- Kebakaran hutan dan lahan terus menggila. Papua menjadi pulau yang paling terdampak dengan eskalasi bencana yang terus meningkat.
- Sementara, penanganan di sejumlah daerah dinilai belum sebanding dengan dampak yang dirasakan warga. Walhi di berbagai wilayah menemukan persoalan layanan kesehatan, perlindungan warga, hingga ketimpangan perhatian pemerintah di daerah terdampak.
- Perwakilan Walhi Nasional, Umi Ma'rufah menilai, negara masih lambat dalam merespons dampak karhutla. Menurutnya, kualitas udara yang memburuk hingga berbahaya semestinya ditanggapi cepat lewat tindakan nyata untuk menghentikan kebakaran.
- Walhi juga melaporkan indikasi karhutla di 372 perusahaan. Rinciannya, 223 merupakan perusahaan perkebunan, 148 pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), dan satu pemegang izin usaha pertambangan (IUP). Mereka mendesak pemerintah menegakkan hukum setegak-tegaknya.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus menggila. Tanah Papua menjadi salah satu daerah dengan karhutla parah. Bahkan, lebih masif ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Namun, penanganan karhutla dan dampak kabut asapnya seakan tak terdengar.
Data Sipongi Kementerian Kehutanan menunjukkan, indikasi karhutla di Papua mencapai lebih 30.000 hektar sepanjang 2026. Dengan paling luas karhutla di Papua Selatan—lokasi PSN—mencapai 25.838,53 hektar, Papua Tengah 2.519,88 hektar, dan Papua Barat 2.496,39 hektar.
“Dari beberapa data yang kami peroleh, kejadian karhutla, terutama di Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya terindikasi meningkat,” kata Angky Samperante, Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Selasa (29/9/26).
Sebagian titik kebakaran, katanya, di sekitar konsesi perkebunan sawit dan konsesi pemegang izin pemanfaatan kayu di Merauke dan Boven Digoel, Papua Selatan. Pusaka juga menemukan indikasi keterkaitan kebakaran dengan aktivitas pembukaan lahan untuk proyek strategis nasional (PSN).
Di area food estate dan sekitar perusahaan tebu di Merauke, misal, dokumentasi drone dan lapangan yang mendapati pola pembukaan lahan dengan membakar.
“Dari pemantauan kami, kayu dan sisa vegetasi hasil bukaan lahan tersebut ditumpuk dalam petak-petak tertentu sebelum dibakar. Sementara pola kebakaran terlihat mengikuti lokasi tumpukan material itu.”
Temuan Yayasan Pusaka terkait karhutla itu sejalan dengan analisis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Papua.
“Kebakaran kini tak lagi muncul sporadis di satu-dua wilayah. Sejumlah provinsi terbakar masif hampir bersamaan,” kata Maikel Peuki, Direktur Eksekutif Walhi Papua, Selasa (29/9/26).
Walhi Papua mencatat, 3.000 lebih hotspot per Agustus 2026. Peningkatan signifikan di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Pegunungan. Dia bilang, 23-26 Agustus saja terdeteksi 512 hotspot di Papua Tengah.
Kondisi di Papua, katanya, tidak bisa semata karena kemarau. Pembukaan dan alih-fungsi hutan serta ekosistem lahan basah skala besar, terutama PSN untuk pangan dan energi, menyebabkan wilayah ini rentan terbakar.
Bertambah parah dengan keberadaan konsesi perusahaan di kawasan rawan serta lemahnya pencegahan. Juga pengawasan yang memungkinkan api menyala berulang.
Analisis spasial Walhi Nasional dan Walhi Papua, pada 1–9 Juli 2026, dari 1.292 hotspot di Papua Selatan, 399 antaranya berada di kawasan berizin, serta area untuk proyek pangan nasional.
Rinciannya, 245 titik berada di food estate (PSN), 115 di konsesi perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), dan 39 di konsesi perkebunan sawit. Mereka juga deteksi indikasi kebakaran berulang di Nabire, termasuk di sekitar atau dalam konsesi perusahaan.
“Dari data tersebut, negara perlu melakukan audit dan menginvestigasi lokasi-lokasi terbakar guna mengetahui penyebab dan memastikan ada tidaknya pelanggaran.”
Penegakan hukum, katanya, harus mengarah kepada siapa pun yang terbukti bertanggung jawab, baik korporasi maupun individu.
“Jangan melulu masyarakat kecil yang disalahkan,” katanya
Rusak gambut dan ancam masyarakat adat
Karhutla di Papua mengancam lingkungan karena menghanguskan hutan, dan ekosistem lahan basah yang memiliki fungsi ekologis penting. Salah satunya di Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Ifuleki Bian–Sungai Dalik di Papua Selatan yang nyaris seluruh areanya terbakar.
Sekitar 547.068,89 hektar KHG di Papua Selatan, lanjutnya, masuk kategori kerentanan karhutla tinggi.
“Kebakaran gambut lebih berbahaya karena merusak fungsi hidrologi, melepaskan karbon, menggerus habitat satwa, serta mengusik sistem ekologis yang menopang kehidupan warga,” kata Maikel.
Bencana kebakaran ini juga berimbas langsung ke warga, terutama masyarakat adat yang ruang hidupnya bergantung pada alam. Sebab hutan, dan ekosistem lahan basah yang terbakar bukan sekadar bentang alam, tetapi “supermarket”—tempat mencari sumber karbohidrat, protein, hingga obat-obatan warga.
Karhutla yang meluas juga berisiko menyusutkan ruang sosial dan budaya yang selama ini menjadi tempat masyarakat menjalankan kehidupan, berinteraksi, serta mewariskan pengetahuan antargenerasi.
“Saat sebuah lanskap alam terbakar, yang hilang adalah ruang hidup masyarakat adat.”
Di Merauke, Papua Selatan, misal, karhutla yang berlangsung di sekitar area PSN pada 18–23 Agustus 2026 diperkirakan menghanguskan sekitar 116,13 hektar dan berdampak terhadap masyarakat Suku Yei dan Marga Kwipalo.
“Pembakaran kayu tebangan secara berbaris oleh perusahaan berdampak terhadap kesehatan masyarakat adat Suku Marind dan Suku Yei di Kampung Kompesur, Anggari, serta Wanam.”
Sementara di Nabire, Papua Tengah, dampak karhutla mulai masuk ke kehidupan sehari-hari warga, terutama masyarakat di tujuh distrik yang berdekatan dengan perkebunan sawit.
“Sekitar 20–30 kampung tertutup asap tebal. Kualitas udara masuk kategori berbahaya. Paparannya mengganggu kesehatan dan aktivitas warga. Jarak pandang yang menurun juga turut mengganggu penerbangan.” katanya.
Gagap penanganan
Di tengah situasi ini, penanganan pemerintah daerah maupun pusat menurut Walhi Papua belum memadai. Dalam konteks perlindungan, responsnya belum sebanding dengan dampak pada masyarakat.
“Kebutuhan dasar seperti masker, tempat perlindungan sementara, dan layanan kesehatan gratis bagi warga terdampak asap belum disediakan,” kata Maikel.
Informasi mengenai kualitas udara dan perkembangan karhutla juga belum mudah masyarakat akses. Padahal, informasi tersebut penting supaya warga mengetahui tingkat risiko paparan asap dan menentukan langkah perlindungan, terutama bagi kelompok rentan.
Dari sisi penanganan, respons pemerintah juga masih gagap, dan cenderung reaktif—karena lebih banyak bergerak ketika api sudah membesar.
“Sementara pencegahan di tingkat bentang alam, pengawasan konsesi, perlindungan gambut, dan pengendalian pembukaan hutan belum cukup kuat.”
Padahal, pemerintah memiliki sumber daya untuk menghadapi karhutla, mulai dari dukungan anggaran, pemantauan hotspot dan kondisi cuaca oleh BMKG, hingga mekanisme pemadaman, koordinasi, dan kesiapsiagaan.
Dia mendesak pemerintah memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus membenahi penanganan karhutla. Juga, memastikan informasi kualitas udara mudah terakses, memperkuat peringatan dini, menyediakan masker dan ruang perlindungan sementara, serta membuka layanan kesehatan gratis bagi warga terdampak.
Di sisi penanganan, pemerintah juga harus memperkuat pencegahan di tingkat bentang alam, pengawasan terhadap konsesi, perlindungan ekosistem gambut, serta pengendalian pembukaan hutan.
“Penanganan tidak cukup berhenti pada pemadaman ketika api sudah membesar.”
Peningkatan ISPA di Kalimantan dan Sumatera
Sementara di Kalimantan dan Sumatera, karhutla juga belum padam. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan lagi problematika lingkungan semata. Ia turut menghadirkan masalah kesehatan, seiring dengan data Kementerian Kesehatan 9 September ihwal 113.336 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di 63 kabupaten/kota di tujuh provinsi: Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Timur (Kaltim), Sumatera Selatan (Sumsel), Jambi, dan Riau.
Walhi memandang ada krisis kesehatan nasional. Raden Rafiq, Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, mengatakan, karhutla di provinsinya terus meluas dan memperburuk kondisi, polusi kategori tidak sehat hingga berbahaya. Penderita ISPA melonjak hingga 3.990 kasus, hanya pada minggu epidemiologi ke-34.
Dia melihat, perhatian pemerintah belum merata karena lebih banyak tertuju pada wilayah perkotaan seperti Banjarmasin dan Banjarbaru.
“Ada beberapa kabupaten seperti Banjar, Barito Kuala, Tapin, dan Tanah Laut yang penanggulangannya sangat minim,” katanya.
Sama minimnya dengan penanganan warga yang jatuh sakit. Kebanyakan warga, katanya, mengeluarkan biaya pribadi untuk berobat.
Secara umum, menggilanya karhutla di Kalsel karena pola penanganan yang reaktif, padahal bencana ini berulang kali terjadi.
“Musim kemarau menghadapi kebakaran dan kekeringan. Saat musim hujan sibuk menghalau banjir. Sementara akar masalahnya tak pernah disentuh.”
Dia bilang, akar masalah pada obral izin industri ekstraktif, terutama perkebunan monokultur skala besar hingga melampaui daya dukung lingkungan.
“Banyaknya perusahaan perkebunan sawit telah mengubah tata air dan memicu kekeringan di luar konsesi, melalui pemompaan dan sekat kanal. Itulah yang menyebabkan karhutla rentan terjadi,” katanya.
Sri Hartini, Direktur Eksekutif Walhi Kalbar, menambahkan, karhutla mengakibatkan indeks standar pencemaran udara (ISPU) di Pontianak dan sekitarnya pada tingkat berbahaya.
Kondisi itu, sudah mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas harian, ekonomi, hingga pendidikan. “Dampaknya kompleks,” katanya.
Sri menilai, tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat Kalbar masih minim. “Saat kualitas udara memburuk, pemerintah malah membagikan masker yang tidak standar (N95/KN95). Sebagai perlindungan ini tidak tepat.”
Sebaliknya, solidaritas antar warga justru lebih konkret. “Ada yang membantu pemadaman dan membagikan masker. Malah kontribusi pemerintah tak kelihatan,” katanya.
Walhi sudah mendesak pemerintah sediakan layanan kesehatan gratis bagi warga yang sakit karena hirup asap. Lalu, mendorong pemerintah perkuat koordinasi hingga RT/RW agar warga sakit dapat terdata dan terlayani menyeluruh.
Juga agar tersedianya sistem peringatan dini bila kualitas udara memburuk. “Namun, usulan tersebut belum dilakukan.”
Koalisi masyarakat sipil
Agung Sesa, Manajer Advokasi, Kampanye, dan Kajian Walhi Kalteng, mengatakan, kualitas udara di provinsinya nyaris selalu memprihatinkan.
Palangka Raya, misal, ISPU menunjukkan kondisi berbahaya pada sejumlah waktu pengukuran. Angka mencapai 2.233 pada 30 Agustus pukul 15.00 WIB. Kemudian 1.371 pada 13 September pukul 16.00 WIB, dan 448 pada 15 September pukul 08.00 WIB.
Buruknya kualitas udara berpade tingginya ISPA. Januari-Agustus mencapai 77.727 kasus. Tertinggi di Palangka Raya 17.061 kasus, terbanyak bulan Agustus.
Merespons kondisi itu, 11 organisasi masyarakat sipil di Kalteng membentuk Koalisi Respons Asap Karhutla Kalteng (Rakat) sejak 22 Agustus. Koalisi ini membuka donasi publik dan menyalurkan bantuan 31 kali kepada relawan pemadam kebakaran, warga di 19 desa terdampak, serta tujuh komunitas.
Selain bantuan langsung, mereka juga menginisiasi dua Rumah Aman Asap untuk menampung warga yang mengalami gangguan pernapasan. Kedua rumah itu telah membantu 133 orang, 30% di antaranya anak kecil dan 10% balita.
“Pemerintah memang juga menyediakan Rumah Aman Asap, namun sepanjang yang kami ketahui, perhatian yang diberikan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat.”
Masalah serupa di Kaltim, karhutla merusak kualitas udara, dan menimbulkan keluhan pernafasan di masyarakat.
Data Dinas Kesehatan setempat, jumlah kasus ISPA di sembilan kabupaten/kota mencapai 228.554 kasus hingga Agustus 2026. Tertinggi di Balikpapan dengan 66.468 kasus, dan Samarinda dengan 48.230 kasus. Meningkat tajam ketimbang periode Januari-Maret 2026 yang berada di kisaran 9.400 kasus.
“Catatan kami, karhutla makin parah karena terdapat sekitar 16.000 titik panas sepanjang periode tersebut. Kebanyakan di wilayah perusahaan,” kata Ridho Pratama, staf Advokasi dan Pengorganisasian Walhi Kaltim.
Pemerintah tidak serius
Ersyah Suhada, Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan (Sumsel), mengatakan, kualitas udara di daerahnya amat jelek. Ogan Komering Ilir, misal, mencapai 365 atau sangat tidak sehat, sementara Palembang berkisar 400–700 atau masuk kategori berbahaya.
“Ini terjadi di akhir Agustus bertepatan dengan meningkatnya karhutla,” katanya.
ISPA pun meningkat, mencapai 294.797 kasus pada Januari-Agustus 2026 dengan kelompok balita dan lansia yang paling banyak menjadi korban.
“Paling tinggi di Palembang dengan 14.794 kasus, itu hanya selama Agustus. Dengan lonjakan 500–655 kasus baru per hari.”
Sementara respons pemerintah, katanya, sebatas membagikan masker bedah biasa yang tidak mampu menyaring PM2.5.
“Kebijakan pembelajaran daring pun diserahkan kepada masing-masing komite sekolah. Semestinya ada regulasi khusus yang mengatur dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.”
Gubernur Sumsel memang meminta puskesmas membuka layanan 24 jam. Namun, kebijakan itu belum sepenuhnya berjalan.
Senada dengan Rezki Andika, Koordinator Perlindungan dan Pengembangan Wilayah Kelola Rakyat (WKR) Walhi Riau. “Sejak 19 Agustus–19 September, nyaris tidak ada satu hari pun di Riau kualitas udara dalam kategori sehat,” katanya.
Dampaknya, ISPA mencapai 10.783 kasus per 8 September 2026. Dari jumlah itu, 1.937 di antaranya terjadi pada balita usia 0–5 tahun dan 1.844 kasus pada anak usia 5–9 tahun.
Dia menyindir pemerintah yang tidak serius. Karena karhutla terantisipasi seiring prediksi El-Nino.
“Pemerintah tidak pernah serius menangani karhutla dan melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik. Justru pemerintah telah mengancam HAM dan keberlangsungan hidup masyarakat.”
Serupa, Ginda Harahap, aktivis Walhi Jambi, mengatakan, buruknya kualitas udara berdampak pada kesehatan masyarakat.
“Pada Selasa (15/9/26), ISPU di Kota Jambi mencapai 267 atau kategori sangat tidak sehat,” katanya.
Data pekan ke-35, Dinas Kesehatan Jambi mencatat munculnya 7.600 kasus ISPA. “Sekitar 3.400 kasus terjadi di Jambi. Kami perkirakan ini akan terus bertambah, mengingat kondisi saat ini (belum membaik).”
Sementara layanan kesehatan tampak senjang. Pengobatan gratis berjalan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Jambi, tetapi langkah konkret pemerintah malah tidak terlihat.
“Kita belum mendengar adanya keseriusan dari gubernur. Padahal suntikan dana dari APBD provinsi sangat kita harapkan untuk penanganan.”
Umi Ma’rufah, dari Eksekutif Nasional Walhi, menilai, negara masih lambat merespons dampak karhutla. Kualitas udara yang memburuk hingga berbahaya mestinya pemerintah tanggapi cepat lewat tindakan nyata untuk menghentikan kebakaran.
“Baik dari upaya menanggulangi karhuta, serta menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai. Sejauh ini, negara terlihat tidak hadir, malah yang ada para relawan yang logistiknya serba terbatas,” katanya.
Bukti kegagapan pemerintah adalah perbedaan signifikan data ISPA antara pemerintah dan hasil konsolidasi Walhi. Kemenkes, katanya, mencatat 113.336 kasus ISPA. Data konsolidasi Walhi mencatat lebih 790.600 kasus.
Walhi juga melaporkan indikasi karhutla di 372 perusahaan. Rinciannya, 223 merupakan perusahaan perkebunan, 148 pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), dan satu pemegang izin usaha pertambangan (IUP).
Umi, panggilan akrabnya, meminta pemerintah tidak hanya sibuk memadamkan kebakaran, tetapi menindak perusahaan yang membakar lahan dan hutan. Hukum harus ditegakkan, tidak boleh lagi hanya memberikan sanksi administratif pada korporasi, karena tidak memberikan efek jera.
“Sementara petani kecil atau masyarakat adat justru sering dijadikan tersangka atau kambing hitam.”
Walhi pun mendesak pemerintah menggunakan legal standing sebagaimana Pasal 72 UU 41/1999 tentang Kehutanan untuk menggugat korporasi demi kepentingan masyarakat.
*****
Kredit
