- Banjir dan longsor yang terjadi akhir tahun lalu di Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut), dan Aceh, tidak lepas dari buruknya tata kelola lingkungan. Masyarakat sipil dan akademisi menilai masalah utama ada pada pandangan pemerintah yang mengedepankan ekonomi tanpa perspektif lingkungan.
- Farwiza Farhan, Direktur Eksekutif Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) mengatakan, pola pikir pemerintah hanya bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam.
- Budy P Resosudarmo, Ekonom Australian National University, menyebut, konsep pembangunan Indonesia harusnya bertumpu pada pembangunan berkelanjutan.
- Riswandi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, menyoroti lambannya penanganan bencana. Dia bilang, lambatnya tanggap darurat akan berdampak terhadap kesehatan fisik dan mental masyarakat.
Banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan daerah lain di nusantara pada penghujung tahun lalu tidak lepas dari minimnya kepekaan pemerintah terhadap lingkungan hidup. Organisasi masyarakat sipil dan akademisi menilai masalah utama ada pada pandangan pemerintah yang mengedepankan ekonomi abai perspektif lingkungan.
Farwiza Farhan, Direktur Eksekutif Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) mengatakan, pola pikir pemerintah hanya bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam.
“Upaya pengerukan dan pemalingan sumber daya alam secara besar-besaran yang berdampak langsung pada pembuatan kebijakan,” katanya dalam diskusi daring, akhir Desember lalu.
Satu contoh, Pemerintah Aceh sempat ingin menambah kawasan hutan lindung seluas 1 juta hektar ketika itu, para bupati menolak rencana itu.
Para bupati, katanya, melihat penambahan kawasan hutan akan mengurangi penghasilan daerah.
“Lagi-lagi paradigma bahwa kawasan hutan harus dikurangi, hutan itu harus dimanfaatkan dengan bentuk kayu, diubah tutupannya, atau dikeruk hasil buminya.”
Pola pikir ekonomi itu, katanya, menitikberatkan pemanfaatan langsung sumber daya alam dengan konversi hutan, yang akan berujung pada kebijakan ekstraktif.
Pemerintah harus mengubah paradigma ekonomi ini agar tidak terulang bencana ekologis seperti di Sumatera.
Budy P Resosudarmo, Ekonom Australian National University, menyebut, konsep pembangunan Indonesia harusnya bertumpu pada pembangunan berkelanjutan.
“Melihat kejadian bencana ini dalam framework yang lebih besar, payungnya adalah konsep pembangunan kita itu sebaiknya bertumpu pada pembangunan berkelanjutan,” katanya dalam forum sama.
Pembangunan berkelanjutan, katanya, terdiri dari tiga aspek, ekonomi, keadilan, dan lingkungan. Aspek ekonomi berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang efisien dan berkeadilan, seperti industri hijau, ekonomi sirkuler, hingga efisiensi energi.
Aspek keadilan berfokus pada keadilan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, lewat pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, hingga kesetaraan gender.
Sementara, aspek lingkungan untuk menjaga kelestarian alam dan sumber daya, dengan berbagai cara, seperti rehabilitasi hutan, pengelolaan air bersih, hingga energi terbarukan.
Lemahnya antisipasi dan penanganan bencana
Dalam diskusi itu, organisasi masyarakat sipil dan akademisi menilai pemerintah lemah mengantisipasi dan lamban menangani bencana. Padahal, berdampak langsung masyarakat rasakan.
Riswandi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, menyoroti lambannya penanganan bencana.
Dia bilang, lambatnya tanggap darurat akan berdampak terhadap kesehatan fisik dan mental masyarakat.
“Semakin lama mereka memperoleh bantuan dalam masa tanggap darurat, dampak jangka panjangnya akan semakin buruk terhadap human capital mereka.”
Dia menilai, pemerintah daerah kewalahan mendistribusikan bantuan karena begitu besar tingkat kerusakan dan lokasi bencana yang terpencar di sejumlah kabupaten/kota.
“Lain cerita waktu tsunami 2004 itu sebagian besar di daerah pesisir, jadi seperti terfokus. Jadi lebih memudahkan untuk melakukan evakuasi.”
Dia mengkritik janji ‘percepatan penanganan pasca-bencana’ pemerintah yang tidak sesuai kenyataan di lapangan.
Menurut dia, masyarakat Aceh mempertanyakan janji tersebut, karena distribusi tenda darurat yang layak dari BNPB tidak maksimal.
“Saya punya keluarga yang tinggal di Aceh Tengah. Itu masih banyak tenda-tenda darurat enggak layak pakai.”
Jonatan A. Lassa, Pakar Kebencanaan dari Charles Darwin University, dalam diskusi tersebut mengkritik tata kelola bencana berbasis dampak atau impact-based early warning system Indonesia.
Dia bilang, penerapan peringatan dini yang berorientasi dampak tidak maksimal. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), katanya, hanya memberikan peringatan dini ihwal cuaca ekstrem siklon tropis yang melanda Sumatera, pada 27 November lalu.
Peringatan cuaca, katanya, tidak cukup. Seharusnya, ada informasi ihwal siapa yang akan terdampak, seberapa parah, dan tindakan apa yang perlu semua lakukan sebelum terjadi.
Dia bandingkan tata kelola bencana di negara lain. Amerika Serikat, misal, Hurricane Sandy–badai paling dahsyat dalam sejarah Amerika–melanda negara itu pada 2012, tetapi Presiden Presiden Barack Obama sudah mendeklarasikan mitigasi bencana nasional jauh hari sebelum badai datang.
“Kalau siklon atau hurricane sandy-nya enggak tiba, syukur dong. Tapi kalau tiba gimana? Anda sudah punya decision making yang bagus, sehingga orang terselamatkan, helikopter sudah siap. 50 helikopter bukan tunggu 10 hari, udah tunggu H-1.”
Dia menyinggung pemerintah tak kunjung menetapkan status bencana nasional, meski skala dampak banjir bandang di Aceh, Sumbar, dan Sumut masif.
Pemerintah, katanya, tidak perlu khawatir ihwal kedaulatan negara jika bantuan internasional masuk ke Indonesia, pasca penetapan status bencana nasional.
Dia justru curiga motif ekonomi dan politik menjadi penyebab pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional.
“Kalau saya kepala BNPB, saya sudah bilang ke Pak Prabowo, kita akan deklarasi status (bencana) nasional, itu dua hari sebelum bencana malapetaka ini datang.”
*****
Kredit
