- Pimpinan adat Desa Serangan menolak rencana pembangunan terminal Floating Storage Regasification Unit (FSRU) di perairan sekitar Bali. Mereka khawatir lokasi FSRU yang berjarak sekitar 3,5 kilometer dari desa terlalu dekat dengan kawasan sakral dan jalur tangkap nelayan. Meski tidak menolak pembangunan infrastruktur untuk kebutuhan listrik, warga menilai lokasi tersebut masih berpotensi mengganggu ruang hidup masyarakat pesisir.
- Greenpeace dan LBH Bali menepis klaim pemerintah bahwa gas merupakan energi bersih untuk mendukung kemandirian energi Bali. Mereka menilai gas tetap merupakan energi fosil yang menghasilkan emisi karbon dioksida dan metana, termasuk dari kebocoran sepanjang rantai pasok LNG. Metana memiliki daya memerangkap panas 86 kali lebih kuat dibandingkan CO2 dalam periode 20 tahun. Penggunaan gas juga dikhawatirkan memperpanjang ketergantungan terhadap energi fosil setelah batubara.
- Aktivis menilai rencana pembangunan pembangkit gas bertentangan dengan ambisi pemerintah mengembangkan energi terbarukan. Di satu sisi, pemerintah mencanangkan pembangunan PLTS 100 Gw secara nasional. Namun, di sisi lain, masih merencanakan tambahan kapasitas pembangkit batubara 6 GW dan gas 10,3 GW.
- Aktivis mendesak pemerintah menghentikan ekspansi energi fosil dan memastikan transisi energi berjalan melalui kebijakan nyata. Greenpeace menggelar aksi protes dengan memasang spanduk di depan kapal FSRU Kurnia Dewata di Pelabuhan Benoa dan di Pulau Serangan. LBH Bali memperingatkan pembangunan infrastruktur gas berisiko menciptakan carbon lock-in melalui kontrak jangka panjang, sehingga menghambat peralihan ke energi terbarukan.
Sejumlah pimpinan adat Desa Serangan berkumpul di kantor kelurahan pada Sabtu (14/11/226) bertepatan dengan Hari Raya Tumpek Landep. Ritual ini menyimbolkan perayaan penajaman pikiran yang mereka praktikkan dengan bersembahyang di tempat peribadatan dan memberikan sesajen pada alat-alat bantu yang menghidupi manusia, terutama dari bahan besi.
Di sela kegiatan itu, mereka sampaikan pandangan terkait rencana pembangunan Terminal Floating Storage Regasification Unit (FSRU) di tengah laut.
“Kami tidak sepakat dengan jarak (lokasi FSRU) 3,5 kilometer karena kapalnya besar, sangat dekat dengan titik sakral desa dan jalur nelayan,” kata I Nyoman Gede Pariartha, pimpinan desa adat Serangan.
FSRU merupakan stasiun pangkalan penerimaan untuk mengolah gas cair dari kapal tanker dari sumur-sumur gas di luar Pulau Bali. Setelah diolah, kemudian mendistribusikan gas ke berbagai konsumen, termasuk untuk bahan bakar pembangkit listrik.
Nyoman katakan, sejatinya tidak menolak pembangunan apalagi untuk kebutuhan listrik. Namun, sebagian besar pimpinan banjar atau wilayah di desanya menyatakan penolakan tertulis dan mereka sampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah.
Tak hanya berkirim surat. Mereka juga berulangkali menggelar audiensi sikapi rencana proyek yang menjadi polemik sejak 2022 itu. Mulai dengan gubernur, bertemu tim ahli dari ITS di Surabaya, sampai dengar pendapat di DPR. Namun hingga kini belum ada kejelasan dan sosialisasi ke masyarakat Serangan.
Lokasi titik koordinat sempat berpindah dari perairan dekat Desa Adat Intaran, ke perairan antara Desa Sidakarya dan Serangan. Karena warga nilai masih terlalu dekat dan berpotensi mengganggu zona tangkapan nelayan, warga kembali memprotesnya.
Bagi Pemerintah Bali, FSRU merupakan infrastruktur penting untuk mendukung ambisi mereka mendorong pengembangan pembakit listrik tenaga gas. Dalam sejumlah kesempatan, Wayan Koster, Gubernur Bali klaim, gas sebagai energi bersih untuk mewujudkan kemandirian energi di Bali.
Tepis klaim energi bersih
Yuyun Harmono, Ketua Kampanye Greenpeace Indonesia menepis klaim itu. Sejumlah penelitian dari lembaga-lembaga lingkungan menyatakan gas bukan pilihan transisi energi. Alih-alih, gas justru menambah risiko perpanjangan pembangkit energi-energi fosil setelah batubara.
“Gas bukan energi bersih, malah bisa berdampak besar pada krisis iklim karena memproduksi metana (dalam rantai pasoknya),” katanya.
Dia pun soroti langkah Pemerintah Indonesia yang mencanangkan pembangkit listrik tenaga surya 100 Gw. Saat sama, pemerintah masih merencanakan penambahan 6,Gw pembangkit batubara dan 10,3 Gw pembangkit gas yang akhirnya menjadikan Indonesia tetap bergantung pada energi fosil.
Rizky Pratiwi, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali mengatakan, selain dampak tak jauh beda dengan batubara, penggunaan gas untuk pembangkit listrik juga tetap menjadikan Bali dalam posisi rentan.
“Karena gas bukan sumber energi terbarukan, sama halnya batubara. Ketika El-Nino, pasokan batubara ke PLTU sempat bermasalah di Bali,” katanya.
Sebagai protes atas rencana itu, para aktivis Greenpeace Indonesia memasang sejumlah spanduk berukuran bersar di depan kapal FSRU Kurnia Dewata yang tambat di Pelabuhan Benoa, Bali, Minggu (8/11/26).
“Gas bukan masa depan,” tulis salah satu spanduk.
Selain di sekitar kapal, spanduk bertuliskan “No Fossil Gas in Paradise” juga mereka bentangkan di Pulau Serangan yang menjadi lokasi pendaratan Penyu Hijau. Para aktivis menyebut, aksi ini sekaligus sebagai pesan penghentian energi fosil bersamaan dengan konferensi iklim global, COP31 yang berlangsung di Turki.
Rizky mendorong pemerintah konsisten dengan transisi energi dan tidak lagi menyertakan fosil dalam rencana kelistrikan. Menurut dia, keputusan pemerintah tetap memberi ruang energi fosil akan menjadikan Indonesia terjebak dalam status carbon lock-in akibat kontrak jangka panjang.
Selain itu, pembangkit gas tidak hanya mengemisi CO2, juga metana. Metana memerangkap panas 86 kali lebih kuat dari CO2 dalam periode 20 tahun sejak lepas ke atmosfer. Risiko kebocoran metana juga terjadi di sepanjang rantai pasok LNG. Mulai dari pengolahan, penyimpanan, hingga penyaluran ke pembangkit.
Dalam siaran persnya, Greenpeace mengingatkan di tengah potensi energi terbarukan yang melimpah, ketergantungan Bali terhadap gas fosil seharusnya tidak lagi menjadi pilihan.
Potensi energi surya di Bali bakal mencapai 3.3-10.9 Gw. Karena itu, visi Bali mandiri energi seharusnya terwujud melalui kebijakan dan aksi nyata, bukan sekadar slogan.
“Bali memiliki potensi energi surya hingga 3.3-10.9 GW. Dengan potensi sebesar itu, pembangunan pembangkit listrik berbasis gas fosil seharusnya tidak lagi menjadi pilihan,” ujar Yuyun.
Pada Agustus 2026, Pemerintah Indonesia juga meluncurkan program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 GWp secara nasional di Bali. Greenpeace menilai, pemerintah belum menyampaikan secara terbuka regulasi dan rencana implementasi yang terperinci untuk mencapai target itu.
PLTS 100 Gw dia nilai sia-sia apabila sistem ketenagalistrikan nasional masih terkunci oleh kepentingan dan infrastruktur energi fosil. Pengembangan energi surya harus disertai perubahan kebijakan kelistrikan secara menyeluruh, termasuk menghentikan ekspansi pembangkit fosil.
*****