- Pendekatan sains berbasis simulasi komputer, memungkinkan pengujian strategi pemanfaatan/harvest strategy untuk pengelolaan perikanan di Indonesia.
- Pendekatan ini diharapkan dapat membantu nelayan pesisir menjaga keberlanjutan stok ikan sekaligus meningkatkan hasil tangkapan.
- Strategi pemanfaatan atau harvest strategy bukanlah aturan tunggal, melainkan sebuah ekosistem pengelolaan. Strategi ini kumpulan dari berbagai komponen saling terkait, mulai dari pemantauan (monitoring), pengkajian stok, hingga aturan pengendalian pemanfaatan atau harvest control rule (HCR).
- Efektivitas strategi ini sangat bergantung pada kualitas data lapangan yang dikumpulkan langsung oleh nelayan. Sebagai ujung tombak sekaligus pihak yang paling merasakan dampak aturan, nelayan dan komunitas lokal wajib dilibatkan secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan, bukan sekadar pelaksana kebijakan dari atas.
Pengelolaan perikanan skala kecil di Indonesia, kini didorong untuk mengadopsi pendekatan berbasis sains dan teknologi. Keterbatasan data yang sering menjadi hambatan utama dalam merumuskan kebijakan di kawasan pesisir, mulai dicarikan solusi.
Melalui pendekatan baru berbasis simulasi komputer yang memungkinkan pengujian strategi pemanfaatan atau harvest strategy sebelum diterapkan di lapangan, diharapkan dapat membantu nelayan pesisir menjaga keberlanjutan stok ikan. Terutama, meningkatkan hasil tangkapan.
Sektor perikanan pesisir yang sarat akan tangkapan multispesies dan alat tangkap beragam, minim akan data rentang waktu historis (time series) tangkapan yang lengkap. Ini berisiko meningkatkan ketidakpastian setiap perumusan tata kelola. Sementara, istilah harvest strategy terdengar teknis bagi masyarakat awam, terutama bagi nelayan kecil dan tradisional.
Tri Ernawati, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Indonesia, menjelaskan bahwa harvest strategy bukan aturan tunggal, melainkan sebuah ekosistem pengelolaan. Menurutnya, strategi ini kumpulan berbagai komponen saling terkait, mulai dari pemantauan (monitoring), pengkajian stok, hingga aturan pengendalian pemanfaatan atau harvest control rule (HCR).
“Ini kesatuan kerangka kerja formal. Di dalamnya ada monitoring, ada pengkajian, dan yang paling krusial adalah aturan pengendalian. Tanpa aturan pengendalian yang jelas, pengelolaan tidak akan berjalan secara adaptif,” ujarnya dalam kuliah umum daring kolaboratif, bertajuk “Pengembangan dan Penerapan Kerangka Kerja Pengujian Simulasi Strategi Pemanfaatan untuk Perikanan Skala Kecil yang Dikelola Masyarakat” pada Jumat (27/3/2026).
Pengelolaan perikanan tidak boleh terhenti hanya karena keterbatasan data atau data yang dianggap belum komprehensif. “Data yang ada bisa digunakan sebagai bahan baku untuk dikemas dalam pengelolaan perikanan.”
Adrian Hordyk, Kepala Teknologi dan Peneliti Blue Matter Science, menyatakan bahwa strategi pemanfaatan pada dasarnya adalah serangkaian aturan yang telah disepakati sebelumnya. Tujuannya, untuk menentukan berapa banyak penangkapan ikan yang boleh dilakukan berdasarkan status stok saat ini.
Ia mengibaratkan strategi ini sebagai sistem navigasi otomatis; ketika data menunjukkan stok ikan menurun, maka sistem akan otomatis memicu “tuas” pengelolaan untuk mengurangi tekanan penangkapan
“Ini berguna memberi ruang bagi alam untuk pulih,” jelasnya di acara yang sama.
Adrian mempresentasikan solusi pengujian dengan membangun model matematis di komputer yang mendeskripsikan sistem perikanan. Dia mengevaluasi berbagai strategi pemanfaatan melalui sebuah eksperimen virtual. Keuntungan utama metode ini, menurutnya adalah terbebasnya nelayan dari eksperimen regulasi yang merugikan hasil tangkapan.
Sebagaimana diketahui, penerapan intervensi dan aturan baru di laut, seperti pembatasan ukuran alat tangkap minimum atau penutupan wilayah penangkapan, membawa risiko tersendiri bagi hajat hidup dan perekonomian masyarakat pesisir jika kebijakan tersebut keliru. Uji coba secara langsung di dunia nyata tidak hanya berisiko tinggi, tetapi juga berjalan lambat dan sulit dievaluasi secara presisi.
“Ini dijalankan dalam model komputer tanpa risiko. Tidak ada kerugian di dunia nyata karena kita beroperasi pada populasi virtual,” terangnya.
Terlepas dari berbagai faktor ekologis dan sosial di setiap wilayah, seluruh studi kasus menunjukkan bahwa penerapan strategi penangkapan berbasis simulasi mampu meningkatkan biomassa ikan dan hasil tangkapan dibandingkan dengan kondisi tanpa pengelolaan (status quo). Analisis simulasi menunjukkan, penerapan penutupan sementara maupun batas ukuran minimum berpotensi meningkatkan biomassa dan hasil tangkapan.
Sebagai contoh, pada perikanan gurita yang mengalami tekanan eksploitasi tinggi, penambahan durasi penutupan sementara lokasi tangkapan akan berkorelasi positif dengan peningkatan biomassa dan hasil tangkapan. Skenario penutupan 12 bulan (setara dengan penutupan permanen 25% area) akan menghasilkan capaian tertinggi dibandingkan dengan durasi penutupan yang lebih pendek.
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah panduan praktis bagi masyarakat pesisir, pemerintah, dan pemangku kepentingan di Indonesia dalam merancang strategi pengelolaan adaptif, berbasis bukti, dan berkelanjutan.
“Temuan ini juga relevan untuk diterapkan di berbagai negara dengan karakteristik perikanan skala kecil serupa.”
Komunitas pesisir ujung tombak pengelolaan
Indah Rufiati, Kepala Bidang Sains Terapan dan Pengelolaan Adaptif Blue Ventures, menjelaskan bahwa inisiatif lokal merupakan fondasi paling krusial menopang ketepatan simulasi. Menurutnya, komunitas perikanan skala kecil yang selama ini didampingi Blue Ventures dan mitra organisasi lokal, telah mengumpulkan data sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan perikanan.
“Penelitian ini menunjukkan data dapat dimanfaatkan untuk opsi dan rekomendasi lebih kuat, sekaligus memperkirakan hasil yang dicapai dari upaya yang dilakukan,” jelasnya, Jumat (27/3/2026).
Pada panel yang sama, Erfind Nurdin, peneliti dari BRIN, menyoroti realitas perikanan skala kecil di Indonesia. Dia menjelaskan bahwa pelaku utama di sektor ini adalah nelayan kecil hingga sangat kecil, yang aktivitas melautnya semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan makan keseharian.
Mengingat nelayan kecil mencakup sekitar 90 persen dari total nelayan di Indonesia, maka setiap kebijakan pemerintah harus dirumuskan secara matang dan hati-hati.
“Agar tidak memicu gejolak sosial maupun penolakan keras dari masyarakat bawah.”
Erfind memaparkan karakteristik nelayan kecil yang sangat terbatas; jangkauan melaut mereka tidak jauh dan target tangkapannya cenderung sama. Oleh karena itu, jika ada kebijakan pembatasan, pemerintah harus memikirkan solusi atau alternatif mata pencaharian mereka.
Dia juga menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif. Masyarakat nelayan, sebagai ujung tombak di lapangan, wajib dilibatkan langsung dalam proses pengambilan keputusan. Kebijakan tidak bisa sekadar dirumuskan “di atas kertas” oleh pemerintah, karena nelayan pelaksana utama sekaligus pihak yang paling merasakan dampaknya. Sinergi ini mutlak diperlukan demi tercapainya kebaikan bersama.
“Kondisi rentan nelayan kecil berbeda jika dibandingkan dengan perikanan skala industri. Pelaku industri laut memiliki modal besar dan dapat dengan mudah berpindah serta beroperasi di wilayah lain,” ujarnya.
*****
Kredit
