Seorang petani Bekati memasukkan bibit petai ke dalam tabung-tabung bambu. Bagian dalamnya dia lapisi dengan tanah dari hutan garapan keluarganya selama tiga generasi. Bibit-bibit itu akan dia tanam di lahan yang keluarganya rawat secara turun-temurun, meski hak hutan adat belum ada secara hukum. Petani Dayak Bekati ini tinggal di tepian Cagar Alam Gunung Nyiut di Kalimantan Barat.
Pemerintah tetapkan Cagar Alam Gunung Nyiut pada 1982 sekitar adalah kawasan suaka alam yang terletak di Kalimantan Barat, mencakup sebagian wilayah adat Masyarakat Dayak Bidayuh, Bekati’, dan Belangin, tiga dari banyak kelompok masyarakat adat di Kalimantan.
Pada masa itu, pelibatan masyarakat dan pemetaan wilayah adat belum menjadi bagian dari proses penetapan kawasan konservasi (Simons 1987). Akibatnya, ribuan warga yang sudah turun-temurun tinggal di sana tidak memiliki pengakuan hukum atas ruang hidupnya di dalam cagar alam, kawasan konservasi dengan status tertinggi.
Empat puluh empat tahun kemudian, status hukum masyarakat di Gunung Nyiut belum banyak berubah. RUU Masyarakat Adat masih dalam pembahasan tak kunjung ada pengesahan. UU Konservasi 2024 kini uji materi di Mahkamah Konstitusi oleh beberapa pihak yang menilai pengakuan terhadap masyarakat adat belum memadai.
Yang berubah adalah apa yang masyarakat bangun di Gunung Nyiut selama ini. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa konservasi dapat berjalan dengan baik, bahkan ketika kerangka hukum belum sepenuhnya mengakui peran mereka.
Cagar alam melewati rumah-rumah warga
Gunung Nyiut mencakup 917 kilometer persegi hutan hujan tropis pegunungan dan dataran rendah di barat laut Kalimantan Barat. Punggung-punggung bukitnya menjadi hulu bagi tiga sungai besar. Hutannya menjadi habitat rangkong gading yang berstatus sangat terancam punah (critically endangered), owa kelempiau abu-abu Abbott endemik, serta lutung belang Kalimantan, primata dengan populasi global kini hanya sekitar 200-300 individu.
Pada 1982, cagar alam ini mencakup area sekitar 110.000 hektar di tiga kabupaten, Bengkayang, Sanggau dan Sambas.. Beberapa permukiman Dayak berada di dalam batas itu, sekitar tujuh kilometer dari tepinya.
Permukiman lain terbelah, rumah di satu sisi, ladang padi pada sisi lain. Luas cagar alam kemudian pemerintah revisi menjadi seperti sekarang, tetapi permukiman tetap di tempat yang sama (Simons, 1987; Thung dkk., 2026).
Sebagai cagar alam, kawasan ini memiliki larangan berburu, membuka lahan, menambang, dan menebang kayu. Status ini juga membatasi pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jaringan listrik, atau fasilitas kesehatan, yang masyarakat perlukan untuk penghidupan lebih baik.
Sebuah penilaian dampak partisipatif mencatat sudut pandang masyarakat secara langsung. Bagi sebagian besar warga, aturan dan batas cagar alam masih menjadi hal yang perlu diperjelas. Banyak yang merasa penetapan kawasan tidak mempertimbangkan hak hak mereka dan pembatasan yang berlaku melemahkan praktik pengelolaan tradisional serta mempengaruhi hubungan dengan otoritas publik (Thung dkk., 2026).
Kesenjangan seperti itu lazim di seluruh sistem kawasan lindung Indonesia. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) memetakan lebih dari 30 juta hektar lebih wilayah adat di seluruh negeri, namun kurang dari 2% mendapat pengakuan resmi sebagai hutan adat.
Undang-undang Konservasi 2024, yang kini uji materi, kena gugat oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), menilai aturan itu terus mengesampingkan masyarakat adat.
Rencana 1987 yang tak pernah terimplementasi
Persoalan tenurial di Gunung Nyiut bukanlah temuan baru. Ia sudah tercatat lima tahun setelah penetapan cagar alam, dalam rencana pengelolaan yang ahli konservasi asal Belanda, Henk Simons, untuk World Wildlife Fund (WWF) dan Direktorat Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA), susun.
Ketika Yayasan Planet Indonesia (YPI) mulai bekerja di lanskap ini pada 2016, hampir tiga dekade kemudian, laporan Simons masih menjadi satu-satunya sumber informasi komprehensif tentang Gunung Nyiut. Bahkan, hampir semua kondisi masih tetap ada.
Laporan 1987 itu menemukan beberapa permukiman Dayak Darat di dua enklave di dalam cagar alam, dengan sekitar 5.500 warga dan sekitar 20.000 hektar (18% dari luas cagar alam) yang aktif mereka garap.
Laporan itu juga mencatat, tekanan terhadap kawasan lebih banyak karena faktor struktural dibandingkan aktivitas keluarga Dayak yang bermukim turun-temurun di sana.
Faktor itu antara lain keterbatasan sumber daya pengelolaan, dengan satu petugas Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) untuk 110.000 hektar, konsesi penebangan seluas 30.000 hektar tumpang tindih dengan kawasan. Juga, proyek transmigrasi yang sebagian berada di dalamnya.
Simons mengusulkan, tiga zona yang mengakomodasi perladangan yang ada, pemanfaatan terbatas, dan zona suaka, serta merekomendasikan peningkatan status kawasan dari cagar alam menjadi taman nasional (Simons, 1987).
Hingga kini, usulan itu belum terwujud, dan enklave yang Simons petakan pada 1987 masih berstatus enklave. Bahkan laporannya, yang mengakui perlu mengakomodasi permukiman Dayak, menyarankan PHPA lebih dulu untuk “menjalin kontak yang baik dengan pihak berwenang setempat.”
Tata kelola mendahului konservasi
Perubahan di Gunung Nyiut tidak mulai dari proyek konservasi. Pada 2016 dan 2017, YPI menghabiskan lebih 400 jam dalam forum dengar pendapat bersama masyarakat di desa-desa di dalam dan sekitar cagar alam (Thung dkk., 2026).
Adam Miller, salah satu pendiri YPI, mengatakan, forum dengar pendapat itu tidak terancang untuk menyampaikan program yang sudah ditulis sebelumnya.
“Kami datang tanpa membawa apa pun selain sebuah pertanyaan, dukungan apa yang dapat diberikan agar bapak/ibu sekalian dapat menjaga hutan-hutan ini?”
Yang muncul adalah daftar enam masalah yang saling terkait, yang warga rumuskan sendiri, yakni, gagal tani, eksploitasi oleh tengkulak, minim akses layanan kesehatan dan pendidikan. Lalu, populasi satwa liar menurun, minim layanan keuangan, dan status tenurial hutan yang belum terselesaikan (Novick dkk., 2022).
Tenurial sudah ada di daftar sejak pertemuan pertama. Di tengah permasalahan itu, perlu wadah kolektif yang mampu mengorganisasi kepentingan masyarakat, menyepakati aturan bersama, membagi tanggung jawab, serta membangun hubungan dengan pihak luar.
Jawabannya, Badan Tata Kelola Lokal. Setiap desa membentuk apa yang kemudian disebut Badan Tata Kelola Terkait (BTKT), organisasi berakar di desa, dengan rapat bulanan, pemilihan tahunan, dan kewenangan memutuskan bagaimana masyarakat berhubungan dengan sumber daya mereka sendiri dan dengan pihak luar. Sejak 2017, 12 BTKT terintis di delapan desa (Thung dkk., 2026).
BTKT menjalankan kegiatan simpan-pinjam untuk memperkuat aspek penghidupan, melatih kader kesehatan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan kabupaten, mendukung mentor petani, dan mengoordinasikan patroli hutan bersama petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat.
Kejelasan prioritas dan kebutuhan masyarakat membuat BKSDA memberikan dukungan kuat pada program ini, beberapa nota kesepahaman (MoU) disepakati, dan hibah penghidupan serta konservasi bahkan diberikan langsung kepada lembaga tata kelola masyarakat yang dibangun bersama YPI.
“Kita tidak bisa mengundang masyarakat ke meja perundingan kalau mejanya sendiri miring,” kata Miller.
“Pertama-tama, kita harus membantu mereka membangun lembaga yang pada akhirnya bisa bernegosiasi dari meja itu. Itulah BTKT.”
Apa kata bukti
Dua evaluasi, dengan satu analisis deforestasi yang lebih baru, mengukur hasil model ini. Evaluasi pertama, yang terbit di Environmental Development pada 2022, menggunakan data patroli SMART, analisis spasial, wawancara petani, dan catatan BTKT.
Di dalam cagar alam, angka perjumpaan perburuan liar, pembalakan liar, dan perambahan sama-sama turun signifikan, hingga 80% di beberapa area. Sebuah pembanding spasial (counterfactual) membandingkan 19.063 hektar desa mitra dengan 11.637 hektar desa non-mitra sebagai kontrol, dengan laju deforestasi mirip sebelum 2017.
Hasilnya, desa mitra berubah tajam setelah program mulai, sementara wilayah kontrol (desa non mitra) terus berjalan pada laju sebelum program. Namun, analisis ini tidak mengontrol kovariat seperti kemiringan lereng atau akses jalan.
Analisis regresi berganda mengaitkan empat indikator tingkat masyarakat (keanggotaan BTKT, aset kelompok, hasil panen, dan keikutsertaan dalam agroforestri) dengan sekitar 58% variasi aktivitas ilegal yang tercatat dalam patroli (Novick dkk., 2022).
Dari sisi manusia, 43% petani menyebut perbaikan praktik pertanian sebagai perubahan paling berarti dalam hidup mereka. Hasil panen meningkat, penggunaan input kimia menurun, dan aset kelompok di seluruh BTKT tumbuh hingga sekitar US$33.000. Sekitar 82% pinjaman yang mereka ambil berhasil menghasilkan pendapatan baru bagi masyarakat.
Setelah mulai kemitraan, pembukaan hutan di desa mitra turun sekitar 6,7 hektar per desa per tahun, atau 46% dari tingkat sebelum kemitraan (p = 0,003).
Kontrol sintetis menemukan arah sama, 4,3 hektar lebih sedikit per desa per tahun (p plasebo 0,005). Temuan ini berasal dari analisis internal YPI yang lebih baru dan belum rilis, yang mengevaluasi pembukaan hutan di Cagar Alam Gunung Nyiut menggunakan data satelit JRC Tropical Moist Forest hingga 2023.
Enam desa mitra dibandingkan dengan 933 desa di cagar alam lain di Indonesia yang belum atau tidak bermitra, menggunakan dua metode kuasi-eksperimental, perbandingan sebelum-sesudah bertahap (Callaway–Sant’Anna) dan kontrol sintetis (synthetic difference-in-differences). Ini membangun pembanding dari campuran desa cagar alam yang paling mirip berdasarkan laju pembukaan hutan sebelum kemitraan, luas hutan, jumlah penduduk, kemiringan lahan, dan kebakaran.
Evaluasi kedua, berupa penilaian dampak partisipatif yang rilis sebagai laporan teknis pada 2026, menggunakan metode berbeda. Sebanyak 20 diskusi kelompok terfokus di delapan desa mengumpulkan 261 peserta (148 perempuan, 113 laki-laki). Warga menyusun matriks pengaruh yang menghubungkan kegiatan program dengan hasil yang mereka anggap paling berarti (Thung dkk., 2026).
Perubahan positif teratas yang warga sebut bersifat sosial-ekonomi, bukan lingkungan. Namun warga juga mengaitkan hasil sosial-ekonomi itu dengan kuat pada hasil lingkungan.
Keamanan finansial disebut sebanyak 26 kali, perbaikan pertanian 23 kali, dan kesehatan masyarakat 13 kali.
Berkurangnya deforestasi, hasil yang paling dekat dengan tujuan konservasi program, disebut sebanyak delapan kali. Penguatan tata kelola masyarakat menjadi kegiatan yangpaling sering disebut sebagai pendorong hasil-hasil lain, mulai dari keuangan, pertanian, dan kesehatan sampai lingkungan.
“Studi kedua menunjukkan kepada kami bahwa hasil konservasi mengikuti tata kelola, bukan sebaliknya,” kata Novia Sagita, CEO YPI.
“Orang tidak selalu bergabung dengan badan tata kelola untuk menyelamatkan hutan. Mereka bergabung untuk memperbaiki hidup mereka. Hutan ikut diuntungkan karena kini mereka punya lembaga yang cukup kuat untuk memutuskan bagaimana hutan itu digunakan.”
Kemungkinan ada beberapa keterbatasan. Diskusi kelompok difasilitasi staf YPI, hingga sebagian warga mungkin enggan menyampaikan kritik.
Wawancara tambahan dengan warga yang tidak ikut diskusi juga hanya dapat memastikan sebagian temuan. Meski begitu, penilaian ini mengungkap hal-hal yang belum terlihat dalam studi sebelumnya.
Kritik dari dalam model
Dari 11 kategori hasil yang disebut warga paling berarti, satu menonjol, hak atas hutan dan lahan. Kategori ini mendapat dua sebutan positif dan delapan sebutan negatif di seluruh kelompok diskusi, terutama di permukiman dalam cagar alam.
Matriks pengaruh menunjukkan bahwa kegiatan pemantauan dan pengawasan ekosistem, kategori yang mencakup patroli SMART, memiliki hubungan negatif yang kuat dengan persepsi hak atas lahan.
Dengan kata lain, patroli yang didukung program itu sebagian warga anggap sebagai ancaman terhadap hak penguasaan lahan mereka (Thung dkk., 2026).
Kekhawatiran itu konkret. Sebagian warga cemas patroli dapat mempengaruhi akses mereka ke lahan garapan. Mereka juga khawatir dukungan dana untuk kegiatan pertanian di lahan dengan status belum jelas kelak dapat memengaruhi posisi mereka atas lahan itu.
Dari temuan ini, menuntut komunikasi lebih jelas mengenai sikap YPI dan BTKT terkait hak atas lahan, serta menunjukkan perlunya kepastian tenurial yang langgeng.
Kekhawatiran ini paling banyak warga sampaikan dalam kelompok diskusi campuran laki-laki dan perempuan, serta di permukiman di dalam cagar alam.
YPI menanggapinya dengan mengubah cara program komunikasi soal tenurial, mendukung pemetaan penggunaan lahan partisipatif yang kini berjalan di beberapa desa. Juga, menjajaki apakah Kemitraan Konservasi resmi antara desa dengan BKSDA dapat memberi pengakuan lebih mendekati kepastian jangka panjang.
Pintu sempit di tembok tinggi
Kemitraan Konservasi adalah satu-satunya instrumen hukum yang saat ini tersedia bagi masyarakat yang tinggal di Gunung Nyiut.
Skema ini memberikan hak pemanfaatan dan pengelolaan terbatas di dalam cagar alam tanpa mengubah status perlindungannya. Dalam praktiknya, Kemitraan Konservasi di dalam cagar alam juga masih jarang hingga masih perlu rumuskan bersama jalur menuju kepastian tenurial jangka panjang.
YPI mendukung BTKT di delapan desa untuk menyiapkan dokumen-dokumen pendukung dan menyerahkan kepada BKSDA selaku pihak berwenang untuk memulai inisiasi Kemitraan Konservasi ini.
Pintunya sempit dan temboknya tinggi. Namun, lebar pintu tidak menentukan nilai dari apa yang telah dibangun di baliknya.
Deforestasi di desa mitra turun, begitu pula perburuan liar dan pembalakan liar. Hasil panen meningkat dan keuangan rumah tangga lebih stabil.
Warga menempatkan keamanan finansial, perbaikan pertanian, dan kesehatan masyarakat sebagai kontribusi paling berarti dari program.
Hasil-hasil itu nyata dan akan menjadi bekal penting bagi masyarakat dalam proses menuju pengakuan hak yang lebih kuat.
Bisa dan tidak bisa di dalam cagar alam
Setelah hampir satu dekade, bukti menunjukkan bahwa Badan Tata Kelola Terkait (BTKT) yang mereka bangun dengan cermat dan masyarakat pimpin dapat menghasilkan capaian konservasi yang terukur.
BTKT)ini juga membangun sesuatu yang lebih sulit terukur, kemampuan masyarakat untuk berdialog dengan pemerintah dan menyampaikan aspirasi mereka dengan lebih kuat.
Ke depan, capaian ini dapat makin kokoh jika ada kepastian hukum. Status hukum di cagar alam masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Pengesahan RUU Masyarakat Adat, pengakuan atas penguasaan lahan adat di dalam kawasan konservasi, dan kerangka konservasi yang menempatkan masyarakat adat sebagai mitra dalam menjaga kawasan dapat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa apa yang telah dibangun masyarakat dapat terus bertahan.
Di Dusun Rambai, bibit petai mulai ditanam. Seorang penyuluh petani memeriksa jarak tanam. Seorang kader kesehatan bersiap untuk klinik keliling pekan depan. Tim patroli yang terdiri dari warga dan petugas BKSDA akan mulai menyusuri hutan bersama.
Pengalaman di Gunung Nyiut menunjukkan, bahwa langkah-langkah seperti inilah yang menjadi fondasi konservasi jangka panjang, dan masih banyak yang bisa dibangun bersama ke depan.
Referensi
Novick, B., Crouch, J., Ahmad, A., Rodiansyah, Muflihati, Kartikawati, Sudaryanti, Sagita, N., and Miller, A. E. (2022). “Understanding the interactions between human well-being and environmental outcomes through a community-led integrated landscape initiative in Indonesia.” Environmental Development, 45, 100791.
Simons, H. (1987). Gunung Niut Nature Reserve: Proposed Management Plan. World Wildlife Fund report for the Indonesian Directorate of Forest Protection and Nature Conservation (PHPA), Bogor, Indonesia.
Thung, P., Ahmad, A., Carmenta, R., Phelps, J., Zabala, A., Rodiansyah, Hendra, Sagita, N., Muflihati, Kartikawati, S. M., and Miller, A. E. (2026). Tradeoffs and synergies in community-centered conservation: Evidence from participatory impact assessments. Planet Indonesia [Technical Report].
*Penulis adalah Adam Miller, Executive Director Planet Indonesia. Tulisan ini merupakan opini penulis.
*****
Lebih 100 Tahun Hilang, Peneliti Indonesia Temukan Kembali Katak Pelangi di Gunung Nyiut
