- Banjir parah melanda 14 kota dan kabupaten di Sumatera Barat (Sumbar) setelah hujan lebat melanda wilayah setempat selama berhari-hari. Laporan sementara menyebut, sedikit 25 orang meninggal dunia, 11 orang hilang, dan 4 lainnya luka-luka. Kabupaten Agam menjadi lokasi dengan jumlah korban jiwa terbanyak, 13 orang.
- Ridwan, warga di Kecamatan Batu Busuk, Kota Padang ceritakan bagaimana detik-detik bencana itu terjadi. Pelan tapi pasti, hujan yang turun berhari-hari sebabkan Sungai Batu Busuk meluap. Ribuan ikan di kolam budidayanya pun hanyut usai terhempas luapan air bercampur lumpur dan kayu itu. Dia mengungsi setelah saksikan papan-papan rumah milik dua tetangganya lepas tersapu banjir bercampur lumpur itu.
- Mencegah bencana susulan, BNPB memulai Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) secara serentak di berbagai wilayah terdampak. Mulai dari Sumbar, Sumatera Utara (Sumut) dan juga Aceh. Operasi lintas kementerian dan lembaga ini sebagai upaya mitigasi dan penanganan darurat untuk kurangi potensi curah hujan di kawasan rawan bencana.
- Isril Berd, Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumbar, mengatakan, provinsi ini punya kondisi biofisik yang berbeda dari wilayah lain. Dari 4,2 juta hektar, ada 56% merupakan hutan dan 65% lereng. Masalahnya, dari 56% hutan itu, kualitasnya semakin berkurang akibat alih fungsi lahan, tambang ilegal, hingga perkebunan sawit.
Tak hanya di Sumatera Utara dan Aceh, banjir dan tanah longosr parah juga melanda 14 kota dan kabupaten di Sumatera Barat (Sumbar) setelah hujan lebat melanda wilayah itu selama berhari-hari. Laporan sementara menyebut, sedikitnya 25 orang meninggal dunia dan belasan lainnya masih dalam pencarian akibat bencana ini.
Ilham Wahab, Juru Bicara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar mengatakan, hingga 28 November, tercatat 14 kabupaten/kota terdampak bencana ini. Data sementara, 25 orang meninggal dunia, 11 hilang dan empat lainnya luka-luka.
“Paling banyak dari Kabupaten Agam, ada 13 orang meninggal, 10 orang hilang dan dua luka-luka,” katanya. Di Padang, lima orang tercatat meninggal dunia. Sementara di Padang Panjang ada enam orang dan di Pasaman Barat satu orang meninggal dunia.
Di Padang Pariaman, bencana sebabkan dua rumah rusak. Tinggi banjir yang capai 30-150 sentimeter meluas di banyak nagari. Sampai 25 November, tercatat 3.076 rumah terendam dan berdampak pada 9.228 jiwa. Sebanyak 138 hektar sawah dan 26 hektar kebun juga tergenang.
“Kabupaten Padang Pariaman juga mengalami tanah longsor di enam kecamatan dan menyebabkan kerusakan pada infrastruktur seperti jalan putus, amblas, bangunan sekolah rusak,” katanya.
Dia perkirakan kerugian akibat kejadian ini capai Rp4,8 miliar lebih.
Menyusul peristiwa ini, Pemprov Sumbar tetapkan status tanggap darurat sejak 25 November hingga 8 Desember.
Ridwan, warga di Kecamatan Batu Busuk, Kota Padang ceritakan bagaimana detik-detik bencana itu terjadi. Pelan tapi pasti, hujan yang turun berhari-hari sebabkan Sungai Batu Busuk meluap.
Ribuan ikan di kolam budidayanya pun hanyut usai terhempas luapan air bercampur lumpur dan kayu itu.
Beserta keluarganya, Ridwan mengungsi ke rumah kerabatnya di Kapalo Koto setelah saksikan papan-papan rumah milik dua tetangganya lepas tersapu banjir bercampur lumpur itu.
“Uda mengungsi,” katanya. Tinggal di dekat sungai membuatnya cemas tiap hujan turun.
Madrid, warga di Nagari Pagadih, Kabupaten Agam ceritakan hal serupa. Menurut dia, banjir sebabkan titik longsor hingga memutus akses antar desa hingga ke pusat pemerintah.
Tak terkecuali saluran komunikasi. Cerita-cerita orang terdahulu, kata Madrid, longsor memang kerap terjadi di Nagari Pagadih. Akan tetapi, tak separah kali ini.

Bencana merata
Hendri Zuvilton, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang katakan, selain Batu Busuk, banjir juga terjadi di Gunung Pangilun, Bypass di depan Rumah Sakit Siti Rahmah, Ulak Karang dan Tunggul Hitam. Di Batu Busuk, sebanyak 50 keluarga sudah evakuasi ke tempat aman.
Berdasar data sementara, beberapa area terdampak meliputi Kecamatan Nanggalo (2.232 jiwa), Padang Utara (1.486 jiwa), Lubuk Begalung (893), Pauh (741) dan Kuranji (601). Selain itu, Padang Barat (321 jiwa), Padang Timur (150) dan Bungus Teluk Kabung (26).
Bencana ini juga sebabkan dua rumah hanyut, 61 rusak sedang, 17 rusak ringan dan satu rumah ibadah rusak ringan.
Dua lokasi juga longsor dan dua petak sawah rusak berat. Beberapa pohon juga dilaporkan tumbang hingga menyebebkan akses transportasi terganggu.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam keterangannya menyebut, beberapa wilayah terdampak bencana di Sumbar meliputi Kota Padang, Padang Panjang, Tanah Datar, Agam, hingga Pasaman Barat.
Pemerintah telah siapkan puluhan titik pengungsian untuk warga terdampak. Di antaranya, 50 titik di Pesisir Selatan, tiga titik di Kota Padang, dan beberapa titik lain di Kabupaten Solok, Pasaman, dan Tanah Datar dengan jumlah total pengungsi capai 3.900 keluarga.
“Yang terparah ada di Padang Pariaman, Tanah Datar, Kabupaten Solok dan Kota Padang,” kata Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dalam keterangan tertulisnya.
Selain sebabkan puluhan korban meninggal dunia, bencana kali ini juga menyebabkan lima jembatan di Padang Pariaman rusak parah. Jalur transportasi antara Bukittinggi-Padang juga terputus akibat tertimbun longsor. Sekitar 200 kendaraan sempat terjebak akibat terputusnya jalan di Kecamatan Ampek Koto.
BNPB bersama pemerintah daerah telah menyalurkan logistik darurat di Tanah Datar dan Kota Bukittinggi berupa paket sembako, hygiene kit, kasur lipat, makanan siap saji, dan perlengkapan kebersihan.
Bantuan pemerintah pusat tiba berupa alat komunikasi, genset, tenda, LCR, dan bahan makanan siap konsumsi untuk mendukung percepatan penanganan darurat.

Imbau masyarakat waspada
Mencegah bencana susulan, BNPB memulai Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) secara serentak di berbagai wilayah terdampak. Mulai dari Sumbar, Sumatera Utara (Sumut) dan juga Aceh.
Operasi lintas kementerian dan lembaga ini sebagai upaya mitigasi dan penanganan darurat untuk kurangi potensi curah hujan di kawasan rawan bencana.
Di Aceh, OMC berlangsung sejak, Jumat (28/11), menggunakan pesawat PK-SNP. Sementara di Sumut, mengawali operasi sehari sebelumnya dengan total 3.200 kilogram bahan semai Natrium Klorida (NaCl) dan Kalsium Oksida (CaO) untuk empat kali penerbangan.
Sedangkan di Sumbar, operasi dimulai Sabtu (29/11), dengan mengerahkan pesawat PK-DPI dan PK-SNK dari Posko Bandara Internasional Minangkabau.
Yudha Nugraha, Kepala Seksi Observasi dan Informasi BMKG Minangkabau katakan, potensi cuaca ekstrem berupa hujan dengan intensitas tinggi masih terus terjadi hingga akhir November. Terlebih, selama ini, puncak hujan tahunan di sebagian wilayah Sumbar memang biasa terjadi pada November.
“Dengan banyaknya pola tekanan rendah yang berada di dekat Sumatera Barat, November memang berpeluang tinggi terjadi kondisi cuaca ekstrem berupa hujan dan angin kencang yang dapat menimbulkan bencana hidrometeorologis. Berupa banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang dan lainnya.”
Desindra Deddy Kurniawan, Kepala Stasiun Meteorologi Minangkabau pun mengimbau, masyarakat waspada.
Bencana hidrometeorologi, katanya, masih berpotensi terjadi di Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pasaman, Padang, Pesisir Selatan dan sekitarnya.
Nofi Yendri Sudiar, Kepala Research Center for Climate Change Universitas Negeri Padang (Unpad) mengatakan, Siklon Senyar menjadi pengingat bahwa era cuaca ekstrem telah tiba di kawasan tropis.
Pasalnya, selama ada anggapan bahwa Indonesia aman dari badai tropis. Namun dinamika atmosfer yang semakin kompleks menuntut kewaspadaan lebih tinggi.
Dia bilang, pemahaman masyarakat akan cuaca ekstrem serta kesiapan menghadapi bencana jadi kunci penting dalam meminimalkan dampak dari fenomena ini. Pasalnya, bukan tidak mungkin badai seperti ini akan lebih sering terjadi di masa depan.
“Informasi kesiapsiagaan yang baik dan tepat, masyarakat akan lebih aman untuk menghadapi fenomena ini,” katanya.
Nofi katakan, bencana yang terjadi tidak hanya terpicu oleh hujan. Kondisi lingkungan yang rapuh, sungai-sungai yang makin dangkal, serta rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS) justru berkontribusi memperparah dampak.
Data BMKG dari tiga stasiun: Maritim Teluk Bayur, BIM, dan Sicincin menyebut, curah hujan mencapai lebih dari 700 mm dalam beberapa hari.
Padahal, biasa 300-an per bulan berarti akumulasi hujan bulan ini sangat tinggi. Secara harian intensitasnya memang hanya “lebat” tetapi karena turun terus-menerus tanah menjadi jenuh air.
Akibatnya, hujan deras sekali saja sudah cukup untuk menimbulkan banjir dan longsor karena tanah tidak mampu lagi menyerap air.
Apalagi tutupan vegetasi berkurang — sehingga daya serap lingkungan terbatas. “Ini kombinasi faktor alam dan faktor ekologis,” katanya.
Menurut Nofi, bibit siklon juga terpicu akibat meningkatnya suhu muka laut. Hal itu terpengaruh antropogenik atau manusia, seperti polusi, emisi gas rumah kaca dan aktivitas lainnya.
“Kita juga masih menggunakan energi fosil. Akibatnya, suhu laut terus meningkat, dan itu memberi energi pembentukan siklon.”

Marak alih fungsi lahan
Isril Berd, Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumbar, sekaligus Guru Besar Universitas Gunadarma mengatakan, provinsi ini punya kondisi biofisik yang berbeda dari wilayah lain.
Dari 4,2 juta hektar, ada 56% merupakan hutan dan 65 persennya lereng. Mulai dari lereng curam sampai sangat curam dengan banyak gunung berapi.
“Di sana ada lebih dari 134 DAS berhulu, ketika hujan jatuh di wilayah tersebut, terutama di hulu yang berada di Bukit Barisan, air mengalir sangat cepat menuju daratan dan pantai. Sungai-sungai besar seperti Anai, Kampar, Batanghari, Sumani dan Indragiri menerima beban limpasan tinggi,” katanya.
Ahli hidrologi Universitas Gunadarma itu katakan, hujan hanyalah pemicu. Akan tetapi, penyebab bencana jauh lebih kompleks. Termasuk, karena kondisi lingkungan DAS yang semakin buruk.
Secara kualitas, 56% tutupan hutan di Sumbar telah jauh berkurang. “Banyak yang rusak oleh proses alami seperti longsor, penebangan liar, tambang ilegal, serta alih fungsi lahan, termasuk untuk kebun sawit yang luasnya sekitar 400.000 hektar atau lebih,” katanya seraya bilang, hutan berfungsi menahan dan menyerap air.
“Kalau hutan berkurang, rasio run-off bisa mendekati satu (melebihi ambang batas),” katanya.
Isril juga singgung keberadaan bangunan di daerah dengan kemiringan tinggi. Seperti Universitas Islam Negeri Imam Bondjol yang berada di atas bukit Sungai Bangek yang merupakan bagian dari DAS Kandis.
Pada 2022, dia ingatkan untuk membangun di lokasi tersebut karena akan berisiko longsor. Namun, peringatan itu tak pemerintah gubris hingga longsor pun terjadi. “Membangun di kelerengan lebih dari 30% itu sangat berisiko. Dan kami sudah ingatkan di Forum DAS Kota Padang,” katanya.

Lingkungan rusak
Diki Rafiqi, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang mengatakan, bencana ini tak lepas dari minimnya aspek konservasi wilayah atau perlindungan lingkungan.
Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), seharusnya tidak hanya mengatur motif pembangunan untuk kepentingan ekonomi, tapi juga mempertimbangkan konservasi.
“Karena kalau tidak, dampaknya juga kembali ke ekonomi. Kita lihat berapa besar kerugian akibat bencana. Berapa rumah yang rusak, berapa petani yang gagal panen dan seterusnya,” katanya.
Sikap pemerintah yang terkesan melakukan pembiaran terhadap aktivitas perusakan lingkungan hingga berdampak pada bencana sejatinya adalah pelanggaran HAM.
“Kita bisa lihat korban bencana hari ini adalah korban dari kebijakan. Pemerintah gagal mengatur wilayahnya agar aman dari bencana, dan itu seharusnya jadi tanggung jawab negara.”
Kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan dan penyandang disabilitas menjadi korban utama.
Dia pun mendesak pemerintah untuk berbenah. Pembangunan tidak bisa lagi hanya melihat dari kacamata ekonomi. Tapi, juga aspek kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana sebagai prioritas.
*****