- Puluhan emak-emak menggelar aksi di gerbang Nongsa Digital Park (NDP), Batam, pada 5 Oktober 2026, sambil membawa galon kosong dan perlengkapan rumah tangga. Warga mengaku kesulitan mendapatkan air sejak proyek-proyek data center berkembang. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa membeli air Rp125.000.
- Warga menduga pembangunan data center memicu tersendatnya pasokan ai, tetapi BP Batam dan PT Air Batam Hilir (ABH) membantahnya. ABH menyebut kekeringan akibat kemarau dan El Nino, dengan produksi Waduk Nongsa kini hanya 30 liter per detik, jauh di bawah kapasitas normal sekitar 80 liter per detik.
- BP Batam menyatakan kebutuhan air pendingin data center di NDP dipasok dari Kabil Industrial Estate yang memiliki pengolahan air sendiri. Untuk pembangunan berikutnya, pemerintah mendorong pemanfaatan air hasil desalinasi laut dengan kapasitas sistem yang sedang dibangun mencapai 1.200 liter per detik dan diperkirakan rampung dalam setahun.
- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai pertumbuhan industri data center dan infrastruktur kecerdasan buatan (AI) belum diimbangi aturan khusus mengenai pemenuhan kebutuhan air dan energi. Pengembangan fasilitas tersebut berisiko membebani sumber air strategis dan memicu konflik dengan masyarakat.
Puluhan emak-emak warga Sambau, Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) berunjuk rasa di depan gerbang masuk pusat data center kawasan Nongsa Digital Park (NDP), Senin (5/10/26). Kelangkaan air bersih yang sudah berlangsung tga bulan melatari aksi mereka.
Dalam aksinya, mereka membawa galon kosong, gayung dan juga perlengkapan rumah tangga lainnya. Beragam poster bernada protes juga mereka bawa. “Air-air-air, kami butuh air,” teriak mereka.
Buntut aksi yang berlangsung sekitar pukul 06.00 ini, sejumlah pekerja tak bisa masuk ke area proyek karena pintu gerbang tertutup.
Dewi Susanti, peserta aksi meminta Badan Pengusahaan (BP) Batam mendengar kesulitan warga imbas kelangkaan air yang mereka alami semenjak proyek data center marak. “Kalau air tidak nyala, kami tidak akan pulang,” katanya di lokasi.
BP Batam beberapa kali mendatangkan air bersih melalui mobil tangki tetapi masalah tak selesai justru memicu masalah baru. Warga terlibat pertengkaran dengan warga lain karena saling berebut air bersih.
Air yang BP kirim juga kotor. Menurut Dewi, beberapa warga bahkan alami gatal-gatal setelah gunakan air itu. “Sampai subuh kami menunggu tangki, yang ada zonk. Itu kerjaan kami setiap hari. Air yang datang pun bikin gatal-gatal,” kata Dewi.
Dalam kondisi terdesak, dia terpaksa membeli air seharga Rp125.000 untuk dua drum. Itu pun, hanya cukup untuk sehari pemakaian. “Tidak mungkin kami beli begitu setiap hari.”
Baginya, biaya membeli air terlalu mahal. Dia bahkan harus alihkan uang beras untuk membeli air. “Uang yang harusnya beli beras dibelikan air. Anak-anak jadi tidak sekolah. Bapak-bapak harus kerja pagi, padahal malamnya menunggu air,” katanya.
Warga makin geram. Pasalnya, meski tak lagi ngacir, tagihan air tetap sama, sekitar Rp150.000-Rp200.000 setiap bulan. Beberapa warga protes dengan mengirim surat ke PT Air Batam Hilir (ABH) perusahaan mengelola air di Batam. Hingga kini tak ada tanggapan.
“Kami sudah kirim surat, tapi tidak ada tanggapan, tidak ada respons. Orang data center menjanjikan mau mempertemukan kami dengan ABH, tapi kami tunggu tidak ada. Baru hari ini kami turun, orang ABH datang.”
Data center jadi pemicu?
Warga menduga kehadiran proyek data center jadi pemicu krisis air belakangan ini. Pasalnya, sebelum proyek itu ada, warga tak pernah kekurangan air. “Sebelum ada data center air kami selalu lancar, tapi sejak ada data center mulai tersendat,” ujar Dewi.
AKP. Eko Chandra, Kapolsek Nongsa yang mengawal aksi warga menepis tudingan warga. Dia bilang, tersendatnya pasokan air ke rumah warga lebih karena air waduk yang mengering, bukan karena data center.
Ismadi Alim, Manager Pelayanan ABH menyatakan, telah menurunkan delapan tangki air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga. Terkait keluhan warga yang menyebut air tangki kotor, dia bilang karena kondisi tangki yang karatan. “Kita sudah pastikan mobil itu tidak datang lagi,” katanya.
Dia juga jelaskan soal kondisi Waduk Nongsa yang kering. Menurut dia, hal itu terjadi karena El-Nino, bukan karena memasok air untuk data center. Ketimbang yang lain, Waduk Nongsa lebih parah karena kapasitas kecil.
“Waduk Nongsa itu memang paling kecil dari waduk yang lain,” katanya.
Saat ini, Waduk Nongsa hanya bisa menghasilkan 30 liter per second (LPS), jauh lebih rendah dari kapasitas biasa sampai 80 Lps. Setiap hari, kata Ismadi, penurunan muka air di waduk berkisar dua sentimeter setiap hari sejak Juni.
Soal tagihan air warga yang tetap tinggi meski air jarang keluar. Menurut Ismadi, itu terjadi karena harus hitung beban abonemen . Dia bilang angka tak lebih dari Rp33.000. “Tetapi kalau ada yang lebih dari itu, silah sampaikan kepada kami.”
Tidak terlihat perwakilan NDP saat aksi berlangsung.
Karena El-Nino?
Denny Tondano, Deputi Bidang Pengusahaan di Badan Pengusahaan (BP) Batam menyatakan, segera selesaikan krisis air bersih yang warga alami. Dia juga membantah kekeringan waduk Nongsa akibat data Center. Dia memastikan waduk kering karena kemarau dan El-Nino.
“Kita pahami kondisi kemarau dan ditunjang El-Nino, ini tidak hanya terjadi di Batam,” katanya.
Denny bilang, belum semua data center di NDP beroperasi, meski angka pasti dia tidak jelaskan. Sedangkan data center lain, seperti Equator, masih dalam proses pembangunan.
Dia merinci, untuk data center di NDP kebutuhan air untuk pendingin berasal dari Kabil Industrial Estate (KIE). Kawasan industri ini memiliki pengolahan air sendiri berbentuk kolam. Berbeda dengan waduk, menurut Denny, air kolam ini relatif stabil.
Denny mendorong ke depan, gedung-gedung data center yang kini masih dalam proses pembangunan memasok kebutuhan airnya dari salinasi air laut. Saat ini, sistem salinasi yang tengah dalam proses pembangunan memiliki kapasitas hingga 1.200 Lps dan dia perkirakan tuntas dalam setahun.
Terkait desakan moratorium izin data center baru, Denny masih perlu melakukan kajian. “Nanti kita cek ya,” katanya.
Wahyu Eka Setyawan, Pengampanye Urban Berkeadilan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Eksekutif Nasional, mengatakan, pemerintah tidak boleh mengulangi kesalahan tata kelola yang selama ini terjadi pada industri ekstraktif. Ketidaksiapan pemerintah mengimbangi pertumbuhan industri ekstraktif telah menimbulkan berbagai dampak dan kerusakan di banyak tempat.
Sampai saat ini, belum terdapat regulasi khusus yang mengatur pembangunan dan operasional infrastruktur data center. Seluruh proses masih menggunakan instrumen umum seperti analisis dampak lingkungan (amdal) dan perizinan berbasis risiko.
Tidak ada beleid yang secara khusus memberi mandat kepada perusahaan data center untuk memenuhi kebutuhan air dan energinya secara mandiri. Padahal, potensi dampak yang timbul dari proyek-proyek ini cukup besar. Termasuk, potensi terjadiya konflik.
“AI memang menjadi bagian dari perkembangan teknologi yang tidak bisa dihindari. Namun pembangunan infrastruktur AI tidak boleh mengorbankan hak masyarakat atas air dan lingkungan hidup yang sehat,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/10/26).
“Jangan sampai atas nama transformasi digital, pemerintah justru menciptakan krisis ekologis baru yang bebannya ditanggung masyarakat.”
Desak moratorium
Menurut Wahyu, apa yang terjadi di Jatiluhur dan Batam menunjukkan pola sama. Infrastruktur AI terbangun di atas sumber air bersih strategis yang selama ini menopang kehidupan masyarakat.
“Jika tidak ada pengaturan yang ketat, maka masyarakat akan menjadi pihak pertama yang terdampak ketika terjadi kemarau panjang, krisis iklim atau penurunan ketersediaan air.”
Wahyu menambahkan, Indonesia perlu menerapkan tata kelola lebih ketat terhadap pengembangan data center artificial intelligence (AI). Misalnya, membatasi data center tertentu, pengaturan zonasi, standar efisiensi energi dan air, kewajiban penggunaan air daur ulang, hingga kerangka tata kelola AI berbasis risiko.
Menurut dia, langkah penting untuk memastikan investasi digital tidak membebani kepentingan publik dan lingkungan. “Karena itu Walhi mendesak pemerintah untuk me-moratorium pembangunan data center dan segera menyusun regulasi khusus yang mengatur pembangunan data center AI secara komprehensif.”
Tak kalah penting, kata Wahyu, pembangunan data center harus pula memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, perlindungan sumber daya air, kesesuaian tata ruang. “Termasuk, menerapkan Free, Prior and Informed Consent (FPIC), keterbukaan informasi, serta partisipasi bermakna masyarakat terdampak,” katanya.
*****