- Pekerja lapangan, seperti Junaedi dan Yatno yang sehari-hari menjadi petugas kebersihan di jalan raya, menjadi kelompok rentan karena terpapar asap kendaraan, polusi dan debu. Mereka sering mengalami gangguan pernapasan, terutama saat kemarau tiba.
- Musim kemarau memperburuk penumpukan polutan karena udara lebih kering dan hujan berkurang. Sumber utama pencemaran berasal dari transportasi darat, industri, pembangkit listrik, pembakaran sampah, dan konstruksi.
- Ssepanjang tahun rata-rata kualitas udara di Jakarta dominan kategori sedang 259 hari (72%). Selanjutnya kualitas udara tidak sehat 93 hari (26%), hanya enam hari (2%) kategori baik. Rata-rata konsentrasi PM 2.5 tahunan sebesar 28.3 μg/m³, angkanya melebihi hampir dua kali lipat dari standar regulasi di Indonesia.
- Polusi udara berdampak serius pada kesehatan warga, termasuk ISPA, PPOK, pneumonia, penyakit jantung, dan kematian dini. Para ahli dan organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah mempercepat pengurangan emisi, memperbaiki kualitas bahan bakar, memperluas transportasi publik, dan menjalankan putusan hukum terkait hak atas udara bersih.
Tiap hari, Junaedi bekerja sebagai penyapu jalanan di sekitar wilayah Jakarta Timur. Sapu, topi caping, sarung tangan dan masker kain menjadi bekal hariannya untuk melindungi diri dari debu dan polusi kendaraan yang padat. Dia menjadi satu dari banyak kelompok rentan di Jakarta yang terpapar polusi udara karena pekerjaannya.
“Kalau batuk sering, paling minum obat warung,” kata Junaedi ditemui saat bekerja Sabtu, (9/6/26).
Hal yang sama juga dirasakan Yatno, juga petugas pasukan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Jakarta. Dia sering mengalami gangguan pernapasan ketika bekerja harian di jalan sebagai penyapu jalanan.
Baik Junaedi dan Yatno, mengatakan, mereka kerap kali merasakan intensitas penyakit batuk saat musim kemarau. Meski begitu, mereka tak pernah memeriksakan penyakitnya, obat warung menjadi andalan.
Gaji Yatno, biasa untuk kebutuhan sehari-hari, sementara itu mereka tak pernah mendapatkan akses pemeriksaan rutin soal kesehatannya.
Junaedi dan Yatno, hanya dua dari jutaan warga Jakarta yang terdampak polusi udara Jakarta. Pencemaran udatra di ibukota negara Indonesia ini seakan jadi keseharian. Udara segar dan aman jadi barang langka bagi warga Jakarta. Perkiraan kemarau panjang atau El-Nino Godzilla tahun ini berisiko membuat kondisi udara Jakarta lebih buruk lagi.
Berdasarkan data Stasiun Pemantau Kualitas Udara DKI04 Lubang Buaya, Jakarta Timur menyebutkan, rata-rata indeks kualitas udara PM2.5 pada Sabtu (6/6/26) menyentuh angka 125,25 dengan indikator tidak sehat. Sejak awal Juni, berdasarkan analisa data IQAir di Jakarta, Indonesia masuk dalam lima besar kota terpolusi di dunia.
Analisis data kualitas udara Dinas Lingkungan Hidup Jakarta 2025 pada SKPU Lubang Buaya terdapat 201 hari dengan kategori sedang dan 40 hari kategori tidak sehat, ada 96 hari dengan kualitas udara baik. Adapun rata-rata konsentrasi PM2.5 di wilayah ini sebesar 29.4 μg/m³.
Ssepanjang tahun rata-rata kualitas udara di Jakarta dominan kategori sedang 259 hari (72%). Selanjutnya kualitas udara tidak sehat 93 hari (26%), hanya enam hari (2%) kategori baik. Rata-rata konsentrasi PM 2.5 tahunan sebesar 28.3 μg/m³.
Rata-rata konsentrasi itu melebihi hampir dua kali lipat dari standar regulasi di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan baku mutu nasional rata-rata harian untuk PM2.5 adalah 55 μg/m³ dan rata-rata tahunan 15 μg/m³.
Sedangkan, data World Health Organization (WHO) rata-rata harian untuk PM2.5 adalah 5 μg/m³ dan rata-rata tahunan 15 μg/m³. Berdasarkan laporan IQAir 2025 Indonesia memiliki poin 31.4 µg/m³, enam kali lebih tinggi dari standar WHO. Angka itu menjadikan Indonesia ada di peringkat 17 dari 134 negara di dunia dengan kualitas udara terburuk.
Yuk, segera ikuti WhatsApp Channel Mongabay Indonesia dan dapatkan artikel terbaru setiap harinya.
Polusi kian parah saat kemarau
Musim kemarau makin memperburuk polusi udara dan berdampak bagi kesehatan warga. Berdasarkan catatan DLH 2025, mereka menyebutkan konsentrasi polutan terus meningkat saat musim kemarau, antara Mei-Juni. Bahkan sejak 2021-2025, PM2.5, PM10 dan ozon (O3) menjadi parameter yang paling sering melampaui baku mutu.
“Kondisi udara yang lebih kering saat kemarau membuat polutan partikulat seperti PM2.5 lebih mudah terakumulasi di atmosfer,” kata Dedi Gardesi Asikin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta saat dihubungi Selasa, (26/05/26)
Sejak Maret 2026, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengingatkan potensi El-Nino “Godzilla” yang menyebabkan musim kemarau lebih panjang dan kering. Prediksinya terjadi April-Oktober 2026 dan cuaca ekstrem ini akan mulai di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur.
DLH Jakarta, katanya, dalam menghadapi potensi musim kering El Nino akan memperkuat mitigasi melalui sistem peringatan dini kualitas udara, pengawasan kegiatan usaha, dan uji emisi kendaraan.
Pemprov Jakarta juga merevisi Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU) serta menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (RPPMU).
Berdasarkan data inventarisasi emisi DLH pada 2024 menyebutkan, sektor transportasi masih menjadi penyumbang utama emisi NOx, CO, PM10, dan PM2.5, sementara sektor industri mendominasi emisi SO₂. Kendaraan berat berbahan bakar solar tercatat sebagai penyumbang signifikan PM2.5.
Sementara itu, riset Better Air, Better Indonesia (2025) menyatakan, berdasarkan inventarisasi emisi 2023 menyebutkan sumber utama pencemaran udara adalah transportasi darat, industri, pembangkit listrik, pembakaran sampah dan konstruksi. Polutan PM 2.5, misal, didominasi 61.4% transportasi darat, 20,3% industri, sisa pembakaran sampah, konstruksi dan lainnya.
Riset Centre for Research on Energy and Clean Air (2025) menyebutkan, rata-rata tahunan PM 2.5 pada 2017-2024 di Jabodetabek melebihi dari ambang batas standar yang ada. Kota Bogor memiliki tingkat PM 2.5 terendah yakni 31,2 μg/m³, sedangkan di Jakarta dan Bekasi berada di angka 40 μg/m³.
Angka ini melampaui dua kali untuk Bogor dan hampir tiga kali untuk Jakarta dan Bekasi berdasarkan ambang batas regulasi milik pemerintah. Sementara itu, kondisi lebih buruk ada di kota Depok, Tangerang dan Tangerang Selatan, rata-rata tahunan di atas 55,4 μg/m³. Angka ini tergolong tidak sehat menurut ISPU untuk paparan 24 jam.
Pada Juli 2019, Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Kota Semesta (Ibukota), gabungan warga dan organisasi masyarakat sipi melakukan gugatan melalui mekanisme citizen lawsuit terkait kelalaian negara menangani polusi udara Jakarta. Para penggugat menang mulai dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi hingga akhirnya Mahkamah Agung menolak kasasi pemerintah pada 13 November 2023.
Sayangnya, hingga kini Koalisi Ibukota menilai, pemerintah belum menunjukkan langkah konkret untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung No.2560 K/Pdt/2023 yang sudah berkekuatan hukum tetap. Mulai dari pengawasan standar emisi kendaraan dan sumber pencemar tidak bergerak hingga supervisi inventarisasi emisi lintas provinsi.
“Kami menuntut pemerintah segera menunjukkan goodwill dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Keterlambatan ini mengorbankan hak masyarakat untuk menghirup udara bersih yang sehat,” kata Alif Fauzi Nurwidiastomo, dari LBH Jakarta.
Koalisi menilai upaya pemerintah belum menunjukkan implementasi nyata yang terukur terhadap penurunan emisi. Padahal, dampak polusi udara sangat berdampak pada kesehatan warga.
Yuyun Ismawati, warga yang menggugat dan tergabung dalam koalisi menyebutkan, keberhasilan gugatan tidak akan berarti tanpa pelaksanaan yang nyata. “Kami perlu solusi yang ada dampaknya.”
Dampak kesehatan
Pada Januari-Oktober 2025, Dinas Kesehatan Jakarta mencatat total ada 1,9 juta kasus ISPA di Jakarta. Hal ini dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain polusi udara dan fenomena musim kemarau basah.
Pasa 2025, Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia (RCCC UI) berkolaborasi dengan Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih meneliti hubungan polusi udara dan dampak kesehatan pada 2016-2023. Riset itu menyebutkan peningkatan konsentrasi PM2.5 sebesar 15 μg/m³ bisa menimbulkan peningkatan penyakit tertentu, seperti 18% ISPA, 27% PPOK, 37% jantung iskemik dan 20% pneumonia.
Laporan BPJS Kesehatan (2023), beban biaya klaim akibat penyakit yang berhubungan dengan kualitas udara di DKI mencapai Rp1,2 triliun.
Pada 2024, riset Budi Haryanto dan tim berjudul Associations Between Ambient PM2.5 Levels and Children’s Pneumonia and Asthma During the COVID-19 Pandemic in Greater Jakarta (Jabodetabek) menunjukkan, hubungan antara tingginya PM2.5 berhubungan dengan meningkatnya penyakit pernapasan pada anak, terutama di wilayah dengan polusi dari sektor transportasi.
“Dampak pencemaran udara tidak selalu dapat dikenali dari gejalanya. Seseorang tidak dapat memastikan penyebab batuk hanya berdasarkan gejala, tetapi polusi udara memang dapat memicu batuk,” kata Budi, peneliti RCCC UI juga menjadi Guru Besar Departemen Kesehatan Lingkungan UI.
Budi katakan, saat musim kemarau panjang akibat El Nino, konsentrasi polutan berpotensi meningkat karena berkurangnya hujan yang biasa membantu membersihkan udara.
“Kalau tidak ada hujan, polutan terus menumpuk. Semakin kering udaranya, semakin tinggi konsentrasi polusinya.”
Peningkatan konsentrasi polutan ini, katanya, bisa memperbesar risiko penyakit pernapasan atas seperti ISPA, jantung dan penyakit kronis lainnya. Selain kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, ibu hamil dan lansia, Budi bilang, kelompok paling rentan adalah mereka yang sehari-hari berada dekat dengan sumber pencemar, seperti pengguna jalan, pekerja lapangan, dan warga yang tinggal di sekitar kawasan industri.
“Polusi udara tidak punya batas wilayah. Emisi dari industri, pembakaran sampah, atau kendaraan bermotor bisa terbawa angin ke mana saja,” ujarnya.
Karena itu, katanya, pemerintah perlu mempercepat pengurangan emisi sekaligus memperkuat edukasi mengenai dampak kesehatan polusi udara. Menurut dia, sosialisasi minim membuat masyarakat baru menyadari dampak polusi ketika penyakit sudah berkembang menjadi kondisi yang serius.
Riset RCCUI pun menyebutkan, peningkatan kualitas BBM ke standar EURO 4 bisa mengurangi kejadian penyakit terkait polusi udara hingga 2030. Dengan perkiraan penurunan penyakit sebesar 16%-86% dan menghemat biaya kesehatan hingga Rp609 miliar per tahun.
Sementara itu, Institut Teknologi Bandung bersama SYSTEMIQ menyatakan, Jakarta dapat memangkas emisi PM2.5 hingga 92% pada 2030 melalui intervensi di sektor transportasi, industri, energi, limbah, dan konstruksi. Riset juga memperkirakan lebih dari 32.000 kematian dini dapat dicegah dengan manfaat ekonomi dan kesehatan mencapai Rp432 triliun.
Adapun rekomendasi kebijakan, antara lain, penggunaan penuh bahan bakar rendah sulfur, transisi boiler batu bara industri ke teknologi yang lebih bersih, perluasan transportasi publik terintegrasi, serta penghentian praktik pembakaran sampah terbuka. Kombinasi kebijakan itu bakal bisa menurunkan emisi PM2.5 hingga 80% pada 2030 dibandingkan skenario tanpa intervensi.
Wahyu Eka Putra, Manajer Kampanye Tata Ruang dan Infrastruktur Walhi Nasional menyebutkan riset masih berfokus pendekatan teknis dan belum menyentuh akar persoalan polusi di Jakarta dan sekitarnya.
“Tetapi akar masalahnya tetap sama, yakni, tingginya emisi dari kawasan industri dan ketergantungan pada kendaraan bermotor yang terus meningkat. Selama dua sumber utama ini tidak dibatasi secara serius, kualitas udara akan tetap sulit membaik secara signifikan.”
*****