- Tokoh lintas agama serukan evaluasi menyeluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) yang melanggar hak asasi manusia dan lingkungan. Mereka juga berkomitmen membela yang lemah dan mengembalikan pembangunan pada prinsip kemanusiaan dan keberlanjutan.
- Busyro Muqoddas, Ketua PP Muhammadiyah Bidang HAM, Hukum dan Hikmah, menyebut PSN ‘penjajahan’. Sebab, bertentangan dengan alinea pertama UUD 1945 yang menyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan.
- Hening Parlan, Wakil Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) PP ‘Aisyiyah, mengatakan, satu-satunya jalan untuk perbaiki situasi sosial dan lingkungan adalah dengan merangkul umat beragama, yang jumlahnya sebanyak 75% dari total penduduk dunia.
- Johan Kristantara, Sekretaris Eksekutif bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), menyebut, keteladanan Yesus harus jadi contoh bagi umat Kristen untuk nyatakan pembelaan pada masyarakat yang tertindas. Termasuk akibat PSN Merauke.
Tokoh lintas agama serukan evaluasi menyeluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) yang melanggar hak asasi manusia dan lingkungan. Mereka juga berkomitmen membela yang lemah dan mengembalikan pembangunan pada prinsip kemanusiaan dan keberlanjutan.
Busyro Muqoddas, Ketua PP Muhammadiyah Bidang HAM, Hukum dan Hikmah, menyebut PSN ‘penjajahan’. Sebab, bertentangan dengan alinea pertama UUD 1945 yang menyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan.
Selain itu, hasil kajian Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, proyek tersebut tidak sesuai prinsip kemanusiaan dan adab. Soalnya, mereka temukan pelanggaran hak-hak warga di berbagai tempat akibat PSN, seperti Rempang, Wadas dan Pakel.
“Kalau berdasarkan itu (kemanusiaan dan adab), PSN tidak menggilas masyarakat di berbagai tempat,” katanya, akhir Juni 2025.
Menurut dia, putusan Muktamar Muhammadiyah di Solo, akhir 2022, menindaklanjuti kajian itu. Forum tertinggi organisasi itu juga lahirkan tiga agenda penting, yakni, kemanusiaan, kebangsaan, dan keagamaan.
Ketiganya bersifat integratif serta terkait erat dengan masyarakat yang terpinggirkan. Atas dasar itu, Busyro minta pemerintah cabut PSN, karena tidak punya landasan substantif dari sisi ilmiah maupun moral.
“Karena PSN bertentangan dengan alinea 1 UUD 45, saatnya PSN dipertimbangkan semua pihak, cabut secara fundamental dan substantif. Tidak ada alasan ilmiah apalagi moral (untuk pertahankan). Kita berharap pada Presiden terpilih ini, yang dibiayai rakyat.”
Dia berharap, agamawan mau ambil sikap atas permasalahan yang masyarakat hadapi, dengan hadirkan iman yang aktif, serta kerja bersama untuk membela mereka yang lemah dan terpinggirkan.
Sebab, katanya, agama besar punya fungsi profetik yang berpilar pada kemerdekaan, mengarah pada kemanusiaan dan semangat kebertuhanan.
“Nabi katakan, (seseorang) tidak akan masuk surga bilamana tetangganya kelaparan sementara kamu sendiri kekenyangan,” katanya.
Senada, Roy Murtadho, Pengasuh Pondok Pesantren Ekologi Misykat Al-Anwar Bogor, menyebut, PSN penjarahan skala nasional. Lewat proyek ini, negara melegitimasi perluasan penjarahan alam dan akumulasi kapital, dan hanya beri keuntungan pada segelintir orang.
Dia contohkan, kehadiran PSN mengancam identitas masyarakat adat di Merauke dan keberlanjutan lingkungan di sana. Pada sisi lain, warga negara yang nyatakan kritik kena cap anti negara ataupun anti pancasila.
“PSN harus dievaluasi, dan suatu saat mungkin perlu dibongkar, dihitung berapa PSN yang untungkan rakyat. Seberapa banyak kerusakannya, harus dihitung. Selama ini kan klaim saja.”
Dia bilang, umat beragama harus berani katakan skala kerusakan yang sangat brutal hanya berlangsung karena kapitalisme dan bertentangan dengan ajaran agama. Karena, Allah cinta pada seseorang yang berbuat baik dan mengecam mereka yang bikin kerusakan.
Dia mengajak gerakan lintas agama untuk membela yang tertindas, terzalimi dan terampas ruang hidupnya. “Sekarang waktunya kita co-resistance, bersama-sama melawan ketidakadilan. Bukan suka-tidak suka. Allah sudah mengatakan jangan bongkar-bongkar yang sudah ditata Allah di muka bumi.”
Namun, hingga Juli 2025, pemerintah telah tetapkan 219 proyek PSN dalam rencana kerja tahun 2026. Mencakup 212 proyek lanjutan periode sebelumnya, dan tujuh proyek baru arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Mengutip Antara, tujuh proyek baru terdiri dari program makan bergizi gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih dan Digitalisasi Pendidikan. Kemudian, program Kartu Kesejahteraan, Kartu Usaha Afirmatif, serta Pengelolaan Sampah Terpadu.
Berpihak pada yang tertindas
Hening Parlan, Wakil Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) PP ‘Aisyiyah, mengatakan, satu-satunya jalan untuk perbaiki situasi sosial dan lingkungan adalah dengan merangkul umat beragama, yang jumlahnya sebanyak 75% dari total penduduk dunia.
Meski demikian, sebelum perbaikan itu, perlu pembangunan keimanan yang profetik, berpihak pada mereka yang menderita dan terpinggirkan. Dia menyebut, di Muhammadiyah keimanan profetik tercermin dalam gerakan Al-Maun, yang membela kaum miskin dan kaum lemah.
“Menurut saya, tidak ada tempat buat kita untuk tidak berpihak. Kalau kita beriman, kita tidak akan tutup mata ketika lihat ketidakadilan.”
Johan Kristantara, Sekretaris Eksekutif bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), menyebut, keteladanan Yesus harus jadi contoh bagi umat Kristen untuk nyatakan pembelaan pada masyarakat yang tertindas. Termasuk akibat PSN Merauke.
Dalam ajaran Kristen, katanya, teladan itu tampak dari Manifesto Nazaret ketika Yesus mengatakan “Aku datang untuk beritakan kabar baik pada yang miskin, tertindas, bahwa tahun rahmat Tuhan telah tiba.”
Johan juga mengingatkan kaum agamawan untuk tidak jadi alat industrialis, serta membujuk masyarakat untuk jual tanah dan ladang mereka. Tindakan ini, bertentangan dengan teladan Yesus yang jungkir-balikkan meja-meja karena menolak Bait Allah yang kudus jadi tempat persekongkolan jahat.
Dia bilang, komunitas agama harus hadirkan iman yang hidup, tegakkan keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan. Bukan melegitimasi kekerasan atas nama pembangunan. Karena itu, katanya, ancaman PSN yang masyarakat hadapi di berbagai tempat harus jadi panggilan iman dan keberpihakan dari komunitas agama.
“Keberpihakan Yesus pada kaum miskin menuntut kita, umat Kristen, untuk bersikap serupa terhadap isu terkait ekologi. Bukan hanya di (PSN) Merauke, tetapi juga tempat lainnya di Indonesia” ujar Johan.
Selain itu, katanya, PGI menolak teologi yang antroposentris yang jadikan manusia sebagai pusat alam semesta. Bagi mereka, manusia adalah bagian dari alam yang merupakan rumah bersama dengan makhluk hidup lainnya.
“Ekoteologi tidak boleh berhenti sebagai refleksi teologis, harus terlihat nyata dalam perubahan paradigma pengambilan keputusan. Dari kita sendiri, apakah kita mau jalani gaya hidup yang merusak lingkungan, hingga pengambilan keputusan di Pemerintahan.”
Integrasi keadilan
Yohanes Kristo, rohaniawan di Justice, Peace, and Integrity of Creation Ordo Fratrum Minorum (JPIC-OFM), bilang, umat manusia sedang hadapi krisis multidimensional. Bukan hanya lingkungan tetapi juga politik dan spiritual.
Karena itu, paradigma ekologi sejati harus mengitegrasikan keadilan untuk dengarkan jeritan bumi dan kaum miskin. “Proyek PSN adalah bentuk penolakan terhadap situasi dan kondisi yang kita alami sekarang.”
Menurut dia, integrasi keadilan seturut dengan Ensiklik Laudato Si’ karya Paus Fransiskus, tahun 2015. Dia bilang, seturut Laudato Si’, gereja punya tanggung jawab terhadap ketidakadilan sosial-ekologis dan harus bangun kesadaran bersama.
Manusia perlu relasi baru dengan sesama dan lingkungan melalui ekologi integral, serta “Kita dengar suara orang miskin berarti harus dengan suara hewan, hutan, mendengar tangisan semua ciptaan.”
Di saat bersamaan, lanjutnya, manusia perlu tobat ekologis, dengan iringan dengan beberapa tindakan. Pertama, mendorong pemerintah untuk ambil kebijakan yang adil sosial-ekologis. Tujuannya, mengevaluasi kebijakan yang tidak berpihak pada alam, orang miskin dan mereka yang terpinggirkan.
Kedua, implementasikan pendidikan ekologis yang berguna bagi hidup generasi mendatang. Ketiga, jalankan gaya hidup profetik, sederhana, berkelanjutan dan bertanggung jawab. Keempat, berdayakan komunitas lokal yang jadi pelindung terbaik ekosistem.
“Pertobatan ekologis menuntut perubahan paradigma dari relasi eksploitatif dan dominatif terhadap alam menuju relasi yang bersaudara, penuh hormat dan kasih. Gereja tidak boleh tinggal diam ketika dunia terbakar.”
Orang Kristen, katanya, mesti punya tanggung jawab lebih besar, dan bangun koalisi etis-ekologis untuk menyelamatkan bumi. Persis seperti dikatakan Paus Fransiskus, “Saya lebih suka gereja yang memar, terluka dan kotor karena telah keluar ke jalan-jalan, daripada gereja yang sakit karena tertutup dan terpaku pada kenyamanannya sendiri.”
*****
Kredit
