- Pemerintah akan merevitalisasi tambak-tambak di pesisir Jawa, mulai dengan Jawa Barat. Proyek dengan status proyek strategis nasional (PSN) ini pemerintah beri label ‘akuakuktur berkelanjutan.’ Sebagian PSN ini di tambak yang berada area Perhutani. Bagaimana nasib warga pesisir selanjutnya?
- Di Jawa Barat, yang akan masuk dalam PSN ini adalah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan, ada seluas 20.000 hektar akan revitalisasi tahun ini.
- Widi Williady, Administratur Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Purwakarta, mengatakan, lahan yang masih warga kelola saat ini akan ada batas waktu sampai izin kelola berakhir. Selanjutnya, semua lahan akan kembali kepada Kementerian Kehutanan untuk masuk dalam PSN akuakultur.
- Asom Somantri, Camat Cibuaya mengatakan, masyarakat desa ini sangat bergantung pada hasil tambak untuk kehidupan sehari-hari. Walau sudah ada sosialisasi kepada masyarakat, PSN akuakultur harus mendapat pengawalan khusus. Terutama, bagaimana menjamin keberlanjutan tambak masyarakat dan pengelolaan secara ramah lingkungan.
Kolam-kolam berair payau berjejer di tengah permukiman Desa Sedari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat . Pada akhir Mei lalu, hanya satu atau dua kolam tambak masih aktif.
Di antara tambak itu, ada yang masih tumbuh mangrove di sekitarnya, sebagian lagi tidak. Di dalam tambak-tambak itu, ada udang, bandeng sampai rumput laut.
Kalwin, warga Sedari sore itu sedang mengangkat rumput laut ke tepian untuk tiriskan dan jemur.
“Fokusnya di tambak ini rumput laut. Ada komoditas lain, tapi selingan saja,” kata buruh tambak berusia 74 tahun ini saat ditemui di pinggir tambak di sisi jalan raya desa itu.
Kawasan pesisir Pantai Utara Jawa Barat termasuk di Desa Sedari ini, akan jadi awal pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) akuakultur yang mulai 2025. Proyek ini fokus untuk revitalisasi tambak aktif maupun yang mangkrak.
Di Jabar, yang akan masuk dalam PSN ini adalah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan, ada seluas 20.000 hektar akan revitalisasi tahun ini.
“Mudah-mudahan [PSN ini] tak jadi masalah baru datang,” kata Dani, warga Desa Sedari.
Tambak di pesisir Karawang ini sudah berjalan puluhan tahun. Warga hidup dari tambak. Biaya pun sudah banyak mereka keluarkan untuk membangun dan mengurus tambak-tambak itu.
Dia pun berharap, PSN datang tak mengabaikan keberadaan warga. Juga kompensasi pemerintah menyesuaikan besaran biaya yang sudah warga masing-masing keluarkan tanpa harus ada konflik.
Kondisi lingkungan pun harus jadi perhatian pemerintah. Abrasi pesisir di wilayah itu, katanya, main parah bersamaan dengan banjir rob pun meluas.
Dia sadar, Sedari, terus bertransformasi menjadi kawasan penting pengelolaan tambak di Karawang. Sayangnya, perkembangan itu berbuntut degradasi lingkungan.
“Abrasi dan rob semakin menjadi ancaman jika tambak sepenuhnya tanpa penghijauan terlebih dulu,” katanya.
Proyek Akuakultur ini pun, kata Dani, mutlak harus menjalankan penghijauan lebih dulu dan baru revitalisasi tambak. Cara itu, dia perkirakan bisa mengurangi risiko kerusakan lingkungan.
Lahan tambak Perhutani di Desa Sedari sekitar 2.500 hektar, dengan pengelola warga dan pelaku usaha. Dia perkirakan, pengusaha kelola sekitar 2.000 hektar dan 700 hektar warga.
Selama ini, katanya, warga dan pelaku usaha terbiasa menggunakan komoditas udang windu, bandeng, atau rumput laut.
“Warga yang memanfaatkan tambak Perhutani ini memiliki dokumen yang diterbitkan Perhutani. Dokumen itu sebagai penanda legalitas pengggunaan lahan,” katanya, seraya bilang, tanah tetap di bawah Perhutani.
Asom Somantri, Camat Cibuaya mengatakan, masyarakat desa ini sangat bergantung pada hasil tambak untuk kehidupan sehari-hari.
“Terdapat sambutan positif dari masyarakat, meski ada kekhawatiran terhadap kepastian kompensasi,” katanya.
Dengan begitu, kata Asom, revitalisasi bisa mendorong dampak ekonomi masyarakat tetapi juga berisiko muncul konflik.
Walau sudah ada sosialisasi kepada masyarakat, dia melihat PSN akuakultur harus mendapat pengawalan khusus. Terutama, bagaimana menjamin keberlanjutan tambak masyarakat dan pengelolaan secara ramah lingkungan.
Selain itu, pemerintah juga harus melibatkan masyarakat secara langsung sesuai janji mereka.
Untuk tambak ini, katanya, warga memanfaatkan lahan Perhutani. Selain warga, ada juga tambak pelaku usaha.
“Pemerintah berencana mengintegrasikan tambak dan konservasi mangrove untuk meningkatkan nilai ekonomi dan lingkungan,” katanya kepada Mongabay belum lama ini.
Dia berharap, dengan integrasi itu jadi solusi permasalahan kompleks di pesisir Cibuaya.
Pemanfaatan tambak melalui pendekatan konservasi, katanya, sudah pemerintah desa sosialisasikan kepada warga yang lahan tambaknya terdampak. Sosialisasi itu, bertahap dan melibatkan pemerintah pusat dan daerah.
Widi Williady, Administratur Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Purwakarta, mengatakan, lahan yang masih warga kelola saat ini akan ada batas waktu sampai izin kelola berakhir. Selanjutnya, semua lahan akan kembali kepada Kementerian Kehutanan untuk masuk dalam PSN akuakultur.
Selain Karawang, hutan pesisir di bawah KPH Purwakarta adalah Subang dengan luas total mencapai 13.000 hektar. Saat ini, lahan sudah habis masa perjanjian dengan warga, kembali ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
“Jadi, dulunya memang kami (Perhutani) yang mengelola. Sekarang itu sudah menjadi hak penuh dari Kementerian (Kehutanan),” katanya kepada Mongabay.
Widi mengaku tidak terlalu paham dengan rencana revitalisasi tambak KKP di hutan mangrove Perhutani. Namun, dia benarkan kalau ada warga yang memanfaatkan pesisir Perhutani untuk tambak.
Dia menyebut, hutan mangrove makin terbuka di pesisir dan terjadi abrasi seperti di Karawang dan Subang. Perhutani juga sedang proses reboisasi, terutama di hutan produksi yang naik status jadi hutan lindung.
PSN 78.000 hektar
Awal 2025, Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan, PSN akuakultur akan berjalan sampai 2028 dengan luas revitalisasi sampai 78.000 hektar.
KKP masih terus melakukan pembahasan dan sosialiasi PSN akuakultur di empat kabupaten terpilih.
KKP menyebut, revitalisasi akan berjalan melalui skema kawasan hutan untuk ketahanan pangan (KHKP) melibatkan Kementerian Kehutanan sebagai pemilik lahan. Terdapat total lahan 20.413,25 hektar tersebar di empat kabupaten.
Rinciannya, Kabupaten Bekasi seluas 8.188,49 hektar di Kecamatan Babelan, Cabangbungin, Muaragembong, dan Tarumajaya. Karawang luas 6.979,51 hektar di Kecamatan Batujaya, Cibuaya, Cilamaya Wetan, Pakisjaya, dan Tirtajaya.
DI Subang 2.369,76 hektar di Kecamatan Blanakan, Legonkulon, Pusakanagara, dan Sukasari. Terakhir, Indramayu seluas 2.875,48 hektar di Kecamatan Cantigi, Kandanghaur, Losarang, Pasekan, dan Sindang.
Ada 18 kecamatan di empat kabupaten akan memulai revitalisasi tambak pada 2025.
Sakti mengatakan, PSN Akuakultur akan menjadi program yang bisa membuka jalan pikiran banyak orang di pesisir. Keyakinan itu, karena komoditas yang akan dikembangkan adalah nila salin.
KKP pilih nila salin, katanya, karena selain bernilai ekonomi tinggi, juga memiliki tekstur daging lembut dan rasa lebih gurih dari nila air tawar. Rasa gurih ini berasal dari kadar garam di air payau.
KKP juga mengeklaim kalau nila salin juga menjadi pilihan terbaik, karena bisa produksi ‘ramah lingkungan.’ Salah satunya, merujuk pada penggunaan pakan lebih sedikit dibandingkan pada air tawar.
Nila salin, katanya, memiliki ketahanan lebih baik terhadap penyakit, hingga penggunaan obat-obatan dan bahan kimia akan sedikit.
*****
PSN Revitalisasi Tambak, Waswas Tingkatkan Kerentanan Pantura Jawa
Kredit
