Pemerintah harus memberikan jaminan tempat tinggal aman bagi keberlangsungan hidup orangutan di Aceh. “Selain penengakan hukum, jaminan tempat tinggal orangutan penting mengingat tingginya perubahan fungsi hutan yang menjadi rumah orangutan di Aceh,” kata Ratno Sugito, dari Forum Orangutan Aceh (Fora), dalam aksi World Orangutan Day, Selasa (20/8/13).
Dia mengatakan, pemerintah harus menyadari perubahan atau alih fungsi hutan sebagai habitat satwa itu berbanding lurus dengan meningkatnya perburuan, perdangangan, serta konflik satwa di Aceh.
Terlebih Aceh, merupakan salah satu kantong pertahanan orangutan Sumatera, yang diperkirakan tinggal 5.000. Dalam 10 tahun belakangan ini, ada 220 orangutan masuk karantina orangutan di Sibolangit, Sumatera Utara. Dari jumlah itu, para pelakunya minim sekali yang masuk ke ranah hukum. “Kalaupun ada hanya satu atau dua kasus.” Keadaan tambah parah, kala 60 persen dari pelaku pemelihara illegal orangutan ini adalah oknum aparat negara seperti PNS, TNI, Polri.
Untuk itu, bertepatan dengan Hari Orangutan Sedunia, Fora mengadakan aksi damai di simpang lima Kota Banda Aceh. Mereka membagikan stiker berisi kampanye penyelamatan orangutan. “Kampanye ini sangat penting untuk mensosialisasikan perlindungan dan penegakan hukum bagi satwa liar aceh khusus orangutan. Mengingat konflik satwa di Aceh, selalu satwa liar yang menjadi korban.”
Kredit
