Para Perempuan Terdampak Pembangunan Menanti Keputusan Adil Uji Materi UU Cipta Kerja

Solidaritas Perempuan bersama para perempuan akar rumput ajukan judicial review (uji materi) UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi Agustus lalu. Hingga November ini sudah memasuki beberapa kali persidangan. Mereka menanti keputusan adil para hakim Mahkamah Konstitusi.  Sebelumnya, berbagai organisasi masyarakat sipil sudah ajukan UU Cipta Kerja yang dikenal dengan omnibus law ini.

Pada sidang sebelumnya,  sempat beberapa kali alami penundaan atas permintaan pemerintah.Andriyeni, Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, mengatakan, penundaan pemerintah memperlihatkan ketidakseriusan negara dalam merespons persoalan ketidakadilan sistematis yang perempuan alami.

“Akibatnya, akses perempuan-perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan buruh, dan kelompok rentan lainnya terhadap keadilan harus tertunda, sementara perampasan ruang hidup mereka terus berlangsung,” katanya, dalam rilis kepada media, belum lama ini.

Empat perempuan ajukan uji materi ke MK ini mewakili perempuan-perempuan yang selama ini menghadapi dampak kebijakan pembangunan yang terfasilitasi UU Cipta Kerja.

Mereka adalah perempuan adat Poco Leok,  menghadapi ancaman kehilangan tanah dan ruang hidup akibat proyek geothermal. Perempuan nelayan Makassar mengalami penyempitan wilayah tangkap dan hilangnya akses terhadap sumber penghidupan akibat proyek Makassar New Port.

Kemudian, perempuan petani Poso menghadapi pencemaran sungai, kerusakan lahan, dan kehilangan ruang hidup karena proyek energi. Kemudian, perempuan adat Watutau hadapi  ancaman kehilangan tanah dan sumber penghidupan karena kebijakan bank tanah.

Sidang sebelumnya

Pada sidang sebelumnya sudah berlangsung pula pemeriksaan ahli dan saksi fakta para pemohon. Hadir sebagai ahli yaitu Ahli Hukum Tata Negara dari STH Jentera Bivitri Susanti dan Ahli Antropologi dari Universitas Indonesia Suraya Abdulwahab Afiff. Saksi fakta hadir perempuan adat dari Watutau dan Poco Leok.

Amnesty Amalia Utami,  salah satu kuasa hukum Koalisi Advokat Feminis, mengatakan,  ada lima pasal yang jadi objek gugatan para pemohon yaitu Pasal 17A, Pasal 26, Pasal 88, Pasal 10, dan Pasal 126 ayat (1) Lampiran UU Cipta Kerja.

Pasal-pasal itu terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), bank tanah, dan strict liability.

“Kita menuntut setiap pembangunan itu bertanggung jawab secara penuh terhadap masyarakat yang terdampak,” katanya.

Dia bilang, hakim sempat meminta ada beberapa perubahan terhadap permohonan perkara dengan nomor 307/PUU-XXIV/2026.

“Hakim meminta agar poin-poin pembukaan kita itu lebih jelas,” katanya.

Ada beberapa perubahan, namun yang paling utama soal penambahan penjelasan kelompok rentan dalam kerangka umum permohonan yang merujuk UU Hak Asasi Manusia.  Perubahan lain, berupa penajaman frasa-frasa dalam permohonan.

Dalam pengajuan ini, katanya, meski ada penekanan pada kelompok perempuan, tetapi tidak mengabaikan hak-hak maupun kekhususan kelompok rentan lain.

Armayanti Sanusi, Ketua Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan, mengatakan,  permohonan ini mereka ajukan karena UU Cipta Kerja merugikan hak konstitusional perempuan.

“Misalnya,  pada keterlibatan partisipasi bermakna, perempuan sering kali diabaikan dalam proses pengambilan keputusan, seperti pada proyek strategis nasional dan juga proyek-proyek strategis lainnya,” katanya.

Sejak pengesahan pada Maret 2023, UU Cipta Kerja telah berulang kali diuji di Mahkamah Konstitusi. Menurut Amnesty,  permohonan yang mereka ajukan berbeda dari sebelumnya.

“Di sini kita menyoroti soal partisipasi dan pengetahuan perempuannya.”

Terdampak pembangunan

Sofianty dari Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso mengatakan,  pembangunan tak melibatkan perempuan secara bermakna dan tak berkeadilan lingkungan adalah pembangunan yang buruk.

“Itu pembangunan yang merampas ruang hidup perempuan,” katanya.

Solidaritas Perempuan Poso, kata Sofi, mendampingi perempuan di Desa Sulewana dan desa-desa sekitar yang terdampak proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Poso Energy.

Proyek ini menghilangkan sumber air bersih dan merusak rumah serta kebun warga.  Hilangnya sumber air bersih membuat perempuan, harus membeli air yang menambah pengeluaran keluarga. Sementara bagi yang tidak membeli air bersih, harus mengambil di gunung.

“Ngambilnya pakai jerigen, kurang lebih bisa sampai 10 kilo[meter] jalan kaki dan dilakukan setiap hari,” kata Sofi.

Sebagian perempuan berusaha membeli air galon untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Sofi mengatakan, mereka mengidentifikasi ada 29 rumah yang mengalami kerusakan sejak 2018.

Untuk kebun-kebun di pinggir sungai,  kata Sofi,  sudah ada beberapa yang mulai turun tanahnya. “Tanah kebun itu kayak terbelah-belah. Kalau kita salah injak, kaki kita jeblos,” katanya, seraya bilang,  beberapa orang sudah tinggalkan kebunnya.

Berbagai masalah itu, katanya, menyebabkan tekanan psikologis pada para perempuan dan membuat mereka hadapi pilihan-pilihan sulit.

“Tapi dia tetap harus lakukan seperti itu karena tidak ada solusi untuk pindah dan juga tidak memiliki modal untuk membeli rumah di tempat lain,” kata Sofi.

Warga sudah suarakan persoalan ini kepada pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi, bahkan nasional, termasuk lembaga negara seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

“Namun sampai saat ini kami mesti terus berjuang karena belum ada solusi konkret daripada pemerintah.”

Protes terbaru Aliansi Masyarakat Sulewana lakukan akhir Agustus lalu. Ratusan orang menghadiri aksi itu, terdiri dari pemerintah desa, BPD, tokoh agama, serta unsur perempuan dan masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan (SP) Sintuwu Raya Poso.

Di Poco Leok, perempuan juga berada di garis depan menolak proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).

“Kami tidak mau ruang hidup kami rusak. Masyarakat Poco Leok itu masyarakat adat. Itu tanah leluhur kami yang akan kami wariskan lagi [pada generasi selanjutnya],” kata Atry dari Solidaritas Perempuan Flobamoratas.

Kondisi saat ini, wellpad pengelola pembangkit panas bumi berada di tanah komunal mereka.

 

*****

 

 

Ketika Koalisi Gugat Pasal PSN dalam UU Cipta Kerja

See more