Cuaca panas tak menyurutkan semangat Muna Ariyanti membantu menata sepeda motor yang berjajar rapi di halaman dan bagian dalam sebuah bangunan semi permanen di sekitar tanggul lumpur Lapindo. Ada sekitar 45 motor parkir di tempat penitipan sepeda motor yang dia kelola itu. Muna mematok Rp5.000 untuk jasa parkir sehari.

Aktivitas itu menjadi rutinitas Muna saban hari di tempat tinggalnya yang dulu masuk dalam wilayah Kelurahan Mindi, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Tempat penitipan sepeda motor itu tidak jauh dari Stasiun Porong, kurang dari 30 meter jaraknya.

Banyak penumpang kereta api dari Pandaan, Pasuruan maupun Ngoro Mojokerto, menitipkan motornya di tempat itu sebelum naik Kereta Api (KA) tujuan Surabaya atau Blitar. “Di sini masih ramai stasiunnya. Banyak yang menitipkan sepeda motornya sebelum berangkat kerja, sore biasanya mereka ambil,” cerita Muna kepada Mongabay, Minggu (17/5/26).

Muna tinggal di rumah bagian belakang dari tempat penitipan motor itu. Meski ukurannya hanya 3×5 meter, empat anggota keluarganya turut tinggal disitu, termasuk anak laki-lakinya yang baru lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Dulu, wilayah itu  sangat ramai. Terlebih, rumah Muna juga berdekatan dengan Pasar Porong yang banyak menjual sayur mayur dan merupakan urat nadi ekonomi sebelum luapan lumpur.

Kini, tempat itu sepi. Tersisa 11 rumah sekitar 20 keluarga, dengan jumlah jiwa sekitar  60 orang. Pasar Porong lama juga sudah rata dan berubah menjadi area taman.

“Waktu lumpur Lapindo meluber, tempat ini masuk peta terdampak. Warga diminta pindah dengan menjual rumah dan tanahnya. Tapi kami memilih bertahan,” kata  perempuan 49 tahun itu.

Alasan Muna tak mau menjual karena dia merasa rumahnya terlalu kecil. Dia beranggapan, uang hasil penjualan tak akan cukup untuk membeli rumah baru di tempat lain. Apalagi, uang hasil penjualan juga pasti akan dibagi bersama anggota keluarga lain.

Kini, suasana kampung halaman Muna tidak seramai dulu sebelum lumpur meluap. Saat malam mulai merayap, suasana menjadi sepi. Hanya aktivitas transit KA di Stasiun Porong, yang menjadi penanda masih adanya kehidupan di tempat itu.

Selain membuka jasa penitipan motor, Muna juga menjual makanan dan minuman untuk melayani para penumpang KA.

***

Tinggal di kawasan yang berjarak kurang dari 100 meter dari area lumpur Lapindo, bukanlah pilihan terbaik bagi warga. Tidak ada kepastian keberlangsungan hidup di masa depan serta ketersediaan lapangan kerja di tempat baru, membuat Muna serta warga yang memilih bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan yang rentan terjadi bencana.

Saat awal-awal lumpur meluber, banyak warga merasa pusing dan mual karena bau menyengat dari lumpur panas disertai asap tebal itu. Lambat laun, kondisi itu membuat warga menjadi terbiasa. Kalau pun sakit pusing dan gangguan pernapasan, warga memilih berobat mandiri atau ke puskesmas.

“Kalau awal-awal dulu pusing karena baunya pas angin bertiup ke arah rumah. Sekarang rasanya sudah kebal, tidak dirasakan,” ucap Muna.

Dia harus berjuang sebagai orang tua tunggal setelah suaminya yang bekerja sebagai tenaga keamanan Pasar Porong, meninggal dunia pada 2008 akibat kanker usus. Dia tidak tahu apakah sakit suaminya karena kondisi lingkungan tempat tinggalnya, yang berdekatan dengan pusat semburan lumpur atau sebab lain.

Kini, Muna juga mengidap sakit jantung.

“Awalnya ya sakit lambung, panas, lalu dibawa ke puskesmas. Karena tidak ada dokter, dibawa ke Rumah Sakit Pusdik Brimob. Disana sempat tidak sadar, ternyata kena jantung,” kata Muna.

Demi menjaga kesehatannya, Muna kini juga lebih rajin berolahraga.

Meski kondisi permukiman di depan Stasiun Porong makin sepi dan tidak dianggap berpenghuni, Muna berharap pemerintah daerah tetap memperhatikan kebutuhan dasar warga yang masih tinggal di tempat itu. Misalnya, memperbaiki akses jalan yang rusak di depan stasiun.

“Jalan di depan Stasiun Porong ini sudah lama rusak, tidak diperbaiki, padahal sudah lapor, semua saling lempar tanggung jawab,” kata Muna.

Bagi dia, pilihannya bersama warga lain untuk tetap tinggal di sana adalah bagian dari upaya untuk mempertahankan kehidupan sebuah keluarga di tengah minimnya perhatian pemerintah terhadap hak hidup warga terdampak.

“Mereka yang terlanjur pindah ada yang bilang menyesal sudah pindah, karena keberlanjutan hidupnya masih susah. Sedangkan kami di sini masih bisa bertahan dan kami yakin akan ramai kembali.”

Banyak kena kanker

Lain cerita dengan Muna, Siti Mukaidah, penyintas dari Desa Renokenongo memilih bedol desa ke lokasi baru di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong. Disana, dia tinggal bersama warga lain di komplek perumahan baru di atas lahan seluas 10 hektar yang diberi nama Perumahan Renojoyo.

Dia putuskan untuk pindah setelah sebelumnya kelompok warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak), mengungsi selama empat tahun di Pasar Baru Porong.

Mereka menolak tawaran relokasi dengan skema kontrak rumah sambil menanti pelunasan pembayaran ganti rugi dari Lapindo Brantas, perusahaan gas dan minyak yang sebabkan terjadinya luapan lumpur panas pada 29 Mei 2006.

Perumahan itu jaraknya sekitar 6 kilometer dari tanggul lumpur arah Barat Daya, yang dirasa jauh lebih aman daripada hanya pindah di seputaran jalan raya Porong lama. Sejak 2010, Siti bersama 60 keluarga dari Renokenongo memilih pindah tempat tinggal dan memulai hidup baru disana.

Siti dan warga lain merasa lebih tenang dan tidak khawatir lagi lumpur akan mengancam hidup mereka. Untuk kebutuhan minum dan masak, mereka membeli dari truk tangki yang rutin berjualan di perumahan itu. Sedangkan air sumur hanya mereka pakai untuk mandi karena kurang jernih.

“Rasanya jauh lebih baik, meski airnya kurang jernih. Ya, harus beli air untuk minum,” kata Siti.

Meski menerima uang dari penjualan rumah dan tanah dari Lapindo, warga tidak lantas bebas menikmatinya. Selain untuk membangun rumah, uang itu juga harus mereka kelola untuk bertahan hidup. Apalagi banyak dari warga yang pindah rumah, telah kehilangan pekerjaannya.

Mereka masih harus berjuang mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan memulai bekerja di bidang yang berbeda dengan pekerjaan semula. Ada yang mendapat tambahan penghasilan dari pekerjaan paruh waktu mengupas bawang putih, atau bahkan menjadi buruh cuci.

Siti bekerja serabutan, mulai menjadi pengasuh balita, anak tetangga, menunggui orang sakit di rumah sakit, hingga memasak pesanan makanan.

“Saya serabutan, ya jaga anaknya tetangga, menunggui orang sakit, mengurus surat-surat warga yang sakit, juga memasak pesanan makanan.”

Dalam dua bulan terakhir, sedikitnya 6 orang warga di perumahan Renojoyo meninggal dunia. Sebagian besar karena kanker, seperti kanker hidung, kanker kelenjar tiroid, kanker hati, hingga kanker payudara.

Siti tidak bisa memastikan apakah penyebab sakit yang diderita tetangganya, akibat kondisi lingkungan dan udara yang kurang sehat di seputar Porong. Namun, kebanyakan warga diketahui mengidap penyakit setelah pindah dari pengungsian Pasar Baru Porong, ke perumahan baru.

“Setelah dari pengungsian, baru ketahuan ada sakit ini dan itu. Ada yang karena faktor ekonomi, jadi berobatnya ala kadarnya. Ada yang tidak mau opname karena tidak ada keluarga yang menunggui, dan ada pula yang hanya memakai obat herbal,” kata Siti.

Kehidupan berubah

Tragedi Lapindo tak hanya soal pemindahan ribuan warga. Insiden itu juga mengubah gaya hidup hingga tatanan sosial yang selama ini mengakar. Siti merasakan betul bagaimana keguyuban dan solidaritas antarwarga telah berubah. Meski begitu, dia memaklumi karena masing-masing warga masih fokus menata hidup.

“Meski rumah yang sekarang lebih bagus, tapi untuk kebutuhan ekonomi sangat jauh. Lahan dan pekerjaan sudah tidak ada. Dulu punya sawah, sekarang tidak punya, lahan juga semakin kecil. Kalau butuh makan atau pinjaman, dulu masih mudah, sekarang sulit,” ujar Siti.

Suri Wahono, warga Perumahan Renojoyo lainnya katakan, tragedi Lapindo membuat kehidupannya berada di titik nadir. Dia harus memulai bisnis perhiasan perak dan kuningan yang telah ditekuninya sejak di Desa Renokenongo.

Banyak tantangan yang harus dia hadapi agar ekonomi keluarganya tetap bisa berputar. Mulai pandemi COVID-19, hingga krisis ekonomi global yang menyebabkan harga bahan baku naik tinggi, tidak lantas membuat Suri Wahono menyerah begitu saja.

“Awalnya melayani pesanan kerajinan perhiasan perak. Kemudian harga emas naik, bahan baku semakin mahal, saya beralih ke kuningan yang lebih murah bahan bakunya,” kata  Wahono.

Di  ruangan kecil ukuran 2×3 meter, di bagian samping rumah yang dia bangun dari pembayaran Lapindo, Wahono bertahan dengan keahliannya membuat perhiasan berbahan kuningan. Meski tidak sebagus sebelum ada lumpur, usaha di tempat yang baru ini mulai merangkak kembali dan mendapat tempat di pasar yang ada di Bali.

“Dulu punya karyawan, sekarang saya kerjakan sendiri, supaya biayanya bisa ditekan,” ucapnya.

Hilangnya mimpi masa depan

Keberadaan rumah bukan hanya kebutuhan orang dewasa. Anak-anak juga memiliki hak sama, terlebih imajinasi indah mengenai rumah yang ideal dan nyaman ditinggali. Seperti ungkapan Alvero Rafiski, siswa kelas 1 SD di Porong, yang berhadap tinggal di rumah dengan lingkungan yang indah, serta udara yang bisa dihirup tanpa rasa was-was.

“Inginnya rumahnya ada pemandangan yang indah, udaranya bersih dan sejuk, lumpurnya bersih (hilang),” kata Alvero.

Orang tua dan kakek nenek Alvaro berasal dari Desa Renokenongo, yang kini tenggelam oleh lumpur Lapindo. Pada  Festival Menggambar, Minggu (17/5/26) di Taman Dwarakerta, Porong, memperingati Hari Anti Tambang (Hatam), dan 20 Tahun Lumpur Lapindo, Alvero menggambar dan mewarnai kampung halamannya yang telah terkubur lumpur panas. Hasil gambarnya mendapat apresiasi dan peringkat terbaik dari juri.

“Gambarnya tentang lumpur Lapindo, ada asapnya yang masih keluar. Lalu ada backhoe (eskavator) yang sedang mengeruk lumpur, ada orangnya juga,” cerita Alvero, yang berharap rumah yang dia tinggali kini tidak lagi terancam oleh lumpur panas.

Harapan tentang rumah yang indah dan nyaman untuk dihuni juga menjadi suara Tisya, siswi kelas 1 SD di Porong. Selain berharap luapan lumpur segera berhenti, Tisya ingin masyarakat tidak lagi cemas karena tinggal tidak jauh dari tanggul lumpur.

“Ingin rumah yang bagus, ada banyak bunga dan tanaman, tidak ada bau menyengat dari lumpur,.”

Negara dan pemerintah abai?

Lumpur Lapindo yang terus keluar setelah 20 tahun menjadi bukti negara dan pemerintah abai terhadap penderitaan dan hilangnya hak-hak warga.

Parlaungan Iffah Nasution, Dosen Kebijakan Publik dari Universitas Airlangga, mengatakan kondisi korban lumpur yang menderita selama 20 tahun ini dianggap tidak mewakili kelompok masyarakat mayoritas, sehingga pemerintah dari tingkat pusat dan daerah cenderung tidak peduli.

“Hal itu seharusnya tidak menjadikan pemerintah enggan melakukan sesuatu sebagai intervensi yang membantu masyarakat di wilayah sekitar tanggul lumpur,” kata Parlaungan.

Selain adanya indikasi pengabaian oleh pemerintah kepada warga yang tinggal di sekitar tanggul lumpur, pemerintah juga terkesan tak serius tangani berbagai permasalahan yang terjadi dan warga alami. Hal itu karena hambatan aturan hukum yang membatasi ruang gerak penanganan warga yang dirugikan oleh dampak aktivitas tambang.

Warga yang enggan pergi jauh dari lokasi rawan bencana, tidak pernah mendapat kepastian mengenai jaminan keberlangsungan hidup di tempat tinggal yang baru. Mulai pekerjaan, jaminan kesehatan hingga masa depan anak-anak yang sering tidak masuk hitungan.

“Harus ada intervensi kebijakan pemerintah kepada warga di lokasi rentan, bukan hanya soal ganti rugi, tapi juga keberlangsungan hidup dan akses pada bantuan sosial lainnya,” katanya.

Selain itu, pemerintah masih melihat warga yang ada di sekitar tanggul sebagai kelompok masyarakat pada umumnya, bukan sebagai masyarakat rentan di tempat hidup yang rentan bencana.

Pemerintah dan perusahaan Lapindo Brantas seakan lepas tanggung jawab, karena menganggap penanganan warga yang menjadi korban hanya sebatas ganti rugi. Padahal warga di luar kawasan tanggul, tidak sedikit yang merasakan dampaknya, tapi tidak pernah dianggap sebagai kelompok rentan maupun terdampak.

“Sebetulnya tanggung jawab perusahaan tidak pernah selesai ketika berkaitan dengan bencana yang ditimbulkan. Secara publik etiknya seperti itu. Pemerintah harus menjembatani yang menjadi kepentingan publik, terlebih untuk pemulihan.”

*****

Riset Sebut Lumpur Lapindo Sumbang Emisi Gas Metan Terbesar

Kredit

M. Asad Asnawi Editor

Topik

bencanabisnis dan ekonomikomunitas lokalPertambanganpolitik dan hukumjawa

Lihat Topik