- Pemadaman listrik di beberapa titik di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), menunjukkan lemahnya sistem ketenagalistrikan karena ketergantungan bahan bakar fosil ini. Peristiwa ini harus jadi momentum pemerintah beralih ke energi terbarukan, apalagi, potensi energi terbarukan di provinsi ini tinggi sekitar 197,96 GWp.
- Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer (CEO), Institute for Essential Services Reform (IESR) desak pemerintah lakukan investigasi berbasis data. Sistem kelistrikan Indonesia akan terus mengalami kerentanan jika tetap didominasi oleh bahan bakar fosil dan tersentralisasi seperti saat ini.
- Surplus listrik dan dominasi PLTU menciptakan jebakan ketergantungan (carbon lock-in). Membuat biaya transisi energi menjadi mahal hingga pengurangan energi fosil jadi terhambat. Dalam situasi ini, transisi energi berisiko pemerintah reduksi jadi penyesuaian teknis untuk menjaga stabilitas sistem, alih-alih transformasi struktural menuju sistem energi yang lebih adil dan berkelanjutan.
- Bagas Kurniawan, Staff Kajian dan Pengelolaan Pengetahuan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jateng, mengatakan, meski kaya energi terbarukan, pemerintah justru dorong narasi solusi transisi energi palsu, seperti, praktik co-firing, pengembangan panas bumi di kawasan rentan, serta proyek energi dengan klaim ‘terbarukan’ skala besar yang mengabaikan konflik ruang hidup. Solusi palsu itu, berisiko memperpanjang unsur pembangkit fosil, mendorong ekspansi ekstraktif baru, dan memberikan beban transisi pada masyarakat.
Pemadaman listrik di beberapa titik di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), menunjukkan lemahnya sistem ketenagalistrikan karena ketergantungan bahan bakar fosil ini. Peristiwa ini harus jadi momentum pemerintah beralih ke energi terbarukan, apalagi, potensi energi terbarukan di provinsi ini tinggi sekitar 197,96 GWp.
Pemadaman listrik di Jateng terjadi dengan durasi tak menentu dan berulang. Aktivitas warga, baik rumah tangga, pekerjaan, hingga bisnis terhambat.
“Gak ada peringatan dan sosialisasi. Tiba-tiba listrik padam, cucian berhenti dan gak produktif. Rugi dan gak ada solusi dan alternatif,” kata Sri, pemilik laundry rumahan di Semarang.
Semarang sedang panas-panasnya. “Pompa mati, air untuk kebutuhan harian habis. Repot gak ada peringatan. Kipas mati, anak rewel kepanasan. Stok ASI (air susu ibu) basi semua,” keluh Najwa, ibu muda di Semarang.
Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai, seharusnya bisa antisipasi gangguan pada pembangkit atau satu elemen jaringan dalam sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali). Caranya, melalui ketersediaan cadangan daya (reserve margin), sistem proteksi, dan redundansi jaringan yang memadai.
Apalagi di sistem kelistrikan PLN, ada ketentuan reserve margin 30% yang seharusnya menjamin keamanan pasokan pembangkit.
IESR menduga, pemicu listrik padam bergilir adalah rendahnya cadangan bahan bakar di sejumlah PLTU pada sistem kelistrikan Jawa-Bali. Keterbatasan pasokan batubara yang membuat hari operasi pembangkit (HOP) di bawah batas aman.
Keterlambatan pengiriman batubara ke PLTU, salah satunya, karena tertundanya pengesahan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
IESR mendesak, pemerintah segera investigasi independen berbasis data demi mengidentifikasi penyebab langsung, faktor pemicu, dan akar masalah gangguan pemadaman listrik. Hasilnya juga harus publikasi secara terbuka agar menjadi perbaikan sistem ketenagalistrikan nasional sekaligus memperkuat akuntabilitas kepada publik.
Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer (CEO) IESR, menyebut sejumlah faktor jadi penyebab pemadaman listrik, antara lain, cadangan daya, gangguan pasokan bahan bakar, jadwal perawatan pembangkit yang tidak sinkron, hingga gangguan transmisi,
“Investigasi menyeluruh bisa menjawab pemicu dan penyebab utama pemadaman,” katanya.
Informasi yang beredar, ada gangguan pasokan batubara yang membuat PLTU harus menurunkan kapasitas pembangkitnya. Jika benar, maka, ketergantungan pada sistem kelistrikan batubara dan sistem listrik yang terpusat (centralized) merupakan ancaman keamanan pasokan energi.
“Terlambatnya pembangunan pembangkit energi terbarukan pembatasan PLTS atap sejak 2021, berkontribusi pada meningkatnya risiko ini.”
Dalam jangka pendek, katanya, pemanfaatan surya atap yang berpadu dengan sistem penyimpanan energi (BESS) dapat membantu meningkatkan ketahanan pasokan listrik di tingkat pelanggan.
Jangka menengahnya, dengan implementasi percepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan, salah satunya melalui program 100 GW PLTS. Termasuk pembangkit energi terbarukan lain dan modernisasi jaringan listrik. Jika tidak, krisis listrik nasional dalam dua tahun mendatang tak terhindarkan.
KESDM, katanya, harus segera memperbarui Permen ESDM 2/2024 tentang PLTS atap, dengan mengganti mekanisme kuota sistem sebagai syarat bagi konsumen. Relaksasi surya atap dan BESS dapat mempercepat penambahan daya listrik dan mengurangi beban listrik yang harus PLN pasok.
Potensi energi terbarukan Jateng
Potensi sumber energi terbarukan di Jateng melimpah. Energi surya paling dominan. Matahari sepanjang tahun yang membuat pengembangan PLTS di Jateng sangat potensial. Jateng malah bisa jadi provinsi yang berkontribusi besar terhadap target nasional net zero emission (NZE).
“Potensinya di Jateng itu besar. Ada terus,” kata Pintoko Aji, koordinator Riset Data dan Pemodelan IESR.
Kajian IESR yang menggunakan pendekatan Sistem Informasi Geografis (SIG), potensi energi terbarukan di Jateng sekitar 197,96 GWp. Terbesar potensi PLTS mencapai 194,28 GWp.
Kajian Prospek dan Peluang Investasi Energi Terbarukan di Jateng juga menemukan rata-rata potensi radiasi harian matahari mencapai 4,5-5,5 kWh/m2. Artinya, memungkinkan pengembangan PLTS atap di kawasan perumahan maupun industri.
Potensi PLTS ini tersebar di hampir seluruh kabupaten di Jateng. Dari Wonogiri, Boyolali, Cilacap, Rembang, Semarang, Brebes, Wonosobo, Kudus, hingga Banjarnegara.
Sedangkan potensi kecepatan angin untuk pengembangan PLTB berada di Brebes, Pemalang, Temanggung, Wonogiri, Jepara, dan Rembang. Potensi ini ada karena dukungan geografis. Misal, Jepara dan rembang karena berada di pesisir utara Jawa yang menerima angin langsung dari laut.
Brebes, Pemalang, Wonogiri, dan Temanggung, terletak di kawasan perbukitan dan pegunungan. Perbedaan tekanan udara dan kontur topografi menciptakan angin yang cukup stabil.
Sementara potensi mikro hidro berada di wilayah dengan tingkat kemiringan tinggi. Ketinggian dan kemiringan lahan berperan dalam menciptakan gravitasi untuk menggerakkan turbin air, seperti di Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Magelang, dan Karanganyar. Aliran sungai deras sangat mendukung di wilayah itu.
Bagas Kurniawan, Staff Kajian dan Pengelolaan Pengetahuan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jateng, mengatakan, meski kaya energi terbarukan, pemerintah justru dorong narasi solusi transisi energi palsu, seperti, praktik co-firing, pengembangan panas bumi di kawasan rentan, serta proyek energi dengan klaim ‘terbarukan’ skala besar yang mengabaikan konflik ruang hidup.
Solusi palsu itu, katanya, berisiko memperpanjang unsur pembangkit fosil, mendorong ekspansi ekstraktif baru, dan memberikan beban transisi pada masyarakat.
“Ketahanan energi dimaknai secara sempit, tanpa menempatkan keadilan sosial dan ekologis sebagai prinsip utama,” katanya.
Jateng, katanya, menjadi simpul penting sistem ketenagalistrikan Jawa-Bali dengan dominasi PLTU batubara berskala besar. Sejak 2024-2026, Walhi Jateng dalam kertas kebijakan transisi energi yang mereka susun, melihat persoalan surplus energi listrik di Jateng masih dominan produksi listrik batubara skala besar.
Misal, PLTU Karangkandri Cilacap dengan dua pembangkit dan kapasitas produksi 660 MW dan 1.000 MW. Kemudian, PLTU Tanjung Jati B dengan empat pembangkit dan kapasitas produksi 660 MW, serta PLTU Batang dengan dua pembangkit dan kapasitas produksi 1.000 MW.
“Walhi melihat, persoalan utama transisi energi di Jateng bukan terletak pada keterbatasan potensi energi terbarukan, melainkan pada arah kebijakan dan pilihan politik yang diambil.”
Surplus listrik dan dominasi PLTU menciptakan jebakan ketergantungan (carbon lock-in). Membuat biaya transisi energi menjadi mahal hingga pengurangan energi fosil jadi terhambat.
Dalam situasi ini, transisi energi berisiko pemerintah reduksi jadi penyesuaian teknis untuk menjaga stabilitas sistem, alih-alih transformasi struktural menuju sistem energi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Agenda transisi energi kemudian dijalankan di tengah kondisi surplus listrik yang berkepanjangan, struktur sistem energi yang kaku, serta kontrak jangka panjang yang memperkuat ketergantungan pada energi fosil.”
Sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali), katanya, paling kompleks dan terbesar di Indonesia. Penyediaan listrik yang hanya berfokus kepada jaringan skala besar memiliki beban-beban krisis yang akan menimbulkan kerentanan jauh lebih besar.
Seperti yang terjadi saat ini ketika dua titik produksi maupun jaringan distribusi terganggu. Ia berimbas ke seluruh wilayah.
“Sehingga, tegas kami sampaikan bahwa pemerintah perlu berbenah.”
Walhi pun merekomendasikan produksi listrik dengan model di lingku yang lebih kecil. Desentralisasi, demokratisasi, dan partisipasi jadi kunci dalam skema transisi energi saat ini.
“Jadi, bukan hanya soal mengganti bahan produksi listrik dari batubara menjadi bentuk yang lain.”
Bantahan pemerintah
Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, dalam kunjungan di Purworejo, Jateng (19/6/26), menepis kekhawatiran sejumlah pihak ihwal pasokan batubara untuk pembangkit listrik. Dia bilang, pasokan dalam kondisi aman.
“Batubara tidak ada kelangkaan. Empat hari berturut saya rapat dengan PLN,” ujarnya.
Sementara, Gregorius Adi Trianto, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN katakan sistem kelistrikan Jawa beroperasi dan terkendali. Dia bilang, PLN lakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di pelbagai wilayah demi jaga pasokan listrik.
“Langkah tersebut dilakukan karena kendala teknis operasional pembangkit serta ada dua unit pembangkit besar mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik,” katanya, 19 Juni lalu,di laman PLN.
*****