Korupsi Dana BNPB di Tengah Bencana, Desak KPK Usut Tuntas

 

Ketika kebakaran hutan dan lahan tengah membara di berbagai daerah di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan korupsi di lingkungan BNPB 13 Oktober lalu. Berbagai kalangan desak KPK usut tuntas menjangkau seluruh rantai pengambilan keputusan.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka terkait dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai (DSP) kebencanaan.

Kelima tersangka yakni, Bima Setiawan (BMS) juga adik dari eks Kepala BNPB Suharyanto selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB, Richard Erlangga (RIC) sebagai Tenaga Ahli Kepala BNPB, dan Gabriel Purwaka Sigit (GPS) merupakan Pejabat Pembuat Komitmen atau Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.

Kemudian, Gery Prasetiawan (GER), Direktur PT Trans Lintas Selaras dari swasta, serta Syifa Nrika Ghifarian (SNG) juga swasta.

KPK menduga terdapat pengondisian pengadaan yang melibatkan pejabat dan swasta untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan memanfaatkan banjir di Aceh dan Sumatera hingga karhutla di Kalimantan dan Papua.

Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, mengatakan,  penyidik masih mendalami dugaan pengondisian sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.

Pendalaman melalui pemeriksaan dokumen pengadaan, barang bukti elektronik, serta sejumlah barang yang disita selama proses penggeledahan.

Pasca perkara naik ke tahap penyidikan, KPK lakukan penggeledahan di delapan titik lokasi di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi.

Lokasi itu mencakup rumah para tersangka, Kantor BNPB, serta sejumlah tempat lain yang diduga berkaitan dengan perkara.

Dalam rangkaian penggeledahan itu, penyidik menyita dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, sejumlah uang tunai Rp3,35 miliar, emas, aset kripto Rp1,1 miliar dan mata uang asing serta empat kendaraan. Tiga bermerek AION, BYD atau Atto 3 Superior dan BMW dari hasil penggeledahan di rumah BMS. Satu BMW milik RIC.

KPK akan analisis barang bukti untuk memperkuat pembuktian dugaan penyimpangan dalam pengadaan di lingkungan BNPB.

Budi katakan, penyidik menemukan indikasi sejumlah proyek pengadaan untuk menangkan pihak tertentu.

Salah satu,  dugaan keterkaitan perusahaan dengan BMS, termasuk hubungan kepemilikan atau afiliasi melalui komisaris perusahaan yang merupakan istri dari BMS, Sri Endang.

“Ada dugaan beberapa proyek diplotting untuk dimenangkan pihak-pihak tertentu,” ungkap Budi kepada wartawan,   penghujung Oktober lalu.

Menurut dia, temuan itu menjadi bagian dari pendalaman penyidik, terutama mengungkap dugaan konflik kepentingan dan suap yang melibatkan swasta dengan oknum di BNPB.

KPK masih menganalisis dokumen dan barang bukti elektronik untuk mengonfirmasi dugaan itu.

Pengadaan dalam penyidikan berkaitan dengan kebutuhan penanganan keadaan darurat dan penanggulangan bencana hidrometeorologi.

Barang-barang itu antara lain tenda, selimut, dan perlengkapan bagi pengungsi, alat pompa air, serta perahu karet. Pengadaan untuk penanganan karhutla juga termasuk dalam lingkup perkara yang didalami.

“Ini berkaitan dengan sejumlah pengadaan barang dan jasa oleh BNPB untuk tanggap darurat ataupun penanggulangan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kemudian karhutla juga.”

Selanjutnya, KPK akan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait untuk mengklarifikasi temuan dalam penggeledahan. Juga menjelaskan keterkaitan barang bukti dengan dugaan penyimpangan pengadaan.

“Pemeriksaan itu untuk mengungkap mekanisme pengadaan, pihak yang diduga mengatur pemenang proyek, serta kemungkinan aliran keuntungan dalam perkara ini,” kata Budi.

Keterlibatan anggota TNI?

Teranyar, KPK juga mengungkap dugaan keterlibatan dua prajurit TNI aktif dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai kebencanaan di lingkungan BNPB.

Budi mengatakan, lembaganya sudah mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada 20 Oktober lalu.

Surat itu memuat konstruksi perkara, termasuk dugaan keterlibatan anggota TNI dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.

“Sejauh ini yang kami sampaikan ada dua oknum TNI aktif di dalam konstruksi perkara tersebut,” kata Budi.

KPK juga menyampaikan informasi mengenai dugaan benturan kepentingan dan praktik suap dalam perkara itu. KPK berharap,  TNI menindaklanjuti informasi itu melalui proses hukum di Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

Lembaga anti korupsi pun belum mengungkap identitas maupun peran kedua prajurit itu secara terperinci karena proses masih berjalan.

Wana Alamsyah,  Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), menilai,  kasus korupsi dana bencana itu memperlihatkan persoalan serius dalam tata kelola pengadaan di lingkungan BNPB.

Menurut dia, perlu periksa tiga titik rawan korupsi, yakni,  manipulasi kebutuhan dan anggaran, pengaturan penyedia barang dan jasa, serta manipulasi pertanggungjawaban.

Dia juga menyoroti dugaan kelemahan pengawasan internal BNPB. Keterlibatan orang-orang dekat pimpinan dalam perkara pengadaan, jika terbukti, semestinya menjadi perhatian serius bagi inspektorat sebagai aparat pengawas internal.

“Jangan sampai pengawasan internal hanya berani memeriksa bawahan, tetapi tidak berdaya menghadapi orang dekat pimpinan,” kata Wana.

Dia menilai, korupsi dana bencana tak semata soal kerugian keuangan negara. Praktik itu juga berisiko merampas hak korban dalam memperoleh bantuan dan perlindungan ketika mereka berada dalam situasi paling rentan.

“Ketika masyarakat kehilangan rumah, mata pencaharian, bahkan anggota keluarga akibat bencana, anggaran kebencanaan mestinya menjadi instrumen mempercepat pertolongan dan pemulihan.”

Penyelewengan anggaran, katanya,  justru berisiko mengurangi jumlah maupun kualitas bantuan hingga memperlambat penanganan.

Pandangan serupa Indira Hapsari, Koordinator Forum Loka Nusa, sampaikan, Menurut dia, dugaan korupsi dana kebencanaan tak boleh hanya sebagai persoalan administrasi atau kerugian keuangan negara.

“Dana tersebut memiliki mandat melindungi keselamatan dan memenuhi hak masyarakat terdampak.”

Ironi di tengah karhutla

Dugaan korupsi yang menyeret BNPB menjadi ironi di tengah situasi karhutla. Karhutla juga menyebabkan asap beracun.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 277.075 kasus infeksi saluran pernapasan (ISPA) secara kumulatif di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak karhutla per 12 Oktober 2026. Dari jumlah itu, 62.400 kasus atau 22,5% menimpa anak 0-5 tahun.

Berdasarkan pemantauan data Kementerian Kehutanan melalui sistem SiPongi, per 19 Oktober 2026, tercatat 487 titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) secara nasional.

Asap karhutla bahkan melintasi batas negara dan mengganggu kualitas udara di negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.

Masih berdasar data SiPongi Kemenhut mencatat 202.004,30 hektar lahan terbakar sepanjang Januari–Juli 2026, naik 695 dari periode sama 2025.

Hingga kini, karhutla dan asapnya belum benar-benar hilang dari kehidupan warga.

Indira mendesak, penanganan karhutla tak boleh terus terjebak dalam siklus yang berulang.

Ketika kebakaran terjadi, lalu pemadaman, dan masyarakat menanggung asap dan berbagai kerugian. Setelah itu, persoalan serupa kembali muncul tahun berikutnya.

Proses hukum terhadap dugaan korupsi, katanya,  harus berjalan tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Penanganan karhutla, layanan kesehatan, perlindungan kelompok yang menghadapi risiko besar, serta pemulihan mata pencaharian harus tetap berjalan dengan dukungan anggaran dan pengawasan yang memadai.

“Proses hukum harus berjalan, tetapi pelayanan kepada masyarakat tak boleh ikut terganggu.”

Usut tuntas korupsi

ICW mendesak,  KPK tidak membatasi penyidikan hanya pada pejabat pembuat komitmen (PPK) dan penyedia barang atau jasa.

Wana biang, pengusutan harus menjangkau seluruh rantai pengambilan keputusan, termasuk pejabat yang memberikan persetujuan dan pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari pengadaan itu.

Dia mendorong,  KPK memeriksa direktur, deputi terkait, hingga mantan Kepala BNPB Suharyanto, sepanjang relevan dengan pembuktian perkara.

Dugaan keterlibatan keluarga atau orang dekat pimpinan juga perlu ada penelusuran sebagai pintu masuk untuk ungkap kemungkinan perdagangan pengaruh dan konflik kepentingan.

KPK, perlu menelusuri siapa yang mengatur pengadaan, memberikan persetujuan sampai menikmati keuntungan dari proses itu.

Pergantian kepala lembaga tak boleh menghapus kewajiban mempertanggungjawabkan dugaan pelanggaran hukum.

Meski demikian, Wana menekankan, dugaan keterlibatan setiap pihak harus dibuktikan melalui proses hukum.

Pemeriksaan terhadap pejabat maupun pihak yang memiliki hubungan dekat dengan pimpinan perlu untuk mengungkap perkara secara menyeluruh, bukan menyimpulkan kesalahan sebelum ada pembuktian.

Benahi tata kelola dana bencana

Selain penegakan hukum, kata Indira, pemerintah juga perlu membenahi tata kelola pengadaan dan penggunaan DSP melalui keterbukaan informasi, dan penguatan audit dan pengawasan. Juga, mekanisme pengaduan yang aman dan mudah terakses organisasi masyarakat sipil maupun warga terdampak.

“Tata kelola DSP harus transparan, keterbukaan informasi itu perlu untuk menghindari penyelewengan,” katanya.

BNPB, katanya,  perlu membenahi sistem pengawasan dan tata kelola penggunaan DSP agar korupsi serupa tak berulang.

Wana mengajukan,  empat langkah yang perlu BNPB lakukan. Pertama, membuka data anggaran, kontrak, penyedia, dan realisasi DSP agar penggunaan dana dapat terawasi publik.

Kedua, memperkuat independensi Inspektorat hingga mampu mengawasi seluruh jajaran, termasuk pimpinan dan orang-orang dekatnya.

Ketiga, memperjelas prosedur dan tanggung jawab setiap pejabat dalam penggunaan DSP. Keempat, wajib pengungkapan hubungan keluarga dan bisnis yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sekaligus mencegah pihak yang memiliki konflik kepentingan terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengadaan.

Pembenahan itu penting karena penggunaan anggaran kebencanaan perlu kecepatan sekaligus akuntabilitas.

Situasi darurat tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan pengawasan, transparansi, dan pertanggungjawaban penggunaan uang negara.

 

*****

 

 

Gelagapan Tangani Karhutla, Pemerintah Malah Kambinghitamkan Tradisi Masyarakat Adat?

See more