Langit yang kembali cerah belum tentu menandai berakhirnya dampak kebakaran hutan dan lahan. Bagi warga yang berhari-hari menghirup asap, persoalan kesehatan dapat berlanjut setelah titik api padam.
Yayasan Suara Sains Terbuka Indonesia (YSSTI) mengingatkan bahwa penanganan karhutla perlu mencakup perlindungan masyarakat, terutama bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia, dan pekerja luar ruangan. Mengutip data Kementerian Kesehatan per 21 Oktober 2026, yayasan itu menyebut terdapat 333.470 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di 68 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak. Sebanyak 75.172 kasus, atau sekitar 22,5%, terjadi pada balita.
Angka tersebut menjadi peringatan mengenai besarnya kebutuhan layanan kesehatan di wilayah yang diselimuti asap.
Herawati Supolo Sudoyo, pembina YSSTI, menilai perhatian selama ini terlalu sering terpusat pada pemadaman, sementara warga yang terus terpapar belum memperoleh perlindungan memadai. “Perlindungan kesehatan masyarakat harus berjalan terus sejak sebelum asap datang hingga setelah langit kembali cerah,” katanya. Menurut Herawati, kesiapsiagaan perlu memasukkan perlindungan sebelum kebakaran, respon selama paparan, serta pemantauan medis setelahnya.
Terbiasa menghadapi musim asap tidak berarti tubuh menjadi kebal terhadap polutan.
Feni Fitriani Taufik, dokter spesialis paru dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, menjelaskan bahwa asap karhutla merupakan campuran partikel halus, gas beracun, dan senyawa berbahaya. Di dalamnya terdapat PM2.5, PM10, karbon monoksida, nitrogen oksida, benzena, serta formaldehida. Partikel PM2.5 dapat mencapai kantung udara terdalam di paru-paru, sementara paparannya berkaitan dengan peradangan dan peningkatan risiko gangguan kardiovaskular.
Karbon monoksida juga mengganggu kemampuan darah membawa oksigen. Dengan demikian, dampak asap tidak terbatas pada batuk atau mata perih, tetapi dapat melibatkan fungsi organ dan kesehatan jangka panjang.
Di Kalimantan Tengah, Walhi menyoroti hubungan antara kondisi iklim dan kerusakan gambut yang memperparah kebakaran. Organisasi itu menyebut lebih dari 81.000 hektar terbakar sepanjang Januari-September 2026, sementara Dinas Kesehatan mencatat lebih dari 91.000 kasus ISPA. Walhi juga melaporkan 74% titik panas berada di wilayah konsesi perusahaan. Temuan tersebut menjadi dasar desakan untuk melakukan audit lingkungan dan penegakan hukum. Keberadaan titik panas perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan lokasi kebakaran, penyebab, serta tanggung jawab pihak terkait. Pemulihan gambut melalui pembasahan ulang turut menjadi tuntutan.
Skala penanganannya besar. BNPB mencatat lebih dari 1.039 kejadian karhutla sepanjang Januari-28 Oktober 2026, dari total 2.231 kejadian bencana. Lebih dari 51.000 personel darat dan 61 armada udara dikerahkan untuk penanganan kebakaran. Namun, pengerahan sumber daya pemadaman perlu berjalan bersama layanan kesehatan dan perlindungan warga.
Seruan para pakar dan organisasi lingkungan menempatkan keduanya dalam satu kebutuhan: menghentikan sumber asap sekaligus menangani dampaknya. Keberhasilan menghadapi karhutla juga perlu terlihat pada keselamatan masyarakat yang selama ini menghirup udara tercemar.
Foto utama: Pengendara motor melintasi jalanan di Palangka Raya, Kalteng, Oktober lalu, ketika kabut asap karhutla parah. Foto: Krismes Santo Haloho /Mongabay Indonesia.
Kredit
