- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) menetapkan Choirul Anwar, mantan direktur Kebun Binatang Surabaya (KBS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pakan satwa selama periode 2016-2024. Totak perkiraan kerugian negara dalam kasus ini capai Rp10,2 miliar.
- Mencuatnya kasus ini seolah membuka cerita lama akan kondisi satwa di destinasi wisata milik Pemkot Surabaya itu. Beredar foto-foto satwa di KBS dengan kondisi memprihatinkan dan kurus.
- KBS memastikan foto-foto yang beredar merupakan dokumen lama. KBS memastikan saat ini kondisi satwa di lembaganya jauh lebih baik dengan jaminan pasokan pakan yang sesuai standar gizi satwa.
- Sejumlah pihak mendorong reformasi struktur di manajemen KBS. Sebagai salah satu lembaga konservasi, mereka mendorong organisasi ini dipimpin conservasionist.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) menetapkan Choirul Anwar, mantan direktur Kebun Binatang Surabaya (KBS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pakan satwa selama periode 2016-2024. Total perkiraan kerugian negara dalam kasus ini capai Rp10,2 miliar.
I Gede Punia Atmaja, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, katakan, dugaan atas tersangka menggunakan anggaran pakan KBS untuk kepentingan pribadi dan hal lain yang tak sesuai peruntukan.
“Bahwa CA secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan telah menggunakan uang anggaran PD TS KBS guna pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan,atau fiktif, serta kepentingan pribadi saudara CA,” kata Gede, mengutip CNN Indonesia, Selasa (11/8/26).
Atta Verin, pegiat satwa dari Forum Konservasi Satwa Liar Indonesia (FOKSI) menilai, mencuatnya kasus ini mencerminkan ada kesalahan dalam pengelolaan dan manajemen KBS. Seharusnya kasus itu tak terjadi jika monitoring dalam pengadaan pakan berjalan maksimal.
“Jika secara kasat mata satwa-satwa mereka tampak baik-baik saja, maka sistem monev mereka yang bermasalah. Sekelas KBS seharusnya lebih baik lagi melakukan monitoring dan evaluasi,” kata Atta.
Sebagai pemilik KBS, Pemerintah Kota Surabaya, perlu memperbaiki sistem perekrutan dan pengawasan. Hal itu agar pandangan sebagian masyarakat yang menganggap kebun binatang hanya menjadi tempat eksploitasi satwa tidak terbukti.
Paham konservasi satwa
Tony Sumampau, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI), mengatakan, kesejahteraan satwa bukan hanya dari kecukupan pakan juga memastikan kandungan gizi di dalammya.
“Karnivora seperti harimau, singa, dan macan tutul, kalau setiap hari diberi daging ayam, karena murah, akibatnya kurang baik karena pakan mereka di alam adalah daging merah seperti sapi, kambing, kera, atau babi hutan,” kata Tony.
“Variasi daging lainnya juga mesti diperhatikan, termasuk tulang-tulang iga dan bubuk tulang ikan untuk memenuhi kebutuhan kalsiumnya. Belum lagi untuk pakan herbivora” katanya.
Tidak hanya pakan, ujar Tony, sarana kandang tidur atau holding harus jadi perhaatian terutama soal kebersihan, tidak lembab, dan satwa dapat berperilaku sesuai perilaku di habitat aslinya.
“Apakah mereka tidak merasakan stress apabila diperagakan di tempat peragaan. Banyak lagi yang dapat menentukan mereka sehat atau tidak.”
Dia bilang, meski berada di bawah kendali Pemkot Surabaya, seharusnya yang pegang KBS orang yang memahami konservasi satwa, bukan hanya yang pandai mencari pemasukan atau penghasilan secara bisnis. Pemahaman mengenai konservasi akan memengaruhi arah pandang pengelolaan yang berpusat pada kesejahteraan satwa yang mereka pelihara.
“Manajemen yang benar adalah dipimpin seorang conservasionist, dan memiliki passion dalam mengelola satwa, paham kebutuhan satwa, dan didukung asisten-asisten yang dapat melakukan publikasi dan marketing strategi dengan baik,” kata Tony.
Namun, pengelolaan lembaga konservasi seperti kebun binatang, penentuan pemimpin seringkali hanya orang yang mampu mencari penghasilan. Padahal, bila kesejahteraan satwa tidak terpenuhi, pengunjung tidak akan tertarik datang ke lembaga konservasi yang gagal mengelola dan memelihara satwanya.
“Kalau satwanya tidak sejahtera, bagaimana bisa kita mendatangkan pengunjung untuk menikmati perilaku satwa-satwa sesuai perilaku di habitat aslinya,” kata Tony.
Nurika Widyasanti, Direktur Operasional dan Umum Perumda KBS, menyatakan, penanganan kasus korupsi oleh Kejati Jatim tidak mempengaruhi pengelolaan dan perawatan satwa di KBS. Mereka tetap memberi prioritas pada kesejahteraan satwa.
“Kondisi satwa di KBS baik dan sehat. Kami selalu mengupayakan pemeliharaan maupun peningkatan kualitas secara berprogres dan berkelanjutan,” katanya, Senin (27/7/26).
Seluruh satwa di KBS, katanya, tetap dalam pengawasan kesehatan dan pemberian pakan secara terukur, dan perawatan serta pemeliharaan secara optimal sesuai prinsip kesejahteraan satwa. Pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi satwa di KBS mengikuti pemberian pakan secara terjadwal dua kali sehari, atau pagi dan sore, dan sesuai dengan jenis spesies serta karakter satwa.
Manajemen KBS juga menekankan pentingnya kedekatan antara satwa dengan perawat atau keeper-nya, yang memungkinkan perawat mengenali perubahan perilaku satwa. Interaksi antara perawat dan satwa ini juga dapat membantu percepatan penanganan terhadap satwa bila ada tanda-tanda gangguan kesehatan.
“Dengan demikian, perawat dapat lebih mengenal perilaku saat, terutama saat ada perilaku-perilaku khusus dari satwa, yang misalnya memerlukan suatu penanganan atau perubahan.”
Rahmat Suharta, Kepala Departemen Animal Health KBS, memastikan ada pemantauan kondisi kesehatan satwa setiap hari.Dia mengatakan, tim medis segera melakukan penanganan bila ada satwa yang kesehatannya menurun.
“Bila ada yang mengalami kelainan atau kesehatan yang menurun, langsung kita bisa tangani. Sejauh ini kondisi satwa baik dan tidak kekurangan makanan,” katanya.
Dia pastikan seluruh satwa di KBS dalam kondisi sehat. Terkait foto atau gambar satwa yang tampak kurus dan tidak terawat di media sosial, katanya, foto itu setok lama. Dia tekankan, satwa bertubuh ramping tidak menjadi indikator kurang sehat.
“Kalau terlalu gemuk itu akan mengganggu kesehatannya, baik dari jantung maupun pernapasannya. Jadi tidak gemuk bukan berarti kurus, tetapi memang kondisinya normal.”
Nurika pun ungkapkan hal serupa.“Itu adalah gambar yang di-upload kembali, dan bukan koleksi satwa kami saat ini,” katanya.
Kebutuhan gizi satwa, kata Rahmat, diatur sesuai standar nutrisi dari masing-masing spesies satwa. Selain itu, satwa juga menjalani program vaksinasi setiap tahun, dan pemeriksaan feses secara berkala sebagai upaya pendeteksian dan pencegahan penyakit.
“Vaksinasi kita lakukan setiap 1 tahun sekali untuk mencegah terjadinya penyakit. Ada juga pemeriksaan feses untuk mencegah terjadinya cacingan,” ujarnya.
Dia katakan, angka kematian satwa di KBS juga masih dalam taraf wajar, selaras dengan siklus alami kehidupan satwa. “Masih normal, dan bukan karena kelalaian.”
Perkuat pengawasan
Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, menegaskan dukungannya terhadap penuntasan kasus hukum dugaan korupsi pakan satwa KBS periode 2016-2024 itu. Menurut Eri, setiap kasus hukum yang terjadi di lingkungan pemerintah kota maupun pada badan usaha milik daerah, harus diungkap secara tegas dan transparan.
Dukungan pada pengusutan dan penyelesaian kasus hukum ini, katanya, akan memperkuat tata kelola KBS di masa mendatang. “Harapannya satwa di KBS sehat, pakan terpenuhi, kesejahteraan pegawai juga terpenuhi.”
Sesuai ketentuan, laporan keuangan Perumda KBS disampaikan kepada Wali Kota Surabaya dan wajib audit oleh auditor independen. Hasil audit inilah uang kemudian ada dugaan ketidakwajaran yang menjadi dasar penyelidikan oleh Kejati Jatim.
“Karena saya lihat ketika baca audit itu, kok ada yang janggal, makanya saya minta untuk diaudit, tetapi dari audit tim independen yang di bawahnya BPK,” ujarnya.
Penguatan pengawasan terhadap pengelolaan KBS, kata Eri, akan terus dilakukan melalui audit rutin oleh auditor independen yang berbeda setiap tahun.
“Anggaran yang ada itu digunakan untuk pegawai. Untuk pakan satwa, itu yang utama. Jadi, tidak digunakan untuk kepentingan pribadi,.”
*****