Cerita Para Pahlawan Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan

Nurdin, relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel) meninggal dunia pasca membantu padamkan kebakaran di belakang Kantor Kecamatan Alalak, Jalan Handil Bhakti, Kecamatan Alalak, Barito Kuala, 21 Oktober. Kejadian ini menambah panjang daftar dampak bencana ulah buruknya tata kelola hutan dan lahan.

“Kebakarannya memang parah sekali, asapnya tebal,” kata Iskandar, rekan Nurdin di lokasi kejadian.

Amat, rekan lainnya, bilang, kondisi yang bersangkutan sehat dan tidak ada gejala sakit sebelum berangkat ke lapangan. Namun, kondisinya memburuk usai menghadapi api kebakaran.

Di sana, pria 51 tahun itu sempat mendapat bantuan pernafasan menggunakan tabung oksigen portabel sembari menunggu ambulans datang.

“Sambil diberi oksigen, tetapi dia tetap bilang sakit dadanya,” kata Amat.

Setelah ambulans datang, Nurdin pun dipindahkan dan langsung mereka bawa ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. Sepanjang perjalanan, Nurdin teus keluhkan dadanya yang sakit.

Beberapa kali dia hilang kesadaran namun bisa kembali. Dia juga sempat mengalami kejang-kejang.

“Dia sempat mencengkeram tangan saya, dia bilang kalau dadanya sakit. Kemudian saya masih berusaha menyadarkannya. Enggak lama setelah itu sampai ke rumah sakit dan dinyatakan tidak selamat.”

Relawan berguguran

Daftar relawan yang menjadi korban karena berjibaku menghadapi karhutla semakin bertambah panjang. Selain Nurdin, tiga relawan meninggal saat bertugas di Kalimantan Tengah (Kalteng), sedangkan enam lainnya gugur dalam upaya pemadaman kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur.

Selain mengancam keselamatan relawan, asap karhutla juga membahayakan kesehatan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal jauh dari lokasi kebakaran.

Faber Kristian Munthe, dokter spesialis paru di Kalteng, bilang, meluasnya karhutla pasti berdampak terhadap kondisi kesehatan masyarakat secara luas. Sebab, asapnya mengandung berbagai partikel dan gas beracun yang dapat memicu penyakit pada saluran pernapasan.

“Paparan dalam konsentrasi tinggi dan waktu yang lama meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi orang yang sebelumnya telah memiliki penyakit pernapasan,” jelasnya.

Kelompok yang paling rentan mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap meliputi anak-anak, lanjut usia, serta orang yang memiliki penyakit penyerta, seperti asma dan penyakit kardiovaskular.

“Di Palangkaraya, karhutla dalam dua bulan terakhir berdampak pada meningkatnya kasus gangguan pernapasan di masyarakat, terutama ISPA, asma, hingga penyakit paru obstruktif kronis (PPOK).”

Kementerian Kesehatan mencatat, 333.470 kasus ISPA yang tersebar di 68 kabupaten/kota pada tujuh provinsi, periode 18 Agustus – 21 Oktober 2026.

Minim dukungan dan perlindungan

Selain Nurdin, tiga relawan meninggal saat bertugas di Kalimantan Tengah,yakni, Akhmad Rijani (54), Ahmadin (56), dan Aries Sutio Luthfil Hadi (30).

Eanm lainny, Sukaris (55), Hendra Rony Wagiyanata (33), Wisnu Yuda Pratama (25), Sefriel Ardiansyah (19), Munawi (44), dan Suraji (±40) yang gugur dalam upaya pemadaman kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur.

Mereka korban dari minimnya perlindungan. Padahal, kerja mereka berisiko dan berat karena langsung berada di garda terdepan.

Sri Fatmawati, relawan dari Pengayuan Rescue di Banjarbaru, Kalsel, mengatakan, memadamkan api karhutla yang berlangsung masif sejak pertengahan Juli lalu. Kerjaan ini menuntut perjuangan fisik berisiko tinggi.

Di lapangan, dia harus berhadapan dengan terik panas dari kobaran api yang berpadu erat dengan kepulan asap pekat yang mengurung ruang pernafasan.

“Saya bahkan sempat beberapa kali kesulitan bernafas saat memadamkan karhutla tahun ini,” katanya, Kamis (5/11/26).

Risiko itu  tidak mendapat dukungan perlengkapan keselamatan. Sokongan pemerintah tergolong terbatas, alat pelindung diri (APD), misal, hanya mencakup masker, kacamata, head-lamp, sarung tangan, dan sepatu boots.

“Kalau seperti baju atau jaket khusus itu hanya sebagian. Saya sendiri tidak punya.”

Untuk operasional, kelompoknya mendapat pasokan BBM dari BPBD Kalsel karena merupakan binaan instansi itu. Namun, dia mendengar, persoalan ini masih menjadi kendala bagi para relawan di wilayah lain.

Pun dengan fasilitas asuransi yang semestinya menjadi salah satu bentuk perlindungan juga belum menjangkau seluruh relawan.

“Saya dengar ada yang dapat, tapi tak semua. Termasuk saya tidak memiliki.”

Cerita lain datang dari kelompok Seman Fire di Kabupaten Barito Kuala, Kalsel yang telah berjibaku memadamkan karhutla sejak bulan Juli atas dorongan hati nurani untuk membantu sesama.

Berbekal armada truk tangki dan peralatan swadaya, para relawan mendatangi lokasi kebakaran setiap kali menerima informasi. “Kebutuhan BBM awalnya kami dapatkan dari hasil donasi,” kata Aldi Prasetya, relawan Seman Fire, Kamis (5/11/26).

Belakangan, seiring meningkatnya intensitas karhutla, pemerintah kabupaten menjanjikan insentif untuk relawan yang piket selama 14 hari Rp300.000 perorang.

Pada pembayaran sesi pertama, mereka menerima insentif sesuai janji tetapi  tersendat untuk sesi berikutnya. “Sampai hari ini belum dibayarkan,” ucapnya.

Selain itu, relawan juga mendapat dukungan BBM sebanyak 40 liter.  Mekanismenya mengharuskan mereka menggunakan skema reimburse. Baru terganti setelah menyerahkan nota bukti pengeluaran ke pemerintah.

Tetapi, Aldi mengaku tidak terlalu mempersoalkan hal-hal tersebut. Baginya, membantu masyarakat menjadi alasan utama mereka tetap turun ke lapangan.

Tak memadai

Raden Rafiq, Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, menilai,  perlindungan relawan pemadam karhutla jauh dari memadai. Dia melihat di Kalsel banyak relawan turun memadamkan api tanpa APD sesuai standar. Padahal, mereka berisiko terpapar asap, suhu panas, hingga kecelakaan di lokasi kebakaran.

“Kondisi ini bahkan adalah gambaran umum tentang kondisi para relawan karhutla di Indonesia,” ujarnya, Kamis (5/11/26).

Kondisi itu, katanya, tidak terlepas dari karakteristik relawan yang bergerak atas dasar kemanusiaan. Mereka umumnya bekerja secara mandiri sehingga dukungan peralatan keselamatan cenderung terbatas ketimbang petugas pemerintah.

Namun, keberanian dan kepedulian relawan dalam membantu pemadaman karhutla harusnya pemerintah imbangi dengan perlindungan yang memadai. Tidak cukup hanya mengandalkan inisiatif masyarakat, pemerintah wajib memastikan keselamatan mereka selama bertugas.

“Sangat penting penyediaan sarana pelindung keselamatan dari pemegang otoritas. Pemerintah jangan cuma bisa mengklaim keberhasilan pemadaman, tetapi mengabaikan keselamatan orang-orang yang berjuang memadamkannya.”

Relawan perlu bekal APD, seperti masker N95, kacamata pelindung, sepatu bot, dan sarung tangan. Ketersediaan kotak pertolongan pertama juga penting, termasuk obat-obatan dasar, perban, vitamin, dan obat luka bakar.

Dukungan kesehatan, tidak boleh berhenti saat pemadaman berlangsung. Pemerintah perlu menghadirkan petugas kesehatan di lokasi kebakaran untuk mengantisipasi gangguan kesehatan, terutama sesak napas akibat paparan asap.

Pemeriksaan kesehatan berkala juga perlu untuk mendeteksi dampak paparan asap dan risiko penyakit yang mungkin muncul setelah relawan bertugas. Pemerintah juga perlu melakukan pendataan dan registrasi resmi terhadap relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla.

“Ini penting sebagai dasar pemberian jaminan kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, hingga santunan apabila relawan mengalami cedera atau meninggal dunia saat bertugas.”

Persoalan lain yang perlu perhatian adalah ketersediaan logistik dan peralatan pemadaman. Sebab, sejumlah relawan yang Walhi Kalsel temui masih mengalami kekurangan kebutuhan pangan selama bertugas.

Pemerintah juga perlu menyediakan peralatan pemadaman, seperti pompa air portabel, selang, dan radio komunikasi. Perangkat komunikasi menjadi penting karena sinyal internet kerap hilang di lokasi kebakaran. Dukungan bahan bakar dan biaya transportasi menuju titik api juga harus dipenuhi.

Dia turut mendorong pemerintah daerah menyusun standar operasional perlindungan relawan lewat payung hukum resmi. Penyusunannya melibatkan organisasi relawan agar kebutuhan perlindungan mereka dapat terakomodir anggaran khusus melalui APBD.

Raden juga mengusulkan agar pemerintah mendaftarkan relawan ke BPJS Ketenagakerjaan dengan pembiayaan iuran dari APBD.

“Relawan yang mengalami sakit atau cedera akibat bertugas harus mendapatkan pembiayaan pengobatan secara penuh,” katanya.

Tak hanya kesehatan fisik, pemerintah perlu menyediakan skrining dan konseling gratis dengan pendampingan psikolog untuk mengidentifikasi kemungkinan stres pascatrauma setelah relawan menghadapi kebakaran.

“Pemerintah penting menyediakan skrining dan konseling gratis kepada relawan untuk mengidentifikasi adanya stres pascatrauma saat bertugas.”

Mendesak bantuan internasional

Kelompok masyarakat sipil menyerukan solidaritas dan bantuan internasional bagi masyarakat terdampak.

Belgis Habiba, pengkampanye Greenpeace Indonesia, mengatakan,  bersama sejumlah organisasi yang tergabung dalam Inisiatif Solidaritas Publik Anti Asap Karhutla (ISPA) mendesak organisasi kemanusiaan, organisasi hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pemerintah negara lain, serta jaringan masyarakat sipil internasional turun tangan.

Ada lima bentuk bantuan yang mereka serukan. Pertama, menyelamatkan dan melindungi masyarakat Indonesia yang terdampak asap dan karhutla gambut.

Kedua, menyediakan bantuan medis, obat-obatan, masker, oksigen, serta tempat perlindungan dengan udara bersih, terutama bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan.

Ketiga, membantu penyelamatan dan perlindungan orangutan serta satwa lain yang rentan dan terancam punah. Keempat, mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan gambut melalui penyediaan peralatan, teknologi, pesawat, dan tenaga ahli.

Kelima, memastikan para korban mendapatkan pemulihan, bantuan, dan keadilan.

“Masyarakat tidak seharusnya terus menanggung dampak kabut asap tanpa perlindungan yang memadai, sementara pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran luput dari jerat hukum. Ini adalah keadaan darurat kemanusiaan dan HAM. Kami menyerukan solidaritas internasional sekarang sebelum semakin banyak korban jatuh.”

Bantuan internasional jadi masuk akal karena bencana ini meluas hingga negara tetangga. Di Kuala Lumpur, Malaysia, Muhammad Syahir menyaksikan anaknya jatuh sakit. Putrinya harus dirawat di rumah sakit selama lima hari dan terdiagnosa bronkitis akibat paparan asap akibat karhutla dari Indonesia

Perawatan itu juga menggerogoti keuangannya. Sekitar RM10.000 atau Rp44,6 juta dia keluarkan untuk biaya pengobatan.

Pengalaman Syahir hanya gambaran kecil dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat Negeri Jiran. Laporan Kementerian Kesehatan Malaysia mencatat, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) meningkat sekitar 10% dalam sepekan, dari 3.509 kasus pada pekan epidemiologi ke-39 menjadi 3.875 kasus pada pekan ke-40, Oktober 2026.

“Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Singapura berfluktuasi. Pada beberapa hari, kualitas udara cukup baik, tetapi pada hari lainnya memburuk. Aktivitas luar ruangan pun tidak direkomendasikan, terutama ketika kabut asap sedang pekat,” katanya.

Dia sendiri alami alergi rhinitis (peradangan lapisan lendir hidung), dan kesulitan bernafas dalam beberapa waktu sehingga membutuhkan bantuan medis. Kerabat-kerabatnya pun menderita ISPA.

Di Singapura, Badan Lingkungan Hidup (National Environment Agency/NEA) mencatat pada 5-10 Oktober standar pencemaran udara (Pollutant Standards Index/PSI) selama 24 jam mencapai kategori tidak sehat. Konsentrasi PM2.5 per satu jam di Singapura juga tercatat tinggi pada periode tersebut.

Pada 5 Oktober pukul 19.00, konsentrasinya berkisar 72–109 mikrogram per meter kubik (µg/m³). Pada 6 Oktober, pada pukul 17.00, angkanya mencapai 73–103 µg/m³. Pada 7 Oktober pukul 18.00, angkanya berkisar 71–136 µg/m³.

Lalu pada 8 Oktober, pukul 18.00, 49–128 µg/m³. Pada 9 Oktober, tercatat 68–123 µg/m³ pada pukul 18.00. Sementara pada 10 Oktober pukul 19.00, angkanya berada di 63–107 µg/m³.

Meski tak merilis data resmi kasus ISPA, Pemerintah Singapura telah memberikan subsidi pengobatan kepada warganya yang mengalami masalah gangguan kesehatan akibat kabut asap karhutla dengan kebijakan yang mulai diberlakukan pada 12 Oktober.

Amburadulnya tata kelola

Putra Saptian, Pengampanye Senior Pantau Gambut bilang, menyebut kecenderungan pemerintah menggampangkan permasalahan dengan menuding kemarau dan El Nino sebagai pemicu bencana kabut asap. Padahal, riset Pantau Gambut menunjukkan krisis ini merupakan akumulasi lemahnya perlindungan ekosistem gambut.

Dari total luas 24 juta hektar lahan gambut di Indonesia, 16 juta hektar di antaranya rentan terbakar. Sekitar  8,3 juta berada di bawah penguasaan 936 perusahaan. “Perusahaan-perusahaan itu membangun kanalisasi sepanjang 281 kilometer yang bertanggung jawab pada pengeringan lahan gambut,” ujarnya.

Bukan hanya korporasi, pemerintah pun bersalah. Sepanjang tahun 2026, Pantau Gambut menemukan 23.000 titik panas di area food estate di Papua Selatan.

Berbagai tuntutan

Kelompok masyarakat sipil memandang persoalan kabut asap bukan semata padamkan api, melainkan tentang pihak yang harus bertanggungjawab. Mereka mendesak pemerintah ambil langkah serius, mulai dari penegakan hukum hingga pembenahan tata kelola gambut.

Greenpeace Indonesia dan Greenpeace Malaysia mendesak pemerintah Indonesia supaya penegakan hukum transparan dan imparsial terhadap semua pihak yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Termasuk korporasi dan pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik pembukaan lahan dengan membakar.

Untuk memastikan pertanggungjawaban, pemerintah juga harus mengaudit dan menginvestigasi konsesi serta perusahaan di wilayah terdampak kebakaran. Juga, membuka informasi kepada publik mengenai titik api, kepemilikan konsesi, proses hukum, dan sanksi yang dijatuhkan.

Lalu, meminta Pemerintah Malaysia memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus memastikan perusahaan dan kepentingan bisnis Malaysia yang beroperasi atau memiliki keterkaitan dengan wilayah rawan kebakaran di Indonesia tidak luput dari pertanggungjawaban.

Kedua organisasi itu juga mendesak Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Asia Tenggara memperkuat kerja sama dalam pencegahan kebakaran dan penanganan pencemaran lintas batas.

Sebab, krisis kabut asap tidak cukup melalui diplomasi setelah asap menyebar ke negara tetangga. Kawasan ini membutuhkan mekanisme yang lebih kuat untuk mencegah kebakaran, menyelidiki penyebabnya, dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang menimbulkan polusi lintas batas.

Pantau Gambut menekankan pentingnya menghentikan eksploitasi gambut dan merehabilitasi lanskap yang telah terdegradasi. Pemerintah harus memulihkan fungsi ekologis gambut sebagai pengatur tata air alami sekaligus menghentikan pengeringan lahan untuk kepentingan bisnis ekstraktif berskala besar.

Mereka juga meminta evaluasi izin konsesi dan keterbukaan data perizinan. Transparansi penting, karena sebagian titik panas berada di wilayah yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Pengawasan terhadap wilayah konsesi perusahaan pun perlu diperketat untuk mencegah kebakaran berulang.

Terakhir, Pantau Gambut menuntut negara memenuhi tanggung jawab perlindungan lingkungan serta keselamatan warga yang terdampak langsung karhutla.

*****

Hirup Asap Karhutla Berulang, Tidak Berarti Tubuh Kebal Polutan

See more