- Pemerintah menyetujui dokumen AMDAL pengembangan Blok Masela di Laut Arafura, membuka jalan bagi proyek gas senilai lebih dari Rp300 triliun yang diproyeksikan menjadi tulang punggung produksi LNG Indonesia dan bagian dari strategi ketahanan energi nasional.
- Kelompok masyarakat sipil menilai narasi gas sebagai energi bersih tidak sepenuhnya tepat karena tetap menghasilkan emisi, terutama metana. Operasi proyek yang direncanakan mulai 2030 dengan kontrak hingga 30 tahun berpotensi menciptakan carbon lock-in yang menghambat pencapaian target net zero emission Indonesia pada 2060.
- Lokasi proyek berada di bentang laut Arafura yang termasuk kawasan Wallacea dan bagian dari Segitiga Karang dunia—salah satu pusat keanekaragaman hayati laut paling penting di dunia, dengan ribuan spesies ikan, karang, burung, dan mamalia serta menjadi wilayah penting bagi perikanan nasional.
- Pembangunan fasilitas pemrosesan gas di Pulau Yamdena berpotensi memicu perubahan bentang pesisir, hilangnya mangrove, peningkatan sedimentasi, hingga tekanan pada sumber daya air dan lingkungan akibat masuknya ribuan pekerja. Para ahli menilai proyek ini perlu kajian strategis yang lebih luas dan partisipasi publik yang bermakna.
Pemerintah baru saja mengesahkan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) proyek gas alam di Blok Masela di Perairan Arafura. Persetujuan ini membuka jalan bagi pengembangan salah satu proyek gas alam terbesar yang sempat mandeg beberapa tahun itu. Langkah ini menuai kritikan dari para pihak.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menyebut, Blok Masela akan menghasilkan miliaran kaki kubik gas per hari dan menjadi tulang punggung produksi LNG Indonesia. Karena itu, pemerintah nilai proyek ini sebagai langkah strategis untuk menjaga ketahanan energi dan mendukung transisi energi nasional karena lebih rendah karbon.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengkritik keputusan pemerintah yang ngotot meneruskan proyek bernilai lebih dari Rp300 triliun itu. Selain mengkhawatirkan dampak sosial dan ekologis, mereka menilai rencana itu mengancam ambisi pemerintah memenuhi target net zero emission pada 2060.
Novita Indri, Juru kampanye Trend Asia mengatakan, narasi pemerintah yang menyebut gas alam sebagai energi bersih tak sepenuhnya benar. Pasalnya, gas alam masih termasuk dalam kelompok energi berbahan fosil yang itu berarti tetap menghasilkan emisi.
Dia pun sayangkan langkah pemerintah yang tetap memasukkan energi kotor ini ke dalam Rencana Umum Penyediaan Listrik (RUPTL) tahun 2025-2035. Menurut dia, dengan masuknya gas ke dalam RUPTL, berarti ekspansi sumber-sumber energi berbasis fosil akan terus terjadi.
Keputusan itu juga Novita nilai sebagai bentuk inkonsistensi dalam upaya mengejar target net zero emission. Pemerintah, kata dia, masih menjadikan energi fosil sebagai tulang punggung energi nasional.
“Ini membuktikan bahwa pemerintah masih setengah hati dan belum benar-benar ikhlas untuk meninggalkan energi fosil ini. Padahal, dari hulu hingga hilir, penggunaan gas ini tetap saja menghasilkan emisi. Bedanya, kalau batubara menghasilkan karbon, (gas) ini metan, yang lebih jahat bagi atmosfer,” katanya.
“Jadi, klaim gas alam lebih bersih itu tidak sepenuhnya benar.”
Indonesia, kata Novita, sejatinya memiliki potensi energi terbarukan sangat besar. Mulai dari air, surya, hingga angin tetapi sejauh ini, upaya pengembangan sektor ini belum maksimal.
Dia meyakini, dengan investasi Blok Masela yang mencapai lebih dari Rp300 triliun, akan lebih massif jika pemerintah gunakan untuk pengembangan energi terbarukan.
“Persoalannya memang kembali pada komitmen. Sampai saat ini, pemerintah memang kurang serius untuk mendorong bagaimana supaya transisi energi ini berlangsung lebih cepat. Padahal, potensi di depan mata itu ada dan sangat besar,” katanya.
Alasan lain kenapa perlu mengkaji ulang proyek ini, kata Novita, karena akan menjadikan Indonesia terkunci (lock in) untuk tetap menggunakan energi berbahan fosil selama beberapa dekade ke depan.
Merujuk berbagai dokumen, Inpex memproyeksikan operasi Blok Masela pada 2030. Inpex disebutkan telah menandatangani kesepakatan jual beli gas untuk tenaga listrik selama 30 tahun.
“Artinya, emisi dari gas ini akan terus berlangsung selama tiga puluh tahun, dari sejak operasi di 2030-2060. Ini yang akan terjadi, carbon locks-in, kita akan terkunci dan tidak bisa lepas dari praktik yang menghasilkan emisi,” katanya.
Memang, perusahaan menjanjikan untuk menggunakan teknologi carbon capture storage (CCS) untuk menangkap emisi yang dihasilkan tetapi meragukan efektivitas teknologi itu.
Ancaman pada laut
Kritikan atas rencana pengembangan Blok Masela bukan semata karena berbasis fosil, tetapi juga dampaknya terhadap ekosistem laut. Sebagai catatan, Blok Masela berada di bentang laut Arafura, bagian dari Wallacea, sebuah kawasan yang sangat sensitif secara ekologis.
Wallacea merupakan satu dari 35 hotspot keanekaragaman hayati di dunia dengan luas sekitar 33, 8 juta hektar yang mencakup tiga bioregion, yakni Maluku -lokasi Blok Masela-, Sunda Kecil dan juga Sulawesi.
Wilayah ini menjadi habitat bagi 10.000 spesies tumbuhan, 2.112 spesies ikan laut (110 endemik), 711 spesies burung, 450 karang, 250 spesies ikan air tawar, 222 spesies reptil, 222 spesies mamalia dan lainnya. Dari jumlah tersebut, 560 spesies termasuk dalam daftar merah IUCN, 303 berasal dari bioregion Maluku.
Selain terkenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati paling penting di dunia dan jalur migrasi biota laut bernilai konservasi tinggi, perairan di sekitar Wallacea yang dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718 juga merupakan spot penting bagi perikanan nasional. Dari 11 WPP yang ada di Indonesia, WPP 718 tercatat sebagai zona dengan jumlah kapal terbanyak ketiga, mencapai 2.400 lebih unit kapal.
Parid Ridwanuddin, Peneliti Kelautan Auriga Nusantara mengatakan, laut Arafuru yang menjadi lokasi pengembangan Blok Masela merupakan jantung segitiga karang (coral triangle) dunia. Kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati yang nilainya tidak dapat tergantikan ketika rusak atau bahkan hilang akibat ekspansi industri.
Berdasarkan data UNEP tahun 2018, Segitiga Karang adalah salah satu wilayah terumbu karang dengan keanekaragaman hayati dan kepentingan ekologis tertinggi di dunia, yang mengandung 76% dari semua spesies karang yang dikenal dan 37% dari semua spesies ikan terumbu karang.
Secara ekonomi, terdapat sejumlah sektor penting, diantaranya perikanan tangkap dan pariwisata, yang sangat membutuhkan ekosistem laut yang sehat. Data UNEP 2018 menyebut nilai ekonominya setara dengan US$13,9 miliar per tahun di Segitiga Karang. Jika terumbu karang terus menurun, nilai tahunannya di Segitiga Karang dapat turun sebesar US$2,2 miliar pada 2030.
Kesehatan terumbu karang juga memiliki nilai yang sangat besar. Jika terumbu karang berada dalam kondisi sehat pada tahun 2030 dapat membuka nilai tambahan sebesar US$35 miliar (atau US$2,5 miliar per tahun) bagi sektor-sektor itu, dan tambahan US$37 miliar (atau US$2,6 miliar per tahun) di Indonesia.
Kawasan sensitif
Parid tegaskan, pemerintah harus komitmen mengimplementasikan agenda SDGs, khusus tujuan nomor 14 (life below water) yang memandatkan perlindungan laut untuk masa depan yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan.
Karena itu, rencana pengembangan industri migas di Blok Masela kontraproduktif dengan agenda perlindungan segitiga karang dunia karena berpotensi berdampak pada ekosistem laut.
“Pada titik ini, Pemerintah Indonesia seharusnya mengevaluasi dan mencabut berbagai aturan, kebijakan, dan proyek yang berpotensi akan merusak ekosistem terumbu karang ini. Pilihannya tidak lain kecuali mengembangkan sektor perikanan tangkap dan pariwisata yang berbasis pada kepentingan aktor perikanan rakyat,” katanya.
Proyek ini berada di kawasan Wallacea, yang sangat sensitif secara ekologis, zona biogeografi unik yang memisahkan Asia-Australia. Wilayah ini merupakan satu dari 35 hotspot keanekaragaman hayati di dunia dengan luas 33,8 juta hektar yang mencakup tiga bioregion: Maluku -lokasi Blok Masela, Sunda Kecil dan Sulawesi.
Wilayah ini menjadi habitat bagi 10.000 spesies tumbuhan, 2.112 spesies ikan laut (110 endemik), 711 spesies burung, 450 karang, 250 spesies ikan air tawar, 222 spesies reptil, 222 spesies mamalia dan lainnya. Dari jumlah tersebut, 560 spesies termasuk dalam daftar merah IUCN, 303 berasal dari bioregion Maluku.
Selain terkenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati paling penting di dunia dan jalur migrasi biota laut bernilai konservasi tinggi, perairan di sekitar Wallace yang dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718 juga merupakan spot penting bagi perikanan nasional. Dari 11 WPP yang ada di Indonesia, WPP 718 tercatat sebagai zona dengan jumlah kapal terbanyak ketiga, mencapai 2.400 lebih unit kapal.
Perhatikan daya dukung
Abdul Motalib Angkotasan, Ahli Ilmu Kelautan dari Universitas Khairun, Ternate ingatkan pemerintah dan para pihak yang terlibat Blok Masela untuk melakukan mitigasi potensial dampak dari proyek ini. Terutama terhadap Pulau Yamdena, bagian dari Kepulauan Tanimbar yang memiliki 3.333 kilometer persegi.
Dia bilang, upaya pengembangan Blok Masela harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung pulau. Karena itu, dalam konteks pengusahaan Blok Masela, Motalib mengingatkan pemerintah untuk benar-benar mempertimbangan berbagai aspek yang berpontensi berdampak pada Pulau Yamdena.
Konsorsium telah memilih pulau di tenggara Maluku ini sebagai lokasi pemrosesan (onshore) gas dari Blok Masela. Itu berarti, akan ada pembukaan lahan di wilayah pesisir untuk kebutuhan konstruksi ini.
Motalib katakan, perubahan bentang pesisir akibat pembukaan lahan akan berdampak panjang terhadap ekosistem setempat. Tutupan mangrove yang hilang akan memicu sedimentasi dan mengurangi fungsi mangrove sebagai buffer zone kawasan.
“Jadi, potensi dampaknya ini yang harus benar-benar dihitung secara presisi,” katanya, Sabtu (7/2/26).
Hal lain yang harus dipertimbangkan juga adalah dampak dari mobilisasi manusia. Merujuk dokumen perusahaan, proyek ini akan melibatkan ribuan pekerja. Pada satu sisi, hal itu menjadi peluang pekerjaan bagi warga. Namun, di waktu sama, juga menghadirkan pertanyaan akan kemampuan Pulau Yamdena dalam mencukupi kebutuhan ribuan penghuninya.
“Jadi, harus memenuhi kaidah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang di dalamnya mengkaji soal daya dukung dan daya tampung pulau, bukan sekadar Amdal. Ini harus benar-benar dihitung. Misalnya, apakah kebutuhan air bersihnya mencukupi?”
Menurut Motalib, kehadiran para pekerja berpotensi meningkatkan senyawa organik di sekitar perairan Tanimbar. Hal itu akan mempengaruhi kondisi perairan akibat pertumbuhan fitoplankton yang dapat berdampak pada terumbu karang. Imbasnya, keanekaragaman hayati yang ada di sana juga turut terdampak.
“Kalau organik meternya tinggi, akan booming fitoplankton. Habitat berubah. Itu sama dengan yang terjadi di Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka akibat tingginya senyawa organik. Bedanya, disana, ramai manusia karena aktivitas pariwisata.”
Terakhir, Motalib ingatkan pentingnya partisipasi publik secara bermakna dari rencana penyelenggaraan proyek ini. Pasalnya, di banyak tempat, katanya, kebijakan pembangunan acapkali diwarnai perampasan ruang hidup dan sumber penghidupan warga.
*****