- Sebagian besar wilayah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan, selama sepekan terakhir diguyur hujan. Puluhan titik api padam. Sebagian wilayah bebas kabut asap. Tapi, masyarakatnya masih mengalami kesusahan.
- Kondisi kesusahan atau kesulitan masyarakat Sumatera Selatan karena getah dari kebun karet belum maksimal, hasil pertanian dan perikanan minim, serta kondisi kesehatan yang tidak baik.
- Masyarakat mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah, mulai pangan hingga pupuk.
- Pemerintah harus memastikan masyarakat yang terdampak karhutla memperoleh perlindungan kesehatan, pemulihan ekonomi, perlindungan sosial, serta keadilan atas kerugian yang mereka alami.
Sebagian besar wilayah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan, selama sepekan terakhir diguyur hujan. Puluhan titik api padam. Sebagian wilayah bebas kabut asap. Apakah masyarakat yang berada di sekitar titik karhutla hidupnya sudah membaik?
“Kondisinya masih sulit. Ekonomi belum membaik. Getah karet belum banyak dihasilkan, sebab dedaunan pohonnya masih muda, setelah banyak yang rontok karena kemarau, asap, dan terbakar,” kata Sumantri, seorang peneliti rawa gambut dan pendamping demplot revegetasi di Desa Perigi Talangnangka, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Senin (9/11/26).
“Mereka yang berkebun sawit, juga mengalami kesulitan ekonomi. Banyak pohon yang ngetrak karena kemarau dan terbakar,” lanjutnya. Ngetrak adalah kondisi pohon sawit yang berhenti berbuah atau buahnya sedikit.
Selain itu, sebagian titik api masih muncul di lahan gambut. Titik api tersebut belum padam kemungkinan karena permukaan air tanah masih rendah. Masih dibutuhkan beberapa kali hujan sehingga titik api tersebut padam.
“Tapi kondisi titik api tidak separah bulan lalu. Saat ini sebagian besar warga tengah bersiap menanam padi dan jagung, yang sawah dan kebunnya berada di wilayah gambut,” jelas Sumantri.
Penanaman padi dan jagung di lahan gambut, mulai dilakukan masyarakat Desa Perigi Talangnangka sejak 2023.
“Kabar baiknya, air sumur mulai terisi, sehingga warga tidak lagi membeli air,” katanya.
Desa Perigi Talangnangka berbatasan dengan kawasan Suaka Margasatwa (SM) Padang Sugihan Sebokor. Wilayah perbatasannya berupa rawa gambut seluas sekitar 7.000 hektar, yang hampir setiap musim kemarau mengalami kebakaran.
Kondisi serupa dirasakan masyarakat di Tempirai, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), yang 2026 ini juga mengalami kebakaran di lahan gambut.
“Kabut asap berlalu, hidup kami masih susah. Banyak warga sakit, seperti demam dan batuk. Dari sesak napas karena kabut, tiba-tiba hujan turun berulang, yang menyebabkan suhu udara mendadak turun, terutama di malam dan subuh hari,” kata Sadikin, warga Tempirai, Minggu (8/11/26).
“Ekonomi masih sulit, sebab getah masih sedikit hasilnya. Bahkan, hujan deras membuat karet yang disadap rusak. Sementara ikan sudah sulit didapat, menunggu dua atau tiga bulan lagi baru ada ikan,” jelasnya.
“Yang melegakan, kami tidak lagi krisis air,” ujarnya.
Rian Syaputra, Kepala Desa Menang, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten OKI, mengaku kondisi masyarakatnya masih banyak yang mengalami kesulitan meskipun hujan sudah memadamkan sejumlah titik api.
“Getah karet masih belum baik hasilnya. Bahkan, masih ada pohon yang belum dapat disadap. Sementara ikan, belum banyak didapatkan lagi. Perubahaan musim ini banyak yang sakit, bisa saja penyebabnya akibat racun asap kebakaran lahan,” katanya, Selasa (10/11/26).
“Tapi pasar tradisional mulai ramai. Tidak seperti saat musim kemarau lalu, pasar tidak terlalu ramai. Ini artinya, aktivitas ekonomi mulai berjalan lagi, meskipun kondisinya belum baik.”
Pedamaran merupakan daerah di Kabupaten OKI yang menjadi langganan kebakaran di lahan gambut. Banyak gambut di wilayah ini dijadikan perkebunan sawit.
Hingga 28 Oktober 2026, berdasarkan data HaKI (Hutan Kita Institute), luas karhutla di Sumatera Selatan mencapai 392.004,74 hektar. Seluas 254.262,50 hektar berada di lahan gambut, dan seluas 137.742,24 hektar di lahan mineral.
Lima kabupaten yang mengalami karhutla terluas adalah Kabupaten OKI (201.529,89 hektar), Kabupaten Banyuasin (102.030,42 hektar), Kabupaten Musi Banyuasin (42.422,79 hektar), Kabupaten Muara Enim (16.345,56 hektar), dan Kabupaten Ogan Ilir (9.486,17 hektar).
Perhatian
Sumantri berharap pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan.
“Mungkin bantuan berupa pupuk, herbisida dan insektisida, yang gunanya meningkatkan hasil pertanian, sehingga sumber pangan dan ekonomi tidak terancam beberapa bulan ke depan.”
Apalagi, saat ini harga bahan pokok seperti gula dan minyak goreng, terus naik. “Sementara, daya beli semuanya bergantung pada hasil pertanian dan perkebunan,” ujarnya.
“Kami sangat membutuhkan bantuan berupa bahan kebutuhan pokok dan obat-obatan untuk meningkatkan kesehatan kami,” kata Sadikin.
Rian Syaputra berharap, pemerintah membantu semua kesulitan, termasuk masalah kesehatan, yang dialami masyarakat pascakemarau yang disertai bencana kabut asap.
“Kemarau beserta kebakaran hutan dan lahan ini dampaknya luar biasa bagi masyarakat.”
Melindungi, memulihkan, dan membangun
Pascakarhutla, pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada pemadaman api, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan.
“Pemerintah harus memastikan masyarakat yang terdampak memperoleh perlindungan kesehatan, pemulihan ekonomi, perlindungan sosial, serta keadilan atas kerugian yang mereka alami. Sebagai keadilan, masyarakat terdampak tidak boleh dibiarkan menanggung seluruh kerugian akibat karhutla,” kata Adios dari HaKI, Selasa (10/11/26).
Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan gambut, sering menjadi kelompok paling rentan. Mereka menghadapi gangguan kesehatan akibat asap, kehilangan mata pencaharian, kebun dan lahan pertanian rusak, terganggunya aktivitas pendidikan, serta menurunnya pendapatan rumah tangga. Bahkan, ketika api telah padam, dampak karhutla terhadap kehidupan masyarakat masih dapat berlangsung dalam waktu panjang.
“Pemerintah perlu membangun pendekatan pemulihan pascakarhutla yang terintegrasi. Tidak hanya merehabilitasi lingkungan, tetapi juga memberikan pelayanan kesehatan, memberikan bantuan sosial, memulihkan ekonomi produktif, dan mendampingi masyarakat. Bantuan harus diberikan tepat sasaran, berdasarkan pendataan kerugian yang transparan dan melibatkan masyarakat terdampak.”
Selain itu, pemerintah perlu memberikan dukungan bagi pemulihan lahan produktif, pertanian, perkebunan rakyat, peternakan, dan usaha masyarakat.
Di sisi lain, masyarakat harus ditempatkan sebagai aktor utama dalam pemulihan, bukan sekadar penerima bantuan. Penguatan Masyarakat Peduli Api, kelompok tani, dan kelembagaan desa menjadi penting agar masyarakat memiliki kapasitas, akses sumber daya, dan peran nyata dalam menjaga ekosistem serta mencegah kebakaran berulang.
Khusus kawasan gambut, pemulihan harus dilakukan berbasis kesatuan hidrologis gambut (KHG), karena persoalan tata air, degradasi gambut, dan kebakaran tidak mengenal batas administrasi desa maupun kabupaten. Pemerintah perlu mengintegrasikan pemulihan pascakarhutla dengan perencanaan pembangunan daerah dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Pemulihan pascakarhutla harus menjadi momentum untuk membangun ketahanan masyarakat dan ekosistem bersamaan. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari luas lahan yang direhabilitasi, tetapi juga dari pulihnya kesehatan masyarakat, meningkatnya pendapatan rumah tangga, terjaganya ekosistem gambut, dan menurunnya risiko kebakaran berulang.”
Jangan sampai ketika api telah padam, masyarakat justru dibiarkan menghadapi dampak sosial, kesehatan, dan ekonomi sendirian.
*****
Mengapa Hutan Jongot di Sumatera Selatan Selamat dari Karhutla?