Krisis iklim terasa semakin dekat ketika uang belanja tak lagi cukup, hasil panen berkurang, dan penghasilan makin sulit dipastikan. Hubungan antara kerusakan lingkungan dan tekanan ekonomi itulah yang dibawa enam aktivis Greenpeace ke Monumen Selamat Datang, Bundaran HI, Jakarta, pada 20 Oktober 2026. Mereka memanjat monumen dan membentangkan dua spanduk, salah satunya bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup.” Bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, aksi tersebut menyoroti kebijakan yang mereka nilai belum mampu melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim.
Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, menjelaskan bahwa cuaca tidak menentu dapat mengganggu panen dan menurunkan hasil tangkapan nelayan. Ketika pasokan pangan menyusut sementara kebutuhan tetap tinggi, harga berpotensi meningkat. Dampaknya menjalar dari sawah dan laut hingga meja makan keluarga.
Riset Greenpeace berjudul “Besok Harga Naik!” di Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul menyoroti tekanan pada konsumsi, pendapatan, tempat tinggal, serta transportasi. Untuk bertahan, 57,34% responden memangkas pengeluaran non-esensial, sedangkan 56,79% mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru.
Di sektor pertanian, tekanan iklim bertemu persoalan penguasaan lahan. Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, menyoroti meningkatnya jumlah rumah tangga petani dengan lahan kurang dari 1.000 meter persegi. Menurutnya, kebijakan pangan perlu memperhatikan kondisi petani kecil sekaligus kesesuaian lingkungan. Dia mengkritik proyek food estate yang mengabaikan kelayakan pangan dan agroklimat, infrastruktur, teknologi, serta aspek sosial-ekonomi. Pembukaan lahan yang berakhir terbengkalai, katanya, justru dapat memperburuk kerusakan lingkungan.
“Kedaulatan pangan menuntut harmoni antara petani dan alam, model produksi agroekologis, perlindungan pasar lokal, serta hak penuh petani atas benih dan teknologi budidaya.”
Persoalan serupa muncul dalam pilihan kebijakan energi. Tata Mustasya, Direktur Eksekutif Sustain, mengingatkan bahwa pengembangan biodiesel, bioetanol, dan penggunaan biomassa bersama batubara di PLTU dapat membawa risiko lingkungan. Jika bergantung pada perluasan kebun sawit, tebu, atau hutan tanaman energi, kebutuhan bahan bakunya berpotensi mendorong deforestasi dan bersaing dengan lahan pangan. Dia juga menyoroti besarnya kebutuhan subsidi. Dalam pandangannya, penilaian terhadap transisi energi harus mencakup dampaknya pada hutan, sumber pangan, serta penghidupan masyarakat di sekitar proyek.
Tata mendorong pemerintah mempercepat pengembangan energi surya dengan membuka ruang lebih luas bagi komunitas, rumah tangga, industri, dan bisnis. Hambatan berupa pembatasan kuota serta larangan ekspor-impor daya perlu ditinjau agar masyarakat dapat berpartisipasi.
“Kalau pemerintah ingin memiliki quick wins dalam meningkatkan kapasitas energi surya, pemerintah harus mengoptimalkan potensi permintaan dari komunitas, dari masyarakat, industri, dan bisnis alih-alih mengerjakan sendiri.”
Bersamaan dengan itu, dia meminta ketergantungan terhadap energi fosil dikurangi secara bertahap. Pilihan kebijakan tersebut menentukan bagaimana perlindungan lingkungan berjalan bersama pemenuhan kebutuhan energi dan penghidupan warga.
Foto utama: Spanduk aktivis Greenpeace di Bundaran HI Jakarta, protes berbagai persoalan di Indonesia dari bencana sampai kehidupan rakyat makin sulit. Foto: Irfan Maulana/Mongabay Indonesia.
Kredit
