- Jembatan 4 Pulau Rempang menjadi saksi bisu kejadian itu. Gas air mata, peluru karet, pentungan, hingga pekikan murid sekolah terkena gas air mata nyaring terdengar. Polisi menangkap tujuh orang warga, sementara puluhan lainnya terpaksa jalani perawatan karena terluka, termasuk para siswa.
- Minggu (7/9/2025), warga mengenang tragedi dua tahun lalu itu. Selain orasi, warga juga menggelar bazar pasar murah bertajuk ‘Pasar Rakyat Melawan’ di Simpang Sungai Raya. Disana, warga menggelar berbagai hasil bumi dan menjualnya kepada pengendara yang melintas dengan harga murah. Pasar murah itu sebagai simbol perlawanan kami, bahwa tanah Rempang ini kaya, siapa bilang kami tidak sejahtera
- Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang terus meminta pemerintah menghentikan pembangunan PSN Rempang Eco City. Karena hingga saat ini proyek tersebut menyengsarakan masyarakat asli Pulau Rempang.
- Kepala Biro BP Batam ikut prihatin dengan kejadian 7 September, ia berharap kejadian tersebut tidak terulang kembali. Terkait tuntutan warga Taopan tak banyak berkomentar.
“Ada air mata ketika itu, nenek tidak akan pernah lupa,” kata Siti Hawa tokoh perempuan Rempang mengenang 2 tahun tragedi 7 September 2023 Pulau Rempang. Ketika itu 1.010 aparat gabungan, TNI, Polri, Satpol PP dan Ditpam BP Batam merangsek masuk ke Pulau Rempang.
Jembatan empat Pulau Rempang menjadi saksi bisu kejadian itu. Gas air mata, peluru karet, pentungan, hingga pekikan murid sekolah terkena gas air mata nyaring terdengar. Polisi menangkap tujuh orang warga, sementara puluhan lainnya terpaksa jalani perawatan karena terluka, termasuk para siswa.
Minggu (7/9/25), warga mengenang tragedi dua tahun lalu itu. “Masih sayang kampung? Kalau masih, siapapun yang merusak kita halau, kita tidak pernah takut, ini kampung kita, mereka pendatang, biar sadar diri mereka, kita lawan aje,” kata Siti Hawa saat memberikan sambutan dalam acara itu.
Selain orasi, warga juga menggelar bazar pasar murah bertajuk ‘Pasar Rakyat Melawan’ di Simpang Sungai Raya. Disana, warga menggelar berbagai hasil bumi dan menjualnya kepada pengendara yang melintas dengan harga murah.
“Ini bentuk perlawanan kami, bahwa tanah Rempang ini kaya, siapa bilang kami tidak sejahtera,” kata Miswadi, warga lainnya.
Tak hanya hasil kebun seperti buah dan sayur-sayuran. Hasil laut juga mereka bawa, seperti ikan, kepiting, dan kerang.
“Pasar rakyat melawan adalah bentuk bahwa kekuatan masyarakat Rempang, walaupun kita zolimi, ditindas, kita masih tetap berdiri di kaki sendiri, dari hasil bumi dan laut yang kita miliki sekarang,” kata Ishaka, Koordinator Umum Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu.
Sementara pasar murah langsung diserbu warga, di panggung hiburan tersaji berbagai penampilan. Mulai dari tarian daerah, puisi hingga menyanyi. Nyanyian lagu “Buruh Tani” menggema di langit Sungai Raya, bersamaan dengan teriakan “Menanam adalah Melawan.”
“Sekitar 70% sayur dan buah-buahan di Kota Batam itu dipasok dari Pulau Rempang ini, jadi jangan anggap lagi kami tak ada,” tegas Miswadi.
Rina Mardiana, Ketua Presidium Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) mengatakan, aksi “Pasar Rakyat Melawan” kian menegaskan bahwa narasi Rempang sebagai tanah kosong dan tidak menghasilkan adalah keliru. Alih-alih menjamin keberadaan mereka, pemerintah justru mendatangkan investor untuk ubah wajah Rempang.
“Kegiatan ini menunjukan pembangunan berbasis komunitas dan berkelanjutan bisa dilakukan masyarakat. Ini juga membantah stigma bahwa kesejahteraan tidak mesti melalui investasi dari luar,” katanya, Selasa (9/9/25).
Tak kalah penting, kata Rina, kegiatan itu juga sebagai salah satu bentuk perlawanan tanpa kekerasan atau non violent resistance. Masyarakat yang datang ke pasar ini akan merasakan langsung hasil bumi dan keramahan warga. Sehingga pesan perjuangan lebih mudah diterima.
Kondisi masyarakat Rempang yang sudah sejahtera seharusnya menjadi landasan pemerintah untuk membangun bersama masyarakat, membuka akses pasar yang lebih baik untuk mereka.
“Bukannya menggusur warga, dimana tempat mereka pindah belum tentu subur, belum lagi laut rusak yang akan berdampak kepada nelayan ketika investasi masuk.”
Rina acapkali mempertanyakan ‘peningkatan kesejahteraan’ sebagai dalih pemerintah untuk menggeber sejumlah proyek, termasuk di Rempang.
“Pertanyaannya, kesejahteraan masyarakat yang mana? Jangan-jangan ini hanya nafsu para oligarki saja.”
Menurut dia, warga Rempang sudah cukup tenang dan nyaman dengan kehidupan mereka di kampung. Sama halnya dengan masyarakat adat lainnya, seperti di Baduy, mereka akan marah kalau ada yang memintanya memakai sandal atau tradisi di perkotaan. Sebab, hal itu tidak sesuai dengan nilai dan budaya yang mereka yakini.
Rina juga contohkan, banyaknya kasus bunuh diri di negara-negara maju. Hal itu menunjukkan bahwa kekayaan materi yang mereka miliki, tidak berbanding lurus dengan positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Itulah mengapa, mengukur kesejahteraan tidak bisa hanya menakarnya dari materi.
“Nilai ketimuran itu sangat spiritual, mereka selalu merasa cukup dan bersyukur. Bukan kepada sifat serakah kapitalis yang tidak pernah merasa cukup dan puas.”
Refleksi dua tahun tragedi Rempang ini sangat penting. Bagi Rina, kegiatan tersebut bisa menjadi momentum untuk menggugat paradigma apa itu kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi sesungguhnya.
“Apakah kumpulan materi dari aktivitas ekstraktif yang merusak, atau cukup dengan bertani. Banyak negara seperti Thailand pertaniannya berhasil,” katanya.
Merespon Pasar Rakyat Melawan gelaran warga Rempang, Mohammad Taopan, Kepala Biro Umum BP Batam menjamin untuk terus membuka ruang guna menyerap aspirasi masyarakat. Dia berharap peristiwa yang terjadi pada 7 September 2023 itu tak terulang.
“BP Batam sekarang akan menampung semua aspirasi masyarakat,” katanya, Minggu (7/9/25). Sampai saat ini, kata dia, sekitar 150 dari 950 KK telah pindah ke tempat relokasi.
Perjalanan dua tahun warga Rempang melawan perampasan tanah berlangsung panjang. Mulai dari penggusuran paksa 7 September 2023, kriminalisasi, intimidasi, kekerasan hingga teror mereka hadapi. Terbaru, pemerintah jadikan Rempang sebagai lokasi transmigrasi lokal.
Wadi warga Rempang berharap pemerintah menghbah arah kebijakan pembangunannya di Rempang. Misalnya, dengan memberikan sertifikat kampung tua warga Rempang dan membangunnya bersama masyarakat dengan mengembangkan hasil pertanian dan kelautan.
Desak penghentian proyek
Ranto P Simamora, Perwakilan Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang mengatakan, peringatan 2 tahun tragedi Rempang membuktikan bahwa masyarakat tetap menolak kehadiran proyek Rempang Eco City (REC). “Karena hal itu mengganggu ruang hidup masyarakat,” jelasnya.
Dia pun berharap pemerintah tidak tutup mata dengan aspirasi masyarakat dan menghentikan proyek tersebut. Sebab, bila pun diteruskan, tidak hanya masyarakat yang rugi, tetapi juga pemerintah sendiri.
Parid Ridwanudin, Peneliti Kelautan Yayasan Auriga Nusantara meminta, pemerintah membatalkan proyek ERC dan memulihkan hak warga Rempang. Menurut dia, sudah bukan saatnya pemerintah menjadikan top down sebagai paradigma pembangunan.
“Sebaliknya, pembangunan rempang harus berasal dari kebutuhan masyarakat lokal. Mereka harus menentukan arah hidupnya.”
Susan Herawati, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengatakan, peringatan dua tahun tragedi Rempang menjadi bukti penolakan warga akan proyek ERC. Karena itu, sudah selayaknya pemerintah tidak ngotot untuk meneruskannya.
“Setelah dua tahun tragedi Rempang ini kita minta pemerintah berhenti mengintervensi warga dengan narasi palsu, seperti transmigrasi lokal dan hutan konservasi, kita tidak butuh itu,” terang Susan. Menurutnya, warga Rempang sudah cukup sejahtera dan berdaulat dengan kebutuhan pangannya sendiri.
Karena itu, alih-alih meningkatkan kesejahteraan warga, hadirnya proyek ERC justru meningkatkan kerentanan di masyarakat. Mereka yang sebelumnya bertani atau melaut, menjadi tidak tenang karena dibayang-bayangi penggusuran, terusir dari kampung halaman.
*****
Kredit
