- Total konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di waduk Sutami, Sumberpucung, Kabupaten Malang mencapai 70% Solar PV (Photovoltaic) seluas 71 hektar atau 3,7%.
- PLTS Terapung ini diproyeksikan mampu memangkas emisi karbon antara 148.300 hingga 181.700 ton CO₂ atau karbon per tahun.
- Selama ini, PT PLN Nusantara Power memiliki pengalaman mengelola pembangkit listrik. Dari pengalaman beberapa portfolio energi terbarukan, katanya, program energi terbarukan mendukung penciptaan lapangan kerjaan atau green jobs.
- Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN membuka peluang investasi senilai Rp 2.967,4 triliun, yang digunakan untuk pembangunan pembangkit, jaringan transmisi, distribusi, dan program listrik desa.
Instalasi panel surya atau solar PV (photovoltaic) terhampar mengambang di atas Waduk Sutami, Karangkates, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di beberapa bagian, tampak sejumlah pekerja sibuk membenahi beberapa bagian di atasnya.
Sampai pertengahan Oktober 2026, konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung ini mencapai 70%. “EPC atau engineering, performance, construction sudah 70%,” kata Djauhar Husni, Direktur Operasional PT Nusantara Guodian Karangkates Indonesia (NGKI).
Dengan progres saat ini, dia berharap fasilitas ini bisa beroperasi Januari tahun depan.
NGKI merupakan perusahaan patungan kerjasama konsorsium BUMN antara PT PLN Nusantara Power melalui PLN Nusantara Renewables (PNR) dan Perum Jasa Tirta 1 (PJT) dengan GD Power Hongkong Co., Ltd. PNR memegang 51% saham dengan nilai US$100 juta atau sekitar Rp1,61 triliun.
Solar PV merupakan sistem yang mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik, dengan menggunakan teknologi semikonduktor. Saat ini, sudah ada enam dari delapan pulau panel yang rencana dipasang di waduk ini.
Kapasitas masing-masing pulau berbeda karena pemasangan panel dengan mempertimbangkan struktur dasar waduk dan kesesuaian atas perairan. Rencana pemasangan delapan panel itu mencakup 71 hektar atau seluas 3,7% dari keseluruhan waduk.
Pada tahap konstruksi, mempekerjakan 600 orang. Sebagian besar tenaga lokal, tenaga ahli dari China. Setelah beroperasi, katanya, hanya perlu delapan pekerja dalam tiga shift. Mereka akan mengontrol panel, dan sinar matahari.
“Salah satu tugas utama mereka membersihkan komponen yang kotor, atau mengganti komponen. Sedangkan tenaga terampil cukup di kantor pusat,” kata Djauhar.
Dia bilang, sebagian komponen utama masih mengandalkan dari impor lantaran kapasitas produsen dalam negeri belum memenuhi kebutuhan. Sedangkan sesuai aturan, kandungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 20%, edangkan 80% komponen masih mengimpor. “Kualitas bersaing, namun harga tidak kompetitif.”
Bagaimana perizinan?
Dalam proses ini, tantangan terbesar, katanya, berupa perizinan. Mulai analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH). Djauhar perlu waktu setahun lebih untuk ajukan PPKH.
“PPKH baru keluar 23 Agustus 2026,” ujarnya.
Dia berharap ke depan, perizinan proyek yang merupakan bagian dari program PLTS 100 GWp bisa lebih cepat. “Pengerjaan instalasinya tak terlalu lama. Lebih sederhana dibandingkan PLTA (pembangkit listrik tenaga air) atau PLTU (pembangkit listrik tenaga uap),” katanya.
Secara desain, Portable Power Station (PLP) atau Pusat Listrik Portabel, dengan desain bisa bekerja di suhu terendah. Suhu terendah terjadi pada Desember. Listrik yang dihasilkan terkoneksi ke jaringan Unit Pembangkit (UP) Brantas. PLTS Terapung masih bisa maksimal 20% dari luas waduk. “Sebenarnya izin lokasi diajukan semua waduk,” katanya.
Selama ini, waduk seluas 1.905 hektar termanfaatkan untuk PLTA Karangkates yang terdiri atas tiga pembangkit dengan kapasitas masing-masing 35 MegaWatt (MW).
Djauhar menyebut operasional PLTS terapung nanti tak bakal mengganggu PLTA Karangkates, lantaran tidak memanfaatkan air. Untuk dampaknya terhadap ekosistem waduk, katanya, perlu kajian lebih mendalam. Di PLTS Cirata, katanya, ikan berkembang lebih baik dan tidak terganggu.
PLTS Terapung Karangkates menjadi yang terbesar kedua setelah PLTS Terapung Cirata, Jawa Barat. Keandalan PLTS tergantung pasokan sinar matahari. Sedangkan matahari di Waduk Sutami lebih bagus dari Cirata. Sinar matahari lebih panas, makin ke timur makin panas. Sesuai hasil analisis spasial potensi PLTS yang menggunakan Metode Clustering dan Geographic Information System (GIS).
Nasib nelayan
Pembangunan PLTS Terapung di Waduk Sutami berdampak terhadap 1.300-an nelayan keramba jaring apung. Mereka membudidayakan ikan nila dan bandeng, tersebar di Desa Sumberpucung, dan Desa Karangkates, serta Desa Sukowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang.
Pada medio Februari 2026 berunjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang. Mereka memprotes keberadaan proyek PLTS karena mengancam aktivitas nelayan.
M. Fathur Ridlo, pendamping nelayan keramba jaring apung Desa Sukowilangun, menjelaskan hasil negosiasi disepakati keramba jaring apung pindah menjauh dari lokasi PLTS.
“Tidak digusur, digeser. Nelayan menerima kesepakatan direlokasi menjauh dari PLTS Terapung,” katanya.
Dia bilang, sektar 400-500-an warga sekitar bekerja di lokasi proyek untuk memasang panel surya. Sebelumnya, mereka bekerja serabutan.
Victor Sembiring, Kepala Dinas Perikanan, menyatakan PLN Nusantara Power sebagai salah satu pemilik saham PLTS menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam bentuk kolam terpal berdiameter tiga meter untuk tempat budidaya ikan dengan sistem aerasi bioflok. Sedangkan 20-an nelayan memilih menerima ganti rugi dan berhenti budidaya ikan.
Selebihnya, nelayan terelokasi di kawasan yang tak bersinggungan langsung dengan area PLTS. PLN membangun keramba jaring apung dengan ukuran panjang 40 meter dengan lebar 40 meter atau 1.600 meter persegi. “Nelayan mendapat empat keramba jaring apung,” kata Victor.
Relokasi nelayan keramba jaring apung mulai akhir tahun lalu. Menurut dia, budidaya ikan dengan metode keramba jaring apung, memiliki sejumlah kekurangan.
“Saat musim kemarau air surut. Kotoran ikan di bawah naik ke atas menyebabkan tingkat kematian ikan tinggi,” katanya.
Budidaya ikansecara tradisional, pemberian pakan tak intensif. Sehingga pertumbuhan ikan lambat, butuh setahun hingga sampai panen. Akhirnya sebagian, beralih ke kolam dan kolam terpal.
Dalam setahun, potensinya produksi budidaya ikan keramba jaring apung sekitar 12.000 ton. Kini, separuh telah beralih membuat kolam ikan. Nelayan memasok ikan yang mereka produksi ke sejumlah pasar tradisional di Malang. Belakangan nila dari Lamongan, dan Tuban menyerbu Malang jual dengan harga murahbhingga harga jatuh.
“Nelayan Lamongan dan Tuban budidaya udang, nila merupakan hama. Jadi harga lebih murah,” kata Victor.
Mereka biasa panen antara Juni-Agustus, harga nilai anjok sampai Rp18.000 per kilogram. Sedangkan harga pasaran nila antara Rp20.000- Rp22.000 per kilogram.
Pembangunan PLTS Terapung di Karangkates, Kabupaten Malang telah menggusur ruang penghidupan penduduk setempat. Jan Tuheteru, Koordiantor Advokasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menjelaskan sebagian mereka menggantungkan hidup dari budidaya perikanan.
“Informasi yang saya terima saat di Malang, mereka dipindah secara paksa,” kata Jan.
Setiap pembangunan, katanya, sering dilakukan dari atas ke bawah atau top down. Sehingga, kerap mengabaikan dan tidak melibatkan masyarakat secara bermakna (meaningful participation). Jika masyarakat terlibat, katanya, pasti tidak ada penolakan. , “Dugaan kami mereka tidak dilibatkan secara utuh. Jangan hanya aktor-aktor saja,” kata Jan.
Dia bilang, dalam setiap proyek harus melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna agar mereka memahami dampak atas proyek di daerahnya. Dia khawatir, dalam jangka panjang, operasional PLTS Terapung akan mengganggu ekosistem perikanan di Waduk Karangkates.
Jaya Darmawan, peneliti bidang ekonomi di Celios (Center of Economic and Law Studies), mengkritik pembangunan PLTS Terapung di beberapa daerah. Mulai terbatas akses nelayan terhadap perairan seperti danau, atau waduk di beberapa daerah termasuk di Waduk Sutami. Padahal, masyarakat menggantungkan hidup sebagai nelayan berbasis tambak di waduk.
“Berkeadilan ini harus memberikan benefit yang adil pada masyarakat sekitar,” katanya.
Risiko lingkungan
Dia mengingatkan risiko terhadap dampak lingkungan dan ekosistem danau. Jangan sampai PLTS Terapung skala besar akan mempengaruhi biodiversity atau keanekaragaman danau. Menurutnya, fungsi utama ekosistem danau yakni menjaga ekosistem dan biodiversity.
PLTS Terapung, katanya, tidak boleh mengubah landskap lingkungan secara drastis. Pada proyek PLTS skala besar juga akan terjadi alih fungsi lahan dan hutan atau pembebasan lahan yang menimbulkan dampak sosial.
Meski begitu, katanya, PLTS, merupakan solusi yang lebih baik dan lebih murah dibanding solusi palsu energi bersih yang lain.
Celios mendorong PLTS skala kecil yang berkeadilan dengan melibatkan masyarakat secara bermakna. Sehingga memberikan manfaat, keadilan, dan memberikan benefit kepada masyarakat secara berkelanjutan. PLTS atap secara moda lebih kecil, pemasangan dan perawatan mudah.
Jaya meminta pemerintah mencabut Perubahan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 2/2024 tentang PLTS Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.
Dalam peraturan ini, skema net-metering hilang hingga kelebihan energi listrik dari pengguna ke PT PLN (Persero) tidak dapat dihitung sebagai bagian pengurangan tagihan listrik.
“Padahal insentif yang sangat efektif untuk mendorong transisi energi berkeadilan, dibanding pembangunan PLTS daratan yang ujungnya alih fungsi lahan dan hutan,” kata Jaya.
Pemerintah, katanya, harus lebih berhati-hati dalam implementasi energi bersih agar berkeadilan. Penerapan PLTS atap, misal, bisa di desa dan kota di Indonesia, terutama kawasan yang pamparan sinar matahari lebih besar seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Secara teknik infrastruktur, rapi dan berhubungan positif dengan tata ruang perkantoran dan di pedesaan. PLTS atap cocok dengan topografi di kota maupun di pedesaan.
Jadi, tidak perlu alih fungsi lahan atau hutan dan pembebasan lahan. Dia usul, pemerintah, jangan fokus pada skala besar dengan memanfaatkan jargon dan target ambisius seperti 100 GW. Sedangkan dampaknya bisa merusak. Selain itu, untuk menjaga kedaulatan industri dalam negeri, pemerintah harus menjaga tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
“Jangan sampai perusahaan asing yang mengimpor langsung komponen diberi keringanan perpajakan yang bakal merugikan industri dalam negeri dan fiskal,” katanya.
Jaya berharap pemerintah belajar dari Pakistan dan Vietnam dalam menghadapi transisi energi. Pakistan menjadi salah satu negara yang mendapatkan keuntungan dari surplus suku cadang dan infrastruktur PLTS di China. Sehingga bauran energi berbasis PLTS di Pakistan cukup besar. Serupa, Vietnam juga mempertimbangkan komponen dalam negeri.
“Vietnam ambisius dalam transisi energi, tapi pertumbuhan ekonominya terus meroket sampai 11%,” kata Jaya.
Dia mengigatkan, PLTS skala besar yang memiliki risiko manajemen limbah lebih tinggi. Jadi, selain amdal, juga harus melibatkan masyarakat secara bermakna. Selain itu, katanya, limbah PLTS berbahaya, tidak beda dengan PLTU batubara. Untuk itu, harus atur baterai dan panel surya menggunakan teknologi sirkular.
“Misalkan 50% menggunakan komponen daur ulang,” katanya.
Selain itu, proyek tidak boleh terburu-buru dengan menggunakan teknologi rendah yang menghasilkan limbah kategoribaha n beracun dan berbahaya (B-3).
Benarkah energi masa depan?
Fahmi Hidayat, Direktur Utama PJT 1 dalam pernyataan tertulis menyatakan, sebagai otoritas pengelola Waduk Sutami makin adaptif terhadap tantangan energi masa depan. Karena itu, selain sebagai infrastruktur pengelolaan sumber daya air, Waduk Sutami juga menjadi bagian dari solusi transisi energi.
“Pengembangan proyek tetap mengedepankan prinsip keamanan bendungan, keberlanjutan fungsi utama waduk. Serta tata kelola yang berprinsip kehati-hatian,” katanya.
Selain itu, PJT mendukung target Net Zero Emission (NZE) dan implementasi energi terbarukan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Sondang Oinike Leonora S, Vice President Corporate Communication and CSR of PLN Nusantara Power menyatakan kerja sama dengan GD Power Hongkong Co., Ltd., merupakan penugasan pemerintah untuk mendukung energi terbarukan. Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) telah menyusun rencana dan strategi proyek energi terbarukan sampai 2034.
“PLTS Terapung banyak keuntungannya. Tidak perlu membeli tanah luas, dan tidak mengganggu pertanian dan hutan,” katanya. Dia menyebut Kementerian ESDM mendesain berbagai proyek pembakit listrik dan fokus energi terbarukan. Selama ini, PLN NP memiliki pengalaman mengelola pembangkit listrik. Dari pengalaman beberapa portfolio energi terbarukan, katanya, program energi terbarukan mendukung penciptaan lapangan kerjaan atau green jobs.
Dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 188.K/TL.03/MEM.L/2025 tentang Pengesahan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN 2025-2034 disebut pembangkit tenaga listrik bersumber dari energi baru dan terbarukan 42.569 MW. Dilengkapi fasilitas penyimpanan energi 10.256 MW. Pembangkit yang bersumber dari energi fosil 16.687 MW.
“Target bauran energi baru dan terbarukan pada akhir tahun 2034 sebesar 34,3%. Proyeksi pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik sebesar 5,3%,” tulis Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia dalam pernyataan tertulis.
Total rencana pembangunan pembangkit termasuk fasilitas penyimpanan energi 69.512 MW. Untuk pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) PLN menjalankan Skenario ARED (Accelerated Renewable Energy Development). Meliputi membangun pembangkit EBT; membangun pembangkit berbahan bakar gas; membangun Green Super Grid dan Smart Grid; melakukan co-firing biomassa; coal phase down; pemanfaatan energi baru; membangun Energy Storage; dan implementasi end to end Smart Grid.
Konversi bahan bakar PLTU batu bara diganti bahan bakar yang bersumber dari energi terbarukan. Dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan jenis energi aliran dan terjunan air, energi panas bumi, biofuel, energi angin, energi sinar matahari, biomassa, dan sampah.
Mulai pengembangan PLTS di lahan bekas tambang, pemanfaatan waduk di seluruh Indonesia untuk PLTS. Sampai Desember 2023, sudah beroperasi PLTS sekitar 242 MW. Untuk mencapai target bauran energi, PLN mengembangkan PLTS di lahan bekas tambang, PLTS terapung.
Muhammad Saleh dari Center of Economic and Law Studies (Celios) dalam laporan Kritik Peta Jalan Transisi Energi 2025 menyebut perkembangan bauran energi terbarukan di Indonesia berjalan lambat. Rata-rata persentase peningkatan bauran energi nasional 2021-2024 hanya berkisar 0,65%. Meski pemerintah mengganti target bauran energi terbarukan dari 23% pada 2025 menjadi 20%.
“Regulasi terkait transisi energi yang memanfaatkan energi kotor yang dianggap jauh lebih murah dan menguntungkan dari aspek ekonomi,” tulis M. Saleh.
Celios merekomendasikan pensiun PLTU harus dipimpin lembaga riset atau perguruan tinggi yang independen. Menghindari ketergantungan pada teknologi mahal dan belum terbukti seperti carbon capture and storage (CCS) dan carbon capture, utilization, and storage (CCUS). Terapkan batas waktu yang jelas untuk pensiun dini PLTU, dengan tujuan mempercepat transisi ke energi bersih.
Saat peluncuran 15 proyek energi terbarukan pada 26 Juni 2025, Presiden Prabowo tekankan energi surya sebagai solusi utama untuk mencapai kemandirian energi di desa-desa dan pulau-pulau terpencil, memungkinkan setiap desa, kecamatan, dan pulau untuk menjadi mandiri energi tanpa bergantung pada logistik bahan bakar fosil yang mahal.
Untuk mewujudkan visi ini, implikasi kebijakan kunci termasuk memprioritaskan penerapan sistem PV surya terdesentralisasi (off-grid dan hibrida) di daerah terpencil dan kurang terlayani. Jika dilaksanakan secara efektif, dampak strategis dari visi ini akan menghasilkan pengurangan biaya pembangkitan listrik dan subsidi energi jangka panjang, peningkatan kesejahteraan dan layanan publik, penguatan pengembangan ekonomi lokal, dan percepatan transisi energi menuju keadilan energi di seluruh negeri.
Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam laporan The Solar Archipelago: Indonesia’s 100 GW Leap to Energy Sovereignty mendorong pemerintah memprioritaskan wilayah dengan kebutuhan elektrifikasi paling mendesak. Terutama di wilayah terdepan, terluar dan terpencil. Lantaran terjadi ketimpangan pasokan listrik antar pulau. “Harga listrik di luar Jawa jauh lebih tinggi, namun keandalannya seringkali lebih rendah,”.
Selain itu, memprioritaskan produsen modul solar PV lokal. Pada 2026-2030, permintaan tahunan modul solar tumbuh dari 1,2 hingga 10,8 GWp per tahun. Sedangkan kapasitas modul domestik sebesar 14,6 Gwp per tahun. “Masih ketergantungan pada komponen impor yang meningkatkan biaya”
*****
Kredit
