- Perang Iran vs AS–Israel mengguncang pasokan energi global. Pemblokiran Selat Hormuz oleh Iran—jalur yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia—membuat kapal tanker sulit melintas dan mendorong lonjakan harga minyak dunia hingga sekitar US$104 per barel, bahkan sempat menyentuh US$120.
- Ketergantungan impor membuat Indonesia rentan krisis energi. Kebutuhan minyak nasional sekitar 1,5–1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 600 ribu barel. Artinya Indonesia harus mengimpor sekitar 1 juta barel per hari, dengan cadangan minyak domestik diperkirakan hanya cukup 20–25 hari.
- Lonjakan harga energi berpotensi membebani APBN dan memicu tekanan ekonomi. Menurut Bhima Yudhistira (Celios), harga minyak US$90–100 per barel dapat membuat subsidi energi membengkak hingga Rp120–130 triliun. Indonesia juga rentan karena 75–80% kebutuhan LPG masih impor, termasuk sekitar 20% dari Timur Tengah.
- Krisis energi dinilai harus menjadi momentum mempercepat transisi energi. Pengamat mendorong percepatan pembangunan energi terbarukan—terutama surya—untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor. Pengalaman Pakistan yang beralih cepat ke solar PV disebut sebagai contoh bahwa krisis energi bisa menjadi titik balik menuju kedaulatan energi.
Serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran yang sudah berlangsung dua pekan mengganggu pasokan minyak dunia, termasuk Indonesia, sebagai negara importir minyak. Sebabnya, Iran memblokade Selat Hormuz yang merupakan jalur utama pasokan minyak dari Timur Tengah.
Reuters melaporkan, militer Iran memasang sekitar selusin ranjau di Selat Hormuz. Aktivitas militer ini menyebabkan kapal tanker pembawa minyak dan gas tidak bisa melintas, sementara sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia biasa melewati selat itu.
Gangguan lalu lintas berdampak pada lonjakan harga minyak dunia. AP News melaporkan, harga minyak brent crude–standar internasional–berada di sekitar US$104 per barel pada Senin (16/3/26), naik hampir 45% sejak Amerika dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari. Selama perang, harga minyak bahkan sempat melonjak mencapai sekitar US$120 per barel.
Kondisi ini juga berdampak pada pasokan bahan bakar minyak (BBM) Indonesia. Negara maritim ini membutuhkan minyak sekitar 1,5-1,6 juta barel per hari; sedang produksi domestik hanya berkisar 600.000 barel per hari. Indonesia harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari untuk penuhi kebutuhan nasional.
Jika tidak impor, cadangan minyak Indonesia hanya untuk 20-25 hari, selepas itu kebutuhan dalam negeri tidak dapat terpenuhi. Berbagai kalangan pun mengingatkan, pemtingnya kedaulatan energi yang sebenarnya bisa Indonesia penuhi dengan bertransisi dari energi fosil ke terbarukan yang berkeadilan.
Pemerintah menyadari ancaman terganggunya pasokan BBM imbas konflik di Timur Tengah itu. Mengutip CNBC, Presiden Prabowo Subianto bahkan menggelar rapat kabinet merespons situasi itu.
Menurut dia, kenaikan harga BBM akan berdampak pada banyak hal, termasuk pangan. Karena itu, dia berinisiatif melakukan akselerasi melalui penghematan BBM.
“Kita hadapi perkembangan yang terjadi secara global di kawasan Eropa dan Timur Tengah, dan ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan mempengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa mempengaruhi harga makanan, kita alhamdulillah sudah mengamankan masalah pangan yang mendasar,” katanya, mengutip CNBC.
Prabowo katakan, memiliki sejumlah rencana akselerasi, termasuk menghemat penggunaan BBM dengan menerapkan work from home (WFH). “
Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun yang terjadi kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita, banyak negara sudah melakukan langkah-langkah,” katanya Jumat (13/3/26).
Ketika bergantung impor
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) mengatakan, impor minyak di tengah konflik Iran vs AS-Israel akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Dia bilang, dengan harga minyak dunia mencapai US$90-100 per barel, artinya kebutuhan subsidi energi membengkak hingga Rp120-130 triliun. Menurut Bhima, bila BBM tidak disubsidi, harga akan melonjak di masyarakat.
Selain BBM, pasokan LPG juga berpotensi terdampak. Indonesia masih bergantung pada impor LPG dari pasokan global. Total kebutuhan LPG nasional mencapai 8-9 juta ton per tahun; sementara produksi domestik hanya sekitar 1,6-2 juta ton per tahun. Artinya, Indonesia harus mengimpor sekitar 6-7 juta ton per tahun atau capai 75-80% dari kebutuhan nasional.
Data lembaga penelitian ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), impor migas Indonesia pada Januari lalu US$891,8 juta atau Rp150,25 triliun. Impor tersebar dari pelbagai negara di Timur Tengah, Arab Saudi senilai US$267,4 juta, Uni Emirat Arab US$200,6 juta, Qatar US$1,8 juta, Oman US$67,9 juta, dan Iran US$0,42 juta.
“Efek perang ke LPG cukup signifikan karena Indonesia mengimpor sekitar 20% LPG dari Timur Tengah,” ujar Bhima kepada Mongabay, Senin (16/3/26).
Dia menjelaskan, tekanan energi global juga berpotensi merambat ke sektor kelistrikan nasional. Pasalnya, setahun terakhir, harga batubara internasional meningkat sekitar 36%. Kenaikan harga ini membuat sebagian perusahaan tambang dalam negeri lebih tertarik mengekspor batubara ke pasar global.
Menurut dia, makin banyak batubara ekspor dapat menimbulkan risiko bagi pasokan domestik, meskipun pemerintah menerapkan kebijakan domestic market obligation (DMO), pengusaha tinggal membayar denda finansial.
“Harga batubara sudah naik 36% dalam setahun terakhir. Pengusaha bisa mengalihkan pasokan ke ekspor saat harga tinggi. Ini ancaman serius bagi PLN, meski ada DMO,” kata Bhima.
Apalagi, bauran energi Indonesia masih didominasi pembangkit listrik batubara, sekitar 60-62%. Sisanya, dari gas alam (18-20%), BBM (3-4%), dan energi terbarukan hanya 16%.
Bhima bilang, krisis energi dapat berdampak terhadap perekonomian nasional melalui kenaikan inflasi. Dia tuturkan, bahkan sebelum serangan AS-Israel ke Iran terjadi, inflasi Indonesia capai 4,76% pada Februari.
Dia mengingatkan, krisis energi dapat memicu tekanan ekonomi berantai.
“Indonesia bisa menghadapi hiperinflasi jika subsidi dikurangi dan beban konsumen meningkat. Efeknya daya beli turun, omzet pelaku usaha turun, dan bisa terjadi spiral penurunan hingga PHK (pemutusan hubungan kerja) massal.”
Beralih ke energi terbarukan
Di tengah situasi ini, Bhima mendesak pemerintah mempercepat transisi ke energi terbarukan yang berkeadilan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak impor. “Segera beralih ke energi terbarukan. Tidak ada cara lain yang efektif,” katanya.
Dia menilai, proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt perlu dipercepat, terutama di daerah yang masih bergantung pada pembagkit batubara dan diesel berbahan bakar solar.
Menurut Bhima, jika tidak segera beralih ke energi terbarukan, Indonesia akan menghadapi kerentanan energi di tengah situasi global yang tidak menentu.
Dia berharap, lembaga investasi negara Danantara berperan dalam pembiayaan proyek energi bersih tersebut. “Danantara harus cepat mengeksekusi investasi di floating panel surya, hidro, dan angin.”
Celios menyarankan pemerintah bergabung dengan Koalisi Transisi Energi dunia (The Fossil Fuel Treaty Initiative). Momen terdekat, konferensi internasional yang bahas peta jalan transisi energi tersebut bakal digelar di Kolombia pada 28-29 April ini.
Kesepakatan konferensi dicapai saat COP30 di Belem, Brasil 2025, beberapa negara penggagas merasa kecewa dengan absennya penyebutan secara eksplisit transisi energi fosil dalam dokumen COP30. Total ada 18 negara tergabung koalisi, seperti Belanda, Kolombia, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu, hingga Kamboja dan Timor Leste, negara Asia Tenggara.
Bhima bilang, Indonesia bakal menerima sejumlah keuntungan jika bergabung koalisi, sebab, sesama negara anggota saling bantu teknologi dan pengalaman.
“Harapannya pemerintah Indonesia sekalian bergabung resmi pada konferensi pertama di Kolombia,” ucapnya.
Novita Indri, Juru Kampanye Energi Trend Asia menyebut, Indonesia mesti mencontoh Pakistan dalam transisi energi. Dia bilang, Pakistan sempat mengalami krisis energi pada 2022-2023, lalu bangkit meninggalkan gas alam sebagai sumber energi utama, dan beralih ke energi surya.
Dia menjelaskan, Pakistan banyak mengubah regulasi energi mereka, termasuk pada sektor ketenagalistrikan. Mereka menggenjot produksi listrik dari solar panel; skala rumah tangga dan industri beralih ke solar panel.
Pakistan, katanya, juga membuat kebijakan pembebasan bea masuk dari impor solar panel dan memberikan berbagai insentif seperti pengurangan pajak untuk penjualan.
“Sekarang, Pakistan menjadi salah satu negara di Asia yang pemakaian solar PV-nya melonjak tajam. Mereka menyadari tidak selamanya bisa bergantung pada gas alam untuk listrik,” ucapnya dalam diskusi daring pada Maret 2026.
Novita mengkritik langkah pemerintah yang justru akan membangun pembangkit gas baru berkapasitas 10,6 gigawatt dalam Rencana Usaha Penyedia Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
Situasi geopolitik saat ini seharusnya bisa menjadi pengingat pemerintah untuk tidak memaksakan kehendak menambah pembangkit gas. Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil impor, telah terbukti memicu kerentanan energi dalam negeri.
“Tidak ada cara lain, mengurangi ketergantuangan energi fosil dan mendorong energi terbaruakan secara massif, berbasis komunal menjadi kunci Indonesia berdaulat energi.”
*****