Mongabay.co.id

Nelayan Surabaya ke Jakarta Desak Cabut Amdal Pulau Buatan

Masyarakat pesisir dan nelayan protes tolak reklamasi pesisir Surabaya. Foto: dokumen warga

  • Nelayan pesisir timur Surabaya mendesak pemerintah mencabut persetujuan lingkungan proyek reklamasi Surabaya Waterfront Land (SWL). Dalam audiensi dengan KLH, KKP, pemerintah daerah, dan pengembang PT Granting Jaya di Jakarta, mereka menilai penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) pada 22 September 2026 cacat partisipasi. Masyarakat terdampak mengaku tidak pernah dilibatkan ataupun menyetujui proyek reklamasi seluas 1.184 hektar tersebut.
  • Nelayan khawatir reklamasi akan menghancurkan ekosistem pesisir dan menghilangkan wilayah tangkap produktif. Mereka menyebut perairan timur Surabaya masih menghasilkan berbagai komoditas, mulai dari udang rebon, cumi-cumi, lobster, hingga teripang. Wilayah tangkap itu juga dimanfaatkan nelayan dari Gresik, Madura, Pasuruan, dan Probolinggo. 
  • Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jatim memperingatkan reklamasi dapat mengubah arus laut, merusak habitat alami, serta mengancam keanekaragaman hayati dan mata pencarian nelayan. Reklamasi juga akan menambah tekanan pada kawasan pesisir yang sudah rentan.
  • Nelayan menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah: mencabut SKKLH, mengeluarkan SWL dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), serta turun langsung menemui masyarakat terdampak. Mereka memberi batas waktu 14 hari kerja untuk pencabutan SKKLH dan tujuh hari kerja bagi kementerian untuk mengunjungi kampung nelayan. 

Nelayan pesisir timur Surabaya mendesak pemerintah membatalkan proyek pulau buatan berlabel Surabaya Waterfront Land (SWL). Saat audiensi bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur, dan PT  Granting Jaya, selaku pengembang, perwakilan nelayan menolak kelanjutan proyek itu.

SWL merupakan proyek reklamasi pulau buatan seluas 1.184 hektar di pesisir timur Surabaya. Proyek ini terdiri dari kegiatan utama berupa penyiapan Kavling Siap Bangun (KSB) untuk kawasan industri, pariwisata hingga kawasan ekonomi khusus (KEK) perikanan.

Nelayan katakan, kedatangan mereka kali ini menyusul terbitnya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) pada 22 September 2026. Surat itu masih menyebut kalau pembangunan ini masih berstatus proyek strategis nasional (PSN). Padahal, pada 2025, Presiden Prabowo Subianto telah keluarkan proyek tersebut dari daftar PSN yang dia umumkan. Sedari awal masyarakat menolak Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

“Sikap kami bulat sejak sosialisasi pertama hingga hari ini, yakni menolak reklamasi. Tidak ada ruang kompromi, negosiasi, atau mediasi,” katas Hatip, perwakilan Forum Masyarakat Madani Maritim.

Dia bilang, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sudah turun. “Kami menuntut amdal ini bisa dicabut, karena SKKLH-nya tidak sesuai dengan informasi dari masyarakat. Padahal,  masyarakat menolak PKKPRL, eh kok sekarang ujug-ujug (amdal) terbit,” katanya.

Pemukiman masyarakat pesisir Surabaya yang terancam proyek reklamasi empat pulau. Foto: Eko Widianto/Mongabay Indonesia

Dalam audiensi itu, warga menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, mendesak KLH mencabut SKKLH proyek reklamasi SWL selambat-lambatnya 14 hari kerja. Alasannya, mereka menilai penerbitan izin lingkungan  cacat partisipasi, karena masyarakat terdampak langsung di pesisir timur Surabaya tidak pernah terlibat maupun menyetujui proyek  itu.

Kedua, menuntut Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (PDLUK) KLH mengirimkan surat rekomendasi resmi kepada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Isinya, meminta proyek itu keluar dari daftar status PSN.

Ketiga, menagih komitmen dan transparansi KLH serta KKP untuk turun langsung menemui warga di kampung-kampung nelayan pesisir Surabaya, selambat-lambatnya dalam tujuh hari kerja.

Warga membantah, klaim pemerintah  telah turun ke lapangan. Menurut warga, tak satupun perwakilan kementerian yang mendatangi kampung-kampung nelayan terdampak.

“Tujuannya, cabut SK KLH. Menteri harus datang ke Surabaya untuk meninjau kembali lokasi yang akan dibangun. Benar tidak yang disampaikan masyarakat? Biar apa? Biar kementerian ini tidak dibohongi oleh oligarki, oleh pengembang yang mau mereklamasi Pantai Surabaya,” katanya.

Dia katakan,  kedatangan ke Jakarta itu merupakan peringatan keras bagi pemerintah dan pemrakarsa proyek. Ribuan nelayan di Surabaya akan terus merapatkan barisan dan menolak segala bentuk reklamasi. Karena itu, dia mengultimatum pemerintah untuk tidak abai terhadap suara dan nasib ruang hidup nelayan.

“Kami siap memobilisasi massa warga Pantai Timur Surabaya dalam jumlah besar untuk menduduki Kantor KLH di Jakarta apabila suara kami kembali diabaikan,” ujar Hatip.

Kawasan hutan mangrove yang berdekatan dengan rencana reklamasi dan terancam proyek ini. Foto: Eko Widianto/Mongabay Indonesia

Khawatir tangkapan ikan terdampak. ancam ekosistem pesisir

Hadi Siswanto, nelayan Kelurahan Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak menegaskan laut Surabaya masih sangat produktif. Dia menceritakan, hasil tangkapan selama tiga hari terakhir sejak Senin-Rabu (09-11/11/26) melimpah. Mulai dari udang rebon (Acetes), cumi-cumi (Loligo spp.), lobster (Panulirul spp), hingga teripang (Holothuroidea).

Dia menyebutkan, jenis tangkapan itu berbeda dengan di pesisir utara Surabaya, yang bisa menangkap kakap merah (Lutianus malabaricus), kerang darah (Andara granosa), dan kerang kapak (Atrina pectinata).

“Kalau yang terakhir, Rabu itu, saya mendapatkan udang rebon sebanyak satu kuintal, itu basah. Kalau teman saya kemarin itu dapat teripang enam karung,” kata pria yang juga merupakan Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Udang Rebon ini.

Dia bilang, ekosistem laut Surabaya terbilang masih bagus. “Karena itu hasil tangkapan kami banyak.”

Hadi menilai rencana reklamasi laut hingga ribuan hektar di perairan timur Surabaya itu akan menghancurkan ekosistem pesisir, menggusur ruang tangkap tradisional nelayan kecil, serta memperparah ancaman banjir rob di daratan Kota Surabaya. Hal itu yang membuat dia konsisten menolak proyek reklamasi sejak tahun 2024.

Wilayah yang akan pengembang reklamasi itu merupakan zona tangkapan nelayan yang paling produktif. Bahkan, wilayah tangkap tersebut tidak hanya bagi nelayan di Surabaya, tetapi juga nelayan dari Gresik, Madura, Pasuruan, hingga Probolinggo.

“Bukan cuma hilangnya laut, tapi hajat hidup kami juga akan hilang. Wong lautnya diurug. Kami berjuang mempertahankan hak dan kelestarian laut, demi anak cucu kita. Kita jaga laut kita,” tegas Hadi.

Lucky Wahyu Wardhana, Pengkampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jatim, menegaskan, rencana proyek reklamasi SWL akan semakin menambah beban lingkungan Surabaya. Proyek ini akan mengubah arus laut, menghilangkan habitat alami, dan mengancam keanekaragaman hayati.

Menurut dia, perubahan arus laut menjadi momok bagi nelayan karena area tangkap di Selat Madura akan terganggu secara signifikan. Penimbunan pasir laut untuk reklamasi akan mengubah elevasi wilayah. Kata Lucky, ini berpotensi memicu erosi dan abrasi, serta memperparah banjir rob di permukiman sekitar.

Ancaman tersebut kian berat karena tutupan mangrove Surabaya sudah menyusut drastis. Dia katakan, berdasarkan data yang dihimpun Walhi Jatim, pada 1978 luas mangrove di kota ini sekitar 3.300 hektar. Luasnya turun menjadi 2.504 hektare, dan kini diperkirakan hanya tersisa 1.500-2.000 hektar.

“Sisanya beralih fungsi menjadi pemukiman, kawasan perdagangan, dan industri. Kalau dari hitungan kami, dalam 30 tahun terakhir Surabaya telah kehilangan sekitar 30 persen area mangrovenya.”

Padahal, mangrove berperan penting sebagai penahan abrasi. Hutan mangrove juga menjadi rumah bagi beragam satwa. Kawasan Wonorejo, misalnya, tercatat menjadi habitat bagi 140 spesies burung, jumlah terbanyak di Pulau Jawa. Dari jumlah itu, sekitar 84 spesies merupakan burung menetap, 12 spesies dilindungi, dan 44 spesies migran.

Nelayan perempuan di Surabaya tengah menjemur ikan. Para nelayan khawatir soal rencana proyek reklamasi yang akan bangun pulau dan masuk PSN. Foto: Eko Widianto/Mongabay Indonesia

Bagi nelayan, hilangnya mangrove berarti hilangnya sumber penghidupan. Pesisir timur Surabaya merupakan habitat produktif bagi udang rebon, kupang, dan ikan bandeng. Mangrove di wilayah itu berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus tempat bertelur bagi spesies-spesies tersebut.

Sisi lain, proyek ini juga akan menyingkirkan ruang hidup nelayan, yang termasuk kelompok masyarakat ekonomi bawah. Kampung nelayan perlahan menghilang karena semakin terdesak industri pariwisata yang lebih pro pada kepentingan pemodal.

Lucky menegaskan, mereka akan kehilangan akses sosial. Ruang gerak semakin terbatas. Bahkan, bukan tidak mungkin mereka juga akan kehilangan pekerjaan, dan mencari pekerjaan di tempat lain.

“Dibunuh pelan-pelan. Mobilitas hingga ekonominya dipotong. Mereka dibuat tidak nyaman. Dan bukan mustahil, mereka akan pindah.”

Kekhawatiran dia bukan tanpa sebab. Dia menyebutkan, pada tahun 2006-2013 di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, pernah terjadi tambang pasir laut untuk reklamasi Pelabuhan Peti Kemas Teluk Lamong. Imbasnya, ekosistem laut rusak, terumbu karang hancur, hingga aneka jenis ikan hilang.

Walhi Jatim pernah meneliti nelayan di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Surabaya pada 2020. Hasilnya, selama 10 tahun terakhir, pendapatan dan tangkapan nelayan anjlok. Terutama nelayan pesisir yang mencari kerang dan ikan di tepi pantai. Sedangkan nelayan petorosan dan jaring juga mulai terganggu.

“Pendapatan menurun karena kerusakan ekosistem dan krisis iklim. Reklamasi ini ibarat menambahkan benda asing di lautan, tentu akan merusak ekosistem laut,” katanya.

Dia mengutip kajian Bappenas berjudul Kebijakan Pembangunan Ketahanan Iklim 2020–2045. Lucky mengungkapkan, dalam kajian tersebut sektor kelautan dan pesisir merupakan sektor yang paling berisiko mengalami kerugian akibat krisis iklim.

“Jawa Timur menjadi wilayah nomor satu yang potensi kerugian paling besar secara ekonomi dan ekologis di sektor pesisir dan kelautan. Angkanya mencapai Rp81 triliun.”

Di perairan pesisir Timur Surabaya akan dibangun empat pulau buatan mirip proyek pulau palsu di Jakarta. Foto: Forum Masyarakat Madani Maritim dan Warga Kota Surabaya.

Perparah banjir rob

Banjir rob bukan hal baru bagi warga Kampung Nelayan di pesisir Surabaya. Setiap air laut pasang tertinggi, genangan masuk ke permukiman. Bagi Hatip, kondisi itu akan jauh lebih buruk bila pulau reklamasi benar-benar dibangun.

“Setiap air laut pasang tertinggi, air rob itu masuk ke Kampung Nelayan. Kalau sampai terjadi pembangunan pulau reklamasi, akan menutup sembilan muara sungai yang ada di pesisir Pantai Surabaya,” kata Hatip.

Menurut dia, penutupan muara itu akan memperparah rob. Dampaknya tidak berhenti di sana. Dia kuatir ketika, yang terjadi tidak hanya banjir rob. Namun, air hujan tak lagi lancar mengalir ke laut.

Lucky menyebut kondisi tanah pesisir Surabaya sudah rentan. Wilayah ini telah mengalami penurunan muka tanah (land subsidence) yang cukup parah.

Penyebabnya,  alih fungsi hutan mangrove menjadi pemukiman, ditambah penyedotan air tanah secara masif. Pembangunan konstruksi berat di atas lahan reklamasi, kata Lucky, hanya akan menambah beban pada tanah tersebut.

“Risikonya sudah terlihat karena penurunan muka tanahnya lumayan tinggi. Ditambah dengan proyek ini yang nantinya akan menutup saluran-saluran air, jelas akan memperparah banjir rob di kampung-kampung warga,” kata Lucky.

Rob yang berulang di pesisir Surabaya bukan semata persoalan teknis pasang air laut. Ia menilai itu dampak langsung dari gagalnya kebijakan pemerintah pusat dalam penataan ruang dan mitigasi krisis iklim, yang selama ini terlalu mengandalkan betonisasi, reklamasi, dan pembangunan infrastruktur besar sebagai solusi.

Pasang ekstrem, menurut Lucky, bukan akar persoalan utama. Rob terjadi akibat kombinasi salah urus tata ruang, hilangnya kawasan hijau pesisir, eksploitasi air tanah yang memicu penurunan muka tanah, serta tekanan krisis iklim. “Tandanya sudah terlihat di Surabaya, yaitu abrasi pesisir dan genangan rob yang kian sering di kampung nelayan sepanjang Selat Madura,” tegasnya.

Ira Mutiara Anjasmara, Dosen Teknik Geomatika Institut Teknologi Surabaya (ITS), menegaskan musabab meluasnya banjir rob di Kota Surabaya karena penurunan permukaan tanah. Ditambah bahwa sekitar 80% wilayah Surabaya berupa dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 1 – 10 meter di atas permukaan laut.

“ITS telah melakukan penelitian tentang land subsidence atau penurunan tanah sejak  2007. Hasilnya, terdapat penurunan muka tanah sekitar 20 – 40 milimeter pertahu. Paling parah di wilayah Surabaya Utara,” kata Ira dalam webinar bertajuk Banjir Rob dan Penurunan Muka Tanah. 

*****

 

Reklamasi Pesisir Surabaya Bakal Bebani Nelayan Perempuan

Exit mobile version