- Forum lintas agama mendorong agama lebih aktif merespons krisis sosial-ekologi. Festival Jagat yang digelar Jaringan Gusdurian menyoroti masih minimnya keterlibatan gerakan sosial keagamaan dalam menghadapi krisis lingkungan. Para tokoh agama menekankan bahwa kerusakan alam pada akhirnya juga mengancam kemanusiaan.
- Ajaran agama dinilai memiliki landasan kuat untuk memperjuangkan keadilan ekologis. Perspektif Katolik melalui Laudato Si’ menekankan keterhubungan seluruh makhluk, sementara dalam Islam konsep khalifatullah fil ardh menempatkan manusia sebagai pengelola alam yang harus menjaga keseimbangan. Kerusakan lingkungan dipandang tidak terlepas dari persoalan tata kelola dan keadilan sosial.
- Krisis ekologis juga dikritik sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan kapitalisme dan lemahnya tanggung jawab negara. Para pembicara menilai pola produksi dan konsumsi mendorong eksploitasi alam, sementara negara dinilai belum cukup kuat melindungi lingkungan dan masyarakat terdampak. Karena itu, gerakan agama didorong tidak berhenti pada ajakan moral, tetapi juga melakukan advokasi dan menuntut kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan.
- Perubahan dapat dimulai dari aksi konkret dan jejaring masyarakat keagamaan. Pelibatan perempuan dan kelompok rentan, advokasi transisi energi berkeadilan, pendidikan lingkungan, audit energi, hingga penggunaan panel surya menjadi contoh aksi nyata. Pesannya, gerakan keadilan sosial-ekologi membutuhkan tiga hal: advokasi, pembangunan narasi, dan aksi, sekaligus keyakinan bahwa langkah kecil yang dilakukan bersama dapat menghasilkan perubahan.
Pusparagam bencana melanda Indonesia. Bahala karhutla di Kalimantan, Sumatera, hingga Papua belum padam. Ribuan titik api masih menyala. Jutaan masyarakat masih terus menghirup asap. Krisis iklim, buruknya tata kelola, hingga ambisi pertumbuhan ekonomi yang mengorbankan alam jadi musababnya.
Kesimpulan itu terungkap dalam diskusi lintas elemen Majelis Keadilan Ekologi, Festival Jagat yang Jaringan Gusdurian selenggarakan. Bertajuk Agama untuk Semesta, diskusi di Pondok Pesantren Khoiriyah Hasyim, Jombang, Senin (29/8/26) itu berlangsung dalam dua sesi.
Jagat merupakan akronim dari Jejaring Agama untuk Gerakan Alam dan Toleransi.
Jay Akhmad, Koordinator Sekretariat Nasional Jaringan Gusdurian, mengatakan, forum itu berangkat dari kegelisahan tentang minimnya gerakan sosial keagamaan menyikapi pelbagai krisis sosial ekologi di Indonesia.
“Ini berangkat dari kegelisahan kami tentang situasi bagaimana agama, kami melihat dan merasakan masih jauh bicara dan berperan dalam isu-isu lingkungan,” ujarnya.
“Gus Dur mengatakan, merusak alam sama dengan merusak kemanusiaan.”
Agustinus Tri Budi Utomo, Uskup Keuskupan Surabaya menyebutkan, forum itu sebagai oase perjumpaan, yang mengingatkannya pada kisah Santo Fransiskus dari Asisi dan Sultan Malik al-Kamil. Perjumpaan itu yang menginspirasi Paus Fransiskus melahirkan dokumen seruan moral lingkungan hidup berjudul laudato si’.
Salah satu misi dari penerbitan dokumen itu adalah menyelamatkan bumi. Sebab, prinsip dasarnya adalah semua makhluk adalah wajah Allah yang diciptakan dengan cinta kasih dan saling terhubung satu sama lain. Menurut dia, ada interdependensi antara manusia dan alam.
“Kita semua ada di dalam satu kapal, satu rumah bersama. Agama sehebat apapun nanti akan berhadapan dengan masalah yang sama, yaitu keselamatan alam semesta,” katanya.
Upaya membumikan ensiklik itu mewujud dalam Laudato Si’ Movement, termasuk di Indonesia. Gerakan ini mewujudkan aksi nyata pertobatan ekologis dalam komunitas lintas paroki, keuskupan, hingga masyarakat luas. Salah satu upaya itu dengan membuat suatu panduan aksi pribadi hingga panduan aksi paroki hijau.
“Pendidikan dan spiritualitas pertama-tama adalah pembentukan gaya hidup dan spiritualitas sikap iman yang baru yaitu alam semesta sebagai saudara satu keluarga dengan manusia.”
Lukman Hakim Saifuddin, dari Gerakan Nurani Bangsa menegaskan, dalam tasawuf Islam terdapat konsep tajalli atau manifestasi Tuhan. Tuhan, katanya itu menampakkan kehadirannya di semua makhluk.
“Jadi kalau saya melihat binatang, saya nggak boleh menyakiti binatang itu. Karena itu jelmaan Tuhan,” terang mantan menteri agama itu.
Menurut Luqman, dalam perspektif Islam manusia mengemban dua fungsi yang saling berkaitan. Pertama, sebagai hamba Tuhan. Kedua, khalifatullah fil ardh atau pengelola alam semesta.
Islam mengajarkan prinsip keseimbangan dalam memanfaatkan kekayaan alam untuk kemaslahatan, kebaikan, dan kesejahteraan bagi umat manusia. Tanpa keseimbangan dan tata kelola yang baik, akan menimbulkan malapetaka.
“Jadi, tidak ada istilah alam membawa petaka. Maka, istilah bencana alam itu problematik. (Misalnya), banjir itu menjadi banjir karena ulah manusia yang nggak bisa menata,” katanya.
Menanti tanggung jawab
Zainal Abidin Bagir, peneliti Indonesian Consortium for Religion Studies (ICRS) menggali perspektif tersebut lebih dalam. Dia tidak hanya melihat irisan isu agama dan lingkungan secara normatif, tetapi lebih dalam melihat konsep khalifatullah fil ardh.
“Manusianya itu manusia yang mana? Manusia yang mendapatkan keuntungan dari pembangunan? Manusia yang dirugikan dari pembangunan? Atau manusia yang mana yang akan dipentingkan?” ujarnya melempar pertanyaan reflektif.
Bagi Zainal, keadilan lingkungan tidak bisa terpisah dari manusia. Dia bahkan menilai mustahil menyelamatkan lingkungan dengan mengorbankan manusia, pun sebaliknya.
Seharusnya, motivasi utama studi agama dan lingkungan itu adalah krisis lingkungan, yang hasil akhirnya harus membantu gerakan lingkungan. Perspektif yang dia sebut sebagai transdisipliner itu salah satu cirinya adalah keluar dari wilayah akademik, dan menghubungkan diri dengan gerakan lingkungan.
“Itu yang menjadi tugas utama di situasi sekarang. Selain mengusung konsep khalifatullah fil ardh, tapi juga isu keadilan. Karena, keadilan lingkungan tidak pernah terpisah dari keadilan sosial,” terang dosen Universitas Gadjah Mada itu.
Roy Murtadho, Pengasuh Ponpes Misykat Al Anwar, Bogor menegaskan tanggung jawab agama terhadap krisis ekologi merupakan pembahasan yang penting. Saat ini, dunia sedang berada pada satu episode yang belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satu buktinya yakni kenaikan suhu bumi yang sudah melampaui batas 1,5 °C untuk pertama kalinya.
“Artinya seluruh dunia harus bersiap untuk menyiapkan dampak dan mitigasi dari krisis iklim. Ini bukan nakut-nakutin, karena krisis itu sudah bersama kita. Tingkat kehancurannya sudah sangat brutal, sangat rusak,” kata Roy.
“Kita punya tanggung jawab yang sama. Kerusakan ini disebabkan oleh pola hidup manusia, terutama di dalam sistem ekonomi kapitalisme.”
Dia menunjukkan puncak penghancuran alam terjadi justru saat hari besar keagamaan, seperti Hari Natal, Ramadan, hingga Idul Fitri. Kenyataan itu, bukan sekadar tentang kebiasaan. Dia menilai, itu adalah modus operandi sistem ekonomi kapitalisme yang menjadi musabab retaknya hubungan harmonis manusia dan alam.
“Sistem, kita hari ini memaksa kita memompa hasrat untuk mengakumulasi dan mengonsumsi,” jelas pria juga Presidium Partai Hijau Indonesia. “Kapitalisme lihai sekali.”
Dia menegaskan, gerakan lingkungan dan agama itu harus bertendensi politis. Islam, katanya, tidak hanya mengajarkan kebaikan, tetapi juga mencegah keburukan. Dalam konteks isu sampah, hal itu tidak hanya cukup hanya dengan membuang sampah pada tempatnya.
“Yang harus dituntut itu negara bertindak tegas, karena ini tanggung jawab produsen. Jadi, tidak hanya ta’murūna bil-ma’rūfi (berbuat kebaikan) tapi juga wa tanhowna ‘anil-munkar (mencegah keburukan). Harus lengkap.”
Inayah Wahid, Dewan Pengawas Greenpeace Indonesia soroti lemahnya political will negara dalam upaya perbaikan lingkungan. Karena itu, agama mencoba mengisi tanggung jawab yang negara abaikan melalui tiga pendekatan, yakni proteksi, konservasi, dan sustainability.
“Nggak bisa kita selesai bicara lingkungan hidup cuma soal nanam-nanam saja. Kita bicara pembangunan berkelanjutan, ternyata yang berkelanjutan memang cuman pembangunannya aja, pelestarian lingkungannya tidak,” kata Inayah.
Inayah tak menampik bahwa kesadaran itu masih minim. Namun, dia menegaskan tokoh agama memiliki peran sentral untuk terus mempercakapkan bahwa agama dan lingkungan memiliki kelindan yang erat.
Dia mengisahkan pengalamannya ketika mengunjungi sebuah daerah yang terancam proyek geothermal. Menurut Inayah, negara memainkan narasi bahwa itu merupakan energi baru terbarukan. Bapak-ibu petani yang dia temui justru menceritakan bahwa rumahnya terancam tergusur.
Di titik itu, organisasi agama mestinya mengambil peran dan punya sikap yang berpihak pada kaum mustad’afin.
“Yang lebih menyedihkan adalah bapak/ibu petani itu adalah warga Nahdliyin. Tugas kita untuk terus mengingatkan mereka untuk memproteksi, bukan hanya lingkungan, tetapi juga umatnya,” ujar Inayah.
Inisiatif kecil untuk perubahan
Putri bungsu Gus Dur ini juga menyoroti pendekatan interseksionalitas, karena perempuan ada di garis depan. Menurutnya, sudah saatnya membicarakan lingkungan hidup dalam konteks yang lebih luas dan dalam.
Hening Purwati Parlan, Wakil Ketua Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah amini pernyataan Inayah. Perempuan dan anak merupakan subjek paling rentan akibat perubahan iklim. Bahkan, mengutip sebuah data, kerentanan itu akan meningkat 15% sejak 2020 – 2040.
Meski begitu, dia menyadari, perjuangan keadilan sosial ekologi memang berat, meski bukan mustahil. Menurutnya, ada tiga syarat untuk sampai pada tujuan itu, advokasi, membangun narasi, dan melakukan aksi.
Di Muhammadiyah, katanya, ada program 1000 Cahaya Muhammadiyah sebagai alat advokasi dengan pendekatan fikih transisi energi berkeadilan. Seribu Cahaya Muhammadiyah adalah program gerakan hijau (green movement) kolektif yang Majelis Lingkungan Hidup (MLH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah luncurkan untuk mengatasi krisis iklim dan mendorong transisi energi bersih.
Mencari dalil-dalil agama untuk menopang argumentasi menjadi salah satu upaya pertama yang dia lakukan. Selain itu, ia juga berusaha memberi penyadaran akan masalah yang akan terjadi.
“Artinya, dalam bekerja melakukan advokasi, saya mengganti narasinya, dan memantik kesadaran pada sumber daya alam yang terbatas, yang kalau kita nggak sadar maka warga Muhammadiyah nggak akan bisa nyalain listrik. Rumah sakit enggak bisa mengoperasi orang sekolah mau ujian mati lampunya semuanya hilang.”
“Kami menggunakan bahasa energi surga,” imbuh Hening.
Upaya itu terus menyebar hingga ke satuan pendidikan dan pondok pesantren. Pendekatan yang digunakan adalah perspektif ekonomi. “Belajar audit energi.”
Sebab, dia tak menampik anggaran paling membengkak di lembaga Muhammadiyah adalah kebutuhan listrik. Karena itu, penggunaan panel surya menjadi solusi yang mujarab dalam menekan pengeluaran.
“Nah, ini yang kemudian harus dirubah dan ternyata benar bahwa dalam proses advokasi harus bisa membangun narasi,” kata Hening.
Ikhtiar untuk keadilan sosial ekologi atau spesifik di isu krisis iklim merupakan tanggung jawab yang bisa diemban bersama. Sebab, semua agama memiliki ajaran untuk melindungi lingkungan. Namun, dia tak menampik, masih ada oknum yang kerap menggunakan konsep khalifatullah fil ardh untuk mengeruk bumi.
“Mari kita terus ee berjejaring dan terus berkeyakinan bahwa langkah sekecil apapun akan mempunyai dampak,” kata Hening.
Tri Mumpuni, Ketua Yayasan Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) menyebutkan, di tengah kondisi negara hari-hari ini, masih ada harapan meskipun kecil. Karena itu, sangat penting untuk merawat optimisme itu.
“Meskipun kecil, yang penting khoirunnas anfauhum linnas.”
*****