- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung berbulan-bulan merugikan, masyarakat, ekologi, hingga negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Meski Presiden Prabowo Subianto sempat meminta maaf di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, ucapan normatifnya akan semakin hambar tanpa adanya penegakan hukum berarti terhadap perusahaan pemicu karhutla dan kabut asap.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam laporan “Siapa di Balik Api?” mencatat 50% titik panas (hotspot) sepanjang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berada di area kerja korporasi perhutanan dan sawit. Atas temuan ini, mereka mendesak Pemerintah, lewat Kementerian yang memberikan izin bertanggung jawab terhadap bencana ulah manusia itu.
- Karhutla bukan masalah yang baru terjadi. Ia selalu jadi mimpi buruk ketika masuk musim kemarau, apalagi jika bareng fenomena El Nino seperti tahun ini. Ia juga merugikan negara tetangga dengan asap lintas batas seperti tahun 2015, 2019 dan 2023. Boy Even Sembiring, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, menilai pemerintah tidak serius dalam mengidentifikasi akar masalah, memitigasi, dan menindak tegas para pelaku karhutla, sehingga masalah ini terus berulang.
- Wiko Saputra, Founder Kuala Institute Diaspora Indonesia, menilai karhutla yang berulang setiap tahun merupakan cerminan buruknya tata kelola hutan dan lahan di Indonesia. Juga, lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi penyebab.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung berbulan-bulan merugikan, masyarakat, ekologi, hingga negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Meski Presiden Prabowo Subianto sempat meminta maaf di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, ucapan normatifnya akan semakin hambar tanpa adanya penegakan hukum berarti terhadap perusahaan pemicu karhutla dan kabut asap.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam laporan “Siapa di Balik Api” mencatat 50% titik panas (hotspot) sepanjang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berada di area kerja korporasi perhutanan dan sawit. Atas temuan ini, mereka mendesak pemerintah, lewat kementerian yang memberikan izin bertanggung jawab terhadap bencana ulah manusia itu.
Uli Artha Siagian, Koordinator Kampanye Walhi Nasional mengatakan data itu mereka dapat dengan metode campuran, yakni penginderaan jauh melalui citra satelit dan penelusuran dokumen. Mereka mulai dengan tumpang susun data hotspot dengan data konsesi perusahaan, terutama pemegang hak guna usaha (HGU) perkebunan dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).
Pantauan mereka, terdapat sekitar 30.927 titik panas di Indonesia sepanjang Januari–September 2026. Kalimantan Barat mencatat jumlah tertinggi, 9.529 titik, lalu Kalimantan Tengah 7.141 titik.
Di konsesi perusahaan, Walhi menemukan 9.951 hotspotdi 561 areal kerja perusahaan sawit dan wilayah kerja 293 perusahaan pemegang PBPH. Data itu dari sumber penginderaan jauh, termasuk NASA FIRMS, MODIS, VIIRS, dan SiPongi KLHK.
Setelah mengidentifikasi perusahaan dengan titik panas terbanyak, Walhi menelusuri dokumen perusahaan dari Ditjen AHU, laporan tahunan, struktur direksi dan komisaris, pemegang saham, serta afiliasi grup usaha untuk menemukan pemilik manfaat akhir.
Uli bilang, ada 30 perusahaan dengan jumlah titik panas tertinggi. Sembilan perusahaan memiliki pemegang saham atau perusahaan induk di Singapura, Malaysia, Hong Kong, serta yurisdiksi dengan kerahasiaan kepemilikan, seperti British Virgin Islands dan Samoa.
Walhi juga mengidentifikasi 84 perusahaan lain yang terafiliasi dengan grup usaha asal Malaysia dan Singapura, termasuk Sinar Mas, Wilmar, dan Salim Group. Menurut mereka, struktur kepemilikan tersebut perlu penelusuran untuk mengetahui pemilik manfaat akhir dan hubungan kendali antar perusahaan.
Karhutla di PSN
Di Merauke, Papua Selatan, analisis spasial Walhi menemukan 807 titik panas selama periode itu di kawasan pengembangan pangan dan energi yang terkait dengan PSN.
Sebanyak 133 titik panas berada di enam perusahaan dalam PSN Energy Estate. Di antaranya PT Global Papua Abadi (57 titik), PT Andalan Manis Nusantara (23) dan PT Semesta Gula Nusantara (10). Ketiganya, menurut Walhi, terafiliasi dengan First Resources Group yang keluarga Fangiono kendalikan.
Lewat email yang mereka kirimkan atas nama Sustainability Team First Resources, 21 Oktober, perusahaan ini membantah tiga perusahaan itu bagian mereka. “Ketiga perusahaan yang diidentifikasi, bukanlah anak perusahaan atau afiliasi dari First Resources.”
Kemudian, titik panas juga Walhi temukan di area PT Sejahtera Gula Nusantara (2 ), dan PT Agrindo Gula Nusantara (1) dan PT Murni Nusantara Mandiri (40), ketiganya mereka sebut terafiliasi dengan Wilmar International Group.
Jun Yi, tim komunikasi korporat Wilmar Group, kepada Mongabay membantah hal ini. “Grup Wilmar juga tidak memiliki perkebunan apapun di Papua.”
Sementara itu, 674 titik panas lainnya berada di empat klaster program pengembangan pangan (food estate) di bawah pengampuan pemerintah, yakni, tiga klaster Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan satu klaster Kementerian Pertanian.
Rinciannya, Kluster IV terdapat 236 titik panas berada di Desa Salam Epe, Kecamatan Ngguti di bawah pengampu Kemenko Pangan. Lalu, Kluster I 179 titik panas di Desa Sigad, Kecamatan Ilwayab, yang juga berada di bawah Kemenko Pangan. Selain itu, titik panas juga di Kluster V dalam proyek food estate di bawah pengampuan Kementerian Pertanian dengan 87 titik panas di Desa Bu-Epe, Kecamatan Kaptel.
Walhi katakan, sebagian klaster titik panas di Kecamatan Ilwayab berada di wilayah kerja Jhonlin, Group milik Andi Syamsuddin Arsyad, atau Haji Isam, yang negara tugaskan untuk pembukaan lahan food estate.
Mongabay berupaya menghubungi Jhonlin Group ke email corsec@ptjar.com, 21 Oktober, dan menghubungi Ghimoyo, CEO Jhonlin Group, 26 Oktober tapi tidak mendapat respons hingga berita naik.
Uli menilai, muncul persoalan mengenai pembagian tanggung jawab apabila pembukaan lahan oleh perusahaan swasta berdasarkan penugasan pemerintah. Karena, ketidakjelasan pengawasan dan batasan tanggung jawab antara pemberi tugas dan pelaksana proyek di luar rezim perizinan berpotensi menciptakan celah impunitas baru apabila terjadi kebakaran lahan skala besar.
Namun, dia tegas meminta kedua belah pihak bertanggungjawab.
“Penegakan hukum terhadap karhutla di kawasan PSN energi dan pangan perlu menjangkau korporasi pemegang konsesi maupun lembaga pemerintah yang mengampu langsung proyek strategis nasional tersebut, alih-alih membatasi akuntabilitas hanya pada aktor korporasi.”
Kemenko Pangan dan Kementerian Pertanian, katanya, berkewajiban memastikan kajian lingkungan hidup strategis dan analisis mengenai dampak lingkungan hidup berjalan memadai sebelum dan selama pembukaan lahan berlangsung.
Mengapa berulang?
Karhutla bukan masalah yang baru terjadi. Ia selalu jadi mimpi buruk ketika masuk musim kemarau, apalagi jika bareng fenomena El Nino seperti tahun ini. Ia juga merugikan negara tetangga dengan asap lintas batas seperti tahun 2015, 2019 dan 2023.
Boy Even Sembiring, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, menilai pemerintah tidak serius dalam mengidentifikasi akar masalah, memitigasi, dan menindak tegas para pelaku karhutla, sehingga masalah ini terus berulang.
Perusakan jutaan hektar ekosistem gambut yang memperparah karhutla dan kabut asap berawal dari produk hukum dan kebijakan penataan ruang yang salah. Juga, kegagalan penegakan hukum yang tercermin dari tidak adanya eksekusinya atas putusan pengadilan.
Di sisi ini, pemerintah lebih galak pada masyarakat kecil ketimbang korporasi. Negara sering hanya menyasar kelompok ini sebagai kambing hitam atas kegagalannya melindungi alam.
Dia menilai tantangan penegakan hukum lingkungan kini kian berat karena aturan baru dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan yang mengedepankan sanksi administratif itu, merusak asas lex specialis derogat legi generali dalam hukum lingkungan.
Instruksi Presiden (Inpres) 1/2026 tentang penanganan karhutla, uga belum menyasar akar masalah. Alih-alih menginstruksikan evaluasi perizinan atau penindakan tegas korporasi besar, regulasi itu redundan dan fokus pada hal-hal teknis, seperti pengadaan alat berat atau revisi Peraturan Daerah (Perda) yang menyasar kearifan lokal masyarakat adat.
Karena itu, di tengah ancaman krisis ekologis yang makin meluas, Walhi mendesak pemerintah segera mengambil langkah strategis dan sistematis. Evaluasi menyeluruh seluruh izin usaha di atas ekosistem gambut harus menjadi prioritas utama ketimbang sekadar mengandalkan teknologi modifikasi cuaca.
Mereka sodorkan lima rekomendasi kunci. Yakni evaluasi total perizinan, sanksi berlapis dan tegas, pencabutan akses pendanaan, moratorium dan sita alat, serta redistribusi lahan bekas konsesi.
Penanganan karhutla, katanya, pertaruhan atas keselamatan manusia dan keanekaragaman hayati Indonesia.
“Yang paling penting ini ya, menyelamatkan manusianya, menyelamatkan ekosistemnya, itu dulu!”
Buruknya tata kelola hutan
Wiko Saputra, Founder Kuala Institute Diaspora Indonesia, menilai, karhutla yang berulang setiap tahun merupakan cerminan buruknya tata kelola hutan dan lahan di Indonesia. Juga, lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi penyebab.
Karhutla, katanya, bukanlah fenomena baru yang sulit terprediksi. Pola kemunculannya berlangsung bertahun-tahun dan hampir selalu meningkat ketika Indonesia alami musim kemarau panjang.
“Persoalan ini seharusnya bisa dimitigasi risikonya dan dicegah lebih awal karena sangat mudah diprediksi kejadiannya,” ucapnya.
Langkah pencegahan dan mitigasi masih kerap terlambat. Masalah tersebut bukan semata faktor cuaca, melainkan berakar pada persoalan struktural yang berlangsung lama.
Tata kelola hutan dan lahan yang buruk terlihat dari alih fungsi gambut dan lahan basah untuk perkebunan sawit maupun hutan tanaman industri telah mengubah fungsi alami ekosistem sehingga kawasan tersebut menjadi rentan terbakar.
Menurut dia, kebijakan penggunaan lahan selama bertahun-tahun telah mendorong degradasi ekosistem pada wilayah-wilayah yang sejatinya berfungsi sebagai penyangga lingkungan.
“Sistem tata kelola hutan dan lahan kita paling buruk. Wilayah yang seharusnya tidak boleh beralih fungsi justru dibiarkan menjadi wilayah konsesi usaha.”
Persoalan tersebut tidak berdiri sendiri. Kepentingan ekonomi yang besar di sektor sawit dan kehutanan, menurutnya, menciptakan ruang praktik korupsi, terutama dalam proses penerbitan izin dan pengawasan konsesi.
Keuntungan ekonomi dari model pengelolaan tersebut lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu, terutama korporasi besar. Sementara, masyarakat harus terus menanggung dampak ekologis dan sosial akibat karhutla yang berulang.
Selain itu, dia juga menyoroti aspek kelembagaan. Dalam hal ini, penanganan karhutla masih terlalu tersentralisasi, padahal sebagian besar titik rawan kebakaran berada di wilayah terpencil yang jauh dari pusat pemerintahan.
Karena itu, penguatan peran pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan menjadi penting. Pendekatan yang lebih desentralistis akan memungkinkan respons yang lebih cepat ketika kebakaran mulai terjadi.
Khusus untuk konsesi sawit yang berulang kali mengalami kebakaran, Wiko menilai pemerintah tidak lagi cukup menggunakan instrumen hukum yang selama ini lemah.
Pemerintah harus berani menuntut pertanggungjawaban korporasi hingga mencabut izin usaha pihak yang terbukti terlibat dalam karhutla. Juga, mengembalikan kawasan yang rusak akibat kebakaran ke fungsi ekologisnya.
“Kalau dia lahan basah, harus kembali menjadi lahan basah. Kalau dia hutan primer, harus dikembalikan menjadi hutan primer.”
Korporasi asing terima manfaat
Serupa dengan temuan Walhi, Kuala Institute menunjukkan sejumlah konsesi yang mengalami karhutla berada dalam kendali korporasi yang memiliki hubungan bisnis kuat dengan Singapura dan Malaysia.
Data mereka, titik api setidaknya ada di 16 grup perusahaan yang terafiliasi dengan dua negara tetangga Indonesia itu. Sepuluh terafiliasi dengan Singapura, beberapa di antara Sinar Mas (26 perusahaan), Wilmar (21 perusahaan), RGE/April (5 perusahaan),First Resource (2). Sementara yang terafiliasi dengan korporasi Malaysia ada enam.
Wiko bilang, investasi sektor sawit dan kehutanan memang banyak terpusat di kedua negara itu. Dalam sejumlah kasus, pemilik manfaat akhir atau beneficial owner (BO) korporasi berada di sana, termasuk perusahaan yang secara operasional beraktivitas di Indonesia.
Temuan itu, menimbulkan konsekuensi hukum dan geopolitik yang tidak sederhana. Ketika korporasi yang memiliki rantai kendali lintas negara melakukan pelanggaran hukum di Indonesia, proses penegakan hukum berpotensi bersinggungan dengan kepentingan diplomatik antara negara-negara di kawasan.
Karena itu, pertanggungjawaban tidak boleh berhenti pada perusahaan lokal semata. “Bukan sekadar menghukum korporasi di Indonesia saja, tetapi harus sampai kepada pemilik manfaat akhirnya.”
Dia juga kritik penegakan hukum kasus karhutla selama ini tidak berjalan maksimal. Banyak perkara yang berhenti di tengah jalan tanpa pertanggungjawaban yang jelas dari korporasi. Seharusnya, jika terbukti bersalah, perusahaan harus menanggung biaya pemulihan ekologis dan sosial secara nyata berdasarkan perhitungan kerugian yang terukur.
“Selain pencabutan izin, lahan yang terbakar juga harus direstorasi agar kembali menjalankan fungsi ekologisnya.”
Jangan hanya cuci tangan
Meski terdampak, Wiko ingatkan Singapura dan Malaysia tidak hanya protes dan cuci tangan terhadap masalah ini.
“Memang kejadiannya di Indonesia, tapi dalam rentang kendali bisnis, korporasi yang terlibat karhutla tersebut ada di otoritas negara mereka,” katanya.
Selain titik api banyak berada di konsesi perkebunan sawit dan kehutanan grup perusahaan yang terafiliasi dengan dua negara tetangga tersebut, Singapura, katanya, mengendalikan 73,7% perdagangan ekspor minyak sawit dan produk turunannya dari Indonesia, berdasarkan data yang dia kutip dari Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) 2021-2025.
“Kemungkinan besar produk tersebut berasal dari konsesi yang terbakar.”
Karena itu, Singapura dan Malaysia harus ikut mengusut keterlibatan korporasi dalam karhutla. Dia berharap dua negara itu akan duduk bersama Indonesia membangun mekanisme kerjasama penegakan hukum.
Menurut dia, pendekatan kolaboratif akan jauh lebih efektif ketimbang perang pernyataan yang berpotensi memperuncing ketegangan politik kawasan.
“Ini yang kesekian kalinya isu geopolitik kawasan memanas akibat karhutla. Sebelumnya juga pernah terjadi, seperti 2015-2016 dan 2019. Tapi kali ini lebih panas karena sudah saling sindir.”
Sisi lain, Singapura telah mengidentifikasi perusahaan di Indonesia terkait dengan sumber kabut asap di negara tersebut. Tidak seperti konferensi pers yang kerap Kepolisian RI lakukan dan menyebut nama perusahaan dengan inisial, satu-satunya negara maju di ASEAN itu blak-blakan menyebut nama perusahaan dan memanggil mereka, akhir Oktober.
Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura (NEA) bahkan mengeluarkan Preventive Measure Notices (Pemberitahuan Tindakan Pencegahan) di bawah Undang-Undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act / THPA) kepada sejumlah perusahaan yang lahan miliknya di Indonesia terindikasi menjadi titik awal kebakaran.
Melalui instrumen hukum itu, perusahaan-perusahaan terkait wajib segera mengerahkan personel pemadam kebakaran guna memadamkan serta mencegah meluasnya api di konsesi mereka. (Bersambung)
*****
Karhutla Bikin Masyarakat Sumatera Selatan Sulit Garap Kebun dan Dapatkan Ikan