Akademisi Nilai Tata Kelola dan Penanganan Karhutla Pemerintah Lemah

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus berulang bahkan lokasi makin luas, seperti Papua, sudah jadi ‘zona baru’ kebakaran parah. Data  MapBiomas menunjukkan, indikasi luas area terbakar sejak Januari hingga September mencapai 1.103.132 hektar. Karhutla tahun ini makin memperlihatkan gagapnya pemerintah  dalam mencegah dan menangani bencana ulah manusia ini.

Rizaldi Boer, Kepala Lembaga Riset Internasional Lingkungan dan Perubahan Iklim Institut Pertanian Bogor (IPB) University, menyebut,  pola kerja pemerintah masih reaktif, bukan proaktif. Baru sibuk saat kebakaran sudah terlanjur menggila.

Padahal, ancaman kemarau ekstrem akibat El-Niño Godzilla dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif—yang dapat memicu karhutla besar telah tersiar jauh-jauh hari.

“Enam bulan sebelum kebakaran meluas, sebetulnya kita sudah dapat melakukan tindakan preventif dengan menganalisis pola El-Niño,” katanya.

IPB sudah mengembangkan alat pemantau berbasis spasial fire risk system (FRS). Ia dapat memprediksi risiko karhutla dalam periode enam bulanan—hingga tingkat desa.

FRS, katanya, mampu mendeteksi faktor yang membuat suatu wilayah rentan terbakar. Mulai analisis aspek karakteristik bio-fisik, tata air gambut, tata ruang, hingga kondisi sosial-ekonomi masyarakat suatu daerah.

“Alat ini telah diluncurkan sejak 2019. Websitenya tersedia untuk umum. Sudah digunakan juga oleh Ditjen Gakkum (Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan banyak juga dari pemerintah daerah.”

Seharusnya, sistem ini memungkinkan pemerintah menyusun strategi penanganan karhutla dari jauh hari. Langkahnya bisa berupa perbaikan tata air gambut melalui penyekatan kanal sesuai kondisi hidrologis kawasan, hingga intervensi sosial untuk mencegah praktik pembukaan lahan dengan membakar memicu kebakaran yang lebih luas.

Namun, pemerintah belum memanfaatkan sistem ini dengan optimal akibat berbagai kendala—mulai dari kelembagaan hingga sistem pendanaan kebencanaan.

“Dana Siap Pakai untuk bencana saja baru bisa keluar kalau sudah ada deklarasi status bencana. Dan ini sering terlambat. Padahal dalam penanganan karhutla, ada klausul yang memungkinkan dana bisa diakses jika ada potensi kebakaran.”

Akhirnya, kerja-kerja penanganan baru terjadi ketika kebakaran telanjur meluas, sementara kemarau sudah berada di puncak. Pemerintah pun berisiko merogoh biaya lebih besar untuk mengatasi kebakaran yang sebetulnya dapat terantisipasi sejak dini.

Dia menyinggung operasi modifikasi cuaca yang pemerintah lakukan. Hujan buatan, katanya, hanya berfungsi memicu awan potensial pada awal atau akhir kemarau saja.

“Jika dilakukan saat kebakaran sudah meluas di tengah puncak kemarau, hujan buatan tidak akan berhasil.”

Sulistyowati Irianto, Guru Besar Hukum Masyarakat dan Pembangunan Universitas Indonesia menilai, karhutla sebenarnya merupakan bencana yang dapat diantisipasi.

Ilmu pengetahuan dan kajian ilmiah telah mampu memetakan potensi kebakaran, bahkan hingga tingkat desa. Namun, negara tidak mengikuti kemampuan prediksi tersebut dengan langkah pencegahan yang sistematis.

Berulangnya karhutla justru memperlihatkan lemahnya pemerintah dalam memanfaatkan pengetahuan dan hasil kajian tersebut.

“Langkah-langkah yang diambil negara, dari level legislasi, penegakan hukum, hingga pengalokasian dana, terlihat salah arah dan tidak ada indikasi serius untuk memperbaiki. negara gagal melaksanakan kewajiban konstitusinya dalam menjalankan Pasal 33 UUD 1945.”

Tak pernah belajar

Supriatna, Guru Besar Departemen Geografi Universitas Indonesia menyebut, negara tidak pernah belajar walaupun karhutla termasuk sebagai extensive risk yang berulang secara periodik (2015, 2019, 2023, 2026).

“Persentasenya, 80% hingga 90% kejadian karhutla dipicu oleh faktor antropogenik (aktivitas manusia),” kata ahli penginderaan jauh dan pemodelan spasial itu.

Pemerintah seharusnya bisa manfaatkan pemodelan yang dia kembangkan pasca karhutla 2019. Teknologi itu bisa memantau lokasi prioritas (lokus) pencegahan hingga tingkat desa.

Dia mengombinasikan variabel fisik (kedalaman gambut, fungsi kawasan, tutupan lahan) dengan variabel sosial-ekonomi (kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan, jumlah pekerja pertanian, jarak ke jalan).

Tak hanya memetakan kerawanan, pemodelan juga menghasilkan standar operasional prosedur (SOP) penanganan yang dapat menyesuaikan karakteristik masing-masing wilayah. Dengan begitu, pencegahan semestinya dapat lebih terarah, tak sekadar mengandalkan respons ketika kebakaran terjadi.

Sayangnya, meskipun peta lokasi rawan dan arahan pencegahan telah dirumuskan serta diserahkan ke otoritas berwenang, pemanfaatannya oleh para pembuat kebijakan belum berjalan konsisten.

“Persoalannya adalah, apakah SOP-SOP ini dijalankan atau tidak, saya enggak tahu.”

Salah satu penyebab hasil kajian ilmiah tak berujung pada tindakan nyata adalah tata kelola kelembagaan yang terfragmentasi. Azrin Rasuwin, anggota Dewan Eksekutif Kaleka menilai, karhutla berulang tak lepas dari mekanisme penanganan negara yang belum banyak berubah.

Pemerintah, katanya, selalu melibatkan banyak lembaga, tetapi tak berjalan dalam satu garis koordinasi terstruktur. “Berdasarkan Inpres Nomor 3/2020 dan PP 87/2020, ada sekitar 16 kementerian/lembaga yang terlibat, namun bekerja secara terpisah,” katanya.

Contoh, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tidak dapat membangun sarana pengairan di kawasan hutan karena menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan. Sementara Manggala Agni belum bisa memadamkan api di Area Penggunaan Lain (APL) milik pemerintah daerah sebelum penetapan status darurat bencana.

“Pembatasan kewenangan ini membuat penanganan karhutla berjalan terputus.”

Dia juga mengkritik pola penganggaran penanganan karhutla yang anomali. Mekanisme penganggaran APBN yang berbasis year-minus-one (Y-1) membuat kegiatan pencegahan hanya mengandalkan dana reguler lembaga yang nilainya minim.

Sementara, banyak anggaran bencana yang terpangkas oleh kebijakan efisiensi anggaran. Sedangkan dana siap pakai di BNPB maupun dana cadangan bencana di Kementerian Keuangan yang mencapai triliunan rupiah justru baru bisa terakses setelah pemerintah daerah menetapkan status Siaga atau Tanggal Darurat.

“Akibatnya penanganan di fase pencegahan awal selalu kekurangan dana.”

Selain itu, tidak adanya rencana aksi pemulihan terintegrasi lintas sektor dalam beberapa tahun terakhir juga menjadi kelemahan pemerintah. Walaupun kaji cepat kerusakan dan kerugian (damage and loss assessment) telah ada, pemulihan karhutla tidak diikuti dokumen Renaksi mengikat bagi seluruh kementerian/lembaga sebagaimana bencana lain.

“Setelah karhutla 2019, upaya pemulihan hanya dibebankan secara parsial kepada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), sementara peran kementerian lain seolah tak ada,” katanya.

Menurut dia, tanpa ada perombakan struktur kelembagaan yang mengikis ego sektoral serta reorientasi anggaran yang menuju pencegahan proaktif, penaganan karhutla akan terus terjebak dalam pola reaktif yang tidak efisien.

Berhenti salahkan masyarakat kecil

Sofyan Ansori, antropolog Universitas Indonesia, mengatakan, masyarakat adat dan komunitas lokal kerap menjadi pihak yang paling mudah jadi kambing hitam ketika karhutla. Padahal, risetnya di Kalimantan Tengah menunjukkan masyarakat setempat telah lama menerapkan kearifan lokal, termasuk praktik berladang tradisional dengan sistem gilir balik, dengan pembakaran.

Namun, ruang kelola mereka terus terimpit perluasan konsesi perusahaan sejak puluhan tahun silam. Instruksi Presiden 11/2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan turut memengaruhi praktik berladang tradisional.

“Ketika lingkungan rusak akibat aktivitas industri, tanggung jawab untuk menjaganya justru dibebankan kepada masyarakat dengan melarang mereka berladang,” katanya.

Padahal pemerintah belum mampu menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi generasi muda setempat. Kondisi ini, menurutnya, ibarat mengambil periuk nasi warga tanpa menyediakan piring pengganti.

Larangan berladang dengan membakar, misalnya, tidak diikuti alternatif yang realistis bagi masyarakat di tingkat tapak. Sehingga, stigma masyarakat adat sebagai “pembakar hutan” yang merupakan warisan kolonial masih negara langgengkan.

“Jangan sampai stigma ini terus dilekatkan kepada masyarakat, negara harus memulihkan.”

Sementara itu, Endah Sulistyawati, Guru Besar Ekologi Hutan di Institut Teknologi Bandung (ITB) menekankan pentingnya komitmen pemerintah untuk memulihkan lanskap yang terbakar agar karhutla tidak terus berulang. Sebab, pemulihan lingkungan membutuhkan waktu panjang melalui proses alami—setidaknya puluhan tahun.

“Meskipun hutan memiliki mekanisme pemulihan alami, ia sangat bergantung pada skala kerusakan. Ada dua syarat utama yang harus terpenuhi, yakni capacity to recover (kapasitas untuk pulih) dan opportunity to recover (kesempatan untuk pulih),” katanya.

Kapasitas untuk pulih bergantung pada keberadaan pohon tersisa, sumber biji, agen penyebar biji seperti satwa, serta kondisi tapak dan hidrologi yang mendukung regenerasi vegetasi. Sementara, kesempatan untuk pulih berarti memberi waktu vegetasi tumbuh secara alami tanpa gangguan kebakaran berulang maupun alih fungsi lahan, seperti menjadi perkebunan sawit.

“Ketika suatu lanskap terbakar berulang kali, proses suksesi ini di-reset kembali ke awal, yang mengikis kapasitas dan menghapus kesempatan ekosistem untuk pulih. Makanya harus ada upaya untuk melindungi dari berbagai gangguan.”

Situasinya makin krusial ketika berbicara dalam koridor kerusakan ekosistem lahan gambut. Karena pemulihannya lebih sulit ketimbang tanah mineral. Kebakaran bukan hanya rusak vegetasi, ia juga mengganggu proses regenerasi dan mengeringkan lapisan gambut, sehingga meningkatkan risiko kebakaran berulang.

Sekali kebakaran, katanya, bukan hanya karbon dioksida yang lepas. Massanya pun berkurang drastis. Mikrotopografi akan berubah dengan segala dampaknya. Menyebabkan pemulihan sulit, dan vegetasi terbuka bertahan lebih lama. Imbasnya gambut lebih gampang terbakar lagi.

Sehingga, untuk memutus lingkaran setan ini, dia menegaskan perlunya restorasi hidrologi (rewetting) dan pengelolaan kanal yang tepat agar lahan gambut kembali pulih. Jika tata air terkelola baik, masih butuh sekitar 7-10 tahun agar  jenis-jenis pohon asli gambut mulai dapat tumbuh kembali.

“Oleh sebab itu, restorasi di lahan gambut membutuhkan dukungan kelembagaan serta pembiayaan yang memadai.”

*****

Hujan Redakan Api Kalteng, Proses Hukum Karhutla Harus Tetap Jalan

See more