Kabut Asap Kebakaran Hutan Selimuti Ambon

Kabut asap mengaburkan Teluk Ambon, Maluku, mengganggu penerbangan, dan memaksa pemerintah mengurangi aktivitas perkantoran serta sekolah. Di Pulau Seram, warga Horale protes kebakaran yang berlangsung berbulan-bulan, sedang kobaran api merambat ke Taman Nasional Manusela (TNM).

Kepungan asap menjadikan garis pantai Kota Ambon ‘menghilang’ di balik kabut kelabu. Bangunan bertingkat di sepanjang pesisir tampak samar. Perbukitan yang biasa menjadi latar Teluk Ambon nyaris menyatu dengan langit. Di kejauhan, permukaan laut terlihat seperti hamparan abu-abu tanpa batas yang jelas.

Begitu juga dengan Jembatan Merah Putih. Meski bentang jembatan masih terlihat di atas teluk, namun, dua menara merahnya tampak memudar di antara lapisan kabut. Pemandangan itu terjadi sejak pertengahan Oktober ini.

Pada 14 Oktober 2026, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat,  jarak pandang di Bandara Internasional Pattimura Ambon sekitar satu kilomoeter pada pukul 07.00 WIT. Kondisi itu mengganggu operasional bandara selama beberapa hari.

Dalam periode 8–12 Oktober, sejumlah penerbangan di Bandara Pattimura mengalami penundaan maupun pembatalan akibat jarak pandang yang menurun. Kondisi berasap menyebabkan jarak pandang pada waktu tertentu berada di bawah 2.000 meter, hingga keselamatan penerbangan menjadi perhatian.

Kamari, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Pattimura Ambon, meminta, masyarakat memperhatikan dan mengantisipasi perubahan kondisi udara yang kian memburuk.

“Kami menghimbau warga agar tidak mengabaikan perubahan kondisi udara dan jarak pandang,” katanya.

Berdasar analisa BMKG, arah angin dan pemantauan satelit Himawari-9 memperlihatkan adanya pergerakan asap menuju wilayah Maluku. Hasil idenfitikasi menunjukkan kepungan asap berasal dari Papua. Sebagian lainnya terpantau berasal dari Pulau Buru dan Pulau Seram.

Arah angin yang bertiup dari timur hingga barat laut turut memengaruhi pergerakan asap di wilayah kepulauan tersebut. Pada 7 Oktober misalnya, BMKG mencatat asap tipis hingga sedang menyelimuti sejumlah wilayah Maluku dan akibatkan jarak pandang berkisar 2-5 kilometer.

Pada pagi hari, asap yang lebih tebal menyebabkan jarak pandang turun di bawah dua kilometer di beberapa daerah, seperti Kota Ambon, Tual, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, Seram Bagian Timur, Buru, Buru Selatan, dan Kepulauan Tanimbar.

BMKG kemudian memperingatkan potensi asap kategori sedang di sepuluh wilayah, termasuk Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat.

Ancam sumber penghidupan

Di Pulau Seram, persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan asap yang bergerak ke wilayah lain. Bagi warga Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Maluku Tengah, kebakaran  mengancam lingkungan dan sumber penghidupan mereka.

Andry Potalatu, Raja (Kepala Desa) Horale, mengutip Liputan Malteng, mengatakan, kebakaran berlangsung sejak Rabu (29/7/26). Dengan begitu, ketika warga melakukan aksi protes pada Sabtu (10/10/26), kebakaran  menjadi persoalan selama lebih dari dua bulan.

Dalam aksi itu, warga memalang Jalan Trans Seram di kilometer 14 wilayah petuanan Negeri Horale. Mereka mendesak Pemerintah  Maluku Tengah dan instansi teknis terkait agar segera mengambil langkah nyata tangani kebakaran. Berbagai upaya yang warga lakukan secara mandiri tak cukup efektif padamkan api.

Warga mengeluhkan keterbatasan bantuan yang mereka rasakan selama proses pemadaman. “Selama ini kami sendiri yang terlibat dalam upaya pemadaman, tanpa bantuan petugas maupun pemerintah,” kata   warga melalui media sosial.

Andry protes Kementerian Kehutanan yang dia nilai abai terhadap kebakaran yang terjadi di Seram Utara. “Kementerian Kehutanan, Balai coba lihat. Jangan bilang hutan kamong (kalian) akan dijaga. Katanya konservasi untuk menjaga hutan, namun hutan terbakar kamong di mana?”

“Masyarakat setengah mati untuk padamkan api, nene moyang par (untuk) kamong baru datang par tanam-tanam patok. Mau tanam sampai orang-orang di wilayah-wilayah perkebunan. Hutan tabakar kamong di mana?” lanjutnya melalui akun media sosialnya.

Andry menyebut, kebakaran yang terjadi tidak hanya melahap hutan negara. Tetapi, juga perkebunan warga. Tanaman perkebunan yang berusia puluhan tahun ikut ludes kena lalap api dan mengancam sumber pendapatan petani di masa depan. “Butuh puluhan tahun untuk memulihkan tanaman yang rusak.”

Aksi blokade jalan oleh warga pun berakhir setelah Mario Lawalata, Wakil Bupati Maluku Tengah menemui warga. Meski begitu, persoalan kebakaran tak serta merta berakhir. Alih-alih, api semakin membesar dan mulai masuk ke TNM.

Lebih dari dua bulan

Deny Rahadi, Kepala BTNM menyebut, sekitar 26 hektar kawasan koservasi di Pasahari, Kecamatan Seram Utara, telah habis terlalap api. Mengutip Liputan Malteng, Deny menduga ada unsur kesengajaan dalam kebakaran di TNM. Untuk memastikannya, mereka masih melakukan penyelidikan.

“Dugaan pembakaran. Tetapi, untuk membuktikannya, kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.”

Balai sudah  membuat sekat bakar guna mencegah kebakaran terus meluas.

Menurut Deny, sekat bakar sepanjang 5,8 kilometer dengan lebar tiga meter. Infrastruktur itu untuk menghambat pergerakan api, meski upaya itu tak sepenuhnya berhasil.

Menurut Deny, kebakaran di taman nasional memiliki konsekuensi ekologis yang berbeda dari kebakaran di lahan terbuka biasa. Sebab, kawasan konservasi memiliki fungsi untuk melindungi habitat, keanekaragaman hayati, dan proses ekologis.

“Ketika vegetasi terbakar, dampaknya dapat mencakup hilangnya tutupan tumbuhan, perubahan kondisi tanah, serta gangguan terhadap habitat satwa,” katanya.

Namun, untuk mengetahui dampak ekologis yang benar-benar terjadi di Pasahari, perlu penelitian lebih lanjut.

Kebakaran di sekitar Manusela juga memperlihatkan persoalan pembagian kewenangan antar lembaga. Deny menyebut terdapat sejumlah titik kebakaran di sekitar kawasan konservasi, termasuk Saleman, Solea, dan Air Besar.

BTMN berupaya mencegah agar api dari wilayah itu tidak merembet ke dalam kawasan yang dia kelola. Namun, tidak semua kebakaran di sekitar taman nasional berada dalam wilayahnya.

Sebagian lokasi, menurut Deny, berada di kawasan hutan di luar taman nasional, termasuk hutan produksi konversi (HPK). Dimana,penanganan kebakaran berada pada instansi yang berwenang sesuai status serta wilayah pengelolaannya.

BTNM menyatakan,  tetap membantu pemadaman di luar kawasan ketika api berpotensi mengancam taman nasional. Namun, personel balai juga harus menjaga titik-titik rawan di dalam kawasan konservasi.

Api tidak berhenti pada garis batas kawasan hutan tetapi  dapat menjalar mengikuti kondisi vegetasi, cuaca, dan bahan bakar yang tersedia. Karena itu, pengelolaan karhutla memerlukan kerja bersama antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pengelola taman nasional, aparat terkait, dan masyarakat.

Puluhan titik panas

Di luar kebakaran di Pulau Seram, BMKG mendeteksi 50 titik panas di Maluku pada 7 Oktober 2026. Kabupaten Buru Selatan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak.

Titik panas (hotspot) merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui pemantauan satelit. Keberadaannya tidak otomatis membuktikan  suatu lokasi mengalami kebakaran yang  terkonfirmasi. Demikian pula, titik panas tidaksama  dengan luas lahan terbakar.

Haikal Baadila, Kepala Dinas Kehutanan Maluku,menjelaskan, luas kawasan yang terbakar masih membutuhkan pemeriksaan lapangan. Data awal bersumber dari interpretasi citra satelit, sedang informasi resmi mengenai luas dan jenis vegetasi yang terdampak belum seluruhnya terverifikasi.

Berdasarkan perkiraan sementara, sekitar 90% area yang terindikasi terbakar merupakan padang rumput dan semak belukar. Sekitar 10% lainnya berupa hutan sekunder dan kebun masyarakat.

“Perkiraan tersebut bukan sebagai hasil akhir. Perlu pemeriksaan lapangan untuk memastikan luas kebakaran, jenis tutupan lahan, serta tingkat kerusakan lingkungannya,” jelas Haikal.

Menurut  dia, data mengenai lokasi dan jenis vegetasi yang terbakar sangat penting karena dapat menimbulkan dampak ekologis maupun sosial yang berbeda.

Kebakaran pada lahan yang ditumbuhi rumput kering dan semak dapat menyebar ketika bahan bakar tersedia dan kondisi cuaca mendukung. Sementara kebakaran pada kebun masyarakat dapat merusak tanaman produktif dan mengganggu penghidupan.

Di kawasan berhutan, kebakaran juga berpotensi mengganggu struktur vegetasi, habitat satwa, serta fungsi ekologis yang membutuhkan waktu untuk pulih.

Karena itu, menurut Haikal, penilaian dampak karhutla di Maluku tidak cukup hanya berdasarkan jumlah titik panas. Pemerintah perlu memetakan area yang benar-benar terbakar, status kawasan, penggunaan lahan, dan masyarakat yang terdampak.

Ancaman belum berakhir

Peringatan terhadap kebakaran juga muncul dalam dokumen Sistem Peringatan Kebakaran Hutan dan Lahan (Spartan)  yang terbit oleh BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Pattimura Ambon pada 13 Oktober 2026.

Dokumen yang berlaku untuk 14 Oktober itu menunjukkan bahwa sejumlah indikator potensi kebakaran di Maluku berada pada kategori rendah hingga sangat tinggi, bergantung pada indikator dan wilayahnya.

Indeks Fine Fuel Moisture Code atau FFMC menggambarkan kemudahan bahan bakar ringan di permukaan untuk terbakar. Sementara Duff Moisture Code atau DMC berkaitan dengan tingkat kekeringan lapisan bahan bakar yang lebih dalam.

Adapun Initial Spread Index (ISI) berguna untuk menggambarkan potensi penyebaran api apabila kebakaran terjadi. Sementara Fire Weather Index atau FWI menunjukkan potensi intensitas kebakaran berdasarkan kondisi cuaca dan bahan bakar.

Dalam dokumen itu, kategori FFMC berada pada rentang rendah hingga sangat tinggi. DMC berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. Sementara ISI dan FWI menunjukkan rentang rendah hingga sangat tinggi di wilayah yang berbeda.

Indeks itu tidak membuktikan adanya kebakaran aktif di seluruh wilayah dengan kategori tinggi. Namun, informasi itu menjadi dasar kewaspadaan dan dapat membantu instansi terkait menentukan prioritas pencegahan serta pemantauan.

Peringatan ini juga menunjukkan pentingnya melihat karhutla sebagai persoalan yang membutuhkan kesiapsiagaan sebelum api meluas.

Ketika kebakaran telah berlangsung selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, seperti yang dilaporkan masyarakat Horale, penanganan tidak cukup hanya berorientasi pada pemadaman sesaat.

Pencegahan, patroli, pemantauan bahan bakar vegetasi, dukungan kepada masyarakat, dan koordinasi lintas wilayah perlu menjadi bagian dari strategi yang berkelanjutan.

Ganggu kesehatan

Pada 13 Oktober 2026, Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) mempublikasikan infografis prakiraan kualitas udara ambien berdasarkan model BMKG.

Dalam infografis  itu, konsentrasi partikel debu halus PM2.5 berada pada kisaran 40–60 mikrogram per meter kubik. Sementara konsentrasi PM10 mencapai 50–70 mikrogram per meter kubik. Data itu juga memperlihatkan indikasi sebaran aerosol akibat karhutla yang tinggi di sekitar Maluku.

Apries B. Gaspersz, Kepala DLHP, menjelaskan, PM2.5 perlu mendapat perhatian karena ukurannya sangat kecil hingga dapat masuk jauh ke  paru-paru ketika terhirup.  PM10 dapat memicu iritasi pada hidung, mata, dan tenggorokan.

Namun, kata Apries,  data itu merupakan hasil prakiraan model, bukan pengukuran langsung kualitas udara di lokasi. Perbedaan itu penting karena konsentrasi pencemar aktual dapat berbeda menurut waktu dan tempat.

Sebelumnya, hasil pemantauan DLHP pada 3 Oktober mencatat konsentrasi ozon sebesar 176 mikrogram per meter kubik pada pukul 18.00 WIT. Angka tersebut melampaui nilai pembanding 150 mikrogram per meter kubik untuk periode satu jam yang tercantum dalam infografis.

Pada pembacaan yang sama, PM10 tercatat 72 mikrogram per meter kubik dan PM2.5 sebesar 18 mikrogram per meter kubik.

Yakonis Lewies, Sekretaris Dinas Kesehatan Ambon, klaim pihaknya belum menerima laporan gangguan kesehatan yang secara langsung dikaitkan dengan asap kebakaran. Pihaknya juga belum melihat peningkatan kasus ISPA secara drastis dalam pemantauan tiga bulan sebelumnya.

“Tidak semua kasus keluhan saluran pernapasan dapat secara langsung dinyatakan disebabkan oleh paparan asap kebakaran,” kata Yakobis, September lalu.

Terapkan WFH

Kekhawatiran terhadap kabut asap mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah antisipasi. Pada Senin (12.10/26), Hendrik Lewerissa, Gubernur Maluku terbitkan Surat Edaran Nomor 500.4/175 tentang kewaspadaan terhadap dampak kabut asap akibat karhutla dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Surat edaran itu memuat langkah pengurangan aktivitas tatap muka dan peningkatan kesiapsiagaan sektor kesehatan. Pemerintah provinsi memberlakukan Work From Home (WFH) bagi ASN selama tiga hari sejak surat edaran terbit. Kegiatan belajar-mengajar tatap muka di lembaga pendidikan bawah kewenangan pemerintah juga setop.

Di hari sama, Pemerintah Kota Ambon terbitkan Instruksi Wali Kota Nomor 500.4/01/Instruksi2026. Melalui instruksi itu, Bodewin M. Wattimena, Wali Kota Ambon memberlakukan WFH bagi ASN dan pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik selama empat hari, mulai 13-16 Oktober 2026.

Kebijakan itu berlaku bagi satuan pendidikan PAUD, TK, SD atau sederajat, dan SMP atau sederajat di bawah kewenangan pemerintah kota. Meski begitu, pelayanan publik yang bersifat esensial tetap harus berjalan dengan pengaturan kerja yang disesuaikan.

Wali Kota juga meminta Dinas Kesehatan dan puskesmas meningkatkan pemantauan ISPA serta gangguan kesehatan lainnya, memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Kebijakan ini sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi dampak kabut asap.

*****

 

Empat Orang Tewas Saat Padamkan Kebakaran di Taman Nasional Bromo

See more