Tim Gabungan Tebang Sawit di Suaka Margasatwa Lamandau

 

Tim gabungan menebang sekitar 11.180 tanaman sawit seluas 99 hektar di kawasan Suaka Margasatwa Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, 8 November lalu.  Penebangan tanaman sawit itu tindak lanjut penanganan perkara kebakaran hutan di SM Lamandau.

Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan sudah memeriksa 43 penggarap untuk memperoleh keterangan terkait perkara itu.

Penebangan tanaman sawit ini melibatkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah, Pemerintah Sukamara, TNI, Polri, Kejaksaan, KPHP Sukamara-Lamandau, serta masyarakat Desa Kartamulia dan tokoh adat di sana.

Handi Nasoka,  Kepala Seksi KSDA Wilayah II BKSDA Kalimantan Tengah menjelaskan, kebakaran di wilayah itu bermula dari api dari luar kawasan konservasi. Api merambat ke dalam kawasan karena kondisi vegetasi dominan tumbuhan kerangas dan ilalang yang mudah terbakar.

“Waktu itu ada daerah yang terbakar, kemudian karena kerangas banyak ilalang dan segala macam, apinya cepat menyebar masuk ke dalam kawasan,” katanya, (Kamis,12/11/26).

Penanganan kebakaran melibatkan tim penegakan hukum untuk menelusuri penyebab kejadian. Dalam proses pemeriksaan, ada indikasi aktivitas pembakaran dan keberadaan tanaman sawit di dalam kawasan konservasi.

Dalam siaran pers Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan menyebutkan, para pihak yang sebelumnya memanfaatkan kawasan untuk perkebunan sawit bersedia menghentikan aktivitas secara sukarela. Mereka juga bongkar sendiri 28 pondok kerja untuk menunjang perkebunan.

Rudianto Saragih Napitu, Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Kementerian Kehutanan, mengatakan,  penghentian aktivitas perkebunan ilegal untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada ekosistem kawasan.

Penanganan, katanya, mereka lakukan melalui pendekatan persuasif dengan melibatkan masyarakat dan demung/ damang sebagai pemangku adat Dayak.

Hutan kerangas dan habitat satwa

Berbeda dengan gambaran umum kawasan gambut di Kalimantan Tengah, lokasi perkebunan sawit ilegal di SM Lamandau dominan hutan kerangas. Karakteristik ekosistem ini ditandai tanah berpasir dengan kandungan unsur hara relatif rendah serta vegetasi umum tumbuh tidak terlalu tinggi.

Handi katakan, sebelum tanam sawit, kawasan itu tidak memiliki kanal atau sistem drainase. Kondisi tanah lebih dominan pasir, bukan lahan gambut sebagaimana di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah.

“Dominansinya hutan kerangas. Tanahnya berpasir, biasanya identik dengan unsur hara tipis. Di sana tidak ada kanal-kanal.”

Kondisi itu juga mempengaruhi jenis tumbuhan yang berkembang secara alami. Sejumlah vegetasi lain, seperti, perapat atau tumih, gerunggang, belangeran, ubar, dan ujung atap.

Handi mengatakan,  satwa yang banyak di lokasi itu antara lain rusa dan babi hutan.

Keberadaan vegetasi alami menjadi bagian penting dari habitat satwa yang bergantung pada kondisi ekosistem setempat.

Karakteristik hutan kerangas dengan vegetasi yang relatif terbuka dan keberadaan tumbuhan seperti ilalang juga membuat kawasan itu rentan penyebaran api ketika terjadi kebakaran.

Karena itu, pemulihan kawasan tidak cukup hanya dengan menghentikan aktivitas perkebunan, juga perlu mengembalikan tutupan vegetasi sesuai karakteristik habitat aslinya.

Pemulihan dan pengawasan

Setelah penebangan 11.180 tanaman sawit, BKSDA Kalimantan Tengah menyiapkan program pemulihan ekosistem pada lokasi itu. Handi katakan, revegetasi masuk penganggaran 2027.

“Kami sudah ada rencana dan sudah kami anggarkan untuk 2027. Kami akan melakukan penanaman di daerah yang sekarang dilakukan penumbangan sawit. Programnya kami namakan pemulihan ekosistem,” katanya.

Jenis tanaman, katanya, sesuai vegetasi asli hutan kerangas, antara lain, belangeran, ubar, perapat atau tumih, serta gerunggang karena mempertimbangkan kesesuaian dengan kondisi lingkungan dan kemampuan tumbuhan berkembang di lokasi itu.

Kementerian Kehutanan menyatakan, pemulihan ekosistem pada areal seluas 88 hektar itu untuk memperbaiki tutupan vegetasi dan fungsi ekologis kawasan untuk mengembalikan fungsi konservasi SM Lamandau.

Dia bilang, keberhasilan penanaman kembali tidak cukup dari penebangan 11.180 batang sawit. “Pemulihan vegetasi asli hutan kerangas, perlindungan habitat satwa, serta pencegahan kebakaran dan penguasaan kawasan secara ilegal menjadi tantangan berikutnya.”

Bayu Herinata, Dewan Daerah Walhi Kalimantan Tengah, menilai,  perkebunan sawit ilegal di kawasan konservasi menunjukkan ada persoalan dalam pengawasan dan pengelolaan kawasan. Untuk itu, katanya, perlu penelusuran bagaimana aktivitas dapat berlangsung hingga mencapai luasan puluhan hektar.

“Ini menunjukkan pengawasan pengelola kawasan masih sangat lemah. Aktivitas ilegal bisa terjadi di dalam kawasan konservasi,” katanya kepada Mongabay Indonesia, Jumat,(13/11/26)

Dia bilang, keterbatasan petugas patroli kerap menjadi alasan lemahnya pengawasan. Padahal, pengelolaan kawasan penyangga bisa dengan melibatkan masyarakat sekitar.

Mestinya, zona penyangga menjadi ruang untuk membangun kerja sama sekaligus memastikan aktivitas masyarakat tidak mengganggu fungsi kawasan inti.

Pemerintah, katanya, bisa libatkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan dalam pengawasan dan pengelolaan wilayah penyangga. Dengan begitu, batas aktivitas yang boleh di sekitar kawasan konservasi menjadi lebih jelas, dan kawasan inti tetap terlindungi.

Desak usut aktor di balik kebun sawit ilegal

Bagi Bayu, penanganan kasus ini tidak cukup berhenti pada merobohkan batang sawit atau pemeriksaan para penggarap. Aparat penegak hukum, juga perlu menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang lebih besar dalam pembukaan lahan.

“Tidak mungkin hanya dengan alat kecil aktivitas perambahan ini dilakukan. Polanya, sejak dulu, bisa saja ada cukong atau korporasi yang memberikan bantuan modal, alat, atau fasilitas kepada perorangan maupun kelompok untuk membuka lahan,” ujarnya.

Bayu juga mendorong penelusuran rantai pasok hasil kebun sawit dari kawasan itu. Dia menduga,  hasil panen dari kebun-kebun ilegal mengalir ke perusahaan atau pabrik sawit yang beroperasi di sekitar lokasi.

Karena itu, penegakan hukum semestinya tidak hanya menyasar orang-orang yang menggarap lahan, juga menelusuri pihak yang diduga menyediakan modal, peralatan, maupun dukungan lain.

“Ini bukan hanya para penggarap, tetapi juga aktor-aktor besar di belakang mereka. Cukong atau korporasi yang membantu, dalam tanda kutip, memfasilitasi alat, modal, ataupun lainnya,” katanya.

Hingga kini, belum ada keterangan dalam informasi penertiban yang menyatakan perusahaan tertentu terbukti membiayai atau menampung hasil sawit dari lahan ilegal di SM Lamandau. Dugaan itu, tentu saja, perlu penelusuran melalui penyelidikan aparat penegak hukum

Bayu menilai, persoalan pemulihan kawasan hutan berkaitan erat dengan model pengelolaan.

Selama ini, penetapan kawasan hutan dalam skala luas tidak selalu dengan kemampuan pengelolaan yang memadai, baik sisi anggaran maupun sumber daya manusia.

Dia mendorong,  pembaruan tata kelola kehutanan dengan memperbesar peran masyarakat, terutama kelompok dengan kehidupan bergantung pada kawasan hutan.

Menurut dia, pengelolaan kawasan tidak semestinya hanya bertumpu pada satu institusi pemerintah, tetapi melibatkan lebih banyak pihak untuk menjaga fungsi ekologis kawasan.

“Yang kami dorong adalah bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan, khususnya mereka yang memang bergantung pada kawasan tersebut, baik sebagai sumber pangan maupun sumber ekonomi. Porsinya perlu diperbesar.”

 

 

*****

Tak Hanya Cabut, Usut Dalang Penerbit Sertifikat Sawit di Tesso Nilo

See more