- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menimbulkan penderitaan berlebih pada perempuan dan anak. Sementara, kejadian ini terus berulang tanpa penyelesaian.
- Belgis Habiba, pengkampanye Greenpeace Indonesia, bilang, perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan terimbas dampak karhutla dan kabut asap.
- SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat karhutla di Kalsel terus berulang setiap tahunnya. Periode 2015–2025, luas kebakaran berfluktuasi, dengan lonjakan besar dalam beberapa tahun. Sementara, Rudiono Herlambang, Kepala Bidang Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam, dan Ekosistem (PKSDAE) Dishut Kalsel, menunjuk kemarau dan manusia sebagai biang kerok berulangnya karhutla.
- Putra Saptian, Juru Kampanye Pantau Gambut menepis anggapan soal kemarau menjadi penyebab utama karhutla berulang di Kalsel. Selama masih ada pembangunan kanal, alihfungsi gambut jadi perkebunan skala besar, serta tutupan hutan alaminya yang hilang, ekosistem ini akan tetap rentan terbakar ketika curah hujan menurun. Singkatnya, karhutla berulang—baik di Kalsel maupun daerah lain di Kalimantan maupun Sumatera—adalah konsekuensi dari kerusakan ekosistem.
Marlina harus menghentikan tabuhan rebananya dalam gelaran majelis taklim di Jalan Purnawirawan, Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Minggu (19/7/26) siang. Pasalnya, telepon genggamnya tidak kunjung berhenti berdering. Sontak, perempuan 37 tahun itu panik saat mendengar suara dari seberang sambungan: api mengepung rumahnya.
Buru-buru dia pulang ke keidamannya di kawasan Transad RT24 Guntung Manggis, sekitar empat kilometer dari lokasi pengajian. Di sana, jalanan sudah penuh petugas yang sedang berjibaku memadamkan api. Dia pun hanya bisa menyaksikan kejadian itu dari jauh karena tidak boleh mendekat.
“Gemetar badan ulun (saya) waktu itu. Ada beberapa titik api yang mengelilingi rumah. Rumah ulun sudah tidak kelihatan, tertutup asap,” katanya, Rabu (22/7/26).
Kebakaran terjadi di lahan yang rimbun purun dengan lapisan gambut tipis. Rumah Marlina di tengah hamparan itu. Bangunan yang baru dia tempati sekitar dua tahun terpisah dari pemukiman warga lain.
Sebenarnya dia sempat melihat titik api sebelum meninggalkan rumah. Jaraknya sekitar dua kilometer. Tidak dia sangka, kebakaran tiba-tiba muncul di sebelah tempat tinggalnya.
Relawan pemadam kebakaran bilang padanya, sekitar empat titik api muncul hampir bersamaan di sekitar lokasi. Paling parah di dekat rumahnya.
“Hari itu angin kencang, Mungkin ada bara yang terbang, sehingga tiba-tiba api muncul 10 meter di sebelah rumah.”
Tidak ada anggota keluarga yang tinggal di rumah saat kejadian. Suaminya sedang kerja, dua anaknya, usia dua tahun dan satu tahun sedang bersamanya. Dua anak yang lain, usia 17 tahun dan delapan tahun, sedang di rumah mertua.
Tak sanggup hanya jadi penonton, dia pun memilih menjauh dari lokasi, mendatangi pengajian lain tak jauh dari rumah. Di sana, dia meminta doa teman-temannya sembari meredakan ketakutan. Beruntung, api padam sebelum melahap rumah.
“Mau ke mana kami hidup kalau rumah ini terbakar,” lirihnya.
Jerubu yang mengganggu
Api memang tak memakan rumahnya, namun Marlina kini terganggu dengan pekatnya jerubu pasca kebakaran.
Kabut asap memang sudah menyelimuti Banjarbaru sejak dua pekan sebelumnya. Puncaknya pada Minggu (19/7/26)-Selasa (21/7/27), sering meningkatnya intensitas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) beberapa hari sebelumnya.
Jarak pandang menurun drastis pada pagi, dan berangsur membaik ketika matahari meninggi.
“Pagi-pagi kabutnya tebal sekali. Jarak satu meter saja tidak kelihatan. Ulun sampai susah berjalan. Kalau sembarangan melangkah, bisa terperosok, apalagi lantai pelatar rumah ini banyak lubangnya,” ujar Marlina.
Kabut asap juga membuat pekerjaan domestiknya terasa lebih berat. Mencuci pakaian harus dua kali karena baju yang sudah kering masih berbau asap.
Bahkan, saat kebakaran kemarin, baju putih menghitam. Sehingga dia memilih tidak menjemur pakaian di luar rumah. Khawatir bau asap dan abu menempel—meskipun jadi lebih lambat kering.
“Jemuran sementara terpaksa ditaruh di dalam rumah.”
Jerubu pekat ini juga membuatnya khawatir lantaran suaminya, yang bekerja sebagai kuli bangunan, kerap terlambat berangkat. Jika biasanya berangkat pukul 07.00, kini baru bisa berangkat pukul 08.00-09.00.
“Menunggu kabutnya hilang dahulu supaya bisa lihat jalan.”
Yang membuatnya paling cemas, ialah dampak kabut asap pada kesehatan keluarga. Apalagi, dia dan salah satu anaknya yang masih balita mulai alami batuk. Salah satu anaknya yang balita bahkan sesak napas kalau malam.
Meski belum serius, dia khawatir dampak tersebut meluas ke anaknya yang lain, ataupun suaminya.
“Bila mereka sedang di luar, saya waswas sekali. Suka kepikiran,” akunya.
Untuk berjaga-jaga, sebisa mungkin ia menyiapkan obat-obatan dan masker untuk keluarganya. Tidak terhitung berapa masker yang dia harus beli karena tidak bisa pakai ulang.
Meski pengeluaran bertambang, usaha kecil ini sedikit membuatnya tenang.
“Yang paling dipikirkan itu anak-anak. Pulang sekolah harus pakai masker, pakai jaket, supaya tidak terlalu terdampak.”
Khawatir pada murid
Kekhawatiran sama juga Ika Rusmanti, guru bimbingan dan konseling (BK) di SMP Negeri 8 Banjarbaru, rasakan. Di sekolah, dia tidak lelah mengingatkan anak didiknya untuk mengenakan masker. Meski, dia paham, tidak semua akan patuh.
Upaya ini dia lakukan karena jerubu pekat yang menyelimuti Banjarbaru beberapa hari terakhir. Meski membaik pada Rabu (22/7/26), kekhawatirannya tidak lenyap. Sebab, situasi ini bisa saja memengaruhi kesehatan siswa dan proses belajar mereka.
“Apalagi, tiap anak punya ketahanan fisik yang berbeda-beda. Kalau bernafas saja mereka susah, apalagi untuk menyerap pelajaran,” ucap perempuan 54 tahun itu.
Ibu satu anak itu juga melakukan hal yang sama pada keluarganya. Dia selalu berpesan pada mereka untuk tidak keluar rumah jika tidak mendesak. Atau minimal, pakai masker saat beraktivitas di luar.
Suaminya yang kerja di luar kota pun tidak kalah rentan. Karena, tiap hari, harus melewati beberapa wilayah di Kalsel yang juga terselimuti kabut pekat.
“Suami saya bekerja sebagai polisi. Pandangan di jalan itu ‘kan sangat terbatas. Takut kenapa-kenapa di perjalanan.”
Beban tak terlihat
Kondisi yang Marlina dan Ika alami menunjukkan beban tak terlihat yang perempuan alami saat karhutla. Belgis Habiba, pengkampanye Greenpeace Indonesia, bilang, perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan terimbas dampak karhutla dan kabut asap.
Dia bilang, paparan partikel PM2,5 serta gas beracun seperti karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NO), dan sulfur oksida (SO) diketahui dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan reproduksi, mulai dari komplikasi kehamilan, kelahiran prematur, hingga gangguan tumbuh kembang janin. Sementara bagi ibu menyusui, juga meningkatkan risiko gangguan saluran pernapasan.
“Kalau ditanya seberapa besar dampaknya terhadap perempuan, tentu dampak kesehatannya sangat besar, terutama bagi ibu hamil,” ucapnya, Senin (3/8/26).
Dia mengisahkan pengalaman saat mendampingi gugatan terhadap tiga perusahaan yang jadi penyebab kabut asap berkepanjangan di Sumatera Selatan (Sumsel), pada 2024. Saat itu, dia bertemu ibu hamil yang terpaksa mengungsi karena kabut asap.
Dokter, katanya, memvonis janin perempuan itu tidak berkembang baik dan berisiko stunting.
“Ada beban ekonomi tambahan karena dia harus mengungsi.”
Di Desa Lebung Itam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumsel, perempuan-perempuan di sana terlihat trauma ketika mengingat bau asap yang menyengat, sesak napas yang mereka alami, hingga kekhawatiran terhadap anak-anak yang memiliki riwayat asma.
Saat kabut asap, katanya, perempuan juga harus memikul beban ganda. Mereka harus melaksanakan pekerjaan perawatan tak berbayar (unpaid care work), seperti mengurus rumah tangga, menjaga kebersihan rumah, hingga merawat keluarga yang sakit.
“Kemudian, ketika sekolah libur akibat kualitas udara yang memburuk, tanggung jawab mengasuh anak pun kembali bertumpu pada perempuan.”
Perempuan juga masih kerap terlibat dalam mencari cara agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi ketika sumber penghidupan terganggu. Seperti perempuan di Lebung Itam yang masih mengumpulkan jamur hutan untuk kebutuhan pangan keluarga dan menambah penghasilan. Padahal, udara penuh dengan jerubu waktu itu.
“Ironisnya, suara perempuan masih minim dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait mitigasi karhutla.”
Anak-anak juga menghadapi kerentanan. Kekebalan tubuh yang belum berkembang sempurna membuat mereka rapuh saat terpapar asap dalam waktu lama, terutama pada kebakaran lahan gambut yang menghasilkan asap pekat dengan kandungan PM2,5, CO, NO, dan SO.
Kabut asap juga membatasi ruang bermain dan aktivitas belajar anak.
“Anak-anak seharusnya bisa bermain di luar. Tapi saat kabut asap datang, mereka akhirnya lebih banyak terkurung di rumah.”
Belgis menilai, pemerintah masih melihat karhutla sebagai bencana musiman. Padahal, masalah ini sebenarnya bisa mereka prediksi dan cegah.
Sebab, karhutla hampir selalu terjadi pada musim kemarau, terutama di wilayah bergambut seperti Kalsel, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Karena pola berulang, pemerintah mestinya lebih menitikberatkan upaya pencegahan daripada sekadar penanganan saat kebakaran terjadi.
“Akar persoalannya adalah kerusakan gambut akibat kanalisasi dan ekspansi industri monokultur.”
Menurut dia, gambut yang rusak menjadi kering saat musim kemarau hingga sangat mudah terbakar. Namun yang pemerintah lebih banyak menyiapkan satgas pemadam, operasi modifikasi cuaca, atau water bombing ketika kebakaran sudah terjadi.
Sementara, penegakan hukum terhadap korporasi yang konsesinya berulang terbakar juga lemah. Padahal, sejak awal pemerintah harusnya menerapkan prinsip kehati-hatian ketika memberikan izin usaha di atas ekosistem gambut.
“Dari kebijakan yang ada dan cara pemerintah menangani karhutla saat ini, terlihat bahwa perspektif perlindungan terhadap warga, khususnya perempuan dan anak belum benar-benar menjadi perhatian utama.”
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel mencatat 512 kejadian karhutla, dengan luas lahan yang terbakar mencapai 1.345,79 hektar sepanjang Januari hingga 31 Juli 2026. Banjarbaru jadi daerah dengan kejadian tertinggi, yakni 162 peristiwa 392,63 hektar lahan terdampak.
Meningkatnya intensitas kabut asap tersebab karhutla memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) di Kalsel. Data di Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalsel, menunjukkan 6.329 kasus ISPA hingga Minggu Epidemiologi ke-29, 19-25 Juli, dengan yang paling terdampak kelompok lansia dan anak-anak.
Angka itu melonjak sekitar 20,1% ketimbang data Minggu Epidemiologi ke-28, 12-18 Juli. Peningkatan terjadi di enam daerah, yakni Banjarmasin, Banjar, Banjarbaru, Kotabaru, Balangan, dan Hulu Sungai Selatan.
“Kami memberikan perhatian lebih kepada wilayah Banjarmasin, Banjar, dan Banjarbaru karena terdampak kabut asap lebih dekat,” kata Abdul Chaliq, Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Kalsel, Jumat (31/7/26).
Salahkan cuaca dan warga?
SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat karhutla di Kalsel terus berulang setiap tahunnya. Periode 2015–2025, luas kebakaran berfluktuasi, dengan lonjakan besar dalam beberapa tahun.
Pada 2015, luas lahan terbakar mencapai 196.516,77 hektar, kemudian 137.848 hektar pada 2019 dan 190.394,58 hektar pada 2023.
Mongabay meminta penjelasan ihwal karhutla yang terus jadi bencana tahunan di Kalsel pada Rahmat Prapto Udoyo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel. Pesan dan pertanyaan kami kirim Selasa (21/7/26), Sabtu (1/8/26), dan Kamis (6/8/26), tetapi tak mendapat respons.
Rudiono Herlambang, Kepala Bidang Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam, dan Ekosistem (PKSDAE) Dishut Kalsel, menunjuk kemarau dan manusia sebagai biang kerok berulangnya karhutla.
“Kemarau panjang menyebabkan vegetasi dan lahan, terutama gambut, menjadi sangat kering sehingga mudah terbakar. Meski demikian, faktor manusia tetap menjadi penyebab dominan terjadinya karhutla. Hampir 99 persen, baik yang disengaja maupun kelalaian,” ujarnya, Kamis (6/8/26).
Dia bilang, mayoritas kasus berasal dari tindakan individu. Sementara, temuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel sepanjang 1 Mei-22 Juli 2026, 907 hotspot justru berada dalam wilayah konsesi pertambangan dan perkebunan sawit.
Rudiono mengatakan pengendalian karhutla di kawasan tersebut merupakan tanggung jawab pemegang izin.
“Sejauh berada dalam konsesi tambang dan perkebunan kelapa sawit, itu menjadi kewajiban pemilik konsesi. Kami hanya bekerja sama untuk memberikan informasi terkait adanya hotspot kepada pemegang izin.”
Penegakan hukum pada pelaku pembakaran, menurutnya, masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya, pelaku jarang tertangkap tangan dan alat bukti yang tersedia kerap tidak memadai.
Karena itu, dia lebih fokus pada penguatan koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kegiatan berupa kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta efektivitas sosialisasi dan penyadartahuan kepada masyarakat mengenai bahaya serta dampak karhutla.
Putra Saptian, Juru Kampanye Pantau Gambut menepis anggapan soal kemarau menjadi penyebab utama karhutla berulang di Kalsel.
“Sebab, kemarau hanya pemicu, sedangkan akar persoalan sebenarnya ialah buruknya tata kelola ekosistem gambut,” katanya, Kamis (6/8/26).
Selama masih ada pembangunan kanal, alihfungsi gambut jadi perkebunan skala besar, serta tutupan hutan alaminya yang hilang, ekosistem ini akan tetap rentan terbakar ketika curah hujan menurun. Singkatnya, karhutla berulang, baik di Kalsel maupun daerah lain di Kalimantan maupun Sumatera, adalah konsekuensi dari kerusakan ekosistem.
“Selama kebijakan pembangunan masih membiarkan degradasi gambut berlangsung, siklus karhutla akan terus berulang.”
Pantau Gambut menganalisis timpangnya upaya pemulihan ekosistem dengan laju kerusakannya. Target restorasi gambut seluas 1,2 juta hektar, misal, tidak tercapai.
Pemantauan mereka juga menemukan sekitar 70% sekat kanal dalam kondisi rusak. Selain itu, 52% lokasi intervensi Indeks Pemulihan Gambut (IPG) masih memiliki tinggi muka air tanah (TMAT) di bawah batas aman 40 centimeter hingga lahan tetap rentan terbakar.
Perubahan tutupan lahan pasca kebakaran periode 2015–2019 memperparah kondisi. “Hanya sekitar 1–3% yang kembali menjadi hutan. Selebihnya berubah menjadi semak belukar (41%) atau perkebunan monokultur sawit (54%).”
Sementara, penanganan pemerintah masih usang. Hanya berkutat pada respons darurat, seperti pengerahan satgas pemadam, operasi modifikasi cuaca, hingga water bombing.
Cara itu, hanya fokus pada pengendalian api, bukan menyentuh akar persoalan. Karena itu, dia minta pemerintah lindungi kawasan gambut yang masih utuh, membebaskan kembali lahan yang telah terdegradasi selama kemarau, pengawasan ketat terhadap kawasan berizin, serta penegakan hukum yang konsisten.
“Penegakan hukum juga jangan menunggu kebakaran terjadi. Harus menjadi instrumen untuk mencegah kerusakan sejak awal.”
Secara khusus, dia mempersoalkan lemahnya pengawasan kewajiban perlindungan gambut di konsesi. Karena, hasil pemantauan melalui analisis spasial dan verifikasi lapangan menunjukkan pengawasan terhadap areal terbakar, hilangnya tutupan hutan, serta pelaksanaan restorasi, seperti pembangunan sekat kanal dan sumur bor, masih perlu penguatan.
“Lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan pemegang izin memperbesar risiko kebakaran yang terus berulang.”
*****
