Perundingan iklim dunia,  Konferensi Para Pihak 31 (COP31) di Antalya Türkiye, sedang berlangsung di tengah kondisi Indonesia sedang alami kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penyerap karbon sedang terbakar yang berarti berisiko ganggu target Indonesia mencapai forestry and other land use net sink 2030 (Folu Net Sink 2030).

Syaiful Anwar,  Analis Kebijakan Ahli Utama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengatakan, Indonesia memiliki pengalaman menghadapi lonjakan kebakaran hutan besar pada 1997 dan 2015. Kondisi 2026, katanya,  berisiko kembali menghadirkan tekanan serius terhadap capaian emisi nasional.

Dia akui, persoalan makin serius ketika karhutla terjadi saat Indonesia sedang mengejar target Folu Net Sink 2030.

Target itu, katanya, mengharuskan sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain mampu menyerap emisi lebih besar daripada emisi yang lepas. Namun, kebakaran hutan, terlebih di lahan gambut, berisiko menggerus capaian itu.

Saiful mengakui,  kebakaran dapat membuat upaya pencapaian target menjadi lebih berat. Karena itu,  pemerintah perlu meningkatkan ambisi rehabilitasi dan restorasi terutama terhadap lahan gambut yang mengalami kerusakan.

“Dengan kebakaran ini tentunya kami harus meningkatkan ambisi untuk bisa merehabilitasi, merestorasi gambut-gambut yang sudah terbakar untuk bisa kembali, kalau bisa kembali ke keadaan seperti semula. Tetapi biasanya setelah terganggu tidak akan kembali 100%. Tetapi pemulihan harus tetap dilakukan,” katanya dalam gelar wicara “Teman Lingkungan Road to COP31 UNFCCC” di Jakarta,  awal November.

Dalam kasus karhutla ini, pemerintah bukan hanya harus menangani dampak ekologisnya, tetapi harus menjelaskan bagaimana peristiwa itu memengaruhi neraca emisi nasional dan target iklim Indonesia.

Selain itu,  Indonesia juga memiliki kewajiban menyampaikan biennial transparency report (BTR).  Yakni,  laporan transparansi dua tahunan mengenai perkembangan aksi iklim.

Laporan itu, katanya, tidak hanya berisi besaran emisi juga mencakup langkah-langkah untuk menguranginya.

Saiful bilang, laporan inventarisasi emisi dari peristiwa pada 2026 ini memiliki jeda waktu jadi tak serta merta muncul sebagai angka final dalam laporan internasional pada tahun yang sama.

Dia bilang,  ada tahapan inventarisasi, pengumpulan data, penghitungan, pengendalian mutu, hingga pelaporan yang harus dilalui.

Untuk kejadian 2026, penghitungan pada 2027, dan hasilnya untuk laporan awal 2028.

Kementerian Kehutanan berperan dalam proses itu terutama berkaitan dengan data dan penghitungan dampak kebakaran di sektor kehutanan.

Tantangan berikutnya, katanya,  bagaimana memastikan angka emisi dapat diterima dalam sistem pelaporan internasional. Di sinilah proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi tidak boleh semata-mata berdasarkan metode masing-masing negara.

Metodologi harus mengacu pada ketentuan yang disepakati secara internasional agar hasil penghitungan dapat dibandingkan antar negara.

Saiful mengatakan, klaim penurunan emisi harus memiliki dasar metodologis yang jelas. Tanpa proses verifikasi yang dapat dipercaya, angka penurunan emisi berisiko dipertanyakan negara lain.

Data Kementerian Kehutanan per Juli, luas karhutla 202.010,96 hektar, dengan titik panas terdeteksi 8.685 hingga Oktober. Sedangkan data Atlas Nusantara, luas area terbakar kumulatif hingga September mencapai lebih 1,9 juta hektar dengan 1.108.102 titik panas per 16 Oktober.

Franky Zamzani,  Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLH/BPLH juga mengatakan, dalam konteks perundingan internasional itu, karhutla berisiko memengaruhi performa dan capaian Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim.

“Terkait dengan isu karhutla, saya kira itu akan masuk menjadi pernyataan. Ada penyesalan dan permintaan maaf. Memang betul itu akan mempengaruhi performa dan capaian,” katanya.

Kondisi ini,  memperlihatkan tantangan diplomasi Indonesia sembari memperjuangkan kepentingan nasional di meja perundingan. Pada saat sama, katanya, Indonesia harus menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan lingkungan di dalam negeri.

Isu di luar karhutla yang menjadi perhatian penting Indonesia adalah pendanaan perubahan iklim melalui new collective quantified goal on climate finance (NCQG) atau target kolektif kuantitatif baru pendanaan iklim.

Isu ini, katanya, jadi salah satu agenda strategis karena negara berkembang, termasuk Indonesia, memerlukan dukungan pendanaan untuk menjalankan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Franky katakan, Indonesia akan terus mendorong realisasi komitmen pendanaan negara maju US$300 miliar per tahun hingga 2035.

Angka itu merupakan bagian dari kesepakatan NCQG dalam proses negosiasi iklim di Baku, Azerbaijan, pada COP29.

Selain sasaran mobilisasi pendanaan iklim yang lebih luas hingga US$1,3 triliun per tahun pada 2035 sebagaimana menjadi arah pembahasan dalam Baku to Belém Roadmap.

Indonesia berkepentingan memastikan komitmen benar-benar terwujud, bukan hanya menjadi angka ambisius dalam dokumen kesepakatan internasional.

Pendanaan itu, katanya, juga harus menjangkau kebutuhan adaptasi, bukan hanya mitigasi. Persoalan ini sangat penting karena Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki kerentanan terhadap dampak perubahan iklim.

“Komitmen-komitmen itu terus akan ditagih. Karena itu sudah dituangkan di dalam Baku to Belém Roadmap. Sebagai negara berkembang, Indonesia cukup rentan terhadap dampak dari perubahan iklim hingga pendanaan ini khususnya untuk adaptasi sangat penting,” kata Chief Negosiator ini.

Franky juga menyinggung komitmen peningkatan pendanaan adaptasi hingga tiga kali lipat dalam konteks tindak lanjut pendanaan iklim.

Dengan demikian, implementasi NCQG harus memberikan manfaat nyata bagi negara-negara yang memerlukan dukungan untuk memperkuat ketahanan iklim.

Indonesia,  katanya, akan mengawal kepentingan itu bersama kelompok negara berkembang G77 plus Tiongkok.

Dua jalur diplomasi, satu kepentingan

Dalam COP31, Indonesia akan menjalankan dua jalur diplomasi. Yakni,  hard diplomacy melalui negosiasi formal UNFCCC dan soft diplomacy melalui Paviliun Indonesia.

Yulia Suryanti, Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLH/BPLH menjelaskan,  keduanya merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan.

Melalui jalur negosiasi, Indonesia memperjuangkan kepentingan nasional agar masuk dalam rancangan keputusan COP. Posisi itu mencakup isu mitigasi, adaptasi, transparansi, pendanaan, dan berbagai agenda perubahan iklim lainnya.

Paviliun Indonesia, katanya,  menjadi ruang untuk memperlihatkan berbagai program, capaian, inovasi, dan kebutuhan kerja sama iklim Indonesia kepada masyarakat internasional.

Laksmi Widyajayanti,  Penanggung Jawab Paviliun Indonesia mengatakan, paviliun memiliki empat tujuan utama, yaitu menyuarakan aksi dan inovasi Indonesia, mempromosikan program pengendalian perubahan iklim. Juga, memperlihatkan kontribusi berbagai kementerian dan lembaga dalam pencapaian target penurunan emisi, serta membuka ruang kolaborasi internasional.

Paviliun Indonesia akan mengusung mengenai pusat solusi iklim untuk memperkuat ketahanan iklim melalui kolaborasi aksi dan strategi pencapaian net zero emission.

“Jadi,  tema ini mendorong posisi Indonesia itu sebagai rumah dari berbagai solusi iklim dengan penekanan kita juga harus melakukan aksi kolaboratif serta jalur strategis menuju net zero emissions,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Pangan, Sumber Daya Alam, Energi, dan Mutu Lingkungan ini.

*****

Korban Kabut Asap Karhutla, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Kredit

Sapariah Saturi Editor

Topik

ekonomi dan bisnishutan indonesiapanganpolitik dan hukumtransisi energiJakartajawa

Lihat Topik