- Banjir melanda sejumlah daerah di Aceh. Wilayah paling terdampak adalah Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, Singkil, Bener Meriah, dan Aceh Tenggara.
- Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat, sejak 18–27 November 2025, banjir memporak-porandakan infrastruktur, permukiman, hingga fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan layanan publik.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, banjir dan longsor di Aceh menyebabkan 35 orang meninggal, 25 orang hilang, 8 orang luka-luka, dan sebanyak 4.846 kepala keluarga mengungsi.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh menilai, banjir merupakan peringatan keras bahwa alam tidak mampu lagi menahan beban kerusakan akibat ulah manusia.
Banjir merendam sejumlah daerah di Aceh. Wilayah paling terdampak adalah Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, Singkil, Bener Meriah, dan Aceh Tenggara.
Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat, sejak 18–27 November 2025, banjir memporak-porandakan infrastruktur, permukiman, hingga fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan layanan publik.
Fadmi Ridwan, Plt Kepala Pelaksana BPBA, mengatakan kondisi hidro-meteorologi ekstrim memicu banjir, tanah bergerak, dan longsor di puluhan kecamatan di Aceh.
“Curah hujan tinggi, angin kencang, serta geologi labil menjadi pemicu utama. Sejumlah Bupati dan Walikota telah menetapkan status darurat bencana,” jelasnya, Kamis (27/11/2025).
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, banjir dan longsor di Aceh menyebabkan 35 orang meninggal, 25 orang hilang, 8 orang luka-luka, dan sebanyak 4.846 kepala keluarga mengungsi.
“Korban terbanyak berasal dari Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Tenggara,” ungkap Suharyanto, Kepala BNPB, Jumat (28/11/2025).
Yuk, segera follow WhatsApp Channel Mongabay Indonesia dan dapatkan berita terbaru setiap harinya.
Pemadaman listrik menjadi masalah paling berat selain akses yang terputus. Tower saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV yang roboh, menyebabkan pasokan energi dari jaringan interkoneksi Sumatera lumpuh.
Lukman Hakim, Manager Komunikasi PLN UID Aceh, mengatakan lebih 15 kabupaten/kota gelap total, termasuk Banda Aceh, kota yang paling cepat pulih bila terjadi gangguan.
“Kami membangun tower darurat dan mengerahkan personel dari berbagai provinsi untuk pemulihan,” ujarnya.
Dampak listrik padam, banyak warga mencari warung kopi yang memiliki genset untuk mengisi daya telepon, mengakses internet, dan berkomunikasi dengan keluarga.
“Warung kopi penuh. Tanpa handphone, kami tidak bisa mengabari keluarga,” kata Hamdani, warga Banda Aceh, Kamis (27/11/2025).
Banjir bawa kayu sisa tebangan
Surya Darma, warga Kabupaten Pidie, mengatakan banjir di Sungai Tiro membawa kayu gelondong yang menumpuk di sekitar jembatan Kembang Tanjong.
“Ini bukti kayu diambil dari hutan, bukan kebun,” jelasnya, Jumat (28/11/2025).
Hal senada disampaikan Juli, waga Bireuen, yang mengatakan kayu-kayu besar hanyut menunjukkan adanya aktivitas penebangan di kawasan hulu.
“Banjir ini bukan sekadar akibat hujan, tetapi akumulasi kerusakan hutan.”
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh menilai, banjir merupakan peringatan keras bahwa alam tidak mampu lagi menahan beban kerusakan akibat ulah manusia.
“Ini bencana ekologis akibat buruknya tata kelola lingkungan hidup. Hutan digunduli, sungai didangkalkan dan bukit dikeruk,” ujar Ahmad Shalihin. Direktur Walhi Aceh, Rabu (27/11/2025).
Hasil pantauan Walhi menunjukkan, rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Peusangan sangat berdampak pada pada wilayah hilir Aceh Utara dan Bireuen. Kondisi serupa, juga ditemukan di berbagai wilayah lain yang mengalami deforestasi akibat ekspansi perkebunan skala besar, konsesi tambang, pembalakan liar, serta pembukaan jalan baru yang memicu kerusakan lanjutan.
Dampaknya, curah hujan tinggi berubah menjadi limpasan besar. Di sisi lain, sedimentasi berat akibat penambangan galian C menyebabkan sungai semakin dangkal dan mudah meluap.
“Sedimentasi ekstrem membuat daya tampung sungai runtuh. Begitu hujan deras datang, air langsung ke permukiman.”
Walhi juga menyoroti eskalasi penambangan emas tanpa izin (PETI) dua tahun terakhir. Hasil pemetaan spasial menunjukkan, 99 persen aktivitas tersebut berada dalam kawasan DAS.
“PETI menghancurkan hulu sungai dan merusak DAS. Tanah menjadi labil, longsor mudah terjadi, dan banjir tak terbendung.”
Untuk memutus siklus banjir tahunan, Walhi Aceh menuntut pemerintah mengambil langkah tegas. Terutama, moratorium izin baru perkebunan sawit dan tambang, pembatasan galian C, serta penegakan hukum terhadap kegiatan PETI dan aktor besarnya.
“Aceh sedang memasuki fase kerusakan ekologis berat. Jika hulu tidak diselamatkan, banjir besar akan menjadi musibah bulanan,” paparnya.
Lukmanul Hakim, Manager Geographic Information System (GIS) HAkA, sebelumnya kepada Mongabay menjelaskan bahwa luas tutupan hutan Aceh menyusut setiap tahunnya.
“Pada 2023, Aceh kehilangan tutupan hutan sekitar 8.906 hektar dan meningkat pada 2024 menjadi 10.610 hektar, atau naik 19 persen,” jelasnya, Selasa (25/2/2025).
Lukman menambahkan, jika dihitung setiap kabupaten/kota di Aceh, maka Aceh Selatan menjadi kabupaten penyumbang kehilangan tutupan hutan terbesar tiga tahun terakhir. Pada tahun 2024, Aceh Selatan kehilangan hutan seluas 1.357 hektar, disusul Kabupaten Aceh Timur (1.096 hektar), dan Kota Subulussalam (1.040 hektar).
“Keseluruhan, dari 3,5 juta hektar kawasan hutan Aceh yang ditetapkan Menteri Kehutanan, hingga Desember 2024, luas tutupannya sekitar 2.936.525 hektar.”
*****
Kredit
