Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Serius Beraksi, Setop Pencitraan di COP31

Ajang konferensi iklim tahunan termasuk Conference of the Parties (COP) ke 31 di Turki, sulit menghasilkan langkah progresif menyelamatkan bumi. Malahan, banyak negara, termasuk Indonesia, menjadikan pagelaran ini agenda perubahan iklim sebagai ruang pencitraan, sedang  kebijakan dan praktik ekonomi yang merusak lingkungan masih terus berlangsung.

Walhi Kalimantan Selatan (Kalsel), secara khusus menyebut, komitmen hijau tidak cukup melalui deklarasi, target emisi, atau kampanye keberlanjutan.

Pemerintah harus menunjukkan perubahan dalam pengelolaan sumber daya alam, perlindungan ekosistem, dan pemenuhan hak masyarakat. Kondisi ini  yang melandasi mereka adakan aksi kampanye bersepeda mengelilingi Kota Banjarbaru, Senin (9/11/26), sambil membawa atribut bertema greenwashing dengan menempuh rute 19 kilometer.

“COP31 jangan sampai menjadi agenda rutin yang memberi legitimasi baru bagi pemerintah maupun korporasi untuk mengemas aktivitas mereka dengan narasi keberlanjutan, tanpa menyelesaikan akar krisis iklim itu sendiri,” kata  Raden Rafiq Sepdian Fadel Wibisono, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalsel, dalam aksi itu.

Dia contohkan, Perjanjian Paris yang lahir pada 2015. Meski sudah ada kesepakatan di antara negara-negara peserta COP satu dekade lalu untuk menahan kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celsius, nyatanya, rakyat masih saja menghadapi berbagai bencana hampir setiap tahun, seperti banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan.

“Artinya, komitmen global itu belum cukup menjamin keselamatan kita.”

Karena, kerusakan lingkungan terus terjadi di tingkat lokal. Ketika daya dukung alam melemah, maka bencana terus akan terjadi.

Di Kalsel, terjadi kerusakan lingkungan yang memperlihatkan besarnya risiko bagi masyarakat hingga tingkat tapak.

Ketika hutan di hulu dan daerah resapan air beralih fungsi, tanah tidak lagi mampu menyerap air hujan. Saat curah hujan tinggi, air langsung mengalir ke sungai dan permukiman di hilir. Salah satu dampaknya adalah banjir besar pada 2021.

Catatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel, bencana itu mengakibatkan 176.290 keluarga atau 633.723 jiwa menjadi korban. Sebanyak 135.656 orang mengungsi, 123.410 rumah terendam, dan 46 orang meninggal dunia. Negara menaksir kerugian mencapai Rp1,349 triliun akibat lumpuhnya berbagai sektor perekonomian.

“Bencana sebesar itu seharusnya menjadi peringatan serius untuk mengevaluasi tata kelola ruang dan sumber daya alam,” ujarnya.

Pemerintah, katanya, perlu membenahi kebijakan yang memperbesar risiko bagi masyarakat. Tidak boleh hanya merespons darurat setelah ada kejadian.

Ancaman lain baru-baru ini terlihat dari kebakaran hutan dan lahan yang kembali melanda. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, periode 1 Januari hingga 14 Oktober 2026, total luas lahan terdampak mencapai 27.202,97 hektar.

Sementara data Nusantara Atlas memperkirakan sekitar 134.359 hektar hutan dan lahan di Kalsel terbakar sejak Januari hingga Oktober 2026.

M. Jeffry Raharja, Kepala Divisi Advokasi, Kampanye, Pendidikan dan Pengkaderan Walhi, Kalsel, menyampaikan dua tuntutan kepada pemerintah. Pertama, dahulukan kehidupan daripada keuntungan. Kedua, pemerintah harus menghargai dan mengakui hak-hak masyarakat hukum adat dalam kebijakan negara.

Menurut dia, masyarakat adat merupakan garda terdepan melindungi bumi dari krisis iklim dan berbagai krisis lainnya, termasuk krisis keanekaragaman hayati dan polusi. Namun, mereka yang selama ini menjaga alam justru menghadapi kerentanan akibat dampak krisis itu sendiri.

Dia juga menyoroti nasib petani, nelayan di wilayah pesisir, serta masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil. Mereka juga kelompok yang paling rentan terdampak perubahan iklim.

Karena itu, dia berhadap COP31 tidak sekadar jadi forum yang penuh janji, tapi benar-benar menjadi ruang refleksi atas satu dekade pelaksanaan Perjanjian Iklim Paris. Terlebih, Kalsel tahun ini mengalami kebakaran hutan dan lahan yang cukup parah.

“Kami berharap semua peserta forum di COP benar-benar memikirkan masa depan dan nasib bumi untuk generasi akan datang.”

Transisi energi kacau

Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), dalam perhelatan COP31 di Antalya, Turki, secara khusus menyoroti rencana perusahaan listrik negara yang akan menggunakan batu bara berkalori rendah pada 16 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Pengumuman itu, katanya, bertolak belakang dengan semangat pertemuan iklim dunia. Sebab, ketika negara-negara membahas komitmen peralihan menuju energi bersih, Indonesia justru berencana meningkatkan penggunaan batubara.

“Ini tuh kayak petir di siang bolong. Padahal lagi ada COP31 yang semuanya membahas komitmen iklim, masing-masing negara untuk beralih ke energi yang lebih bersih, mencegah karhutla, mencegah ekspansi dari batu bara yang bermasalah, yang kotor, yang bikin kerugian lingkungan, kerugian kesehatan,” ujarnya.

Dia bilang, penggunaan batubara berkalori rendah itu bisa mendorong kebutuhan fosil hingga 174 juta metrik ton pada 2027, baik untuk pembangkit di kawasan industri maupun milik perusahaan negara. Sehingga kebijakan ini justru berpotensi memperbesar emisi karbon.

Logikanya, semakin rendah kalori batubara yang digunakan, semakin tinggi emisi karbonnya. Ia juga berisiko memperpanjang usia operasional PLTU.

Dampaknya bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi kesehatan dan perekonomian masyarakat. Bhima memperkirakan kerugian kesehatan mencapai lebih dari Rp52 triliun per tahun. Selain itu, jika PLTU terus beroperasi dan tidak segera penisun, lebih dari 1 juta orang berpotensi kehilangan pekerjaan hingga 2050.

Dia menyayangkan pemerintah yang belum serius mendorong percepatan pensiun dini PLTU batubara. Padahal, teknologi energi terbarukan seperti panel surya semakin murah dan dapat menjadi alternatif pembangkit listrik pada masa yang akan datang.

“Harusnya ada komitmen untuk memensiunkan cepat PLTU batubara, gantilah dengan teknologi yang makin lama makin murah, yang namanya panel surya. Tapi ini justru pemerintah dan antara PLN, ini merugikan ekonomi jangka panjang tapi mereka enggak sadar juga.”

Dia juga mempertanyakan konsistensi kehadiran Indonesia dalam COP31 apabila kebijakan energi nasional masih mempertahankan ketergantungan terhadap energi fosil. Karena, ada korelasi dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan. Sebab, kerusakan hutan dengan penerbitan izin pertambangan akan memperpanjang persoalan lingkungan di Indonesia.

“Dan berapa banyak kebakaran hutan yang akan kita saksikan ke depan, karena setelah hutan terbakar, terbitlah izin-izin tambang.”

*****

Jelang COP31: Dorong Aksi Iklim Tanpa Pasar Karbon, Desak Pengakuan Hak Masyarakat Adat

See more