Tuntut Pemerintah Lindungi Warga Terdampak Asap Karhutla

Kebakaran hutan dan lahan gambut belum padam. Beberapa lokasi di Kalimantan dan Sumatera masih membara dan menimbulkan kabut asap hingga kualitas udara tidak sehat bahkan level berbahaya. Berbagai kalangan mendesak pemerintah mengambil langkah dan tindakan untuk memberikan perlindungan kepada warga terdampak asap karhutla, terlebih para kelompok rentan.

Kabut asap di Kota Pontianak, dan Kubu Raya, Kalimantan Barat, misal, dalam beberapa hari ini memperlihatkan kondisi makin buruk. Kabut asap makin tebal. Kualitas udara pun berbahaya. Sejak beberapa pekan lalu, sekolah di Kota Pontianak maupun Kubu Raya, masih pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Berdasarkan pantauan data dari IQAir, pada 12 September sore hari kualitas udara di Kota Pontianak terpantau pada berbahaya dengan level  594 USAQ+ dan PM2,5 372,7 µg/m.³  Begitu juga pada 13 September pagi, udara Kota Pontianak masih berbahaya dengan main pollutan PM10 435,2 µg/m.³ dan PM2,5 213 µg/m,³   sama dengan Kubu Raya,  level PM 2,5 265,2 µg/m.³

“Ini makin seram, kabut asap makin tebal,” kata Kayla, warga Kota Pontianak, 12 September.

Mereka sekeluarga pun berupaya batasi diri ke luar rumah. Meski begitu, dengan kondisi rumah banyak celah udara bisa masuk, sulit terhindar dari paparan asap walau di dalam rumah. “Mau bagaimana lagi. Kalau ke luar rumah saja pakai masker.”

Kabut asap di Riau pun menyebabkan kualitas udara buruk dan berbahaya. Di Pekanbaru, ibukota Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru sempat meliburkan sekolah ketika kualitas udara memburuk. Selama dua hari 7-8 September 2026, kegiatan belajar mengajar jenjang PAUD sampai SMP, dari jarak jauh alias dalam jaringan (daring).

Pemerintah Pekanbaru dua kali meliburkan sekolah tatap muka, menyikapi krisis udara bersih akibat karhutla. Gelombang libur pertama pada 24 Agustus, lalu perpanjangan 26-28 Agustus.

Pada 6 September, Agung Nugroho,  Wali Kota Pekanbaru menerima laporan BMKG dan BPBD Pekanbaru. Agung juga minta masukan dokter spesilis paru Indra Yovi.

“Penyakit ISPA di Pekanbaru sangat meningkat siginifkan, terkhusus anak-anak dan orangtua yang rentan. Pemerintah Pekanbaru tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi kesehatan tetap nomor satu,” kata Agung, dikutip dari tayangan Instagram-nya.

Pekanbaru memang nihil titik api tetapi arah angin dari wilayah Riau yang masih kebakaran mengarah ke ibu kota provinsi ini.

Di Kota Padang, Sumatera Barat, walau tak seburuk Kalbar dan Riau, tetapi kabut asap sudah mengganggu warga. Indah, warga Padang, cemas karena anak-anaknya terkena penyakit batuk dan diare.

“Tapi terpaksa sekolah juga karena belum ada instruksi untuk meliburkan sekolah dari pemerintah,” katanya.

Begitu juga Dika, warga Padang yang lain, dalam dua minggu belakangan juga cemas karena dua anak perempuannya mulai demam dan batuk.

“Pas baru-baru terasa berasap kedua anak agak demam. Sekarang batuk-batuk jadi dikasih obat dulu,” katanya.

Dia pernah alami kabut asap di Jambi pada 2015. Pengalaman buruk itu makin membuat dia khawatir. Dika bilang, Pemerintah Kota Padang harus lebih cepat tanggap.

“Jan tunggu ado kejadian, jan tunggu viral dulu baru bergerak.”

Menurut dia, harus ada pemantauan aktif kualitas udara dan sampaikan ke masyarakat. “Kalau udara sudah tidak sehat harus ado peringatan melalui pemko (pemerintah kota), kelurahan, sekolah dan fasilitas kesehatan.”

“Kalau udara buruk, aktivitas di luar ruangan seperti olahraga harus dikurangi atau dihentikan. Puskesmas juga harus siap. Kalau keluhan batuk dan gangguan pernapasan meningkat, tenaga kesehatan, obat-obatan dan pelayanan harus disiapkan,” katanya.

Kelompok rentan hadapi risiko lebih besar

Walhi Sumbar, Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia (PBHI), dan  Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Sumbar meminta,  pemerintah menerapkan perspektif kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam menangani krisis asap karhutla.

Menurut mereka, pencemaran udara memang kena ke semua orang, tetapi dampak dan kemampuan setiap kelompok untuk melindungi diri tidak sama.

Perempuan miskin, perempuan kepala keluarga, ibu hamil, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, pekerja informal, petani, pedagang, pekerja rumah tangga, dan pekerja di ruang terbuka, katanya,  menghadapi kerentanan lebih besar.

Perempuan, misal, dapat mengalami beban berlapis karena tetap harus bekerja sekaligus menjalankan pekerjaan domestik dan pengasuhan.

Beban itu berisiko meningkat ketika kegiatan sekolah atau aktivitas publik dibatasi karena kualitas udara buruk.

Sementara bagi pekerja informal dan masyarakat berpenghasilan rendah, anjuran tinggal di rumah dapat berakibat pada hilangnya pendapatan.

Penyandang disabilitas juga berpotensi kesulitan memperoleh informasi dan mengakses pelayanan kesehatan apabila informasi mengenai kondisi udara tak dalam format yang mudah mereka akses.

“Krisis asap bukan hanya krisis lingkungan, juga persoalan ketidakadilan gender dan sosial,” kata Tanty Herida,  peneliti dari LP2M.

Ketiga organisasi ini meminta,  informasi mengenai kualitas udara dengan data sesuai perkembangan, mudah dipahami, dan dapat terakses penyandang disabilitas.

Mereka juga minta pemerintah menyediakan perlindungan khusus bagi kelompok dengan kerentanan kesehatan. Juga memastikan fasilitas kesehatan siap menangani peningkatan pasien akibat pencemaran udara.

Sekolah dan tempat kerja juga mereka nilai perlu memiliki protokol perlindungan yang mempertimbangkan usia, gender, disabilitas, jenis pekerjaan, dan kondisi ekonomi masyarakat.

Data kualitas udara Kota Padang dari Dinas Lingkungan Hidup, memperlihatkan, kualitas udara memburuk dalam beberapa hari terakhir.

Dinas Lingkungan Hidup menyebut peningkatan pencemaran terjadi sejak sore hingga malam hari. Kondisi itu dia duga dari kabut asap yang masuk ke Kota Padang dan berbagai kegiatan di dalam kota.

Kuartini Deti Putri,  Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat sarankan masyarakat mengurangi kegiatan di luar rumah, terutama pada sore, malam, dan pagi hari.

Jika harus keluar rumah, sebaiknya memakai masker dan menghindari kegiatan fisik berat. “Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang yang memiliki penyakit pernapasan atau jantung perlu mendapat perlindungan lebih.”

Karhutla di Sumbar

LBH Padang menganalisis melalui peta citra satelit Landsat 8 dan 9, FIRMS atau sistem pemantauan satelit NASA dengan satelit MODIS dan VIIRS.

Habieb Aulia Sufi dari LBH Padang mengatakan, sedikitnya,  ada 293 titik panas di Sumbar sepanjang Agustus-September 2026 dengan perkiraan sekitar 440,91 hektar jejak kebakaran.

Analisis LBH Padang juga membandingkan jejak kebakaran dengan peta berbagai kawasan dan izin. Hasilnya,  152,75 hektar karhutla beririsan dengan konsesi perkebunan sawit dan 20,36 hektar dengan izin usaha pemanfaatan hutan (PBPH).

Irisan terbesar hotspot, katanya, pada PT MSS di Pesisir Selatan 151,36 hektar dan PT SJW 20,19 hektar.

LBH Padang menegaskan,  data itu baru menunjukkan wilayah izin yang beririsan dengan lokasi yang teridentifikasi memiliki jejak kebakaran. Namun, kata Habieb, data ini bisa jadi pegangan pemerintah untuk pemeriksaan lebih lanjut soal pencegahan dan penanganan kebakaran di wilayah itu.

“Kami tidak sedang mencari kambing hitam dari peta. Tapi kalau kebakaran terjadi di wilayah yang memiiliki pemegang izin, pemerintah tidak boleh berhenti pada pencatatan titik panas. Ruang itu memiliki pengelola dan kewajiban pengelolaan serta pencegahan kebakarannya harus diperiksa,” katanya.

Ferdinand Asmin,  Kepala Dinas Kehutanan, Sumatera Barat mengatakan,  PBPH yang LBH sebutkan itu sudah dicabut izinnya.

“Pencabutan izin  sejak Januari 2026 dan diplang Satgas PKH (Penertiban Kawasan Hutan).”

Meski begitu, katanya, dinas terus memantau dan berkoordinasi dengan Penegakan Hukum, Kementerian Kehutanan.

Ferdinand mengatakan, ada 431 titik panas (hotspot) di Sumbar sampai 7 September.

Lokasi paling banyak hotspot di Pesisir Selatan, Dharmasraya, Pasaman Barat, Sijunjung, Solok Selatan, Pasaman, Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok dan Agam.

“Berdasarkan overlay hostpot, banyak terjadi di lahan mineral. Status lahan umumnya APL (alokasi penggunaan lain) dan tutupan lahan perkebunan dan pertanian lahan kering,” katanya.

Kebakaran lahan gambut

Hendri Agustian,  Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Pesisir Selatan mengatakan,  selain tanah mineral juga ada kebakaran di lahan gambut.

Budi Nugraha, Kasi Kedaruratan BPBD Pesisir Selatan mengatakan,  kebakaran di lahan gambut Pesisir Selatan kerap terjadi. Dari Inderapura sampai Silaut Empat, katanya, merupakan lahan gambut dan sering kebakaran berulang.

Diki Rafiqi selaku Direktur LBH Padang mengatakan, karhutla tidak bisa baru dianggap serius ketika api sudah membesar atau kabut asap sudah parah.

“Pemerintah harus hadir sebelum api membesar, ketika warga mulai terpapar, dan setelah kerusakan terjadi.”

LBH Padang menyatakan,  lima poin tuntutan. Pertama, memberikan respons perlindungan publik yang proaktif ketika kualitas udara memburuk. Termasuk informasi yang mudah diakses, perlindungan kelompok rentan, dukungan masker, dan akses layanan kesehatan.

Kedua, membuka data lokasi dan luas kebakaran serta perkembangan penanganan agar masyarakat dapat ikut mengawasi.

Ketiga, segera memeriksa seluruh wilayah berizin yang beririsan dengan jejak kebakaran, termasuk mengevaluasi kewajiban pencegahan dan penanggulangan kebakaran para pemegang izin.

Keempat,  mempercepat pengusutan penyebab kebakaran tanpa menunggu tekanan publik dan menjadikan lokasi kebakaran sebagai titik awal pemeriksaan.

Kelima, memperkuat koordinasi lintas-provinsi dan nasional agar masyarakat Sumatera Barat tidak terus menerima dampak asap dari kebakaran di wilayah lain.

Karhutla Riau,  presiden datang dengar laporan

Kebakaran hutan dan lahan gambut Riau masih berlangsung hingga kini. Pada 24 Agustus lalu, Presiden Prabowo Subianto datang ke Riau, langsung menuju Posko Aju, dalam kompleks Pangkalan TNI Angkatan Udara dan memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla Riau.

Mongabay  mengikuti pertemuan melalui kanal Youtube, satu per satu beri laporan. Belakangan link Youtube hilang.

M Edy Afrizal, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Riau, membeberkan peningkatan karhutla tahun ini terpicu El-Nino lebih kuat dari 2025.

Per 23 Agustus, terdeteksi 306 titik hotspot di Riau.  “Api masih cukup besar di (Kecamatan) Kerumutan, Pelalawan, dan kawasan Rimbo Panjang, Kampar,” kata Edy.

Luas karhutla Riau hingga Agustus 16.277,50 hektar. Total hotspot 10.514 titik. Kebakaran terjadi di 521 titik.

Kesiapan personil, katanya,  berjumlah 14.382 orang. Baik tim satgas darat maupun udara yang dilengkapi satu unit pesawat modifikasi cuaca. Patroli udara juga dibantu helikopter BNPB dan Kementerian Kehutanan. Serta lima unit helikopter water boombing.

Agus Hadi Waluyo,  Pangdam XIX Tuanku Tambusai, menambahkan selain lewat udara, pemadaman karhutla di darat dengan sekat bakar dengan penggalian kanal kedalaman dua sampia tiga meter dan lebar lima hingga tujuh meter.

Mereka siagakan 15 ekskavator. “Akan ada tambahan dari perusahaan sekitar untuk dimaksimalkan. Ada tambahan dua helikopter water boombing juga dari Kementerian Pertahanan.”

Agus Subiyanto, Panglima TNI, katakan,  menggeser 1.000 penyuluh ke Riau secara bertahap, untuk bantu berikan penyuluhan pada masyarakat. Berikut dengan pesawat dan helikopter mengatasi karhutla.

Herry Heryawan, Kapolda Riau, melaporkan penegakan hukum. Sejak 2025, ada 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus tahun ini, ada 36 tersangka dengan luas kebakaran 806,57 hektar. Semua pelaku perorangan.

Polda Riau hingga jajaran memasang 513 plang peringatan penegakan hukum karhutla. Terutama pada bekas area kebakaran. Di situ ada larangan penanaman.

Dia tak menampik modus perusahaan menggunakan petani atau masyarakat kecil membakar hutan dan lahan. Salah satu cara terungkap, pura-pura memancing dan melakukan pembakaran.

“Tahun lalu, ada indikasi tiga tersangka membakar kebun berdasarkan perintah perusahaan. Padahal tak ada lokasi memancing di situ,” kata Herimen, sapaan akrabnya.

Prabowo, langsung menanggapi dan minta para tersangka itu bawa ke Jakarta untuk pemeriksaan dan pendalaman bersama Badan Intelijen Negara (BIN).

Polda Riau juga kerahkan 3.000 lebih personil gotong royong bersama pihak-pihak terkait buat infrastruktur pengendalian karhutla. Ada 18 sumur bor, 1.988 sekat kanal, sekitar 268 menara pantau api yang diperintahkan pada perusahaan, serta bangun 1.390 embung.

Khusus di Kerumutan, Pelalawan, tiap 50 meter gali embung. “Jadi sumber air (padamkan api) diambil dari situ. Ketika satu embung kosong, pindah ke embung lain. Dua sampai tiga jam, embung sebelumnya akan muncul air lagi,” jelas Herimen.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo, mengatakan, perlu tambahan titik pembuatan sumur bor permanen di tempat potensial berulang kebakaran.

Data Pemerintah Riau, sekitar 159 desa rawan karhutla. Kebutuhan sumur bor sekitar 500-700 unit.

Herimen mengatakan, sudah mengeluarkan maklumat bersama unsur Forum Komunikasi Pimpidanan Daerah (Forkopimda), ihwal pencegahan karhutla hingga restorasi paska kebakaran sebelumnya.

Polda bahkan mengumpulkan bupati sampai kepala desa, menyampaikan larangan bakar lahan. Pembukaan lahan harus dampingan Babinsa dan Bhabinkamtibas. Mereka juga bantu memetakan area layak untuk tanaman.

Selama karhutla, bersama Forkopimda Polda Riau turut buat posko kesehatan, bagikan masker dan menyediakan tabung oksigen di Polsek terdekat.  Mereka bangun posko di sekitar lokasi kebakaran agar mudah petugas jangkau.

Inisiatif itu muncul pasca meninggalnya tim Manggala Agni karena kehabisan oksigen pasca berjibaku memadamkan karhutla beberapa hari di Bengkalis.

“(Sekarang) tiap kali selesai memadamkan api, mereka bisa dapatkan kembali udara segar. Ini perlu kita cegah jangan sampai anak-anak di lapangan terkena ISPA.”

Mereka juga perlu tambahan 500 tabung oksigen.

Prabowo mengingatkan,  untuk dahulukan memadamkan titik api yang masih ada. “Jangan tunggu sampai muncul titik api (baru). Segera ambil tindakan dini. Begitu ada hotspot langsung bikin sumur bor air di situ.”

Lihat persoalan karhutla secara utuh

Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menyesali kedatangan Prabowo yang sebatas numpang rapat, hanya dapat laporan bawahannya.

“Presiden harus berempati kepada rakyatnya atas polusi asap akibat karhutla yang semakin buruk dan sampai pada level sangat tidak sehat,” kata Okto Yugo Setiyo, Koordinator Jikalahari.

Plt Gubernur Riau, katanya, belum berbuat banyak dalam menjamin keselamatan korban karhutla. Padahal,  warga terdampak polusi asap dan menderita ISPA terus bertambah. Ada 376 kasus di Agustus 2026 saja.

Kualitas udara buruk sejalan meningkatnya hotspot. Analisis Jikalahari menggunakan citra satelit Suomi NPP–VIIRS, periode Januari–Agustus 2026, mendeteksi 4.492 hotspot di Riau. Khusus Agustus, hotspot mencapai 1.083.

Dari total itu, sebanyak 3.330 titik atau 74% berada di lahan gambut. Sekitar 875 hotspot atau 19,4% dalam kawasan konsesi perusahaan. Antara lain,  214 hotspot di konsesi hutan tanaman industri (HTI) dan 661 hotspot di perkebunan sawit.

“Mestinya presiden mengunjungi area konsesi korporasi yang terbakar, sebagai wujud penindakan tegas pemerintah, dan memberi warning (peringatan) bagi semua pemegang izin.”

Tinjauan langsung lapangan penting, katanya,  untuk melihat kebakaran, sekaligus memastikan penanganannya.

Asep Komarudin, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, mengatakan, presiden harus dapat informasi utuh mengenai karhutla.Bukan sekadar laporan jumlah hotspot, berapa personil dan luas api yang berhasil padam, presiden perlu dapat informasi tentang dampak asap. Dari  kualitas udara, wilayah terdampak, kelompok rentan, fasilitas kesehatan, sekolah, serta kebutuhan warga.

“Jadi,  yang harus dilihat bukan hanya, di mana apinya tapi, siapa terdampak asap dan bagaimana negara melindungi mereka?”

Penanganan karhutla juga tidak boleh berhenti pada pemadaman dan pengerahan aparat. Pemerintah harus menangani akar persoalan, yakni, kerusakan gambut, tata kelola konsesi, kebakaran berulang, penegakan hukum dan pemulihan lingkungan.

Pemadaman hanya menyelesaikan kebakaran sesaat tetapi tak menjamin karhutla tidak terjadi lagi.

Sebab itu, dalam kondisi darurat bisa dapat dukungan TNI untuk pemadaman tetapi jangan sampai pengerahan militer menjadi solusi utama dan permanen.

“Karhutla bukan hanya persoalan keamanan. Ini juga persoalan lingkungan, tata kelola lahan, kesehatan masyarakat dan penegakan hukum,” kata Asep.

Roni Saputra, Direktur Penegakan Hukum Auriga Nusantara mengatakan, Prabowo keliru jika melihat masalah karhutla hanya dari ruang rapat.

Ketika presiden tidak melihat langsung lokasi kebakaran, ada kemungkinan informasi sebatas keberhasilan birokrasi. Bukan gambaran utuh mengenai persoalan di lapangan.

Seharusnya luas karhutla jadi peringatan, katanya, bahwa ukuran keberhasilan tak cukup dengan indikator api padam.

Presiden perlu datang ke titik kebakaran, melihat lanskap, kondisi gambut dan kanal, bertemu masyarakat, hingga konsesi yang terbakar.

Dari situ, pemerintah bisa membedakan antara persoalan kebakaran biasa dengan masalah tata kelola yang bersifat struktural. Selanjutnya, pemerintah perlu memastikan upaya pencegahan kebakaran.

 

*****

 

Nestapa Warga Kalimantan Hirup Racun Asap Kebakaran Hutan dan Gambut

See more