- Kekeringan mulai melanda hulu-hulu sungai yang mengalir ke Jabodetabek. Pasokan air warga pun terancam.
- Sudah sebulan lebih, Sungai Ciliwung mengering. Tinggi muka air pada bendungan berada di titik terendah hingga 0 sentimeter. Penurunan debit air juga nampak di Kampung Pulo Geulis, Babakan Pasar, Kota Bogor–berjarak sekitar 7 kilometer ke arah barat laut.
- Mongabay menelusuri kondisi hulu sungai di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salah satunya Sungai Cipamingkis, yang berhulu di kawasan Puncak 2, Sukamakmur, Jonggol, juga nampak mengering.
- Wahyu Eka Styawan, Pengkampanye Urban Berkeadilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional menilai, kekeringan sungai bukan karena El Niño semata. Ada persoalan struktural yang memperparah dampak musim kemarau tersebut.
Rosmiati, warga Kampung Katulampa, terlihat sedang memandikan dua anaknya di Kali Baru, irigasi buatan yang mengambil aliran dari Sungai Ciliwung, Akhir Agustus lalu. Ember kecil berisi sabun, odol. Sampo, dan sikat gigi tergeletak di sampingnya saat dia sibuk membanjur air ke badan si kecil.
Perempuan asli Bogor itu terpaksa memandikan anaknya di dekat Bendungan Katulampa karena pasokan air sumur rumahnya berkurang. “Paling nanti dibilas lagi di rumah,” katanya kepada Mongabay.
Setelah itu, dia mengisi air ke galon bekas berukuran 15 liter. Air itu, katanya, untuk mencuci pakaian, perabotan rumah tangga, hingga bilas kencing atau buang air besar di rumah.
Sudah sebulan lebih, Sungai Ciliwung mengering. Tinggi muka air pada bendungan berada di titik terendah hingga nol sentimeter. Penurunan debit air juga terlihat di Kampung Pulo Geulis, Babakan Pasar, Kota Bogor–berjarak sekitar tujuh kilometer ke arah barat laut.
Anak-anak menyulap dangkalnya sungai menjadi wahana bermain. Mereka melompat dari bebatuan besar ke kobangan air tersisa. Sebagian lain, membendung aliran dengan batu, menjadikannya kolam ikan dadakan.
Di Bogor, Sungai Ciliwung merupakan sumber air baku permukaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan. Mereka mengolah air sungai menjadi layak pakai yang mengalir ke rumah warga.
Instalasi Pengolahan Air (IPA) Katulampa milik Tirta Pakuan mampu memproduksi air 307,14 liter per detik. Mereka memasok kebutuhan air kepada 35.492 pelanggan, mencakup seluruh wilayah kecamatan Bogor Utara dan Bogor Timur, serta sebagian Desa Sukaraja, Kabupaten Bogor.
Penurunan debit air Ciliwung berdampak pada berkurangnya pasokan air baku Tirta Pakuan, menurut Muhammad Alwan, petugas Bendungan Katulampa dalam laman Kompas.com.
Dedie Rachim, Wali Kota Bogor, juga mengamini itu. Dia meminta Tirta Pakuan terus memantau kondisi sumber air baku dan menyiapkan langkah mitigasi apabila terjadi gangguan pasokan.
“Perumda Tirta Pakuan harus hadir membantu warga terdampak kekeringan dengan menyediakan distribusi air bersih melalui tangki air,” ujarnya dalam keterangan pers.
Kekeringan di hulu Citarum
Mongabay menelusuri kondisi hulu sungai di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salah satunya Sungai Cipamingkis, berhulu di kawasan Puncak 2, Sukamakmur, Jonggol, juga nampak mengering.
Sungai ini berubah menjadi wahana bermain keluarga karena kemarau panjang. Sore itu, puluhan motor terparkir di warung-warung tepi sungai. Anak-anak hingga orang dewasa turun ke sungai: berenang, memancing, serta sekadar berswa foto mengabadikan momen.
Adi, warga Sukamakmur, memancing sejak siang hari demi menyalurkan hobi. Dia menarik joran tegek dari kubangan air sungai; ikan wader berukuran dua ruas jari orang dewasa itu memakan umpan lumutnya.
Ikan itu dia copot dari mata kail, lalu menaruhnya ke kantong plastik bening. Sekitar 20 wader berhasil Adi kumpulkan. Dia akan menggoreng untuk lauk makan di rumah.
“Kalau musim hujan, banjir ini, enggak bisa mancing,” ujar Adi saat Mongabay temui, Akhir Agustus.
Dia bilang, lebih dari sebulan hujan tidak mengguyur Sungai Cipamingkis. Kondisi itu, menyebabkan debit air mengering. Saat ini prioritas aliran air sungai untuk irigasi warga yang mengalir ke area persawahan.
Sungai Cipamingkis mengalir di dua kabupaten: Bogor dan Bekasi, sepanjang kurang lebih 59,31 km. Sungai ini bermuara ke sungai Cibeet di Desa Pasirranji, Cibarusah, Kabupaten Bekasi.
Sementara itu DAS Cibeet termasuk dalam sub-DAS Citarum, dengan luas 93,59 km2 meliputi empat kabupaten: Cianjur, Bogor, Karawang, dan Bekasi–lalu bermuara ke Sungai Citarum di Karawang.
Debit air di Curug Cipamingkis, hulu Sungai Cipamingkis, juga menurun. Rahmat, penjaga ekowisata curug tersebut mengatakan, kawasan Puncak 2 sudah lama tidak hujan.
“Aliran curug yang mengalir ke sungai kering. Soalnya jarang hujan. Jadi aliran curug didahulukan untuk ke aliran pemukiman warga,” ucapnya.
Menurut Rahmat, masyarakat Desa Wargajaya, Sukamakmur mengandalkan aliran Curug Cipamingkis untuk kebutuhan sehari-hari: air minum, masak, mandi, hingga pengairan sawah serta kebun.
Persis di bawah curug memang ada pintu air kecil yang mengendalikan aliran air antara ke Sungai Cipamingkis dan ke irigasi buatan. Saat Mongabay berkunjung, pintu air yang mengarah ke sungai tutup, sementara aliran ke irigasi terbuka.
Semua debit air curug mengalir ke irigasi, lalu tertampung di bak yang terbuat dari batu dan semen. Bak itu terhubung dengan pipa-pipa kecil yang mengalir hingga ke rumah penduduk.
Sungai Ciherang, juga berhulu di kawasan Puncak 2, turut mengering. Dari atas jembatan terlihat sungai seperti wadah penampungan bebatuan besar–sepanjang mata memandang air tidak mengalir.
Di tepi sungai nampak tanah pada area sawah retak-retak, kondisi padi menguning layu. Sungai Ciherang mengalir ke DAS Sungai Cileungsi, lalu bergabung dengan DAS Cikeas, hingga bermuara di perairan Cikarang Bekasi Laut (CBL) menuju Laut Jawa.
Curah hujan pada kawasan Puncak 2, Sukamakmur cenderung rendah. BMKG mencatat pada Agustus, sebagian besar wilayah Indonesia mengalami curah hujan rendah dalam kategori 0–100 mm/bulan.
Sampai awal September ini, BMKG juga memperkirakan sebagian besar wilayah Jawa berada dalam kategori curah hujan rendah (<50 mm/dasarian), meskipun hujan lokal sedang–lebat tetap mungkin terjadi.
El-Niño menjadi faktor utama kemarau panjang dalam 2026. BMKG menyebut, El-Niño membuat pola atmosfer di wilayah Indonesia cenderung lebih sulit menghasilkan pembentukan awan hujan, hingga curah hujan turun dan periode tanpa hujan menjadi lebih panjang.
Krisis ekologis?
Wahyu Eka Styawan, Pengkampanye Urban Berkeadilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional menilai, kekeringan sungai bukan karena El-Niño semata. Ada persoalan struktural yang memperparah dampak musim kemarau itu.
Panas ekstrem, katanya, hanya penyingkap krisis ekologis yang selama ini membusuk di kawasan hulu. Kondisi sungai sangat bergantung kemampuan kawasan tangkapan air (catchment area) di bagian hulu dalam menyerap dan menyimpan air.
“Kita terlalu lama memperlakukan sungai seolah-olah ia berdiri sendiri, padahal kesehatan alirannya sangat bergantung pada sejauh mana kawasan tangkapan air di bagian hulu dijaga dan dilindungi,” kata Wahyu pada Mongabay.
Alih fungsi lahan di Puncak dan wilayah Bogor, mulai dari ekspansi kawasan komersial, properti hingga permukiman, telah mengurangi kemampuan tanah menyerap air.
Padahal, katanya, kawasan dengan tutupan vegetasi lebat berfungsi seperti spons alami yang menyerap air hujan dan melepaskannya secara perlahan untuk menjaga ketersediaan air, termasuk aliran sungai.
Persoalan itu, berpadu dengan pencemaran limbah domestik dan industri di sepanjang aliran sungai. Ketika debit air menyusut, konsentrasi pencemar menjadi semakin tinggi.
“Kita tidak hanya menghadapi ancaman kehilangan kuantitas air, tetapi juga kehancuran kualitas air di titik sumbernya.”
Dia mengatakan, menyusutnya air permukaan mendorong masyarakat maupun sektor usaha mencari sumber alternatif, salah satunya air tanah. Sedang, eksploitasi air tanah berlebihan oleh industri, kawasan komersial dan permukiman justru dapat memindahkan persoalan dari permukaan ke bawah tanah.
Pengambilan air tanah tanpa kendali, katanya, berisiko mempercepat penurunan muka tanah (land subsidence) serta mengganggu struktur akuifer yang seharusnya menjadi cadangan air untuk masa mendatang.
“Ini adalah praktik destruktif yang memindahkan krisis dari permukaan ke bawah tanah, mempercepat penurunan muka tanah, dan merusak struktur akuifer alami yang seharusnya menjadi cadangan masa depan.”
Dia juga mengkritik pendekatan pemerintah yang terlalu mengandalkan distribusi air menggunakan tangki ketika kekeringan. Bantuan itu memang perlu dalam kondisi darurat, tetapi, tidak menyelesaikan persoalan mendasar jika kerusakan kawasan hulu dan eksploitasi air tanah terus berlangsung.
“Bantuan darurat tidak akan pernah menyelesaikan akar masalah selama fungsi ekologis hulu terus dihancurkan dan air tanah terus dikuras habis.”
Harus bagaimana?
Pemerintah dapat menjalankan langkah strategis seperti memperketat atau moratorium izin baru yang berpotensi merusak kawasan resapan air di hulu Bogor dan sekitarnya; pemerintah juga perlu menertibkan bangunan yang melanggar zonasi kawasan lindung.
Selain itu, perlu pemulihan tutupan vegetasi alami melalui reforestasi dengan spesies lokal untuk meningkatkan kembali kemampuan tanah menyerap air dan menjaga keberlanjutan cadangan air tanah. Juga, pengawasan pembuangan limbah industri dan domestik di sepanjang kawasan tangkapan air, termasuk pemberian sanksi terhadap pelanggaran.
Sektor industri pun harus membatasi penggunaan air tanah mereka, bahkan hentikan secara bertahap, dengan mendorong penggunaan air permukaan yang telah mereka olah maupun penampungan air hujan dalam skala besar.
Seharusnya, kata Wahyu, tidak hanya lihat kekeringan di Bogor sebagai persoalan yang muncul ketika musim kemarau tiba. Ia justru pengingat ketahanan air sangat terpengaruh bagaimana manusia menjaga kawasan yang menjadi sumber dan penyimpan air.
“Krisis air tidak cukup diatasi ketika air sudah habis. Yang harus dilakukan adalah menjaga sumbernya sebelum krisis terjadi.”
*****