- Banjir bandang menerjang Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, setelah hujan lebat mengguyur kawasan hulu Gunung Talang. Galodo membawa material kayu, batu, lumpur, dan air bah hingga merusak sekitar 10 kantor pemerintahan, tujuh kendaraan dinas, serta menyebabkan satu orang meninggal, satu hilang, dan sejumlah warga terluka. Sekitar 100–150 rumah dan 300 warga turut terdampak.
- Walhi Sumbar menilai bencana tidak semata-mata dipicu hujan ekstrem, tetapi juga berkaitan dengan kondisi ekologis dan tata ruang. Risiko kawasan Gunung Talang sebenarnya telah dipetakan sejak 2007, termasuk kawasan perkantoran bupati yang masuk KRB I. Namun, Walhi mempertanyakan sejauh mana informasi risiko tersebut diterjemahkan menjadi perlindungan kawasan hulu, pengendalian sempadan sungai, tata ruang, dan sistem mitigasi.
- Perubahan tutupan hutan dan penggunaan lahan di Solok menjadi sorotan dalam evaluasi penyebab tingginya dampak galodo. WALHI mencatat sekitar 700 hektare hutan di Kecamatan Batang Barus hilang pada 1995–2024, sementara sekitar 6.000 hektare tutupan hutan di Solok berubah menjadi lahan pertanian sepanjang 2000–2024, termasuk 1.330 hektare yang berkaitan dengan aktivitas tambang emas ilegal. Perubahan tersebut dinilai dapat memengaruhi kemampuan kawasan hulu menyerap air, kestabilan tanah, erosi, dan limpasan.
- Sejumlah ahli mendorong evaluasi tata ruang dan pengelolaan kawasan hulu untuk mencegah bencana berulang. BMKG mencatat hujan di sekitar Solok mencapai 94 mm per hari, sementara ahli lingkungan menyoroti berkurangnya tutupan hutan di hulu, alih fungsi lahan, sedimentasi, dan perubahan bentang alam. Solusi yang disorot antara lain reboisasi, agroforestri, perlindungan DAS dan kawasan hulu, serta penerapan tata ruang berbasis risiko bencana.
Banjir bandang menerjang Arosuka, pusat ibu kota Solok, Sumatera Barat (Sumbar) setelah hujan deras mengguyur, Senin ()21/9/26) malam, sekitar pukul 20. 00. Satu orang meninggal dunia, sejumlah infrastruktur dan perkantoran juga rusak parah.
Ali Priyono, penjual gorengan di jembatan tak jauh dari Kantor Bupati Solok ceritakan bagaimana detik-detik peristiwa itu terjadi. Malam itu, Ali yang sibuk melayani pembeli kaget dengan suara gemuruh yang datang dari arah hulu sungai.
Hanya dalam hitungan detik, sungai yang sebelumnya terlihat tenang penuh oleh air bah dengan kayu-kayu berukuran besar. Menyadari apa yang terjadi, Ali bergegas mengambil langkah seribu menuju rumahnya di seberang gerobak. Dia teringat istri dan tiga anaknya yang tengah beristirahat.
“Kalau bukan nyawa apalagi yang penting diselamatin terlebih dahulu,” katanya, Selasa (22/9/26).
Sementara suara dari kayu-kayu berukuran besar dan bebatuan terus berdentuman memecah dinding rumah sekitar sungai, Ali sekuat tenaga membawa anaknya dan membawa istrinya berlari menjauhi jembatan. Dia dan keluarganya pun selamat, meski rumahnya penuh lumpur dan bebatuan.
Selama tinggal di Solok sejak 2008, katanya, baru kali ini banjir bandang terjadi. “Belum pernah terjadi seperti ini,” ujarnya.
Perkantoran penuh lumpur
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar mencatat, sekitar 10 kantor pemerintahan rusak karena kejadian ini. Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) rusak berat dan tertimbun material sekitar 30 sentimeter.
Kantor DPRD bahkan lebih parah dengan timbunan material setinggi 60 sentimeter. Begitu juga dengan kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), Inspektorat, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Selain itu, tujuh kendaraan dinas juga rusak parah akibat peristiwa ini.
Ilham Wahab, Sekretaris BPBD Sumbar menyebut, selain menyebabkan sejumlah bangunan rusak, banjir bandang yang terjadi juga meninggalkan jejak lumpur tebal di berbagai tempat. Sejumlah alat berat pun dia kerahkan untuk membersihkannya.
Eka, Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabiddokkes) Polda Sumbar mencatat, satu orang meninggal dunia dan satu orang lainnya hilang akibat kejadian ini. Sementara tujuh orang alami luka ringan dan satu orang luka berat.
Satu orang meninggal dunia
Abdul Malik, Kepala Kantor Search and Rescue (SAR) Sumbar mengatakan, korban meninggal berhasil ditemukan di aliran sungai Koto Gaek, yang berbatasan dengan Sungai Jawi-Jawi, Selasa (22/9/26) sekitar pukul 13.30 22. “Untuk pencarian melibatkan tim gabungan lebih kurang 600-an orang,” katanya.
Belajar dari peristiwa ini, Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sumbar menyatakan akan melakukan evaluasi terkait keamanan dan kelayakan kantor Bupati Solok dengan melibatkan berbagai pihak. Pihaknya masih mempelajari berbagai kemungkinan yang menjadi penyebab banjir bandang kali ini.
Mahyeldi bilang, area hulu yang berada di bawah Gunung Talang sebagian merupakan hutan lindung dan Area Penggunaan Lain (APL) yang masyarakat kelola. Pihaknya berjanji melakukan pengawasan guna mengendalikan aktivitas pembukaan lahan.
“Untuk itu tentu inilah yang perlu kita sosialisasikan dan kita pantau selanjutnya dan kita memberi masukan untuk kelayakan dan langkah apa yang kita lakukan untuk pengendalian,” jelasnya.
Berdasar data yang dia kumpulkan, sekitar 100-150 rumah warga terdampak kejadian ini. “Kalau untuk warga yang terdampak lebih kurang ada 300-an orang.” Mengingat curah hujan tinggi masih potensial terjadi, dia pun meminta warga waspada.
Walhi: benahi tata ruang!
Tommy Adam, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumbar menilai, banjir bandang yang merenggut korban jiwa tidak semata terjadi karena karena hujan lebat juga karena kondisi ekologi yang rusak.
“Hujan memang menjadi pemicu, tetapi besarnya dampak sangat berkaitan dengan kondisi ekologis kawasan, tutupan hutan, perubahan penggunaan lahan, kemiringan lereng, kondisi daerah aliran sungai, tata ruang, sempadan sungai,” katanya.
Peristiwa itu, kata Tommy, sekaligus menjadi potret bagaimana pemerintah mengelola kawasan yang sejak lama telah memiliki potensi risiko bencana. “Karena itu, galodo Arosuka harus dilihat sebagai persoalan ekologis dan tata kelola ruang, bukan semata-mata sebagai peristiwa alam yang datang secara tiba-tiba,” katanya.
Dia mengatakan, risiko bencana di kawasan Gunung Talang bahkan bukan informasi baru. Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Talang terbitan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) 2007 menggambarkan kawasan-kawasan yang memiliki potensi bahaya. Termasuk, koridor aliran serta jaringan sungai dari kawasan Gunung Talang.
“Bahkan daerah perkantoran bupati sampai dengan perumahan termasuk kawasan KRB (Kawasan Risiko Bencana) I yang merupakan lokasi aliran lahar dari Gunung Talang.”
Dokumen baseline kegunungapian, menurut Tommy, juga telah mencatat potensi paparan masyarakat terhadap ancaman dari aliran material yang bersumber dari Gunung Talang, termasuk potensi lahar hujan.
“Artinya, risiko di kawasan ini telah diketahui dan didokumentasikan jauh sebelum galodo Arosuka terjadi.”
Masalahnya, kata Tommy, sejauh mana informasi risiko yang telah tersedia selama hampir dua dekade itu pemerintah terjemahkan ke dalam kebijakan mitigasi.
“Apakah informasi dalam peta kawasan rawan bencana telah benar-benar menjadi dasar pengendalian tata ruang? apakah kawasan hulu telah terlindungi? Apakah sempadan sungai dijaga? Apakah sistem peringatan dini bekerja secara efektif? Apakah masyarakat yang tinggal di kawasan berisiko telah mendapatkan informasi dan memiliki jalur evakuasi yang memadai?” tanya Tommy.
Pertanyaan tak kalah penting, apakah pembangunan dan pemanfaatan ruang di kawasan itu benar-benar mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung ekologis. Pasalnya, dalam risetnya, Walhi Sumbar temukan perubahan signifikan terhadap tutupan hutan di Kecamatan Batang Barus.
“Dalam rentang 1995 hingga 2024, berdasarkan analisis kami, sekitar 700 hektar tutupan hutan telah hilang dan sebagian besar berubah menjadi lahan pertanian kering dan perkebunan.”
6.000 hektar hutan hilang
Secara umum, sebagaimana riset Walhi, sekitar 6.000 hektar tutupan hutan di Solok berubah menjadi lahan pertanian selama 2000-2024. Perubahan tersebut mencakup aktivitas tambang emas ilegal (peti) seluas 1.330 hektar.
Menurut Tommy, aktivitas peti berpotensi mengubah tutupan lahan, struktur tanah, pola drainase dan kestabilan lereng. Sementara kondisi lahan di hulu merupakan faktor ekologis berkaitan dengan kemampuan bentang alam dalam menyerap air, mengendalikan limpasan, menjaga kestabilan tanah, serta menahan erosi dan material.
Walhi mencermati persoalan tata ruang di Solok, termasuk implementasi Perda Nomor 1/2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dari analisis awal, Walhi temukan indikasi adanya pelanggaran pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai, termasuk area perkebunan dan pertanian lahan kering.
Sempadan, menurut Walhi, merupakan bagian dari sistem sungai yang memiliki fungsi ekologis dan perlindungan. Ketika fungsi tersebut terganggu, maka kemampuan sungai dan kawasan sekitarnya untuk menampung debit dalam jumlah besar juga terganggu.
“Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa pengendalian sempadan sungai bukan hanya dalam dokumen tata ruang, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan.”
Tommy mengatakan melalui analisis spasial Walhi juga menemukan lokasi yang berkaitan dengan sumber atau aliran galodo memiliki kemiringan lereng sangat tinggi. “Salah satu lokasi yang kami analisis memiliki kemiringan sekitar 89%, atau setara kurang lebih 41,7 derajat.”
Walhi menilai, banjir bandang yang membuktikan kegagalan bupati dan gubernur dalam memastikan keselamatkan warganya. Dia meminta pemerintah jadikan bencana ini sebagai momentum untuk mengubah cara pandang terhadap bencana.
Tommy katakan, bencana bukan hanya persoalan air yang turun dari langit. Tetapi, juga hasil dari bagaimana pemerintah mengelola ruang, hutan, sungai dan kawasan hulu. Ketika tutupan hutan berkurang, sempadan sungai terganggu, aktivitas ekstraktif terus berlangsung,bencana masih akan terus terjadi.
“Tanpa mitigasi yang memadai, maka kerentanan masyarakat akan semakin besar.”
Kata BMKG
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam siaran persnya menyebut, hujan lebat yang mengguyur wilayah hulu terus menerus memicu luapan sungai. “Hujan yang terjadi di sekitar Solok tergolong lebat. Mencapai 94 mm per hari,” terang Andri Ramadhani, Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG.
Andri menegaskan, BMKG telah menyampaikan peringatan dini dengan skala bertahap mulai dari skala tiga hingga tujuh hari. Meskipun secara umum sebagian besar wilayah Indonesia tengah mengalami musim kemarau, dinamika cuaca harian di wilayah non-ZOM atau area dengan pola iklim lokal seperti Sumbar tetap menyimpan potensi cuaca ekstrem.
Selain Sumatera, BMKG meminta masyarakat di sebagian wilayah Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat selama sepekan ke depan.
Kewaspadaan ekstra khususnya diserukan bagi wilayah Sumatera bagian utara dan barat, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat yang berada dalam fase transisi cuaca, dengan memantau pembaruan informasi peringatan dini secara real-time melalui kanal resmi BMKG.
“Pantauan kami, tentunya dalam pekan ke depan ada beberapa wilayah yang perlu diwaspadai, terutama di sebagian Sumatera, kali ini di Sumatera Barat, tentunya juga di sebagian Kalimantan, juga di Sulawesi dan Papua. Jadi memang eh perlu diwaspadai tetap bahwa kondisi saat ini, satu adalah transisi dari kemarau ke kering karena masih terjadi kemarau di beberapa wilayah, khususnya di bagian utara khatulistiwa,” kata dia menegaskan
Indang Dewata, Ahli Lingkungan dari Universitas Negeri Padang, menyebut banjir bandang yang terjadi tak lepas dari perubahan tutupan di daerah hulu. Dulu, katanya, 75% kawasan hulu merupakan hutan lindung yang berperan penting sebagai pengatur hidrologis.
“Tetapi, saat ini tersisa sekitar 25 persen saja,” katanya kepada Mongabay, Selasa (22/9/26).
Dengan kondisi seperti itu, ancaman bencana masih akan menghantui daerah hilir selama tidak ada intervensi berarti. “Maka lokasi kejadian saat ini punya potensi bencana berulang dan akan terjadi kedepannya. Potensi kerugian nyawa dan benda juga makin tinggi jika tidak dilakukan mitigasi sempurna dari pelajaran hari ini,” katanya.
Indang katakan, secara teoritis, degradasi hulu terjadi karena ketidakseimbangan aliran air (hidrologis) akibat interaksi lahan kritis, pembukaan lahan dengan kemiringan tinggi. Karena itu, sudah selayaknya pembangunan di Solok tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung.
Menurut Indang, maraknya alih fungsi lahan telah sebabkan fungsi ekologi kawasan berkurang yang pada akhirnya menyebabkan laju erosi tinggi dan memicu sedimentasi pada badan sungai. Situasi itu diperparah dengan banyaknya potongan kayu terbawa banjir yang pada akhirnya memperlampat laju air.
Baginya, solusi untuk mengantisipasi kejadian tersebut berulang adalah dengan memperkuat reboisasi dan menerapkan pemanfaatan kawasan berbasis agroforestri. Selain itu, pendekatan tata ruang berbasis bencana dengan memanfaatkan perkembangan teknlogi juga sangat penting untuk meminimalisir dampak.
Perlu perhatian khusus
Isril Berd, Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumbar mengatakan, lokasi terdampak galado di Solok merupakan dataran tinggi dengan kelerengan terjal di bagian atasnya. Wilayah ini merupakan bagian dari jalur pegunungan Bukit Barisan.
“Kombinasi antara topografi perbukitan terjal, curah hujan tinggi, dan banyaknya material batuan/lumpur vulkanik di hulu membuat kawasan ini sangat rawan terhadap pergerakan tanah (longsor) dan luapan air bah tiba-tiba yang membawa material debris lumpur, batu, serta kayu (galodo),” katanya.
Secara hidrologis, Arosuka dan jorong sekitarnya (seperti Kayu Aro di Nagari Batang Barus) masuk ke dalam hulu DAS Batang Lembang. Sungai-sungai kecil di wilayah ini, seperti Sungai Batang Barus mengalirkan airnya ke bawah dan menyatu membentuk aliran utama Sungai Batang Lembang.
Menurut Isril, DAS Batang Lembang merupakan daerah tangkapan air utama (catchment area) Kabupaten dan Kota Solok yang alirannya bermuara ke arah timur menuju sistem perairan yang lebih besar. “Ketika curah hujan ekstrem melanda kawasan hulu di lereng Gunung Talang, anak-anak sungai ini meluap dengan cepat dan memicu terjadinya banjir bandang atau galodo hingga ke pusat perkantoran Arosuka.
Selain itu, perubahan fungsi lahan, khususnya di areal penggunaan lain (APL), perlu menjadi perhatian setelah galodo menerjang kawasan tersebut. Dia bilang, perubahan pemanfaatan lahan di kawasan perbukitan terlihat cukup masif, terutama di jalur menuju kawasan Danau Kembar.
“Areal khususnya di APL, sepertinya banyak berubah fungsi. Kalau kita jalan ke Danau Kembar, banyak dibangun vila atau kafe di daerah perbukitan,” ujarnya.
Menurut dia, perlu kajian lebih jauh untuk melihat bagaimana perubahan bentang alam dan pemanfaatan lahan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan dan tata air di kawasan itu.
Terlebih, Arosuka berada di kawasan dataran tinggi dan perbukitan di sekitar lereng Gunung Talang. Wilayah dengan karakter seperti itu memiliki kondisi medan yang membutuhkan perhatian khusus dalam pemanfaatan ruang, terutama ketika pembangunan berkembang di kawasan lereng.
Guru besar Universitas Gunadharma ini tidak menyebut perubahan fungsi lahan sebagai satu-satunya penyebab galodo Arosuka. Namun, kondisi hulu dan perubahan penggunaan lahan perlu menjadi bagian dari evaluasi setelah bencana.
*****