Krisis iklim kian mendesak, lautan kembali bukan sekadar korban, juga bagian dari solusi. Sekitar 30% emisi karbon dioksida (CO₂) hasil aktivitas manusia diserap oleh laut.
Namun, “jasa ekosistem” ini dibayar mahal dengan meningkatnya pengasaman laut, yang mengancam terumbu karang, perikanan, dan jutaan masyarakat pesisir.
Dalam konteks inilah sebuah laporan terbaru dari komite Senat Kanada menarik perhatian komunitas ilmiah global.
Laporan itu membahas satu pendekatan geoenjinering laut yang relatif baru: peningkatan alkalinitas laut berbasis darat (land-based ocean alkalinity enhancement).
Teknologi ini dipandang menjanjikan, juga sarat risiko jika penerapan tanpa kehati-hatian.
Apa itu peningkatan alkalinitas laut?
Secara sederhana, teknik ini melibatkan penambahan material alkali—seperti mineral berbasis kalsium atau magnesium—ke sungai, muara, atau pelabuhan.
Tujuannya, menetralkan keasaman air laut sekaligus meningkatkan kemampuan laut menyerap dan menyimpan CO₂ dari atmosfer dalam bentuk yang lebih stabil secara kimia.
Kanada telah melakukan uji coba terbatas, salah satunya di Nova Scotia, yang menunjukkan manfaat ekologis awal, termasuk pemulihan habitat salmon.
Karena dilakukan dari darat, pendekatan ini dinilai lebih mudah terpantau, dilaporkan, dan diverifikasi (monitoring, reporting, and verification/MRV) dibandingkan teknik geoenjinering laut lepas pantai.
Selain itu, regulasinya berada di bawah hukum nasional, bukan perjanjian internasional yang kompleks.
Antara harapan dan peringatan
Meski memberikan dukungan, Komite Senat Kanada menegaskan bahwa teknologi ini bukan jalan pintas menghadapi krisis iklim. Ada beberapa pesan kunci yang ditekankan.
Pertama, lautan adalah sistem yang sangat kompleks. Intervensi skala besar berpotensi memicu dampak berantai yang belum sepenuhnya dipahami, terutama dalam jangka panjang. Perubahan kecil pada kimia air bisa berdampak besar pada plankton, rantai makanan, hingga perikanan.
Kedua, penghilangan karbon dioksida (CDR) tidak boleh menggantikan pengurangan emisi di sumbernya.
Geoenjinering hanya dapat diposisikan sebagai pelengkap, bukan substitusi, dari transisi energi, efisiensi industri, dan perubahan pola konsumsi.
Ketiga, izin sosial menjadi syarat mutlak. Keterlibatan masyarakat pesisir, nelayan, dan komunitas adat sejak tahap perencanaan awal dipandang sama pentingnya dengan kelayakan teknis.
Tanpa transparansi dan kepercayaan publik, proyek berisiko ditolak, bahkan memicu konflik sosial.
Keempat, laporan ini mengingatkan bahwa manusia sejatinya sudah “merekayasa” laut secara tidak terkendali melalui pencemaran, limpasan nutrien, dan emisi karbon.
Dalam sudut pandang ini, geoenjinering diposisikan sebagai upaya perbaikan namun hanya jika secara bertanggung jawab.
Relevansi bagi Indonesia
Bagi Indonesia, pesan dari Kanada ini terasa sangat dekat. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia berada di garis depan dampak pengasaman laut. Terumbu karang tropis—penopang keanekaragaman hayati dan sumber penghidupan jutaan orang—termasuk ekosistem paling rentan.
Pertama, Indonesia berpotensi menjadi pemain regional dalam riset geoenjinering pesisir. Pendekatan berbasis darat-pesisir dapat diteliti secara terbatas di lokasi terpilih, dengan fokus ganda: pemulihan ekosistem dan penyerapan karbon.
Namun, riset ini harus dipimpin lembaga ilmiah independen, bukan semata didorong kepentingan pasar karbon.
Kedua, penguatan kapasitas MRV menjadi kunci. Ekosistem laut tropis jauh lebih kompleks dan sensitif dibanding perairan dingin. Tanpa data jangka panjang yang solid, klaim manfaat iklim berisiko menjadi spekulatif.
Ketiga, mutlak perlu kerangka regulasi tegas dan lintas sektor. Koordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup, Kemenko Marves, dan BRIN harus memastikan setiap proyek tunduk pada standar lingkungan dan sosial yang ketat. Juga, mampu membedakan riset ilmiah dari eksperimen berisiko tinggi.
Keempat, dan mungkin yang paling penting, izin sosial harus menjadi fondasi utama. Di negara dengan sejarah konflik sumber daya laut, pendekatan top-down hampir pasti gagal.
Konsultasi yang inklusif dan penghormatan hak masyarakat adat dan nelayan tradisional bukan formalitas, melainkan prasyarat keberhasilan.
Bukan solusi ajaib
Pelajaran terpenting dari Kanada adalah sikap kehati-hatian. Geoenjinering laut, termasuk peningkatan alkalinitas, bukan solusi ajaib. Ia tidak boleh mengalihkan perhatian dari akar masalah krisis iklim: ketergantungan pada energi fosil, deforestasi, dan pencemaran.
Bagi Indonesia, pendekatan paling bijak adalah menempatkan teknologi ini sebagai opsi terakhir dalam portofolio aksi iklim, setelah upaya mitigasi konvensional dijalankan secara maksimal. Riset boleh dilakukan, bahkan perlu, tetapi dengan langkah kecil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan ekosistem laut nusantara yang tak ternilai.
Dalam menghadapi krisis iklim, keberanian bereksperimen harus selalu diimbangi dengan kerendahan hati untuk mengakui keterbatasan pengetahuan manusia. Terutama, ketika yang jadi taruhan adalah masa depan lautan dan kehidupan jutaan orang yang bergantung padanya.
Penulis: Agus Supangat, adalah ilmuwan Senior di Pusat Perubahan Iklim, ITB. Tulisan ini merupakan opini penulis.
*****
Kredit
