- Presiden Joko Widodo memerintahkan KKP untuk memangkas proses perizinan kapal dan perikanan yang masih lama dirasakan nelayan.
- Perintah itu setelah Presiden mendengarkan langsung keluhan nelayan dan pelaku usaha perikanan pada pembukaan acara Forum Bisnis Perikanan Tangkap, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/1/2019).
- Presiden melihat potensi perikanan tangkap Indonesia sangat besar pasca suksesnya pemberantasan Ilegal Unregulated and Unreported Fishing (IUUF) tetapi tidak sebanding dengan kenaikan produksinya.
- KKP dan Kementerian Perhubungan bakal mempersingkat proses dan meningkatkan layanan perizinan kapal dan perikanan.
***
Keluhan nelayan dan pelaku usaha tentang kesulitan mendapatkan perizinan untuk bisa melaut, didengar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Orang nomor satu di Indonesia itu, kemudian meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk bisa memproses perizinan penangkapan ikan menjadi lebih cepat dari sekarang.
Permintaan itu diucapkan Presiden saat bertemu dengan nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap sebagai pembukaan acara Forum Bisnis Perikanan Tangkap, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/1/2019). Di hadapan stakeholder kelautan dan perikanan itu, Presiden mengatakan bahwa proses perizinan selama ini dinilainya masih lama dan hal itu menjadi salah satu kendala yang belum terpecahkan hingga sekarang.
Tanpa ragu, Joko Widodo menyebut dirinya tidak bisa menerima jika proses perizinan sampai memakan waktu lama hingga berbulan-bulan. Proses yang lambat tersebut, sudah tidak layak lagi untuk diterapkan di masa sekarang, di mana teknologi sudah berkembang dengan sangat pesat. Untuk itu, tidak ada alasan lagi bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memprosesnya dengan lama.
“Apa-apaan ini. Saya tidak menerima hal yang seperti itu. Tidak semestinya proses perizinan memakan waktu hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan lamanya,” ujarnya dalam rilis Sekretariat Presiden.
baca : Pemerintah Harus Tepati Janjinya untuk Pangkas Proses Perizinan Kapal Perikanan
Pernyataan Presiden tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, dia sudah mendengar permasalahan tersebut dari sejumlah nelayan dan pelaku usaha. Untuk itu, dia meminta kepada pihak yang sedang mengurus perizinan dan belum selesai hingga sekarang, untuk bisa berterus terang kepada dirinya dan sebaliknya tidak menyembunyikan permasalahan tersebut.
Kemudian, setelah berbicara itu, Jokowi langsung meminta kepada salah satu pelaku usaha untuk menceritakan permasalahannya. Suwarto, pelaku usaha perikanan tangkap dari Indramayu, Jawa Barat, kemudian menceritakan pengalamannya dengan proses perizinan yang lama. Namun, saat berbicara, Suwarto awalnya seperti ketakutan untuk berbicara terus terang.
Di hadapan Presiden, Suwarto sempat mengatakan bahwa proses perizinan yang berlangsung sekarang sudah berjalan dengan cepat. Namun, ucapannya itu kemudian dikoreksi setelah Presiden memintanya berterus terang. Tanpa ragu, akhirnya Suwarto mengatakan kalau pengurusan perizinan untuk melaut memang masih lama.
baca : Baru 0,97 Persen Perizinan Kapal yang Disetujui KKP, Kenapa Demikian?
Perizinan Lambat
Mendengar itu, Jokowi kemudian berani menyimpulkan kalau proses perizinan memang masih belum cepat. Selanjutnya, dia menanyakan berapa hari proses yang harus dilewati oleh pelaku usaha dan nelayan jika ingin mendapatkan perizinan yang lengkap. Pertanyaan tersebut kemudian dijawab Suwarto selama dua puluh hari lebih.
“SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) enggak sampai satu bulan, kurang lebih dua puluh harian,” ucap Suwarto.
Mendengar jawab tersebut, Presiden langsung membandingkan proses perizinan yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan KKP. Di BKPM, perizinan cukup berlangsung selama dua jam saja. Contoh tersebut, seharusnya bisa diadopsi oleh KKP dalam memproses perizinan untuk melaut, yang mencakup SIPI, surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), dan surat izin usaha perikanan (SIUP).
“Masih lama dua puluh hari. Saya berikan contoh izin di BKPM yang dulu bertahun-tahun sekarang kita ubah 2 jam bisa keluar 9 izin. Ini zaman kayak gini masak masih berhari-hari, jam sekarang urusannya!” tegas Presiden.
baca juga : Tumpang Tindih Perizinan Sulitkan Nelayan Kecil Melaut, Apa Solusinya?
Agar segala permasalahan berkaitan dengan proses perizinan tersebut bisa dipecahkan, Jokowi meminta Susi Pudjiastuti untuk bisa segera menerapkannya. Dia meminta Susi untuk mencatat dan memindaklanjuti keluhan-keluhan yang disampaikan kepadanya. Agar tidak berulang di kemudian hari, dia meminta semua kementerian untuk membangun sistem yang dapat mempermudah pelayanan dan perizinan di tengah masyarakat.
“Bangun sistem. Kita sekarang blak-blakan enggak apa. Yang dulu-dulu enggak usah kita urus lagi, tapi ke depan memang harus diperbaiki kecepatan perizinan secara baik,” tambah Jokowi.
Di luar masalah perizinan, Kepala Negara juga berbicara tentang pemberantasan kapal pencuri ikan yang jumlahnya 7.000 lebih. Sejak 2014, kapal-kapal tersebut dibekukan izinnya dan mereka diproses secara hukum. Setelah itu, laut Indonesia menjadi bebas dari pencuri dan sumber daya ikan bisa memulihkan dirinya sendiri.
“Para nelayan di Tanah Air sekarang bisa mendapatkan hasil tangkap yang melimpah. Terlebih, Pemerintah bersikap tegas terhadap para pelaku pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia oleh kapal-kapal penangkap ikan milik asing,” ungkapnya.
Ketersediaan ikan yang melimpah, menurut Jokowi seharusnya bisa menjamin pasokan ikan untuk saat ini, khususnya untuk dalam negeri. Namun yang terjadi, saat ini justru jumlah tangkapan ikan tidak sebanding dengan ketersediaan ikan yang melimpah. Itu artinya, walaupun ada kenaikan jumlah tangkapan ikan, namun Presiden menyebut kalau kenaikannya masih sedikit.
“Saya tanyakan ke menterinya, hasilnya naik nggak? Ada ini angkanya. Kok naiknya dikit. Kalau dilihat dua pertiga (wilayah) Indonesia adalah air, masa laut segede gitu, kita masih kekurangan ikan. Ini yang enggak bener yang tangkap atau ikannya yang lari? Kebangetan sekali kalau kita kalah sama negara kanan kiri, kita urusan nangkap ikan,” ungkap Jokowi.
menarik dibaca : Begini Nelayan Mengkritik Susi di Depan Jokowi
Belum Signifikan
Fakta tersebut, bagi Kepala Negara cukup menggelitik. Mengingat, laut Indonesia saat ini sudah tidak dihuni lagi oleh para pencuri ikan yang berasal dari luar negeri. Bagi dia, sangat masuk akal jika ketersediaan ikan melimpah seperti sekarang, maka hasil tangkapan ikan juga akan meningkat signifikan bagi nelayan dan pelaku usaha.
Tetapi, Presiden kemudian meminta kepada para nelayan dan pelaku usaha perikanan untuk selalu menjaga kelestarian sumber daya laut dan ekosistemnya saat sedang beraktivitas menangkap ikan. Dengan demikian, kelestarian laut beserta isinya akan tetap dinikmati oleh generasi penerus Indonesia di masa mendatang.
“Kita ingin sumber daya alam laut kita ini memberikan manfaat yang berkelanjutan. Tidak hanya untuk kita saja, tapi juga untuk anak cucu kita. Oleh sebab itu penangkapan ikan mestinya ada pengaturannya,” kata Presiden.
Kadahan, nelayan dari pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara yang hadir di Istana Negara, mengakui kalau hasil tangkapan ikan untuk saat ini memang lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Kenaikan itu dirasakannya, setelah Pemerintah memberantas para pencuri ikan yang berasal dari luar negeri.
“Sekarang lebih banyak Pak, dulu banyak nelayan Filipina sampai tinggal di belakang rumah kita. Sekarang sudah tidak ada. Dulu sehari (dapat) kecil-kecil 4-5 ekor ukuran 3-5 kilogram, sekarang sehari paling sedikit 1-3 ekor ukuran 30 kg ke atas,” paparnya.
baca juga : Ulasan Izin Kapal Diberlakukan untuk Pemilik Kapal Perikanan, Untuk Apa?
E-service Perizinan
Dalam rangkaian acara Forum Bisnis Perikanan Tangkap, di kantor KKP, Jakarta, Kamis (31/1/2019), KKP meluncurkan Sistem Informasi Perizinan Perikanan Tangkap melalui e-service dan e-logbook kapal perikanan.
Pada kesempatan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyerahkan sekitar 1.163 Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) secara simbolik.
Dalam sambutannya, Susi menghimbau kepatuhan para pelaku usaha dalam melaporkan angka hasil usaha dan hasil tangkap untuk memperlancar proses perizinan. “Kita hanya ingin laporannya benar. Untuk apa? Supaya hasil kerjanya juga kita tahu bahwa Indonesia sudah menuju pengelolaan perikanan tangkap yang benar,” ucapnya dalam rilis dari KKP, Jumat (1/2/2019).
Sedangkan dalam sesi panel selanjutnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan komitmennya untuk menyinkronkan kerja sama antara KKP-Kemenhub untuk melayani perizinan bagi para pelaku usaha perikanan.
“Kemarin saya hadir, Pak Presiden sudah berjanji untuk memberikan suatu pelayanan yang terbaik. Kalau perlu saya ke tempat anda sekalian untuk mengukur. Saya sudah lakukan di beberapa tempat, memang baru di Jawa tetapi kami pilih yang populasinya banyak. Ada di Lamongan, Pekalongan, dan Tegal. Cuman memang jujur, ada beberapa yang susah diukur karena (kapal) tidak pulang-pulang. Oleh karenanya, kita ingin sekali menyelesaikan supaya ukuran-ukuran itu bisa dilakukan dengan baik. Jadi anytime ya. Nanti silahkan bapak-ibu bertanya akan di mana dilayani itu ya. Mau di Medan, Palembang, Papua, kita jabanin semuanya,” ujarnya.
Menteri Perhubungan juga berjanji Kemenhub bersama KKP bakal menyederhanakan proses perizinan pengukuran kapal. Salah satu caranya, KKP dan Kemenhub bakal mempercepat proses pengukuran di titik-titik lokasi yang memiliki konsentrasi kapal berjumlah besar. “Bersamaan dengan itu, kita akan meng-hire pengukur dari swasta sehingga mereka bisa berjalan ke Aceh, Gorontalo, Padang, dan sebagainya. Setelah itu baru (daerah) yang lain-lain diinventarisir, kita buat target (pengukuran kapal),” tambahnya.
Acara Forum Bisnis Perikanan Tangkap itu dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, perwakilan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan 1.500 pelaku usaha perikanan tangkap dari seluruh Indonesia.
Kredit
