COP31: Delegasi Indonesia Getol Jual Karbon, Koalisi Pertanyakan Komitmen Lindungi Hutan

Pertemuan iklim negara-negara di dunia atau COP31 di Antalya, Turki, berlangsung ketika di Indonesia sedang alami berbagai bencana dari kebakaran hutan dan lahan sampai kebanjiran. Dalam pertemuan itu, Delegasi Indonesia sampaikan komitmen lindungi lingkungan, hutan, sampai niatan tak akan buka kawasan hutan untuk pertanian, maupun keinginan pengakuan hutan adat 1,4 juta hektar. Koalisi organisasi masyarakat sipil ragukan  pernyataan itu karena khawatir hanya bagus di pidato tetapi berpotensi sebatas janji semata bahkan berisiko di lapangan. Salah satu yang terlihat ketika pembukaan Paviliun Indonesia di COP31, pemerintah dan Delegasi Indonesia lebih fokus jualan  karbon.

Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim, dalam pidato di pertemuan COP31 menyatakan, rakyat Indonesia bergantung pada keamanan pangan, pasokan energi yang andal, pekerjaan, air bersih dan lingkungan yang aman.

“Kami tak akan memilih antara pembangunan dan perubahan iklim. Visi Presiden Prabowo Subianto jelas, kita harus memenuhi keduanya,” katanya.

Indonesia, katanya, berkomitmen meningkatkan petumbuhan ekonomi sembari memperkuat keamanan pangan dan energi, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan industri bernilai tinggi. Dia juga sebut, Indonesia mempercepat transisi energi bersih dan menigkatkan produktivitas lahan terdegradasi.

Selain itu, katanya, dalam mengejar kemandirian pangan, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak menggunakan kawasan hutan terutama, hutan primer.

Dalam pertemuan di sana, Hashim juga katakan kalau hutan itu pondasi penting. Bagi Indonesia, melindungi hutan berarti melindungi rakyat, melindungi air, dan memastikan keamanan pangan, serta ketahanan nasional.

Beda omongan, beda kebijakan

Pernyataan Hashim soal pemerintah tak akan memperluas pertanian ke kawasan hutan, terutama hutan primer, kata Yuyun Indradi, Direktur Eksekutif Trend Asia, bertentangan dengan kebijakan yang masih mendorong deforestasi.

Di Papua Selatan, misal, Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 591/2025 sudah mengubah peruntukan 486.939 hektar kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain (APL), termasuk 265.208 hektar hutan alam.

SK itu masih ada hingga kini, sedang pembukaan hutan untuk proyek strategis nasional pangan dan energi itu mencapai sekitar 40.000 hektar hingga awal Juli 2026.

Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif Nasional Walhi ingatkan, jangan membangun kedaulatan pangan dengan menghancurkan hutan dan menghilangkan sumber penghidupan masyarakat.

Dia bilang, komitmen Indonesia di COP31 tak boleh jadi retorika diplomasi iklim yang bertolak belakang dengan kebijakan pembangunan di dalam negeri.

“Pemerintah harus membuktikan pernyataannya dengan mencabut Kepmenhut 591 Tahun 2025, menghentikan deforestasi, pemulihan ekosistem, serta pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dan komunitas lokal,” kata  Boy.

Uli Arta Siagian, Koordinator Pengkampanye Eksekutif Walhi Nasional, menilai sikap pemerintah di COP31 tidak sensitif dan menutup mata terhadap situasi di dalam negeri. Berbagai bencana masih terjadi.

Walhi menemukan 446 titik panas berkepercayaan tinggi di 12 konsesi yang terkait proyek karbon sepanjang 1 Januari–14 September 2026. Hingga saat ini, asap masih mengepul dan di beberapa masih terbakar, seperti di Papua.

“Bukan hanya tidak punya sense of crisis, Pemerintah Indonesia semacam tidak tahu diri,” ucapnya.

Akibat karhutla itu, katanya, Indonesia juga kehilangan banyak sumber penyerap karbon hijau karena pohon-pohon terlahap api karhutla. Selain itu, emisi juga justru bertambah.

Selama empat bulan terakhir, karhutla diperkirakan melepaskan sekitar 300 juta ton emisi CO2, yang merupakan rekor tertinggi dalam dua dekade terakhir. Sebelum karhutla, Walhi juga mencatat hutan-hutan telah menggundul akibat berganti sawit, tambang, PSN, bahkan proyek yang berkaitan dengan transisi energi.

Walhi mencatat tambang nikel untuk baterai kendaraan listrik telah menghilangkan sekitar 193.830 hektar hutan alam pada 2001–2023. Selain itu, 740.260 hektar hutan alam berada di dalam izin aktif Hutan Tanaman Energi, yang menebang hutan alam untuk bahan bakar biomassa atas nama energi terbarukan.

Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) dalam rilis kepada media menilai pidato Indonesia di COP31 mengabaikan kepentingan rakyat dari agenda iklim nasional. Jangankan menyampaikan komitmen negara mencegah karhutla berulang dan makin masif, Hashim lebih memilih pamer angka puluhan ribu relawan yang turut mengatasi karhutla. Kondisi itu makin menunjukkan kegagalan negara dalam mengatasi karhutla. Belum lagi, El-Niño masih dia sebut sebagai biang kerok bencana yang sebenarnya ulah manusia ini.

Yuyun mengatakan, Hashim masih menyalahkan El-Niño atas karhutla tetapi mengabaikan kegagalan pencegahan dan penanganan yang membuat kebakaran masif ini.

El-Niño sudah BMKG prediksi sejak Maret 2026. Sayangnya, pemerintah bersikap pasif, mengabaikan peringatan ilmiah, bahkan memangkas anggaran mitigasi bencana pada 2025 dan 2026.

“Capaian perhutanan sosial yang dibanggakan Hashim pun menjadi sia-sia karena karhutla dibiarkan terjadi hingga merusak kehidupan jutaan warga akibat udara beracun dan melepaskan jutaan ton karbon ke atmosfer,” kata Yuyun, dalam siaran pers.

Yayasan PIKUL juga mengingatkan, komitmen membangun ketangguhan nasional tidak boleh berhenti pada ambisi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sektoral.

“Pidato pemerintah menyebut ketahanan pangan, air, kesehatan, dan pesisir, tetapi belum menjawab pertanyaan mendasar:, siapa yang menentukan prioritas  adaptasi, siapa yang memperoleh manfaat pembiayaan, dan siapa yang menanggung risiko pembangunan?” kata Torry Kuswardono, Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL, dalam rilis koalisi.

Dia bilang, adaptasi harus menjamin perlindungan hak dan ruang hidup masyarakat paling rentan, memperkuat kepemimpinan komunitas, serta didukung pembiayaan publik yang memadai dan dapat diakses langsung oleh masyarakat.

“Jangan sampai atas nama ketahanan dan pembangunan, masyarakat justru dipaksa menanggung risiko perubahan iklim dan konsekuensi dari pilihan pembangunan yang tidak mereka tentukan.”

Jualan karbon biru

Sebelumnya, dalam sambutan saat membuka Pavilion Indonesia, mengklaim Indonesia akan menjaga sumber daya karbon biru. Saat ini, katanya, pemerintah tengah memperkuat ekosistem pasar karbon.

“Kami berupaya memperkuat ekosistem pasar karbon Indonesia, termasuk Sistem Registri Nasional, serta pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025,” katanya.

Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) juga ikut menggaungkan perdagangan karbon di COP31. Dia bahkan blak-bakan menawarkan 30 proyek karbon yang bisa diakses melalui platform CarbonNEX.

Dia berdalih platform itu untuk memperluas akses pembiayaan iklim, sekaligus memastikan pelestarian lingkungan yang berdampak di tingkat tapak.

“Datanglah dengan pertanyaan, pulanglah dengan mitra,” ajak Jumhur kepada seluruh delegasi global dalam forum “High Integrity, Real Impact”.

Forum itu juga memfasilitasi 17 pengembang proyek karbon Indonesia untuk bertemu langsung dengan para pembeli, lembaga keuangan, korporasi, serta mitra pembangunan internasional.

Agung Budiono, Direktur Eksekutif Yayasan Cerah mendorong pemerintah kaji ulang mekanisme pasar karbon. Menurut dia, sumber daya karbon tak lagi relevan jadi andalan mengatasi krisis iklim. Apalagi, Indonesia masih bergantung pada energi kotor yang menyumbang emisi besar.

Cara itu, katanya, kontradiktif. Satu sisi, pemerintah mengklaim akan menjaga sumber daya karbon dan mengurangi emisi dengan melakukan transisi energi, saat yang sama, tidak menghentikan total (phase out) PLTU.

Menurut Uli, dari 3,44 juta hektar ekosistem mangrove Indonesia, sekitar 750.000 hektar rusak atau hilang. Data itu dia kutip dari keterangan Hanif Faisol, Menteri LH sebelumnya pada Oktober 2025. Di pesisir Tangerang saja, dari 1.603,79 hektar hutan mangrove lindung, kini hanya sekitar 500,55 hektar yang tersisa.

Dia juga mengungkapkan kerusakan itu datang dari proyek yang merupakan transisi energi dan pembangunan. Mangrove ditebang untuk kawasan smelter nikel, sementara pelabuhan, jalan, reklamasi, dan tambak terus mendesak ekosistem pesisir. Pemerintah belum menghentikan konversi itu, tetapi sudah menyiapkan pasarnya.

Adanya karbon biru, katanya, tidak berarti perusahaan minyak, gas, industri ekstraktif lain atau industri berat dapat mengklaim “net-zero” tanpa mengurangi emisi di sumbernya.

“Pesisir kita bukan gudang kredit. Selama mangrove masih ditebang untuk kegiatan pembanguan dan industri ekstraktif, mendagangkan karbon biru hanya memberi izin bagi pencemar untuk terus mencemari, sementara masyarakat pesisir kehilangan ruang hidupnya.”

Fikerman Saragih, Sekretaris Jenderal Kiara, khawatir pemerintah hanya ingin mengeruk keuntungan semata sedang  masyarakat pesisir dan pulau kecil justru akan jadi korban lagi.

Hal itu, katanya, bentuk komersialisasi ekosistem pesisir yang justru akan mengubah hubungan masyarakat dengan ruang kelolanya. Bahkan berpotensi merampas ruang-ruang konservasi masyarakat pesisir, tanpa adanya pengakuan dari negara.

Karena itu, dia menuntut pemerintah lebih dulu mengakui masyarakat pesisir yang selama ini memiliki pengetahuan dan mengelola wilayah pesisir, laut dan pulau kecil.

“Bahkan harus dilindungi haknya untuk menentukan konservasi berbasis masyarakat,” ujarnya.

Solusi iklim lewat perdagangan karbon biru ini selalu negara gembar-gemborkan. Seharusnya, pemerintah menempatkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai subjek/aktor utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan iklim.

⁠Hashim mengklaim akan melindungi hutan, memulihkan ekosistem, melestarikan biodiversitas, dan menjaga sumber daya karbon biru. Namun, praktik konservasi pemerintah selama ini problematik.

Fikermen katakan, konservasi yang pemerintah lakukan, termasuk di taman nasional, justru mengabaikan hak-hak masyarakat pesisir, termasuk nelayan.

“Contohnya di pesisir Manado di mana terjadi konflik ruang konservasi antara negara dengan masyarakat pesisir.”

Mengukur keberhasilan konservasi, tidak hanya berdasarkan luas kawasan yang ditetapkan atau dilindungi, tetapi harus mengukur jaminan hak dan akses masyarakat terhadap ruang kelola mereka dan partisipasi mereka dalam perumusan, penyusunan hingga pengambilan keputusan tentang konservasi.

Paradoks 

Dalam pidato di COP31 Hashim  juga menyampaikan soal pembangunan PLTS 100 Gigawatt. Pada peluncuran program ini Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto–kakak kandung Hashim–,  juga menyebut, PLTS 100 Gigawatt akan mencakup dieselisasi, elektrifikasi perdesaan dan desa produktif, penguatan jaringan listrik, hingga penyediaan energi untuk kawasan industri. Aruki mengingatkan, penting  mengawal ambisi ini dengan regulasi agar benar-benar terlaksana.

Sisilia Nurmala Dewi, Country Manager 350.org Indonesia mengatakan, target itu tak akan terealisasi selama pemerintah masih melindungi batubara dan gas. Transisi energi tanpa komitmen menghentikan energi fosil secara bertahap, katanya,  sama saja mengabaikan akar krisis iklim.

“Dalam pidatonya, Hashim sama sekali tidak menyinggung energi fosil. Ini bukan kebetulan, Hashim mengaku 34 tahun berbisnis migas. Kita tidak bisa menggantungkan solusi krisis iklim pada orang yang punya kepentingan di industri penyebab krisis itu sendiri,” kata Sisil.

Senada dengan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Lasma Natalia H Panjaitan, Direktur Eksekutif ICEL, mendesak penetapan target lebih ambisius dan percepatan pengurangan emisi mengingat waktu membatasi kenaikan suhu global makin terbatas.

Laporan Climate Action Tracker, aksi iklim Indonesia masih tergolong sangat tidak memadai. Indonesia masih bergantung energi fosil melalui kerangka regulasi dan kebijakan fiskal.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik masih membuka ruang bagi pengembangan PLTU untuk kebutuhan sendiri (captive power plant). Pemerintah juga masih mengalokasikan subsidi dan dukungan fiskal besar bagi energi fosil.

“Berbagai kebijakan itu berpotensi menimbulkan fossil lock in dan menunjukkan komitmen transisi energi belum sepenuhnya diterjemahkan dalam langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil.”

Agung mengatakan, pemerintah memang menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 GWp pada 2029 untuk mempercepat transisi energi tetapi  industri nikel terus bergantung pada PLTU batubara captive untuk memenuhi kebutuhan listriknya.

PLTU captive bukan proyek bersih. Operasinya kerap menimbulkan masalah ekologi. Cerah mencatat sumber energi ini memasok listrik langsung ke pabrik dan kawasan industri, termasuk smelter nikel.

Kapasitas yang sudah beroperasi mencapai 19,3 GW dan berpotensi melampaui 31 GW. Jika tidak diredam, ekspansi PLTU captive dapat mengunci industri pada ketergantungan batu bara sekalipun kapasitas energi terbarukan terus bertambah.

Dia mendesak pemerintah segera menghentikan proyek pembangkit listrik berbahan bakar batubara. Juga, harus mampu mengubah komitmen iklim menjadi langkah nyata bagi industri yang lebih bersih dan memastikan manfaat yang berkeadilan bagi rakyat.

“Cara paling jitu dan efektif memangkas emisi melalui sektor energi adalah melalui pengembangan energi terbarukan.”

Bagi ARUKI krisis iklim tidak akan bisa selesai ketika Hashim hanya menyebutkan janji pertumbuhan ekonomi, perdagangan karbon, energi bersih,  maupun proyek-proyek hijau yang tetap mempertahankan pola eksploitasi alam.

Keadilan iklim, sebut Aruki, menuntut perubahan mendasar dalam arah pembangunan, yakni menghentikan ekspansi industri ekstraktif, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, menjamin pemulihan ekosistem, serta mengakui dan melindungi rakyat, termasuk subjek rentan.

“Rakyat bukan pihak yang harus dibuat tangguh menghadapi krisis seperti klaim pemerintah, melainkan pemegang kuasa dan hak yang harus dilibatkan secara bermakna dalam menentukan masa depan iklim dan komunitasnya,”

 

*****

Jelang COP31: Dorong Aksi Iklim Tanpa Pasar Karbon, Desak Pengakuan Hak Masyarakat Adat

See more