Mongabay.co.id

Pemerintah Cabut Izin PT RAPP

  • Pemerintah cabut izin salah satu raksasa kayu di Indonesia, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektar. Ia mencakup seluruh area yang tersebar di Riau, Kabupaten Pelalawan, Siak, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Kampar, hingga Kepulauan Meranti. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), lakukan penyegelan di lapangan.
  • Berdasarkan SK Menhut 971/2026 tertanggal 19 Nov 2026, tentang penerapan sanksi administratif, pencabutan izin berdasarkan sejumlah temuan. Antara lain, dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lahan gambut berulang, keberadaan perkebunan sawit 18.362,74 hektar, bukaan tambang tanpa izin 541,46 hektar, serta kerusakan kawasan lindung termasuk ekosistemnya 211,54 hektar.
  • Roni Saputra, Direktur Penegakan Hukum Auriga Nusantara, meyakini, masyarakat senang dan mendukung pencabutan izin RAPP. Masalahnya, peran Satgas PKH bisa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
  • Refki Saputra, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, menilai, negara luput dengan hak masyarakat. Padahal, kawasan hutan yang anak usaha APRIL Grup kelola itu banyak tumpang tindih dengan wilayah masyarakat. Satgas PKH tak sebut itu saat mengumumkan pencabutan izin.

Pemerintah cabut izin raksasa kayu di Indonesia,  PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektar. Ia mencakup seluruh area yang tersebar di Riau,  Kabupaten Pelalawan, Siak, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Kampar, hingga Kepulauan Meranti. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), lakukan penyegelan di lapangan.

Berdasarkan SK Menhut 971/2026 tertanggal 19 Nov 2026, tentang penerapan sanksi administratif, pencabutan izin berdasarkan sejumlah temuan. Antara lain, dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lahan gambut berulang, keberadaan perkebunan sawit 18.362,74 hektar, bukaan tambang tanpa izin 541,46 hektar, serta kerusakan kawasan lindung termasuk ekosistemnya 211,54 hektar.

“Pemerintah tidak beri ruang toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Tiap pihak wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, regulasi, serta tanggungjawab perlindungan dan pelestarian kawasan hutan,” kata Barita Simanjuntak, Juru Bicara Satgas PKH, Jumat (20/22/26).

Selain itu, ada permasalahan perlindungan kawasan penyangga di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang mengancam habitat satwa, terutama gajah Sumatera.

Dia mengatakan, dengan pencabutan izin itu seluruh kegiatan setop dan kawasan kembali negara kuasai.

“Kewajiban pemeliharaan lingkungan serta tanggung jawab perusahaan secara hukum tetap berlaku dan wajib dilaksanakan,” kata Barita.

Corporate Communications RAPP, dalam pernyataan resminya pada Mongabay, mengatakan,  menerima informasi dari media mengenai pencabutan izin konsesi kehutanan mereka oleh pemerintah.

Mereka menghormati kewenangan pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait.

“Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya.”

Saat ini, prioritas utama RAPP adalah kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional. RAPP dan Grup APRIL, mempekerjakan lebih 41.000 orang dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa.

Di luar operasional perusahaan, studi dampak ekonomi sebelumnya memperkirakan aktivitas RAPP mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.

“Kami akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya, serta berupaya meminimalkan gangguan yang mungkin timbul,” katanya.

Proses pemanenan kayu di konsesi PT RAPP. Foto Suryadi/ Mongabay Indonesia.

RAPP  juga menyatakan,  menjadi bagian dari Riau selama lebih dari tiga dekade. Pangkalan Kerinci–pusat operasional industri bubur kertas dan serat rayon—berkembang dari komunitas beranggotakan sekitar 200 orang pada 1993. Lalu, menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan sekitar 250.000 penduduk, saat ini. Sekitar 20% dari jumlah itu memiliki keterkaitan dengan operasional perusahaan.

Di daerah, pada 2016-2025, RAPP berkontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Riau.

Dalam 10 tahun terakhir, perusahaan ini menginvestasikan Rp970 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten.

Program-program itu mencakup upaya penurunan angka stunting di 138 desa, dan penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

RAPP bersama Grup APRIL, menghasilkan produk bernilai tambah dari serat yang dibudidayakan di Indonesia dan melayani pelanggan di lebih dari 100 pasar dunia.

Lebih dari 85% produksi mereka ekspor, menghasilkan devisa bagi Indonesia.

“Pengelolaan hutan yang bertanggung jawab merupakan inti dari cara kami beroperasi.”

Selain mengelola areal tanaman industri, RAPP juga melestarikan hampir setengah juta hektar kawasan hutan, termasuk melalui program restorasi lahan gambut restorasi ekosistem Riau, sebagai bagian dari dukungan terhadap target FoLU Net Sink 2030.

RAPP juga memamerkan program desa bebas api. Sejak 2014, mereka bekerja sama lebih dari 40 desa. Program ini, mereka klaim berhasil membantu mengurangi luas area terdampak kebakaran di komunitas peserta hingga lebih dari 90%.

RAPP juga menyatakan tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Riau, para karyawan, masyarakat, serta mitra usaha, dan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut seiring tersedianya informasi tambahan.

Lahan gambut di konsesi PT RAPP yang terbakar. Foto: Suryadi/Mongabay Indonesia

Masalah peran Satgas PKH

Roni Saputra, Direktur Penegakan Hukum Auriga Nusantara, meyakini, masyarakat senang dan mendukung pencabutan izin RAPP. Masalahnya, peran Satgas PKH dia nilai akan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Mestinya hal tersebut jadi kewenangan mutlak Kementerian Kehutanan. Satgas PKH cukup bantu prosesnya saja,” katanya.

Dia juga khawatir pemerintah akan mengembalikan izin itu jika RAPP membayar denda atas pelanggaran administrasi.

Dia mendesak penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran yang jadi alasan pencabutan izin RAPP, seperti karhutla berulang di kawasan gambut, perkebunan sawit dan tambang ilegal konsesi. Juga, kerusakan kawasan lindung termasuk ekosistemnya. Pencabutan izin tidak menghapus pidana.

Hal serupa Refki Saputra, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, sampaikan. Dia juga dukung semua proses penegakan hukum asal konsisten dan tanpa tebang pilih grup usaha tertentu.

Sudah banyak laporan publik dan media terhadap persoalan di konsesi RAPP. Masalahnya, kata Refki, belakangan ini Satgas PKH seolah mencampuradukkan penertiban dan penegakan hukum.

“Sebagai masyarakat sipil, kita mengkritik format satgas yang melibatkan militer. Harusnya ini urusan sipil. Pengamanan cukup dari sisi polri. Apalagi ini penegakan hukum administrasi. Tak perlu pengamanan berlebihan.”

Dia mempertanyakan prosedur pengenaan sanksi, apakah melalui tahapan penegakan hukum administrasi. Misal, pemeriksaan di lapangan, teguran dan pencabutan izin.

Refki juga ingatkan proses penegakan hukum harus taat prosedur guna cegah pencabutan izin mental ketika ada gugatan balik. SK bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan potensi dibatalkan. Berikutnya, alasan pencabutan izin harus asa tindak lanjut dengan penegakan hukum spesifik.

“Kenapa ada tambang ilegal, kerusakan kawasan lindung dan lainnya? Harus ada penegakan hukum terpisah.”

Truk kayu melintas di koridor PT RAPP. Foto Suryadi/Mongabay Indonesia.

Hak masyarakat dan pemulihan

Di balik pencabutan izin RAPP, Refki menilai negara luput dengan hak masyarakat. Padahal,  kawasan hutan yang anak usaha APRIL Grup kelola itu banyak tumpang tindih dengan wilayah masyarakat. Satgas PKH tak sebut itu saat mengumumkan pencabutan izin.

Padahal, masalah di RAPP bukan hanya karhutla dan persoalan lain dalam alasan cabut izin. “Lebih 300.000 hektar yang dicabut pasti ada konflik dengan wilayah kelola masyarakat,” katanya.

Refki dan Roni juga khawatir jika mengikuti pola penyitaan kawasan hutan yang lalu, Satgas PKH akan mengalihkan pengelolaan pada Agrinas.

Eko Yunanda, Direktur Eksekutif Walhi Riau, beri dua saran pasca pencabutan izin RAPP.  Pertama, pemulihan lingkungan hidup dan, kedua,  hak rakyat atas ruang hidup, terutama masyarakat adat yang terampas atas nama perizinan.

“Pemerintah harus memastikan pemulihan pasca pencabutan. Baik ekologis maupun hak rakyat, termasuk masyarakat adat dan buruh.”

Dia mendorong,  pemerintah melibatkan masyarakat korban langsung, dan pihak lain dalam menyusun dan menjalankan skema pemulihan secara partisipatif dan adil.

Eko sepakat dengan alasan pencabutan izin RAPP, salah satunya soal karhutla berulang. Sebelum temuan kebakaran di RAPP Estate Sungai Mandau, Kabupaten Siak, tahun ini, areal kerja RAPP sudah berulang kali terindikasi karhutla sejak 2015.

Walhi Riau  juga menemukan dugaan tidak ada upaya pemulihan pasca kebakaran, khusus di estate Pulau Padang, Kepulauan Meranti. RAPP justru menanam eukaliptus di lokasi prioritas restorasi pasca kebakaran.

Pencabutan izin, katanya,  harus jadi momentum pemerintah meninjau secara menyeluruh terhadap pelanggaran RAPP.

“Tujuannya untuk pengawasan kepatuhan izin dan menjadi catatan penting penegakkan hukum korporasi, serta memastikan pertanggungjawaban mutlak atas kerusakan yang terjadi di seluruh areal kerja perusahaan,” kata Eko.

Sebab itu, tanggapan RGE atas kontribusi mereka terhadap ekonomi daerah dan nasional, tidak dapat jadi justifikasi pembenaran.

Apalagi kontribusi itu lahir dari proses penebangan hutan untuk ekspansi hutan tanaman industri hingga konflik yang merugikan masyarakat.

Fakta itu APRIL Grup akui dengan mengikuti program remedi. Ini adalah kerangka kerja pemulihan atau perbaikan Forest Stewardship Council Remedy Framework), yaitu,  mekanisme pemulihan dampak lingkungan dan sosial masa lalu yang wajib perusahaan jalankan untuk memulihkan hubungan (mengakhiri disosiasi) agar kembali memenuhi syarat sertifikasi hutan berkelanjutan.

“Itu tak disebut APRIL Grup dalam tanggapannya atas pencabutan izin. Kayaknya hanya mau menyampaikan hal fenomenal kontribusi jasa pada daerah dan nasional. Kontribusi dengan ekses yang ditimbulkan, sejak 1997, kalau mengikuti mekanisme FSC,” kata Refki.

Proses pemanenan kayu di konsesi PT RAPP. Foto Suryadi/Mongabay Indonesia.

*****

 

Menelusuri Karhutla Riau di Hutan Alam dan Gambut Perusahaan

 

Exit mobile version