- Gerry van Klinken, Antropolog University of Amsterdam Belanda itu, November-Desember lalu ke Indonesia, bertepatan bencana besar, banjir dan longsor melanda Sumatera. Dia menyuarakan gagasan ekologis, lewat bukunya, Bacaan Bumi: Pemikiran Ekologis untuk Indonesia. Lulusan doktor Griffith University Australia ini, menggarap buku itu bersama 17 penulis Indonesia.
- Dalam bukunya, pria yang menghabiskan masa kecil di Doom, sebuah pulau kecil di Sorong, Papua Barat itu, tidak membicarakan persoalan praktis dan kebijakan lingkungan. Dia fokus pada pemikiran radikal agar tidak memperburuk krisis ekologis saat ini.
- Sawit adalah salah satu contoh dari ketidakadilan lingkungan yang banyak dibicarakan belakangan ini. Ketidakadilan lingkungan adalah pembagian yang tidak adil antara yang mendapat manfaatnya dengan yang menanggung bebannya. Bukan hanya manfaatnya dalam arti uang juga manfaat dalam arti pemakaian barang itu.
- Kita butuh ideologi baru di luar neoliberalisme. Kita butuh visi baru mengenai masyarakat yang kita inginkan. Masyarakat seperti apa yang kita inginkan? Kalau kita terus membayangkan struktur masyarakat seperti sekarang ini, hanya mengurangi bahan bakar fosil, saya kira tidak mungkin. Harus struktur masyarakat yang baru. Ada yang menggunakan istilah peradaban ekologis, istilah dari China. Mereka menyebutnya dengan peradaban baru. Ada yang menggunakan istilah ekososialisme.
Gerry van Klinken, menyalami satu per satu peserta diskusi buku Bacaan Bumi: Pemikiran Ekologis untuk Indonesia, yang Maja Book Party adakan di Lebak, Banten, Desember lalu. Antropolog University of Amsterdam Belanda itu, November-Desember lalu ke Indonesia, bertepatan bencana besar, banjir dan longsor melanda Sumatera.
Dia keliling berbagai kota dari Malang, Yogyakarta, Jakarta, Garut, Bogor, Surabaya, Solo, Semarang, Jember, Salatiga, hingga Banten.
Klinken menyuarakan gagasan ekologis, lewat bukunya, Bacaan Bumi: Pemikiran Ekologis untuk Indonesia. Lulusan doktor Griffith University Australia ini, menggarap buku itu bersama 17 penulis Indonesia.
Dia memulai karier di bidang geofisika dan tambang. Pada 1984, dia mengajar fisika di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Jawa Tengah, selama tujuh musim.
Pria kelahiran 1952 itu mengubah haluan kariernya, fokus pada bidang humaniora antara lain terpengaruh aktivisme mahasiswanya, Andreas Harsono dan Yosep Adi Prasetyo, yang ketika itu berjuang berupaya meruntuhkan Orba.
Ketika pensiun, Klinken menjadi “mualaf lingkungan,” istilah yang dia sematkan untuk menggambarkan perjalanan intelektualnya. Dia belajar ilmu lingkungan dan dedikasikan waktu untuk memikirkan nasib bumi di tengah krisis iklim.
Lewat buku terbarunya, Klinken merefleksikan diri bahwa dunia dalam kondisi krisis, namun manusia bingung harus berbuat apa. Dia bilang, dunia modern saat ini kekurangan imajinasi untuk menghadapi krisis iklim.
“Imajinasi kita menjadi dikerdilkan oleh kapitalisme,” katanya.
Dalam bukunya, pria yang menghabiskan masa kecil di Doom, sebuah pulau kecil di Sorong, Papua Barat itu, tidak membicarakan persoalan praktis dan kebijakan lingkungan. Dia fokus pada pemikiran radikal agar tidak memperburuk krisis ekologis saat ini.
Jurnalis Mongabay, Achmad Rizki Muazam, berbincang-bincang dengan Klinken usai diskusi bukunya di Maja, Lebak, Banten.
Obrolan seputar ihwal bencana Sumatera yang hingga kini belum tertangani, dampak ekonomi kapitalis terhadap kerusakan lingkungan, transisi energi yang tidak berkeadilan, hingga imajinasi Klinken untuk menghadapi krisis iklim. Berikut petikan wawancaranya.
Bagaimana Anda melihat bencana Sumatera?
Dari foto-foto dan cerita yang kita baca di media, cukup jelas bahwa yang terjadi memang curah hujan luar biasa, tetapi lebih dari itu. Banjir bandang terjadi karena penggundulan hutan. Di manapun kita menggundulkan hutan, otomatis menyebabkan air mengalir dengan bebas, tidak tertahan oleh pohon. Setiap wilayah yang terjadi penebangan hutan berlebihan, pasti akan menimbulkan longsor.
Analisis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Walhi menyebut banjir Sumatera karena konsesi tambang dan sawit yang masif merusak hutan di bentang alam bukit barisan. Bagaimana Anda melihat pembangunan ekonomi kapitalisme berdampak pada alam?
Munculnya ekstraktivisme Orde Baru (Orba), membuka kembali pintu segala macam penjarahan alam seperti di masa kolonial. Apalagi, pada 1970-an, tak lama setelah Orba berkuasa, muncul paham neoliberalisme di Inggris, Amerika Serikat, Belanda, juga negara saya: Australia. Doktrin utama paham itu bahwa negara tidak akan mencampuri pasar.
Mulai saat itu konsep regulasi terhadap pasar makin menghilang, termasuk dalam hal regulasi lingkungan hidup. Saya yakin itu bisa dibuktikan dalam laju penjarahan alam.
Di seluruh dunia penjarahan terus terjadi, di Australia juga begitu, salah satunya taman nasional makin terdesak. Perusahaan merasa tidak perlu khawatir dengan tekanan dari pemerintah.
Saya kira perspektif sejarah seperti itu akan sangat mencerahkan kalau kita melihat kondisi di Sumatera yang menyebabkan bencana begitu dahsyat. Pasti ada sejarahnya yang berpuluh-puluh tahun sebelumnya dalam hal regulasi makin terkikis habis.
Apakah watak kapitalisme selalu mengeksploitasi sumber daya alam?
Saya kira begitu. Ia hanya tahu nilai tukar–harga suatu barang dihitung dengan uang. Kalau dalam keadaan alamiah, pohon tidak punya harga tukar, dia punya harga pakai. Kita senang berteduh di bawah pohon, kita bisa memakan buah-buahannya, kita bisa memanfaatkan dedaunannya, atau kulit dan bijinya untuk ditanam di tempat lain. Kalau perlu ditebang untuk membuat rumah, tapi tidak punya harga.
Kapitalismelah yang menebang pohon itu dan mengatakan ini adalah kayu milik pribadi. Tanpa membayar kepada alam, alam dianggap memberikannya secara gratis kepada perusahaan. Setelah diambil dan diolah, pohon punya harga, bisa dijual dengan berapa per meter kubik. Itu adalah ciri khas dari kapitalisme.
Proses itu berbeda jauh dengan klaim mereka bahwa ‘kami hanya menyediakan keperluan hidup, menyediakan makan, menyediakan rumah, menyediakan materi apa yang diperlukan.’ Jauh lebih kejam daripada itu!
Apakah paham kapitalisme telah merasuki perspektif pemerintah dalam mengelola negara? Salah satu yang sempat ramai jadi bahasan saat Presiden Prabowo Subianto meminta untuk terus tanam sawit, sebab sawit juga pohon dan tidak perlu takut deforestasi.
Saya kira mereka menggunakan konsep sumber daya alam yang selalu mismatch antara pohon setelah ditebang dengan kondisi pohon ketika masih menjadi bagian dari alam. Kita menyebutnya incommensurability, istilah ini mengatakan bahwa hutan memiliki nilai dalam rupiah.
Padahal banyak yang tidak terukur kalau hutan hanya dinilai dalam rupiah, seperti keanekaragaman hayati, bukan hanya kemampuan hutan untuk menyerap CO2 dan mengeluarkan oksigen, tetapi jumlah spesies dan ekosistem yang pasti tidak bisa diukur.
Ia suka menghitung dengan angka dan semua dikonversi menjadi rupiah. Menurut kelompok ekolog itu tidak bisa. Begitu banyak nilai-nilai selain nilai tukar, yang terkandung di dalam hutan yang beragam, hingga di situ pembicaraan hampir tidak bisa jalan antara ekolog dengan ekonom.
Berbagai lembaga independen menyebut, banjir Sumatera akibat sawit yang melampaui batas ekosistem. Bagaimana pendapat Anda mengenai industri sawit?
Sawit adalah salah satu contoh dari ketidakadilan lingkungan yang banyak dibicarakan belakangan ini. Ketidakadilan lingkungan adalah pembagian yang tidak adil antara yang mendapat manfaatnya dengan yang menanggung bebannya. Bukan hanya manfaatnya dalam arti uang juga manfaat dalam arti pemakaian barang itu.
Minyak sawit dinikmati orang di India untuk menggoreng ayam, manfaatnya sawit dirasakan di sana, tetapi bebannya dirasakan di sini. Itu tidak adil! Yang merasakan kehilangan hutan di sini tidak ada nikmatnya. Mereka tidak mendapat uangnya, jadi semua sangat tidak adil.
Dari perspektif lingkungan, sebenarnya Indonesia memiliki komitmen untuk melestarikan 30% dari seluruh wilayah tanah dan laut pada tahun 2030. Saya kira Indonesia juga menjadi bagian dari proses internasional yang sudah beberapa tahun berjalan di bawah Biodiversity Convention.
Kalau ekolog mengatakan, mestinya 50% yang dilestarikan. Kemudian ada yang bilang, wah 50% terlalu banyak, manusia butuh lebih dari itu. Padahal, yang butuh ruang hidup di dunia ini bukan hanya manusia, ada hewan dan tumbuhan yang juga butuh ruang hidup.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) berlakukan mandatori biodiesel 50 (B50) tahun depan. Dari kebijakan ini bakal ada perluasan kebun sawit sekitar 600.000 hektar pada 2026. Bagaimana Anda melihat soal ini?
Banyak ironi di sini. Orang mengira dia berbuat sesuatu yang baik dengan kebijakan biodiesel atau beralih ke mobil listrik, tanpa memikirkan beban ekologis yang diciptakan oleh permintaan itu.
Bayangkan kalau seluruh mobil atau truk diesel di dunia memakai minyak sawit, akan butuh berapa luas hutan jadi perkebunan sawit? Saya kira tanah di bumi tidak akan mencukupi.
Kenyataan itu mungkin ditutupi dengan mengatakan bahwa ini hanya 5% atau 10%. Tapi, dari satu tanaman sawit tidak terlalu banyak menghasilkan minyak, itu hanya meneruskan kerusakan yang sudah kita ciptakan dengan cara lain. Yang menjadi kunci dalam ekonomi ekologis–cabang ekonomi yang memperhitungkan bumi dalam simulasi ekonomi–adalah menghitungnya dalam jumlah ton, bukan dolar.
Jadi untuk menghasilkan sekian ton biodiesel memerlukan berapa hektar? Dengan perhitungan itu akan terlihat jumlah ton yang diambil dari lingkungan, apakah jauh melebihi kapasitas untuk alam? Kalau hanya bisa menyediakan selama lima tahun terus habis itu namanya penjarahan bukan keberlanjutan.
Kita juga harus bertanya, habis pakai nanti kemana limbahnya? Semua juga menghasilkan limbah. Pembakaran biodiesel juga tetap menghasilkan limbah banyak. Lalu apakah bumi mampu menyerap atau menampung limbah itu? Juga dihitung ton per tahun per kapita. Saya kira tidak sulit menghitungnya bahwa bumi tidak mampu.
Sekarang saja tidak mampu!
Apalagi di Amerika Serikat yang standar hidup delapan kali di atas standar kehidupan yang dianggap berkelanjutan. Kami 6-8 kali lebih banyak memakai sumber daya dari standar berkelanjutan.
Jadi, jangan membebaninya kepada alam, cobalah mengurangi pemakaian biodiesel dan segala macam sumber energi, kurangi saja! Kuncinya mengurangi konsumsi manusia.
COP30 di Brasil tidak menghasilkan peta jalan penghentian energi fosil. Mengapa itu terjadi?
Saya melihat semua pemerintahan di dunia sudah dibeli oleh industri bahan bakar fosil. Industri itu sendiri sama sekali tidak berniat untuk berhenti. Ia pura-pura menyetujui Perjanjian Paris 2015 untuk mengakhiri energi fosil di tahun 2050. Tetapi sekarang menjadi makin jelas bahwa mereka tidak berniat berhenti sama sekali.
Mereka akan terus memproduksi bahan bakar fosil tanpa memikirkan apapun, selain keuntungan begitu fantastis. Orang makin kehilangan kepercayaan pada pemerintahnya sendiri.
Apa yang bisa masyarakat perbuat dengan kondisi krisis ekologis saat ini?
Penyelesaian yang sangat sederhana saja, berhenti memakai bahan bakar fosil rupanya kita tidak mampu. Ini adalah kegagalan imajinasi pemerintah. Juga kegagalan imajinasi warga yang tidak bisa membayangkan apa yang harus dikerjakan.
Inilah saatnya untuk melakukan mobilisasi. Saya kira mobilisasi sosial menjadi satu-satunya jalan sekarang ini, dan upaya berani untuk memikirkan yang selama ini tidak ada.
Kita butuh ideologi baru di luar neoliberalisme. Kita butuh visi baru mengenai masyarakat yang kita inginkan. Masyarakat seperti apa yang kita inginkan? Kalau kita terus membayangkan struktur masyarakat seperti sekarang ini, hanya mengurangi bahan bakar fosil, saya kira tidak mungkin.
Harus struktur masyarakat yang baru. Ada yang menggunakan istilah peradaban ekologis, istilah dari China.
Mereka menyebutnya dengan peradaban baru. Ada yang menggunakan istilah ekososialisme, di mana sosialisme adalah kesetiakawanan yang sudah lama kita kenal. Eko adalah bagian keberlanjutan. Jadi kembali solidaritas dengan sesama manusia, jangan lagi bersaing sampai mati begitu, tapi bekerjasamalah, saling merawat, saling mendukung dan keberlanjutan, bersahabat lagi dengan alam.
Apa yang Anda imajinasikan mengenai kehidupan masa depan dalam menghadapi krisis iklim?
Kita harus berimajinasi tentang dunia yang jauh lebih baik dari kekejaman dan kerakusan yang ada di sekeliling kita. Kalau melihat kondisi di Aceh, membuat saya sangat sedih. Bagi saya, itu sebuah simbol, bukan hanya gambar bencana, tetapi hampir menjadi simbol universal bagaimana kita telah terseret ke dalam dunia sedemikian kejam dan serakah oleh sistem kapitalisme yang semuanya kita percayai. Kita harus melepaskan itu semua, mencoba membayangkan yang mungkin sedang dijalankan dalam skala kecil, misal, di pesantren ekologis. Percobaan ekososialisme sendiri pernah jalan di Bolivia.
Apa itu ekososialisme?
Yang paling kunci adalah mendemokratisasi ekonomi. Jadi, sekarang ini ekonomi kita dianggap tidak bisa diurus oleh orang biasa, harus diurus oleh pakar; dan seluruhnya dikuasai oleh perusahaan.
Makin banyak perusahaan swasta besar, maka makin menyingkirkan masyarakat kecil. Prinsipnya, ekonomi harus dikelola masyarakat. Jadi, apabila air menjadi komoditas, kita harus beli dari perusahaan. Kenapa tidak disediakan gratis untuk semua orang? Karena alam kan ada air. Jadi kenapa harus dibuat milik swasta? Itu bisa dikembalikan.
Tanah dan hal lain yang sebelum datangnya kapitalisme di Indonesia, semua tersedia, itu disebut commons–wilayah milik bersama. Commons supaya diperjuangkan agar kembali ke tangan rakyat lewat bentuk koperasi yang tidak ada pemilik modal di dalamnya, dan tidak bertujuan mencari keuntungan.
*****