Gagasan memindahkan (relokasi) badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat alamiahnya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke kawasan lain seperti Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, sering kali tersaji dalam narasi teknokratis-ekologis yang seolah-olah rasional, objektif, dan bebas nilai. Dalam cara pandang positivistik-preservatif, satwa langka diperlakukan layaknya komoditas atau entitas independen yang dapat dipindah-pindahkan secara mekanis—persis seperti memindahkan “ikan hias” dari satu akuarium ke akuarium lainnya.
Padahal, badak jawa adalah identitas, bagian tak terpisahkan dari lanskap sejarah, kebudayaan, dan ruang hidup Banten, serta jejaring kosmologi sosial-ekologis masyarakat adat lokal. Bahkan hubungan Suku Baduy, badak dan Ujung Kulon terpaut sejak ribuan taun lalu.
Beberapa titik lokasi di wilayah Gunung Honje, Pulau Peucang, Handelem dan Sang Hiyang Sirah yang menjadi wilayah jelajah Badak, sekaligus wilayah sakral dan tempat pensucian Suku Baduy selama ribuan tahun lalu.
Sisi lain, konservasi tidak penah benar-benar netral. Untuk membedah kompleksitas tersebut secara akademik dan kritis, kita harus membongkar mitos netralitas konservasi.
Merujuk pada pandangan mendasar pakar geografi David Harvey (1993): “All ecological projects (and arguments) are simultaneously political-economic projects (and arguments) and vice versa. Ecological arguments are never socially neutral any more than socio-political arguments are ecologically neutral.” Seluruh proyek ekologi dan argumentasi di belakangnya pada dasarnya merupakan proyek ekonomi-politik.
Keputusan tentang apa yang diisolasi, siapa yang dipindahkan, kawasan mana yang dikorbankan, dan kepentingan siapa yang dilindungi tidak pernah lahir di ruang hampa yang steril. Di balik wacana penyelamatan spesies, selalu tersembunyi pertanyaan mendasar ekonomi-politik: siapa yang paling banyak diuntungkan (who benefits) dan siapa yang paling dirugikan (who bears the cost)?
Ketika wacana pemindahan badak jawa ke Alas Purwo mengemuka secara simultan dengan penetapan kawasan pesisir dan perairan Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kita tidak sedang menyaksikan kebetulan teknis semata.
Sebaliknya, ini adalah manifestasi gamblang dari pertarungan kekuasaan atas ruang, di mana kebijakan konservasi dan ekstraktivisme saling bertaut dalam melanggengkan krisis sosial-ekologis dan ancaman perusakan ruang hidup rakyat di sekitarnya.
Sebab, cecara prinsip tujuan konservasi adalah untuk perlindungan dan pelestarian biodevrsitas jangka panjang. Tidak hanya untuk spesies endemik langka semata, juga pelestarian ekosistem sekitarnya.
Jadi, jika konservasi akan berubah menjadi topeng untuk tujuan lain yang akan berkaibat pada kerusakan ekosistem, maka itu telah terjadi praktik green grabbing: fenomena perampasan lahan, sumber daya alam, atau hak akses masyarakat lokal/adat dengan mengatasnamakan tujuan pelestarian lingkungan dan konservasi (J. Fairhead, M. Leach, dan Ian Scoones, 2012). Umumnya, hanya akan menguntungkan kepentingan segelintir pemodal dan penguasa.
Paradigma konservasi klasik dan dehumanisasi
Sikap bermusuhan terhadap keberadaan manusia di dalam kawasan konservasi bersumber dari paradigma lama yang berakar pada Scientific Forestry abad ke-19 (berasal dari German Forestry School).
Paradigma konservasi klasik ini mengadopsi pendekatan preservasi murni berorientasi kelangkaan (scarcity-driven preservation) yang memisahkan secara diametrik antara manusia dan alam (nature-culture dichotomy). Ia memelihara mitos “Tanah Tak Bertuan” (terra nullius)—seolah-olah hutan dan kawasan yang ditunjuk sebagai taman nasional adalah ruang kosong tanpa sejarah, tanpa kebudayaan, dan tanpa penguasaan adat.
Akibatnya lahir “dehumanisasi”: masyarakat adat dan lokal yang telah berabad-abad mengelola alam secara berkelanjutan dituduh sebagai Perusak, Perambah, Penyerobot, atau Bencana bagi kelestarian. Sebab, keanekaragaman biodeversitas endemik taman nasional seolah “ter/dipisahkan” relasinya intrisik, kompleks dan beralapis (sosial – budaya, ekonomi, ekologi, hingga religio magic) dengan masyarakat di sekitarnya.
Kelemahan paradigmatik itu seolah berlanjut dan tecermin pula dalam instrumen hukum terbaru, yakni Undang-Undang 32/2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE). Regulasi ini belum menempatkan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai right holder (pemegang hak) dan subjek utama pengelolaan, melainkan masih menempatkan mereka sebagai objek yang dipinggirkan di bawah pengabaian terstruktur (politics of ignorance).
Akibatnya, model konservasi mereka tidak diakui oleh negara, termasuk pengetahuannya. Bayangkan, praktik sistem adat berupa Sasi (Papua dan Maluku), Awiq-awiq (NTB), Taber Laut (Bangka), Lubuk Larangan (Riau), Panglima Laut (Aceh), Segara Gunung (Bali), Ombo (Sulteng) dan sejenisnya dengan nama lain yang beragam di seluruh nusantara, dan terbukti manjur menjadi sistem konservasi adat ratusan atau bahkan ribuan tahun tidak negara anggap sebagai “konservasi”.
Di balik rencana relokasi
Rencana memindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo merupakan bentuk reduksionisme ekologis yang berbahaya. Badak Jawa di Ujung Kulon bukan sekadar populasi biologis, Ia bagian integral dari ikatan sejarah, tradisi, dan kebudayaan Banten serta masyarakat adat Baduy.
Sebagaimana ditegaskan dalam wacana penolakan lokal, kelompok ulama dan pernyataan otoritas daerah: “Tanpa Badak, Bukan Banten”. Memisahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon atas dalih “risiko bencana” atau “keamanan populasi” tanpa membenahi akar masalah pengelolaan TNUK adalah bentuk pencucian tangan birokrasi.
Relokasi ini berisiko menjadi pintu masuk bagi alienasi wilayah konservasi: ketika spesies kunci yang menjadi alasan utama penetapan kawasan konservasi dipindahkan, legitimasi perlindungan TNUK akan melorot, memuluskan jalan bagi alih fungsi lahan, dan akan membuka penetrasi serta pemulusan agenda industri ekstraktif.
Yang patut dicurigai, di saat yang bersamaan, keputusan KESDM yang menetapkan kawasan pesisir dan perairan Ujung Kulon masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mengungkap ironi mendasar politik ekologi Indonesia.
Jejak tambang emas seperti operasional PT Cibaliung Sumberdaya (CSD) yang berbatasan langsung dengan zona penyangga Gunung Honje dan batas TNUK memperlihatkan ancaman riil industri ekstraktif di lanskap ekosistem Ujung Kulon.
Di titik inilah potensi green grabbing itu dapat terjadi. Berbeda dengan land grabbing tradisional yang murni bermotif ekonomi atau ekstraktif, green grabbing menggunakan legitimasi proyek konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, penyerapan karbon (seperti skema REDD+), ekowisata, hingga energi terbarukan.
Satu sisi, rakyat dan masyarakat adat dilarang memasuki hutan TNUK atas nama konservasi ketat. Sisi lain, izin pertambangan dan alokasi konsesi pertambangan justru otoritas negara fasilitasi. Inilah bukti riil dari kontradiksi kebijakan negara (state capture): negara menggunakan instrumen regulation dan legitimation untuk merebut ruang hidup rakyat (atas nama konservasi), lalu menyatukannya dengan daya market untuk diserahkan kepada kapital ekstraktif.
Bongkar sesat pikir
Kerusakan alam akibat proyek ekstraktif maupun proyek konservasi eksklusif memiliki dampak multidimensi yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme kompensasi teknis atau ganti rugi finansial semata. Kerangka pemikiran berikut ini menguraikan pergeseran epistemologis dari miskonsepsi reduksionis menuju pengakuan hak-hak rakyat.
Pertama, miskonsepsi reduksionis: Menganggap alam dan satwa murni sebagai komoditas ekonomi atau aset fisik semata. Kedua, solusi keliru negara. Mengasumsikan penggusuran, pencemaran, atau perampasan ruang hidup dapat diselesaikan secara mekanis melalui ganti rugi uang atau relokasi satwa. Ketiga, dampak multidimensi kerusakan. Hancurnya multi-fungsi hubungan ekologi, mencakup kerugian ekonomi, rusaknya ikatan sosial-budaya, terkikisnya religiositas/spiritualitas, hilangnya memori sejarah, dan matinya pengetahuan lokal.
Untuk keluar dari krisis ini, gerakan lingkungan harus mendesak pergeseran dari paradigma konservasi lama menuju paradigma konservasi baru yang berbasis hak asasi manusia (HAM). Sebagaimana MacKinnon rumuskan dalam Alikodra (2010), konservasi modern adalah pemeliharaan sekaligus pemanfaatan keanekaragaman hayati secara bijaksana dengan prinsip Alam Lestari, Masyarakat Sejahtera.
Selain itu penting suatu konsolidasi diskursif dan pembangunan kontra-narasi negara. Tujuan utamanya adalah membongkar mitos netralitas konservasi. Dengan cara mengedukasi publik bahwa rencana pemindahan badak jawa dan penetapan WUP KESDM adalah paket green grabbing dan eksklusi ruang hidup rakyat.
Serentak dengan itu penting juga mengangkat narasi ekologi-kultural dengan cara menggemakan kembali posisi badak jawa sebagai identitas kultural Banten dan Baduy (“Badak Jawa Identitas, Bukan Ikan Hias”), hingga narasi keselamatan satwa menyatu dengan narasi keselamatan ruang hidup rakyat.
Secara hukum, penting untuk mendorong advokasi hukum dan litigasi berbasis HAM terutama dengan melakukan gugatan hukum berdasar KIHESB & UUD 1945. Melakukan uji materi atau gugatan PTUN terhadap Keputusan KESDM terkait penetapan WUP di perairan/pesisir Ujung Kulon karena melanggar hak atas lingkungan hidup sehat dan hak atas sumber penghidupan (KIHESB Pasal 1 ayat 2).
Selain itu, tetap relevan dan penting untuk melakukan desakan evaluasi total UU KSDAHE dengan menggalang advokasi revisi atau melanjutkan judicial review untuk memasukkan pengakuan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai right holder utama dalam zona konservasi.
Untuk tujuan itu, penting mendorong koalisi taktis lintas elemen (Counter-Exclusion) dengan cara: pertama, membangun aliansi strategis, menggabungkan kekuatan masyarakat adat (Baduy/Kasepuhan Banten Kidul), organisasi nelayan, NGO lingkungan dan agraria, akademisi kritis, pemerintah daerah dan ulama di Banten yang menolak pemindahan badak.
Kedua, aksi kolektif menjaga ruang hidup. Melakukan mobilisasi damai dan pengawasan komunitas (community watch ) di sepanjang perairan dan daratan Ujung Kulon untuk menolak masuknya korporasi pertambangan dan membatalkan agenda relokasi yang memisahkan badak dari lanskap historisnya.
*Penulis adalah Eko Cahyono, Peneliti dan Pegiat Sajogyo Institute. Tulisan ini adalah Opini Penulis.
*****
Rencana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Apakah Ada Kajian Ilmiah?