Kriminalisasi Terus Hantui Warga Rempang

Konflik agraria di Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) tak kunjung usai. Terbaru, lima warga kembali alami kriminalisasi karena memasuki area proyek pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih tanpa izin di Kampung Kalat Pantai Melayu. Mereka kena tudingan melanggar Pasal 257 dan 353 KUHP tentang memasuki lahan atau rumah tanpa izin dan menghalangi aparat atau pejabat berwenanang.

Belum lama ini, bersama Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang, warga mengadukan persoalan itu  ke sejumlah lembaga di Jakarta. Mulai dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komnas Perempuan, Ombudsman, hingga Kementerian ATR/BPN.

Dalam keterangan tertulis yang Mongabay terima, Kompolnas menjanjikan berkoordinasi kepada Polda Kepri terkait pelaporan itu. Begitu juga dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan berjanji untuk menindaklanjuti kasus ini.

Tekan perjuangan warga

Mala Silviani, perwakilan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang juga anggota Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang menilai, pelaporan terhadap warga itu sebagai bentuk kriminalisasi. Tujuannya, menekan keberanian dan kegigihan masyarakat dalam mempertahankan ruang hidupnya.

Dia berharap Komnas HAM memberi atensi khusus terhadap persoalan ini. Pelaporan itu, katanya, tak lebih sebagai bentuk intimidasi dan upaya menakut-nakuti masyarakat yang sedang mempertahankan hak atas tanahnya sendiri. “Nuansa pemidanaan dengan itikad jahat terhadap warga Rempang ini sangat terasa,” katanya.

Warga juga meminta perlindungan dari  pegawai BP Batam kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).  Warga juga meminta agar Komnas HAM merekomendasikan Polda Kepri segera menghentikan kasus itu.

Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menjadi instansi terakhir yang warga Rempang datangi. Kedatangan mereka kesini untuk mengetahui lebih detail proses penetapan hak pengelolaan lahan (HPL) yang warga nilai sepihak oleh BP Batam.

Astrid Wianggi Dewi, dari Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, klaim bila penetapan HPL itu sudah  melalui tahapan clear and clean.

Untuk membuka informasi bagaimana proses itu berlangsung, dia pun meminta warga dan tim solidaritas mengajukan surat ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) karena termasuk informasi yang dikecualikan.

Tak menolak pembangunan, tapi..

Dina Reski, Koordinator Program Walhi Riau yang juga anggota tim solidaritas menilai pembukaan Sekolah Terintegrasi Merah Putih sebagai modus baru untuk mengambil lahan masyarakat secara perlahan. Dia pun menyebut, kriminalisasi lima warga Rempang  merupakan bentuk pembungkaman gerakan masyarakat.

“Kami sangat mengecam tindakan serampangan  BP Batam. Dengan berbagai intimidasi dan kriminalisasi yang dilakukan, tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk tetap berjuang dalam mempertahankan hak atas tanah mereka. Segala proses yang terjadi di lapangan merupakan pembungkaman demokrasi yang melanggar hak asasi manusia,” kata Dina.

Teo Reffelsen, Manajer Hukum dan Pembelaan Walhi Nasional mendesak pemerintah mengevaluasi penetapan HPL di Rempang karena tak relevan. “Pulau Rempang sudah ditempati oleh masyarakat sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu, jauh sebelum Indonesia merdeka,” katanya.

Pemerintah, seharusnya memberikan pengakuan dan melindungi masyarakat adat dan tempatan Rempang terlebih dahulu sebelum memutuskan penetapan HPL kepada pihak lain.

“Adanya pengakuan sepihak HPL di Kampung Pantai Melayu, tidak menutup kemungkinan akan ada lagi kasus serupa di kampung-kampung tua lainnya,” ujar Teo.

Wilton Amos Panggabean, Pengacara Publik YLBHI-LBH Pekanbaru, menyampaikan, konflik agraria di Rempang, menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi masyarakat adat. Selain itu, pelaporan polisi oleh BP Batam kepada warga merupakan bentuk nyata kriminalisasi.

Menurut dia, sebagai warga negara, masyarakat Rempang berhak mendapat kepastian dan legalitas atas tanah adat yang hingga ini menjadi objek konflik agraria. Wilton pun mendesak negara, dalam hal ini BP Batam melibatkan partisipasi warga secara bermakna dalam setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dia juga pemerintah menghentikan segala bentuk intimidasi atas berbagai upaya yang dilakukan warga.  “Rempang bukan sekadar nama dalam peta, bukan sekadar tanah dan batas.”

Konflik yang tak kunjung usai

Miswadi, warga Rempang mendesak pemerintah segera mencari solusi atas konflik agraria yang tak berkesudahan di Rempang. Warga, katanya, tak pernah menolak gagasan pembangunan oleh pemerintah tetapi, mereka menolak jika kebijakan itu berujung pada pengusiran warga.

Felisia Sopia, dari Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (Amar-GB) ungkapkan hal serupa. Warga sebenarnya tidak menolak pendidikan atau pembangunan sekolah tetapi mintaa saat memulai pembangunan, status lahan selesaikan terlebih dulu.

“Seharusnya diselesaikan dulu dengan pemilik lahan, tidak main bangun saja,” katanya.

BP Batam menyatakan pembangunan sekolah terintegrasi berada di atas lahan HPL BP Batam seluas 18,5 hektar. BP Batam menyebut telah membuka ruang bagi warga yang mengklaim sebagian lahan untuk menyerahkan dokumen agar dilakukan verifikasi.

“Jika terdapat hak yang diakui sesuai ketentuan hukum, pemerintah menyatakan penyelesaiannya akan mengikuti aturan yang berlaku,” kata pejabat BP Batam.

Ombudsman menilai, konflik agraria di Rempang juga berkaitan dengan maladministrasi dalam aspek perencanaan, pertanahan serta penanganan keberatan warga. Temuan itu menunjukkan,  persoalan Rempang bukan hanya persoalan komunikasi antar warga dan pemerintah, tetapi juga tata kelola pembangunan dan pertanahan yang memang menyisakan persoalan.

 

*****

 

Konflik Lahan Tak Kunjung Usai di Rempang

See more