredit
