Mongabay.co.id

Ilusi Dekarbonisasi Industri Semen

Pabrik Semen Indonesia (SIG) di Rembang, yang berada di pegunungan Kendeng. Foto: Asad Asnawi/Mongabay Indonesia.

  • Karst Kendeng terancam, sementara warga mulai kehilangan sumber air. Berkurangnya debit kolam yang selama ini dimanfaatkan warga untuk kebutuhan sehari-hari menjadi salah satu dampak yang dirasakan masyarakat di sekitar kawasan karst Kendeng. Di saat yang sama, aktivitas penambangan batu kapur terus berlangsung untuk memasok industri semen.
  • Industri semen memangkas emisi di pabrik, tetapi persoalan emisi dari hulunya dipertanyakan. Industri semen menghasilkan emisi terutama dari proses kalsinasi dan penggunaan bahan bakar. Pemerintah dan industri telah mendorong efisiensi energi, substitusi bahan bakar/material, penggunaan listrik rendah karbon hingga CCUS. SIG, misalnya, mengklaim berhasil menurunkan emisi Scope 1 sebesar 21% dan Scope 2 sebesar 15% dari baseline masing-masing.
  • Klaim dekarbonisasi dipersoalkan karena menggunakan baseline lama dan berfokus pada aktivitas di dalam pabrik. Peneliti Celios Jaya Darmawan mempertanyakan klaim penurunan emisi di tengah peningkatan kapasitas dan produksi semen nasional. Menurutnya, perhitungan yang hanya berfokus pada plant base mengabaikan jejak karbon dari ekspansi tambang batu kapur serta rantai pasok lainnya.
  • Karbon yang hilang dari kerusakan karst belum masuk dalam neraca dekarbonisasi. Kawasan karst bukan hanya sumber bahan baku semen, tetapi memiliki fungsi hidrologis, biodiversitas, dan menyerap karbon melalui proses pelapukan kimia batuan karbonat. Sejumlah pakar menilai penambangan karst menghilangkan jasa ekosistem yang tidak dapat dipulihkan hanya dengan menekan emisi dari proses produksi semen. Di Kendeng, kerugian ekonomi akibat dampak penambangan dan industri semen diperkirakan mencapai Rp3,27 triliun per tahun, belum termasuk potensi kehilangan serapan karbon.

Truk-truk itu hilir mudik melewati jalanan berdebu di Lereng Pegunungan Kendeng, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah (Jateng), pertengahan Juli. Bak truk yang penuh muatan batu gamping, bahan baku utama semen, membuat laju kendaraan bergerak lambat.

Dari permukiman, dentuman suara ledakan dari proses penambangan batu kapur terdengar cukup jelas. Antara lokasi tambang dengan rumah penduduk  hanya sekitar satu kilometer.

“Seminggu bisa dua kali pakai bom itu. Suaranya terdengar sampai sini,” kata Joko Priyanto, Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK), tengah Juli.

Seorang petani dengan latar belakang pegunungan Kendeng di Rembang, Jawa Tengah tengah menyemprotkan obat di lahan bawang miliknya. Sulitnya air membuat biaya operasional membengkak. Foto: Asad Asnawi/Mongabay Indonesia.

Ketika karst jadi sasaran

Joko mengatakan, tambang gamping mulai marak di Kendeng sejak 2006. Lalu, pada 2017, mulai operasi tambang dan pabrik semen yang membuat masyarakat kian merasakan dampaknya. Debit air dari sumber yang selama ini warga manfaatkan untuk mengairi lahan pertanian terus turun. Begitu juga dengan saluran irigasi, banyak yang mengering.

Untuk siasati itu, warga banyak andalkan sumur bor yang itu berarti menambah beban operasional petani. Selain itu, pasokan air yang berkurang, dampak paparan debu dari pembukaan tambang kapur dan hilir mudik kendaraan juga Joko nilai berkontribusi menurunkan hasil panen.

Dulu, musim kemarau seperti ini, dia masih bisa hasilkan sekitar tiga ton bawang dari satu hamparan lahan miliknya. Kini, dia hanya mendapat satu ton.

“Jadi, memang luar biasa. Kami harus mengeluarkan biaya lebih untuk menggunakan sumur bor, yang itu berarti biaya listrik juga naik,” katanya.

Dia meyakini, maraknya tambang gamping menjadi salah satu penyebab masalah sumber air di sekitar pegunungan Kendeng. “Beberapa mata air yang kita temukan mengalami penurunan debit, bahkan mati,” katanya.

Sumber semen, mata air terbesar yang menjadi bahan baku utama PDAM Rembang debitnya juga terus berkurang. Hasil pengukuran pada 1998, debit air berkisar 635-738 liter per detik.  Pada 2013, menyusut menjadi 403 liter per detik.

Purnomo, tukang sumur bor asal Tegaldowo tak menampik ada penurunan air tanah dalam beberapa tahun belakangan ini. Dulu, hanya dengan kedalaman belasan meter, dia sudah bisa mendapatkan air tetapi  tidak dengan sekarang. “Rata-rata di atas 30 meter baru dapat.”

Purnomo yang kini berusia 46 tahun bekerja sebagai tukang sumur sejak masih remaja. Karena itu, dia merasakan betul perubahan itu dan menduga sebagai akibat dari maraknya tambang batu kapur. Apalagi, secara topografi, lokasi tambang juga berada area perbukitan.

“Kalau itu dikeruk, kan air juga akan semakin turun ke bawah,” katanya.

Karst di Pegunungan Kendeng, Rembang yang rusak oleh penambangan batu kapur. Foto: Asad Asnawi/Mongabay Indonesia.

Banyak persoalan

Industri semen timbulkan banyak persoalan, termasuk di Rembang. Selain mengancam ekosistem karst industri ini juga berkontribusi besar terhadap pelepasan emisi karbon.

Penelitian baru-baru ini memperkirakan, industri semen berkontribusi 7-8% terhadap total emisi global per tahun dan merepresentasikan 27% emisi sektor industri. Angka itu menjadikan industri semen sebagai emiter terbesar sektor industri manufaktur.

Industri semen memerlukan batu kapur sebagai bahan baku utama. Batu kapur kemudian dibakar dalam tungku putar bersuhu tinggi lebih dari 1.000 derajat celcius guna menghasilkan klinker (kalsinasi). Senyawa karbon dioksida (CO2) yang terlepas ke atmosfer sebagian besar berasal dari proses ini, sekitar 60%. Sisanya, dari penggunaan energi selama proses kalsinasi.

Di Indonesia, merujuk data Asosiasi Perusahaan Semen Seluruh Indonesia (Asperssi), industri semen hingga 2025 mencapai 16, versi pemerintah 17. Dari jumlah itu,  kapasitas terpasang mencapai 119,9 juta ton per tahun dengan produksi aktual 64,7 juta ton. Pasar domestik masih mendominasi permintaan hingga lebih dari 98%, sisanya ekspor.

Our world in data mencatat, dari belasan industri semen itu, total emisi yang dihasilkan mencapai 30 juta ton per tahun. Angka itu jauh lebih tinggi dari kalkulasi  2004 yang tercatat  18,7 juta ton per tahun dan berkontribusi sekitar 4,7% total emisi secara nasional.

Institute for Essential Servicer Reform (IESR) menyebut, ada dua sumber utama emisi industri ini. Pertama, dari proses pengolahan batu kapur dan tanah liat (kalsinasi), dua komponen utama semen yang banyak mengandung kalsium karbonat. Proses ini melepaskan senyawa CO2 yang pada akhirnya menyumbang 60-70% emisi.

Kedua, berasal dari penggunaan bahan bakar fosil, seperti batubara, minyak atau gas bumi saat proses kalsinasi berlangsung. Dengan kebutuhan suhu mencapai 1450 derajat celcius, penggunaan energi kotor ini berkontribusi 30-40% langsung terhadap emisi.

Peta jalan

Kementerian Perindustrian bukannya tidak menyadari tingginya emisi dari industri ini. Catatan Kemenperin, rata-rata emisi industri semen mencapai 0,60 CO2e/ton semen, lebih tinggi dari rerata global yang tercatat sebesar 0,58 CO2e/ per ton.

Pada 2015, Kemenperin -saat itu masih jadi satu dengan Kementerian Perdagangan- menyusun roadmap dekarbonisasi industri yang mencakup sembilan sektor industri, termasuk semen, sebagai upaya mengejar net zero emission (NZE) pada 2060.

Dalam dokumen itu, Kemenperindag memfokuskan upaya dekarbonisasi melalui sejumlah pendekatan. Meliputi, fuel & material substitution, efisiensi energi, penggunaan listrik rendah karbon, hingga penerapan carbon capture storage (CCS).

Lilik Unggul Raharjo, Ketua Asperssi menyatakan komitmennya untuk mendukung peta jalan dekarbonisasi industri semen itu. Tahun lalu, Asperssi telah selesaikan peta jalan dekarbonisasi industri semen yang mereka susun melalui kolaborasi dengan Kementerian Perindustrian serta dukungan teknis dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang mereka tandatangani 23 September 2025.

Menurut dia, peta jalan itu  mengacu pada pedoman Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Berbagai strategi mitigasi dia identifikasi, misal, dengan meningkatkan efisiensi energi dan penggunaan bahan baku dan bahan bakar alternatif, serta menurunkan klinker.

Untuk mencapai NZE 2050, katanya,  penerapan teknologi CCS sebagai langkah penting untuk menangani sisa emisi proses. Meski begitu, dia akui implementasi opsi ini masih sangat bergantung pada perkembangan teknologi.

Bentang karst di Rembang yang terbuka akibat tambang batu gamping. Foto: Asad Asnawi/Mongabay Indonesia.

Asperssi klaim, penggunaan material substitusi seperti trass, fly ash dan bottom ash (FABA), pozzolan, copper slag dan bahan rendah klinker lainnya dapat mengurangi emisi karbon 100-200 kilogram /ton semen.

Pada 2020, Asperssi menyebut, total Gas Rumah Kaca (GRK) yang berkurangi berkat penggunaan material substitusi ini capai 6 juta ton CO2, 11%, lebih rendah dari baseline 2010.

Beberapa produk semen jenis ini adalah portland composite cement (PCC) atau portland pozzolan cement (PPC) dan telah pemerintah gunakan pada sejumlah proyek. Seperti proyek pembangunan Jembatan Suramadu, PLTU Batang, dan sejumlah proyek lain.

“Asosiasi terus berupaya mendorong peningkatan penggunaan semen ramah lingkungan di tingkat nasional melalui sosialisasi demi mengejar target pengurangan gas rumah kaca,” jelas Lilik.

Selain penggunaan material substitusi, Asperssi juga terus mendorong anggotanya untuk melakukan efisiensi energi melalui penerapan sistem manajemen energi dan audit berkala. Upaya konservasi energi juga asosiasi dorong di seluruh wilayah operasional perusahaan.

Menurut dia, beberapa perusahaan anggota bahkan telah mengimplementasikan penggunaan energi bersih dari unit waste heat recovery power generation (WHRPG), seperti Semen Padang, SIG pabrik Tuban.

WHRPG, merupakan teknologi yang mampu memanfaatkan panas gas buang dari proses pembakaran/produksi semen sebagai energi pembangkit listrik. Di Semen Padang, total kapasitas terpasang dari penerapan teknologi ini capai 8 megawatt (MW) dan mengurangi emisi karbon sebesar 43.000 ton per tahun.

Di SIG Tuban, total produksi listrik dari penerapan teknologi tersebut mencapai 30 MW. Berkat teknologi itu pula, SIG Tuban mampu mengurangi penggunaan listrik PLN 152 juta Kwh serta menekan emisi hingga 122.000 ton per tahun.

Dua perempuan Kendeng memilah bawah sebelum dijual. Foto: Asad Asnawi/Mongabay Indonesia.

Di Indonesia, salah satu pemain utama industri semen adalah SIG, perusahaan pelat merah yang sekaligus market leader komoditas ini. Merujuk data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM), perusahaan negara ini memiliki izin usaha pertambangan (IUP) produksi seluas 1.505,6 hektar di Rembang dan Tuban.

Vita Mahreyni, Corporate Secretary Semen Indonesia (SIG) katakan, terus mendorong pengembangan semen hijau melalui penggunaan material dan proses yang lebih ramah lingkungan guna menghasilkan produk semen rendah karbon. Dia klaim, produk semen SIG punya jejak emisi 38% lebih rendah ketimbang produk semen konvensional.

Menurut Vita, ada sejumlah langkah yang SIG lakukan sebagai upaya mendukung dekarbonisasi sektor industri ini. Salah satunya, melalui pemanfaatan bahan bakar alternatif dari limbah industri, biomassa, hingga sampah perkotaan yang terolah menjadi refuse derived fuel (RDF).

Pada 2025, angka thermal substitution rate (TSR) mencapai 9,77% berkat pemanfaatan alternative fuel capai 681.000 ton (24%) dan mengurangi penggunaan batubara 467.000 ton. Selain itu, perusahaan juga terus memperluas penggunaan sumber energi bersih dari energi surya dan penerapan WHRPG.

Alina Barbulescu, dari Departemen Teknik Sipil Universitas Transylvania, Brasov, Rumania katakan, kendati pun penggunaan bahan bakar alternatif -seperti limbah rumah tangga- dapat mengurangi konsumsi energi berbahan fosil, hal itu tetap memunculkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap kesehatan.

“Jika tidak dikelola dengan benar, pembakaran bahan-bahan ini dapat melepaskan berbagai zat beracun, partikel halus, senyawa organik volatil (VOC), dioksin, furan, hidrogen klorida, hidrogen fluorida, dan logam berat seperti timbal, merkuri, arsenik, dan kadmium,” tulisnya dalam National Library of Medicine.

Ringkasan hasil audit lingkungan berkala oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tahun 2022 mengonfirmasi kekhawatiran Alina. Dalam laporannya, KLH menyebut, risiko tinggi lingkungan dari pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagai bahan baku dan bahan bakar alternatif adalah berupa terlepasnya senyawa beracun dalam proses pembakaran di sistem kiln (pre-heater dan kiln), yaitu terlepasnya senyawa dioksin dan furan, serta senyawa beracun lainnya.

“Risiko tinggi lepasan PCDD (dioksin), PCDF (furan) ke lingkungan dipicu oleh proses pembakaran di fasilitas preheater, jika suhu pembakaran berada di bawah 850°C atau suhu pembakaran di preheater berfluktuasi,” tulis laporan itu.

KLH menyebut, gangguan suhu bakar di preheater biasanya disebabkan oleh terhentinya supply energy (power black out), clogging di fasilitas pengumpanan batubara atau kekurangan oksigen di ruang bakar. Karena itu, menurut KLH, sangat penting bagi industri semen untuk menyusun mitigasi risiko mengatasi persoalan ini.

Pabrik Semen Indonesia (SIG) di Rembang, yang berada di pegunungan Kendeng. Foto: Asad Asnawi/Mongabay Indonesia.

Setop izin baru 

Di atas kertas, upaya dekarbonisasi industri semen nyaris tanpa cacat. Namun, Jaya Darmawan, peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) meragukan klaim itu. Selain persoalan metode, perhitungan neraca karbon seharusnya berdasar pada kondisi hari ini, bukan mengacu baseline 2010 yang lebih dari satu dekade.

Industri semen termasuk yang paling sulit melakukan dekarbonisasi. Bukan hanya prosesnya yang memerlukan energi besar, tetapi juga sumber bahan bakunya yang ekstraktif.

“Kita patut mempertanyakan metodenya. Secara itung-itungan, penurunan itu tidak masuk akal di tengah ekspansi industri semen yang semakin massive,” kata Jaya melalui sambungan telepon, Selasa (1/9/26).

Sebagai catatan, meningkatnya industri semen tak lepas dari ambisi pemerintah untuk terus menggenjot sektor infrastruktur. Masalahnya, tren itu tak berdasarkan pada kebutuhan pasar yang memadai. Alih-alih terserap, kapasitas produksi industri semen saat ini justru jauh melebihi kebutuhan pasar.

Outlook industri semen 2010 mencatat, jumlah industri semen saat itu ‘hanya’ sembilan unit dengan total produksi sekitar 42 juta ton. Sementara saat ini, ada 16 perusahaan dengan produksi lebih dari 64 juta ton. Itu berarti dalam rentang 2010-2026, produksi semen meningkat 22 juta ton yang membawa konsekuensi meningkatnya emisi.

Jika setiap ton semen menghasilkan 0,60 CO2 (sebagaimana perhitungan Kemenperin), itu berarti total CO2 dari peningkatan produksi semen setara dengan 11 juta ton lebih. “Maka, klaim mereka telah berhasil menurunkan emisi itu tidak masuk akal,” jelas Jaya.

Petrasa Wacana, Ketua Masyarakat Speleologi Indonesia turut meragukan klaim industri semen yang berhasil turunkan emisi signifikan akibat maraknya penambangan batu gamping.

“Bagaimana itu bisa dibuktikan jika di saat yang sama, area yang berfungsi menyerap karbon itu justru diambil terus menerus.”

 Berapapun besarnya industri ini menekan emisi karbon, tidak akan bisa mengembalikan dampak kerusakan karst di tingkat tapak. Saat ini seharusnya menjadi momentum pemerintah untuk menata ulang industri ini di tengah kondisi pasar semen yang lesu. Jumlah kapasitas terpasang, katanya, jauh lebih besar dari kebutuhan pasar, sebaimana data Asperssi.

Karena itu, Petra pun mengkritik langkah pemerintah yang terus mengumbar izin pendirian pabrik semen dan tambang batu gamping.

Pada 2024, Pemerintah Jawa Tengah memberikan persetujuan lingkungan terhadap rencana pendirian pabrik semen dan tambang batu gamping di Wonogiri. Keputusan itu, sebagai ironi. Bukan semata karena kondisi pasar semen yang over supply, tetapi kontraproduktif dengan upaya dekarbonisasi industri ini.

Sumber air di kaki pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah yang diperuntukkan bagi pertanian. Foto: Asad Asnawi/Mongabay Indonesia.

Menggugat metode audit 

Eko Haryono, pakar karst Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menyebut, Indonesia termasuk salah satu negara dengan cadangan karst terbesar di dunia dengan luas 15 juta hektar lebih, setara 7% dari total luas Indonesia. Sayangnya, dari luasan tersebut, 9,5% atau setara 155.000 kilometer persegi di antaranya rusak.

“Kerusakan bentang alam karst antara lain akibat dari aktivitas penambangan batu gamping dan alih fungsi lahan,” ujarnya.

Jawa menjadi lokasi dengan tingkat kerusakan paling parah. Dari 1.228.538,5 hektar bentang alam karst di Jawa, 20% di antaranya rusak, terbesar ada di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Salah satu kawasan karst yang populer adalah karst Pegunungan Kendeng. Mengutip data sustainable-landscape.org, Karst Kendeng terdiri dari dua deretan pegunungan, yakni Pegunungan Kapur Utara (populer dengan sebutan Kendeng Utara) dan Pegunungan Kapur Selatan (Kendeng Selatan).

Selain menyimpan karbon dalam jumlah besar, karst Kendeng Utara adalah tandon air bersih dengan kapasitas 36,7 miliar liter per tahun. Lebih dari 1.500 hektar lahan pertanian dan 60.000 ribu orang bergantung dari pasokan sumber air ini. Namun, hasil riset menunjukkan maraknya pertambangan batu gamping di wilayah ini mengurangi infiltrasi air ke kawasan.

Menurut Jaya, bentang karst merupakan ekosistem unik dengan fungsi yang sangat vital. Selain menyimpan karbon dalam jangka panjang melalui proses geokimia alami, ekosistem ini juga berfungsi sebagai penyangga hidrologi melalui sistem sungai bawah tanah dan tempat bagi keanekaragaman hayati.

Karena itu, menurut Jaya, membuka kawasan karst untuk tambang, tidak hanya menghancurkan bebatuan dan vegetasi di atasnya. Tetapi, juga menghilangkan kemampuan kawasan dalam menyerap dan menyimpan karbon. “Nah, bagian ini, apa dampak pembukaan tambang ini kan tidak pernah masuk perhitungan mereka,” jelasnya.

Metode perhitungan dekarbonasi menurut Jaya layak diuji. Pendekatan perhitungan yang cenderung terbatas pada proses di dalam pabrik (plant base) juga memantik persoalan. Jejak karbon industri semen terjadi di semua jalur rantai pasok, dari hulu hingga hilir.

Di hulu, dampak ekspansi tambang batu kapur tak masuk perhitungan. Belum lagi pelet kayu untuk biomass yang juga berpotensi tidak jelas asal-usul kayunya.

“Jika mau fair, industri semen harus pula memasukkan dampak ekspansi tambang batu kapur sebagai salah satu kontributor karbon. Dengan begitu kan jelas.”

Kajian Celios berjudul Assessment of The Moratorium on Mining Licenses in Java mengungkap kerugian ekonomi dampak penambangan batu kapur dan industri semen di kawasan karst pegunungan Kendeng Utara, salah satu hotspot karst di Jawa. Angkanya pun sangat fantastis, mencapai Rp3,27 triliun per tahun!

Angka itu berasal dari hilangnya potensi serapan air Rp217,6 miliar; kerugian pertanian karena pasokan air berkurang Rp1,09 triliun; pariwisata Rp294 juta. Lalu, biaya kesehatan karena debu dan Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) Rp63,9 miliar, hilangnya biodiversitas Rp10,89 miliar dan meningkatnya biaya air rumah tangga dan komoditas pertanian Rp1,88 triliun.

Nilai kerugian itu belum mencakup potensi serapan karbon yang hilang. Dengan begitu, menurut Jaya, selama apa yang terjadi di hulu tak masuk perhitungan, janji dekarbonisasi oleh industri semen tak lebih dari sekadar ilusi.

“Menghitung jejak karbon itu harus dari hulu ke hilir. Tidak bisa hanya hilirnya saja, biar jelas antara debit-kredit karbon yang dihasilkan. Tidak bisa kemudian perhitungan itu hanya berlangsung di area pabrik, sementara aktivitas lain yang berpotensi melepas karbon diabaikan.”

Ahmad Cahyadi dari jurusan Geologi Lingkungan UGM memberi gambaran bagaimana iklim tropis menjadikan kawasan karst di Indonesia sebagai daerah strategis penyerapan karbon.

Pergerakan atmosfer menyebabkan terjadinya gerakan massa udara menuju wilayah tropis yang tidak hanya membawa massa udara, juga uap air dan GRK lain. Karena itu,  penyerapan karbon oleh kawasan karst di daerah tropis menjadi sangat penting dalam upaya mencegah atau mengurangi pemanasan global.

Melihat begitu pentingnya karst dalam menyerap karbon, Eko sepakat bahwa upaya dekarbonisasi industri semen, idealnya turut memperhitungkan dampak ekstraksi kapur di tapak.

“Saat ini, dekarbonisasi industri semen hanya tergantung pada clinker ratio dengan mensubtitusinya dari bahan-bahan lain seperti fly ash dari PLTU dan lain-lain,”  katanya, Selasa (8/9/26).

Salah satu spot tambang gamping di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Foto: Asad Asnawi/Mongabay Indonesia.

Setali tiga uang, Jalal, Chairperson of Advisory Board Social Investment Indonesia (SII), juga mengkritik standar akuntansi karbon industri semen yang hanya fokus pada scope 1 yang mencakup pembakaran dan kalsinasi dalam pabrik; scope 2 -sumber listrik- dan sebagian scope 3 – transportasi.

Sementara dampak dari land use, land-use change and forestry (LULUCF) seringkali terabaikan dalam neraca perhitungan karbon perusahaan.

“Pembukaan tambang batu gamping di bentang alam karst bukanlah sekadar kegiatan pemindahan tanah (earthmoving). Ini adalah penghancuran carbon sink (penyerap karbon) raksasa,” kata Jalal.

Peledakan karst akan mematikan kemampuan lanskap tersebut untuk menyerap CO2 dari atmosfer secara permanen.

“Hilangnya fungsi hidrologi Cekungan Air Tanah (CAT) di Rembang bukan hanya bencana bagi petani lokal dan sumber mata air, tetapi juga mematikan ekosistem yang selama ribuan tahun berperan sebagai paru-paru karbon.”

Menurut Jalal, di Eropa regulasi setempat telah mewajibkan perusahaan pertambangan memasukkan perhitungan hilangnya jasa ekosistem ke dokumen Environmental Impact Assessment (EIA) perusahaan. Melalui instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Indonesia seharusnya bisa mengadopsi hal itu.

“Perusahaan semen yang merusak karst harus membeli kredit karbon atau membayar denda ekologis yang setara dengan hilangnya carbon sink tersebut selama ratusan tahun ke depan,” jelas Jalal. Karena itu, dia menilai, klaim keberhasilan menekan emisi yang hanya mengacu pada pabrik sebetulnya adalah bentuk greenwashing struktural.

Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/10/26), Jalal menyoal transformasi fundamental yang harus dilakukan oleh industri semen berdasarkan rekomendasi GCCA (Global Cement and Concrete Association (GCCA) 2050. Diantaranya adalah transisi penuh ke bahan bakar alternatif, margin keuntungan yang didapat dari penjualan beton hijau bersertifikat, serta penerapan harga karbon (carbon pricing) internal.

Menurut Jalal, perusahaan harus mulai memasukkan pajak karbon ke dalam neraca keuangan mereka untuk memaksa dewan direksi mengambil keputusan investasi yang lebih pro-iklim. Ini sekaligus sebagai upaya menghadapi pajak karbon lintas batas negara seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dari Eropa.

 

*Liputan ini atas dukungan program Business Climate and Media Initiative (BCMI) INFORMED EARTH.

*****

 

Kala Tambang dan Pabrik Semen Ancam Karst Wonogiri

Exit mobile version